Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

Pelindo III Realisasikan Pertumbuhan Petikemas di Atas Target

MediaBUMN

Published

on

Pelindo III

Pelindo III menetapkan pelabuhan Tanjung Perak sebagai Pelabuhan transhipment peti kemas domestik pada 15 Januari 2019 lalu. Peti kemas tersebut sudah menghasilkan realisasi pertumbuhan peti kemas di atas target yang ditetapkan. Terbukti dari arus transhipment peti kemas domestik di sejumlah terminal yang dioperasikan sudah meningkat tajam.

Berdasarkan pada data Pelindo III, di semester I tahun 2018 lalu tercatat sebanyak 16.310 boks. Sementara pada semester I tahun 2019 ini, melonjak tajam hingga 218 persen year on year atau mencapai 35.550 boks.

Doso Agung selaku Direktur Utama Pelindo III menuturkan bahwa, peningkatan terbesar ada di Terminal Berlian, Pelabuhan Tanjung Perak. Yang kini dioperasikan oleh BJTI, mencapai 9.812 boks di semester I tahun 2018. Lalu menjadi hingga 22.349 boks pada periode yang sama tahun 2019 kenaikan mencapai 227 persen yoy.

Sedangkan untuk arus transhipment peti kemas domestik di Terminal Petikemas Surabaya atau TPS di semester I 2018 lalu, mencapai 1.040 boks. Dan pada periode yang sama tahun 2019 ini meningkat menjadi sebanyak 2.799 boks. Pada Terminal Teluk Lamong atau TTL di semester I tahun 2018 lalu hanya mencapai 5.392 boks.

Meningkat pada semester I tahun 2019 ini menjadi sebanyak 9.283 boks. Arus transhipment peti kemas domestik di kedua terminal tumbuh tipis, sebab segmen bisnis TPS dan TTL lebih melayani peti kemas internasional.

Pelindo III Menambah Rute Pelayaran Peti Kemas

Putut Sri Muljanto selaku Direktur Operasi & Komersial Pelindo III melakukan penambahan rute pelayaran peti kemas. Dari Medan ke Tanjung Perak dengan tujuan akhir ke Kalimantan/Sulawesi maupun sebaliknya. Bakal menjadi kontributor utama dalam peningkatan peti kemas transhipment.

“Pelindo III juga sudah menyiapkan lahan seluas satu hektare di Terminal Nilam untuk menambah kapasitas pelayanan transhipment peti kemas domestik. Agar pelayanan (bisa) terus berjalan dengan optimal, kami bakal melakukan evaluasi dan inovasi layanan. Untuk meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik untuk (para) pengguna jasa,” Jelas Putut Sri Muljanto.

Selain hal di atas, Pelindo III juga memerlukan kerja sama dan dukungan dari asosiasi pengguna jasa. Seperti INSA, ALFI/ILFA, GPEI, APTRINDO, GINSI APBMI, dan lainnya. Hal itu dilakukan sebagai salah satu faktor mewujudkan perbaikan layanan dalam rangka menurunkan biaya logistik. Sehingga dapat meningkatkan daya saing dari produk nasional. []

HIGHLIGHT BUMN

Penerapan KPI, Erick Thohir: “Penilaian Utama Kinerja Direksi BUMN”

Alfian Setya Saputra

Published

on

Penerapan KPI

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Penerapan KPI atau Key Performance Index menjadi penilaian utama Kementerian BUMN terhadap kinerja jajaran Direksi BUMN.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam menerapkan kebijakan oleh jajaran direksi di perusahaan pelat merah.

Terutama adalah hasil dari Key Performance Index di perusahaan tersebut yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor PER – 11/MBU/11/2020 Tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi BUMN.

Dalam Permen BUMN ini disebutkan dalam penerapan KPI di BUMN harus berdasarkan nilai ekonomi, sosial, inovatif model bisnis, teknologi, peningkatan investasi, dan pengembangan talenta.

“Direksi di perusahaan pelat merah yang diangkat oleh pemegang saham sudah meneken kontrak dan wajib menjalankan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan. Maka penerapan KPI dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik harus dijalankan,” kata Erick Thohir, dikutip Minggu (29/11/2020).

Tiga Aspek Penerapan KPI

Secara rinci, Erick menjelaskan kelima aspek yang menjadi indikator dari penilaian Kementerian BUMN terhadap kinerja direksi di perusahaan pelat merah yang telah ditunjuk.

Yang pertama adalah aspek nilai ekonomi dan sosial, yang merupakan variabel KPI untuk mengukur kinerja operasional, keuangan dan sosial.

Dalam hal ini termasuk peran BUMN sebagai agen pembangunan yang berkesinambungan, dengan tetap memperhatikan tingkat risiko perusahaan.

Kedua, aspek inovasi model bisnis, yaitu variabel KPI untuk mengukur keberhasilan inovasi perusahaan, yaitu model bisnis inti, restrukturisasi, penciptaan ekosistem, mitra dan kolaborasi dengan UMKM atau pengembangan konten lokal dan hilirisasi produk.

Ketiga, aspek kepemimpinan teknologi untuk mengukur keberhasilan dalam pengembangan teknologi atau digital, penciptaan nilai dari kumpulan data dan kecerdasan buatan untuk mendukung Indonesia menjadi yang terdepan pada penggunaan teknologi strategis.

“Selanjutnya peningkatan investasi yang berfungsi mengukur produktivitas dari aset berwujud dan aset tidak berwujud, menarik investasi luar, efektivitas mengadopsi mekanisme pasar atau penerapan kelincahan dalam birokrasi, dan kemudahan dalam melaksanakan bisnis,” ujarnya.

Aspek yang terakhir adalah pengembangan talenta yang merupakan variabel KPI untuk mengukur seberapa baik kinerja perusahaan dalam meningkatkan kemampuan dan melatih tenaga kerja terkait teknologi terbaru.

Kemudian meningkatkan tata kelola perusahaan dalam penunjukan direksi dan dewan komisaris maupun dewan pengawas BUMN. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Vaksinasi Covid-19 Mulai Dipersiapkan, Erick Thohir Pastikan Data Aman

EKO PRASETYO

Published

on

Vaksinasi covid-19

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Vaksinasi covid-19 terus dipersiapkan oleh Pemerintah dengan menyiapkan skema kolaborasi antar BUMN.

BUMN juga dibangun sistem data terpusat dalam melakukan vaksinasi covid-19 agar data yang dihasilkan benar-benar akurat dan valid.

Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan dua BUMN yang akan terlibat dalam vaksinasi covid-19 ini, yaitu PT Telkom Indonesia dan PT Bio Farma.

Dengan sistem tersebut, Erick memastikan data yang digunakan sebagai dasar vaksinasi ialah milik pemerintah dan tidak ada campur tangan pihak lain.

“Saya tegaskan bawah data ini milik pemerintah. Kami dari BUMN menjalankan tugas ini juga menjaga agar data terekam dengan baik. Jadi ini sepenuhnya milik pemerintah,” ujar Erick, dalam webinar, Selasa (24/11/2020).

Dijelaskannya, seluruh data hasil vaksinasi ini akan dijamin kerahasiaannya sesuai komitmen Kementerian BUMN.

Data pribadi peserta tidak akan dijadikan domain publik atau milik perusahaan tertentu, termasuk perusahaan BUMN.

“Ini kan data pribadi dan tidak bisa menjadi milik perusahaan, maka kerahasiaan data itu memang harus kita jaga sejak awal. Untuk itu, saya menyatakan bahwa BUMN disini hadir untuk membantu, dan datanya milik pemerintah,” jelasnya.

Vaksinasi covid-19 Gratis?

Pada kesempatan ini, Thohir juga menjawab terkait permintaan vaksin covid-19 agar digratiskan.

Menurut Erick, pemerintah hanya menggratiskan vaksin bagi masyarakat yang tidak mampu dan juga para petugas kesehatan sebagai garda depan penanganan pandemi.

Sedangkan untuk masyarakat yang mampu, ia meminta untuk melakukan vaksinasi covid-19 secara mandiri.

“Vaksin bantuan pemerintah kami utamakan bagi masyarakat yang tidak mampu, sementara masyarakat yang mampu saat ini kami harapkan bisa membantu pemerintah dan membantu warga yang kurang mampu,” kata Erick.

Erick menyatakan, dalam situasi pandemi ini semua pihak harusnya bahu membahu untuk melakukan pembenahan, mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat.

Sejauh ini berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi pengusaha telah menyatakan bersedia melakukan vaksinasi covid-19 secara mandiri untuk meringankan beban biaya yang dikeluarkan pemerintah.

“Yang sudah menyatakan siap vaksin mandiri itu dari Kadin. Anggota Kadin menyatakan siap membantu dengan melakukan vaksinasi covid-19 untuk pegawai mereka. Selama ini para pegawai sudah berkontribusi bekerja bagi perusahaan. Saatnya mereka dibantu,” kata dia.

Untuk diketahui, pemerintah tengah menyiapkan sistem vaksinasi covid-19 secara massal yaitu vaksinasi bantuan pemerintah dan vaksinasi mandiri. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Piutang BUMN Dikonvesi, Ternyata Ini Alasan Pemerintah

Alfian Setya Saputra

Published

on

Piutang BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Piutang BUMN milik PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) maupun PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) dikonversi oleh Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Konversi ini dilakukan dengan menyalurkan Penyertaan Modal Negara (PMN) non tunai.

Pada tahun ini, kedua BUMN tersebut mendapatkan PMN non tunai dari pemerintah, yaitu untuk BPUI sebesar Rp286 miliar, dan untuk Pengembangan Armada Niaga Nasional sebesar Rp3,76 triliun.

Terkait piutang BUMN yang dikonversi ini, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachma Tarwata menyampaikan alasannya.

Menurutnya pemerintah melihat prospek dari kedua BUMN dan ingin turut serta mengembangkan prospek yang dimaksud.

Namun BPUI dan PANN diminta agar tetap mencari modal sendiri untuk mengembangkan usahanya.

“Kita mau BUMN ini memulai usaha yang dengan semangat yang baru, tapi jangan menjadi BUMN yang manja yang semuanya dibiayai pemerintah, harus tetap mencari modal sendiri,” jelas Isa dalam video conference yang digelar Jumat (20/11/2020).

Menurut Isa, untuk mencari modal usaha sendiri, perusahaan pelat merah harus punya struktur keuangan yang bagus.

“Bisa dari perbankan atau dari pasar modal dan sebagainya. Jadi pemerintah bisa membantu BUMN tanpa harus selalu ngasih uang. Kita beri tantangan tapi tetapkita kasih support. Lalu utangnya kita konversi jadi modal, tapi untuk uang cashnya cari sendiri,” beber dia.

Selain penyaluran PMN non tunai, menurut Isa akan ada Barang Milik Negara (BMN) yang akan diserahkan kepada BUMN untuk dijadikan tambahan modal.

Rencananya di tahun 2021 depan akan ada beberapa perusahaan pelat merah yang mendapat jatah BMN berupa tanah yang bisa digunakan sebagai tambahan modal.

Selain itu ada juga Barang Milik Negara yang dibeli atau diadakan oleh kementerian atau lembaga tertentu, kemudian diserahkan kepada BUMN sebelum tahun 2019.

Nantinya skema iniakan mengikuti tata kelola di dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 27/2014 dan juga revisinya PP 28/2020.

Sementara Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) itu ada prosedur yang relatif sedikit berbeda, dan lebih mudah. []

Continue Reading

Label

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!