Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

Investasi Rp1.6 Triliun, Pelindo III Siap Kembangkan Pelabuhan Tanjung Emas

MediaBUMN

Published

on

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) senantiasa mendukung penuh program tol laut yang digagas oleh Presiden Joko Widodo. Dukungan tersebut dilakukan dengan mengembangkan wilayah Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang menjadi salah satu jalur tol laut dengan nilai investasi sebesar Rp1,6 triliun untuk proses reklamasi di wilayah Kalibaru Barat seluas 22 Ha.

Commercial and Operational Director Pelindo III Mohammad Iqbal menyebut upaya pengembangan Pelabuhan Semarang tersebut bertujuan untuk memperkuat kegiatan bongkar muat di pelabuhan sekaligus mendukung perekonomian Provinsi Jawa Tengah yang semakin meningkat sejak tahun 2012.

“Tentunya peningkatan perekonomian di Jawa Tengah menginisiasi Pelindo III untuk mengembangkan pelabuhan yang dikelolanya dalam mendukung ekonomi Negara. Apalagi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang menjadi salah satu dari 24 pelabuhan feeder bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul dari rangkaian jalur tol laut sehingga dengan adanya terminal baru maka proses pemindahan barang bisa dilakukan di dalam area pelabuhan,” imbuh Iqbal.

Saat ini Pelabuhan Tanjung Emas memasuki tahap pra reklamasi, dimana area pelabuhan termasuk yang telah dilakukan reklamasi nantinya akan menerapkan sistem zonasi sebagai zona curah, zona peti kemas internasional, zona terminal penumpang, dan cruise. Dalam rencana pengembangan wilayah tersebut, Pelindo III telah mengantongi Surat Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Reklamasi (SKL) dan Izin Lingkungan (IL) yang ditetapkan pada tahun 2017 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Saat ini pengembangan terminal terhambat karena SKL dan IL yang dimilki oleh Pelindo III tengah digugat. Tentunya hal ini tidak menyurutkan niat Pelindo III untuk tetap melanjutkan proses perijinan di Kementerian Perhubungan,” tegas Iqbal.

Sementara itu VP Corporate Communication Pelindo III Lia Indi Agustiana menegaskan bahwa Pelindo III sebagai Badan Usaha Pelabuhan pemegang konsesi di Pelabuhan Tanjung Emas, berwenang melaksanakan pengembangan di wilayah Tanjung Emas berdasarkan Perjanjian Konsesi dan ketentuan Pasal 31 Permenhub Nomor 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Permenhub Nomor 166 Tahun 2015.

Selain itu, mendasarkan pada ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adanya gugatan PTUN pada prinsipnya tidak menunda atau menghalangi pelaksanaan SKL dan IL milik Pelindo III atau dengan kata lain SKL dan IL Pelindo III masih memiliki kekuatan hukum untuk menjadi dasar dalam pengajuan ijin pengembangan.

“Terkait adanya gugatan pada izin SKL dan IL yang sebenarnya sudah diberikan oleh Pemerintah ke Pelindo III sebagai landasan hukum pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas, demi menghormati supremasi hukum, perseroan mempersilakan pihak penggugat untuk menempuh jalur hukum melalui PTUN. “BUMN yang berfungsi sebagai agen pembangunan negara tidak bisa berhenti atau menunda pembangunan. Karena Pelabuhan Tanjung Emas berfungsi penting untuk memastikan distribusi kebutuhan barang masyarakat Jateng dan DIY, juga ada Terminal Peetikemas Semarang yang menjadi gerbang ekspor,” pungkas Lia. []

HIGHLIGHT BUMN

Penerapan KPI, Erick Thohir: “Penilaian Utama Kinerja Direksi BUMN”

Alfian Setya Saputra

Published

on

Penerapan KPI

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Penerapan KPI atau Key Performance Index menjadi penilaian utama Kementerian BUMN terhadap kinerja jajaran Direksi BUMN.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam menerapkan kebijakan oleh jajaran direksi di perusahaan pelat merah.

Terutama adalah hasil dari Key Performance Index di perusahaan tersebut yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor PER – 11/MBU/11/2020 Tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi BUMN.

Dalam Permen BUMN ini disebutkan dalam penerapan KPI di BUMN harus berdasarkan nilai ekonomi, sosial, inovatif model bisnis, teknologi, peningkatan investasi, dan pengembangan talenta.

“Direksi di perusahaan pelat merah yang diangkat oleh pemegang saham sudah meneken kontrak dan wajib menjalankan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan. Maka penerapan KPI dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik harus dijalankan,” kata Erick Thohir, dikutip Minggu (29/11/2020).

Tiga Aspek Penerapan KPI

Secara rinci, Erick menjelaskan kelima aspek yang menjadi indikator dari penilaian Kementerian BUMN terhadap kinerja direksi di perusahaan pelat merah yang telah ditunjuk.

Yang pertama adalah aspek nilai ekonomi dan sosial, yang merupakan variabel KPI untuk mengukur kinerja operasional, keuangan dan sosial.

Dalam hal ini termasuk peran BUMN sebagai agen pembangunan yang berkesinambungan, dengan tetap memperhatikan tingkat risiko perusahaan.

Kedua, aspek inovasi model bisnis, yaitu variabel KPI untuk mengukur keberhasilan inovasi perusahaan, yaitu model bisnis inti, restrukturisasi, penciptaan ekosistem, mitra dan kolaborasi dengan UMKM atau pengembangan konten lokal dan hilirisasi produk.

Ketiga, aspek kepemimpinan teknologi untuk mengukur keberhasilan dalam pengembangan teknologi atau digital, penciptaan nilai dari kumpulan data dan kecerdasan buatan untuk mendukung Indonesia menjadi yang terdepan pada penggunaan teknologi strategis.

“Selanjutnya peningkatan investasi yang berfungsi mengukur produktivitas dari aset berwujud dan aset tidak berwujud, menarik investasi luar, efektivitas mengadopsi mekanisme pasar atau penerapan kelincahan dalam birokrasi, dan kemudahan dalam melaksanakan bisnis,” ujarnya.

Aspek yang terakhir adalah pengembangan talenta yang merupakan variabel KPI untuk mengukur seberapa baik kinerja perusahaan dalam meningkatkan kemampuan dan melatih tenaga kerja terkait teknologi terbaru.

Kemudian meningkatkan tata kelola perusahaan dalam penunjukan direksi dan dewan komisaris maupun dewan pengawas BUMN. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Vaksinasi Covid-19 Mulai Dipersiapkan, Erick Thohir Pastikan Data Aman

EKO PRASETYO

Published

on

Vaksinasi covid-19

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Vaksinasi covid-19 terus dipersiapkan oleh Pemerintah dengan menyiapkan skema kolaborasi antar BUMN.

BUMN juga dibangun sistem data terpusat dalam melakukan vaksinasi covid-19 agar data yang dihasilkan benar-benar akurat dan valid.

Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan dua BUMN yang akan terlibat dalam vaksinasi covid-19 ini, yaitu PT Telkom Indonesia dan PT Bio Farma.

Dengan sistem tersebut, Erick memastikan data yang digunakan sebagai dasar vaksinasi ialah milik pemerintah dan tidak ada campur tangan pihak lain.

“Saya tegaskan bawah data ini milik pemerintah. Kami dari BUMN menjalankan tugas ini juga menjaga agar data terekam dengan baik. Jadi ini sepenuhnya milik pemerintah,” ujar Erick, dalam webinar, Selasa (24/11/2020).

Dijelaskannya, seluruh data hasil vaksinasi ini akan dijamin kerahasiaannya sesuai komitmen Kementerian BUMN.

Data pribadi peserta tidak akan dijadikan domain publik atau milik perusahaan tertentu, termasuk perusahaan BUMN.

“Ini kan data pribadi dan tidak bisa menjadi milik perusahaan, maka kerahasiaan data itu memang harus kita jaga sejak awal. Untuk itu, saya menyatakan bahwa BUMN disini hadir untuk membantu, dan datanya milik pemerintah,” jelasnya.

Vaksinasi covid-19 Gratis?

Pada kesempatan ini, Thohir juga menjawab terkait permintaan vaksin covid-19 agar digratiskan.

Menurut Erick, pemerintah hanya menggratiskan vaksin bagi masyarakat yang tidak mampu dan juga para petugas kesehatan sebagai garda depan penanganan pandemi.

Sedangkan untuk masyarakat yang mampu, ia meminta untuk melakukan vaksinasi covid-19 secara mandiri.

“Vaksin bantuan pemerintah kami utamakan bagi masyarakat yang tidak mampu, sementara masyarakat yang mampu saat ini kami harapkan bisa membantu pemerintah dan membantu warga yang kurang mampu,” kata Erick.

Erick menyatakan, dalam situasi pandemi ini semua pihak harusnya bahu membahu untuk melakukan pembenahan, mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat.

Sejauh ini berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi pengusaha telah menyatakan bersedia melakukan vaksinasi covid-19 secara mandiri untuk meringankan beban biaya yang dikeluarkan pemerintah.

“Yang sudah menyatakan siap vaksin mandiri itu dari Kadin. Anggota Kadin menyatakan siap membantu dengan melakukan vaksinasi covid-19 untuk pegawai mereka. Selama ini para pegawai sudah berkontribusi bekerja bagi perusahaan. Saatnya mereka dibantu,” kata dia.

Untuk diketahui, pemerintah tengah menyiapkan sistem vaksinasi covid-19 secara massal yaitu vaksinasi bantuan pemerintah dan vaksinasi mandiri. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Piutang BUMN Dikonvesi, Ternyata Ini Alasan Pemerintah

Alfian Setya Saputra

Published

on

Piutang BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Piutang BUMN milik PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) maupun PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) dikonversi oleh Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Konversi ini dilakukan dengan menyalurkan Penyertaan Modal Negara (PMN) non tunai.

Pada tahun ini, kedua BUMN tersebut mendapatkan PMN non tunai dari pemerintah, yaitu untuk BPUI sebesar Rp286 miliar, dan untuk Pengembangan Armada Niaga Nasional sebesar Rp3,76 triliun.

Terkait piutang BUMN yang dikonversi ini, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachma Tarwata menyampaikan alasannya.

Menurutnya pemerintah melihat prospek dari kedua BUMN dan ingin turut serta mengembangkan prospek yang dimaksud.

Namun BPUI dan PANN diminta agar tetap mencari modal sendiri untuk mengembangkan usahanya.

“Kita mau BUMN ini memulai usaha yang dengan semangat yang baru, tapi jangan menjadi BUMN yang manja yang semuanya dibiayai pemerintah, harus tetap mencari modal sendiri,” jelas Isa dalam video conference yang digelar Jumat (20/11/2020).

Menurut Isa, untuk mencari modal usaha sendiri, perusahaan pelat merah harus punya struktur keuangan yang bagus.

“Bisa dari perbankan atau dari pasar modal dan sebagainya. Jadi pemerintah bisa membantu BUMN tanpa harus selalu ngasih uang. Kita beri tantangan tapi tetapkita kasih support. Lalu utangnya kita konversi jadi modal, tapi untuk uang cashnya cari sendiri,” beber dia.

Selain penyaluran PMN non tunai, menurut Isa akan ada Barang Milik Negara (BMN) yang akan diserahkan kepada BUMN untuk dijadikan tambahan modal.

Rencananya di tahun 2021 depan akan ada beberapa perusahaan pelat merah yang mendapat jatah BMN berupa tanah yang bisa digunakan sebagai tambahan modal.

Selain itu ada juga Barang Milik Negara yang dibeli atau diadakan oleh kementerian atau lembaga tertentu, kemudian diserahkan kepada BUMN sebelum tahun 2019.

Nantinya skema iniakan mengikuti tata kelola di dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 27/2014 dan juga revisinya PP 28/2020.

Sementara Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) itu ada prosedur yang relatif sedikit berbeda, dan lebih mudah. []

Continue Reading

Label

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!