Connect with us
PERTAMINA

Jasa Keuangan

Pembiayaan Ultra Mikro Senilai Rp400 Miliar Disalurkan Lewat Pegadaian

EKO PRASETYO

Published

on

Pembiayaan Ultra Mikro

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp 400 miliar akan disalurkan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan melalui PT Pegadaian (Persero).

Penandatangan akad pembiayaan ultra Mikro ini berlangsung di kantor Pusat Investasi Pemerintah, Kamis (25/6/2020).

Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah, Ririn Kadariyah mengatakan, penyaluran pembiayaan Ultra Mikro ini merupakan komitmen dan peran Pemerintah dalam mendukung keberlangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bangkit dari dampak pandemi Covid-19.

“Tidak tanggung-tanggung, Badan Layanan Umum (BLU) dan BUMN yang pro-pelaku usaha mikro berkolaborasi bersama untuk mensukseskan program Pemulihan Ekonomi Nasional,” ujar Ririn dalam keterangan resminya.

Ririn menyatakan ada dua hal penting dalam penyaluran tahap pertama tahun 2020 sebesar Rp 400 miliar tersebut.

Pertama, pembiayaan Ultra Mikro yang disalurkan dari PIP ke Pegadaian ini sudah termasuk masa tenggang selama 6 bulan untuk mendukung penyaluran ke usaha mikro di masa pandemi.

Kedua, dari dana Rp 400 miliar tersebut, senilai Rp100 miliar sisanya berbentuk pembiayaan syariah yang merupakan penyerahan pertama dari PIP ke Pegadaian.

Kebijakan pemberian dukungan terhadap pelaku kecil dan menengah ini, sambung dia adalah langkah yang strategis pemerintah, karena sektor UMKM paling terdampak pandemi covid-19.

“Padahal, Sektor UMKM berkontribusi menyumbang sekitar 57 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sehingga dukungan pembiayaan ini diharapkan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Adapun beberapa kebijakan yang telah diluncurkan Pemerintah dalam mendukung keberlangungan UMKM di antaranya bantuan kredit modal usaha, restrukturisasi dan relaksasi kredit, insentif perpajakan, dan subsidi bunga.

Pembiayaan Ultra Mikro Dorong Sektor Usaha

Sementara itu, Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Kuswiyoto mengatakan, sebagai salah satu lembaga keuangan bukan bank yang menjadi penyalur pembiayaan Ultra Mikro, berkomitmen tinggi utk membangkitkan usaha mikro yang terdampak Covid-19.

Selain Pegadaian, PT PNM (Persero) dan PT Bahana Artha Ventura juga diberikan kepercayaan untuk penyaluran pembiayaan Ultra Mikro.

“Program Ultra Mikro ini untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada pelaku usaha yang kesulitan mendapat pembiayaan dari bank,” ungkapnya.

Mulai tahun ini Pegadaian juga akan menyalurkan Pembiayaan Ultra Mikro untuk skema konvensional melalui gadai KCA-UMi dan skema Syariah melalui Rahn-UMi.

Tercatat, PT Pegadaian sejauh ini telah menyalurkan sebanyak Rp 618,36 miliar kepada lebih dari 93.604 debitur. PT Pegadaian sendiri memiliki potensi penyaluran yang sangat luas, dengan 4.000 unit outlet operasional dan 14 juta basis nasabah.

“Kami berharap dengan penyaluran tahap pertama ini, Pegadaian dapat mengejar penyaluran senilai Rp 1,2 triliun di tahun 2020,” tandasnya. []

Jasa Keuangan

Obligasi Negara Ritel Diterbitkan Pemerintah, Bunga 6,4 Persen

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Obligasi Negara Ritel

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Obligasi Negara Ritel (ORI) akan diterbitkan Pemerintah dan ditawarkan secara online (e-SBN) dalam beberapa hari ke depan. Obligasi dengan seri ORI017 ini dapat diperdagangkan antar investor lokal di pasar sekunder mengacu pada digit ketiga kode Nomor Tunggal Identitas Pemodal.

Masa Penawaran Obligasi Negara Ritel ORI017 ini akan dibuka pada 15 Juni 2020 pukul 09.00 WIB dan ditutup 9 Juli 2020 pukul 10.00 WIB.

Sementara, tanggal Penetapan Hasil Penjualan pada 13 Juli 2020, tanggal Setelmen pada 15 Juli 2020, dan tanggal Jatuh Tempo pada 15 Juli 2023.

Dari keterangan DJPPPR Kementerian Keuangan RI, Pemesanan minimal Rp 1 juta dan maksimum pemesanan Rp3 miliar.

“Jenis Kupon tetap (fixed rate) dengan tingkat Kupon 6,40 persen per tahun,” tulis keterangan DJPPPR Kemenkeu, Jumat (12/6/2020).

DJPPR Kemenkeu menjelaskan holding period adalah dua periode pembayaran kupon dan dapat dipindahbukukan mulai tanggal 15 September 2020.

Pembayaran Kupon dilakukan setiap tanggal 15 bulan berjalan dan pembayaran kupon pertama kali pada tanggal 15 Agustus 2020.

Sementara proses pemesanan dan pembelian Obligasi Negara Ritel ORI017 secara online dilakukan melalui empat tahap.

Yang pertama registrasi atau pendaftaran, kedua pemesanan, ketiga pembayaran, dan tahapan terakhir setelmen atau konfimasi.

“Pemesanan pembelian Obligasi Negara Ritel disampaikan melalui sistem elektronik yang disediakan Mitra Distribusi yang memiliki interface dengan sistem e-SBN,” jelas DJPPR.

Proses Obligasi Negara Ritel

Bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dengan membeli Obligasi Negara Ritel ini, sudah bisa melakukan registrasi.

Caranya dengan menghubungi 25 Mitra Distribusi yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan untuk melayani pemesanan dan pembelian secara langsung melalui sistem elektronik (online).

Periode registrasi dapat dilakukan setiap saat pada Mitra Distribusi yang telah ditetapkan yakni: Bank Umum PT. Bank Central Asia Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT. Bank Permata Tbk, PT Bank DBS Indonesia dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kemudian PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank UOB Indonesia, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Commonwealth, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, dan PT Bank Victoria International, Tbk

Untuk Perusahaan Efek yaitu PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Bahana Sekuritas.

Pada perusahaan Efek Khusus yaitu PT Bareksa Portal Investasi, PT Star Mercato Capitale (Tanamduit) dan PT Nusantara Sejahtera Investama (Invisee)

Yang terakhir, Perusahaan Fintech yaitu PT Investree Radhika Jaya (Investree) dan PT Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku). []

Continue Reading

Jasa Keuangan

Program Kios Warga Diluncurkan, Taspen Bantu Pensiunan PNS Berbisnis

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Program Kios Warga

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Program Kios Warga resmi diluncurkan PT Taspen (Persero) untuk membantu para pensiunan PNS. Dengan program ini, pensiunan PNS akan dibantu memulai usaha atau membuka bisnis baru.

Direktur Utama Taspen Antonius Kosasih mengatakan dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sekitar 93 persen PNS belum mengetahui kegiatan usaha saat sudah pension, bahkan 7 dari 10 PNS harus tetap bekerja setelah pensiun.

“Untuk itu, program Kios Warga ini diluncurkan, sebagai salah satu program dari program besar bernama Wirausaha Pintar. Sebab saat ini, 2,7 juta dari 6,8 juta anggota Taspen adalah pensiunan PNS,” ujar Antonius dalam acara peluncuran di Jakarta, Rabu, 10 Juni 2020.

Peserta Taspen yang aktif saat ini totalnya mencapai 4.049.713 orang, dengan 2.755.101 penerima pensiunan, kebanyakan dari mereka pendapatannya akan berkurang setelah tidak aktif lagi bekerja.

“Pegawai ASN yang akan memasuki pensiun banyak yang berminat untuk mulai berwirausaha. Maka pendampingan akan terus kami berikan kepada para peserta Program Kios Warga dan membuka calon wirausaha baru dari berbagai daerah,” jelasnya.

Bagi peserta Taspen yang ingin bergabung dalam program Kios Warga sangat mudah.

ASN dan Pensiunan melakukan pengajuan dan dilakukan validasi dengan pengisian form, validasi tempat usaha, validasi lokasi, dan validasi dari bagian financing.

Taspen menyiapkan dua paket start up modal usaha dengan benefit pengiriman barang, rak, alat transaksi pintar (ATP) penyusunan barang dan pelatihan pemilik.

Ukuran kios dan jenis barang dagangan akan dibedakan dengan modal usaha Rp 25 juta dan Rp 40 juta.

Selanjutnya pemilik kios akan mendapat kemudahan dalam pengantaran order barang, memesan barang, dan pencatatan transaksi keuangan.

Program Kios Warga Untuk Kesejahteraan Pensiunan

Adapun peresmian Wirausaha Pintar melalui Kios Warga dilakukan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki secara virtual.

Teten Masduki mengapresiasi PT Taspen (Persero) yang meluncurkan program Kios Warga bagi para ASN dan pensiunan.

Program Kios Warga dinilai tepat untuk menjaga kesejahteraan para pensiunan di hari tua.

“Kios merupakan satu gerakan ekonomi kerakyatan di area pemukiman untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Karena itu, Program Kios Warga ini diharapkan bisa sebagai salah satu solusi untuk mendapatkan pasokan barang-barang yang akan dijual di warung,” ujar Teten.

Menurut Teten, di masa pandemi covid-19, masyarakat mengalami perubahan pola belanja dari offline menuju online untuk mendukung social distancing.

“Maka kios juga harus melakukan adaptasi menjadi warung modern,” tutupnya. []

Continue Reading

Jasa Keuangan

Pelayanan Kredit Pensiunan, PT Pos dan Koperasi Nusantara Jalin Kerjasama

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Pelayanan Kredit Pensiunan

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Pelayanan Kredit Pensiunan terus ditingkatkan oleh PT Pos Indonesia (Persero). Salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan Koperasi Simpanan Pinjam (KSP) Nusantara (KopNus).

Kedua Badan Usaha ini melakukan Joint Operation Layanan Keuangan. Salah satu yang menjadi fokus kerja sama kedua pihak adalah pelayanan kredit pensiunan.

Penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) itu dilakukan oleh Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono, Dedi Damhudi dan Ketua Dewan Pengawas Koperasi Nusantara, Joshua Rahmat dan Ketua Koperasi Nusantara, di Kantor Pusat PT Pos Indonesia, Bandung, Jumat (15/52020).

Direktur Utama PT Pos Indonesia, Gilarsi Wahyu Setijono berharap dengan kerjasama ini dapat meningkatkan pelayanan dalam Pelayanan Kredit Pensiunan. Ia juga berharap ‘embrio baru’ pelayanan ini bisa bertumbuh dalam melayani masyarakat Indonesia.

“PT Pos dan Kopnus sudah punya hubungan yang luar biasa panjangnya. Hari ini kita melahirkan sebuah embrio baru yaitu Pelayanan Kredit Pensiunan. Kami mempunyai cita-cita yang jauh lebih besar yaitu menjalin kolaborasi dari sebuah proses untuk memberikan lending yang terbesar, yang terluas jangkauannya, dan yang paling modern,” tutur Gilarsi dalam siaran persnya, Minggu (17/5/2020).

Ia pun menegaskan, bahwa PT Pos Indonesia (Persero) akan terus berusaha menangkap peluang dan melakukan berbagai upaya agar tetap eksis. Hal senada juga disampaikan Gunadi selaku Direktur Bisnis Koperasi Nusantara.

“Kami berharap semoga PT Pos Indonesia dan Kopnus dengan dapat mengembangkan lebih besar lagi untuk pelayanan kredit pensiunan. Baik dalam hal pelayanan kredit pensiun maupun peningkatan layanan pembayaran pensiun PNS, TNI dan Polri di seluruh kantor Pos Indonesia,” kata Gunadi.

Bantah Bangkrut

Pada kesempatan itu, Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono juga membantah isu kebangkrutan yang sempat terkabar dalam beberapa waktu terakhir. Gilarsi menegaskan, perusahaan yang dipimpinnya itu bahkan mencatatkan laba walaupun nilainya tertekan.

Dari laporan keuangan tahun 2018, perusahaan pelat merah ini masih mampu meraih laba bersih sebesar Rp 127 miliar, meski nilai itu turun 64 persen dari periode sebelumnya yang mencapai Rp 355 miliar.

“Untuk tahun ini laba masih positif tapi ada depresi margin,” kata Gilarsi.

Selain itu, pendapatan perseroan meningkat menjadi Rp 5,5 triliun dari periode 2017 yang mencapai Rp 5,05 triliun naik 8,9 persen. Ekuitas dan total aset pun turut meningkat menjadi Rp 4,023 triliun dari Rp 3,31 triliun. Sementara aset meningkat menjadi Rp 8,83 triliun dari Rp 7,86 triliun. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!