Connect with us
PERTAMINA

Energi & Tambang

Panas Bumi Aset Besar yang Harus Dikelola BUMN

MediaBUMN

Published

on

Panas bumi

Panas bumi yang dihasilkan Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, sekitar 40 persen. Namun, panas bumi yang sedemikian banyak baru digunakan 7 persen atau sekitar 1.948,5 MW menjadi energi listrik.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara mengingatkan, bahwa berdasarkan UUD 1945 pasal 33 seluruh aset negara yang menguasai hidup orang banyak seharusnya dikelola negara. Ditambahkan pula, negara yang dimaksud adalah perusahaan BUMN.

Meski, sebenarnya panas bumi telah dikelola oleh 3 BUMN, Pertamina Geothermal Energi (PGE), Geo Dipa Energi (GDE), dan PLN Geothermal hasilnya belum maksimal. Dari 7 persen yang sudah berhasil dimanfaatkan oleh Indonesia, sebanyak 38,2 persennya dikelola oleh perusahaan nasional swasta dan asing.

Menurut Marwan, penguasaan aset penting dan besar seperti panas bumi oleh perusahaan nasional dan asing akan menghambat penggunaan sebesar-besarnya sumber daya untuk kesejahteraan rakyat.

Mengapa aset penting dan besar seperti panas bumi harus dikelola oleh negara, dalam hal ini BUMN? Masih menurut Marwan, agar pengelolaannya memperhatikan kearifan lokal. Masyarakat di sekitar sumbernya harus dilibatkan secara ekonomi, bisnis, sosial budaya, dan lingkungan. Tidak seperti banyak pertambangan yang selama ini ada, keberadaannya tidak memperhatikan masyarakat yang berada di wilayahnya.

Pengelolaan Panas Bumi

Contoh pengelolaan panas yang berasal dari bumi dan memperhatikan kearifan lokal adalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) di Lahendong, Ulubelu, dan Kamujang. Ketiga PLTP menggunakan cara intensifikasi, ekstensifikasi, dan inovasi program CSR untuk memberdayakan masyarakat lingkungannya. Hal-hal yang juga harus diperhatikan berbagai wilayah pertambangan lain.

Selain itu, menjadikan perusahaan BUMN sebagai pengelola satu-satunya panas bumi akan membantu memupuk modal BUMN. Sama halnya dengan perusahaan migas dan air.

Sinergi BUMN mengelola industri hulu energi dengan Pertamina dan PGE akan mewujudkan listrik murah yang didambakan rakyat. BUMN dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tujuan negara dapat tercapai untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

Meskipun demikian, Marwan menegaskan terwujudnya pengelolaan BUMN panas bumi yang baik perlu dukungan pemerintah. Pemerintah harus memperbaiki peratutan. Pada tahap awal, pengalokasian dana eksplorasi juga harus diberikan oleh pemerintah, yang berfungsi sekaligus sebagai perlindungan hukum. []

Energi & Tambang

Pengembangan Baterai EV Dibangun, Inalum Gandeng Pertamina dan PLN

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Pengembangan baterai EV

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Pengembangan baterai EV atau baterai khsusus kendaraan listrik akan diseriusi oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

Holding BUMN Tambang akan menggandeng PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) untuk mewujudkan pengembangan baterai EV (electric vehicle) tersebut.

Direktur Utama Inalum, Orias Petrus Moedak mengatakan Menteri BUMN Erick Thohir kini telah membentuk tim untuk pengembangan industri baterai kendaraan listrik.

Komisaris Utama PT Inalum Agus Tjahajana Wirakusumah ditunjuk sebagai ketua tim pengembangan.

Menurut Orias, untuk pengembangan baterai EV, sedang dilakukan kajian oleh tim tersebut.

“Sudah ada tim yang sudah dibentuk oleh Pak Erick, saat ini sedang melakukan kajian, kerja samanya dengan Pertamina dan PLN,” kata Orias di Gedung DPR RI, Selasa (29/09/2020).

Diketahui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan Menteri BUMN Erick Thohir belum lama ini berangakat ke Korea Selatan untuk menindaklanjuti berbagai rencana investasi.

Salah satunya adalah rencana pengembangan baterai EV untuk kendaraan listrik.

Menurut Bahlil Lahadalia, Pemerintah perlu menunjukkan keseriusan dalam menjemput investasi dari Korea, karena data hasil realisasi investasi dari negara ini terus meningkat.

Seperti di triwulan II tahun 2020, total investasi dari Korsel mencapai US$ 552,6 juta atau melonjak sebesar 340 persen dari total investasi di triwulan I sebesar US$ 130,4 juta.

“Peningkatan investasi ini menjadi sinyal positif bahwa Indonesia masih dilirik oleh investor meski di tengah pandemi. Jadi kita harus serius memfasilitasi, terlebih dari arahan Presiden, investasi yang kita dorong untuk mendukung transformasi ekonomi dan ada nilai tambah,” ungkapnya.

Kementerian BUMN Dorong Pengembangan Baterai EV

Sementara Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pihaknya menargetkan PT Pertamina (Persero) ke depan tidak hanya menjadi pemasok energi dari BBM.

Tapi juga mulai menyiapkan diri sebagai pemasok energi untuk kendaraan listrik dalam bentuk baterai.

“Pertamina telah diminta untuk menghitung cadangan bahan bakar fosil sampai kapan bisa bertahan. Hal ini perlu dilakukan untuk mempersiapkan diri menjadi penyedia bahan bakar untuk kendaraan listrik,” ungkapnya.

Untuk itu, Pertamina diminta mulai melakukan pengembangan batre EV sebagai pengganti energi fosil yang suatu saat akan habis.

Dia mengatakan, Menteri BUMN Erick Thohir juga telah datang ke Korea Selatan untuk bernegosiasi dengan produsen baterai EV agar mau memproduksi baterai ini di Indonesia.

Selain Korea Selatan, produsen lainnya dari China saat ini juga digaet oleh pemerintah untuk berinvestasi di dalam negeri. []

Continue Reading

Energi & Tambang

Jaringan listrik PLN di Pulau Maratua Kaltim Akhirnya Tersambung

EKO PRASETYO

Published

on

Jaringan listrik

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Jaringan listrik di darah 3T atau Terdepan, Tertinggal dan Terluar terus dikerjakan oleh PT PLN (Persero).

Salah satunya yang baru diresmikan yaitu di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur yang mencakup Desa Teluk Harapan, Desa Bohe Silian, dan Desa Payung-Payung.

Arus listrik ini disuplai dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Maratua dengan potensi minimal 600 pelanggan yang dapat menikmati listrik PLN.

General Manager PLN UIW Kaltimra, Sigit Witjaksono, untuk jaringan listrik di Pulau Maratua, perseroan sudah merampungkan pembangunan jaringan tegangan menengah (JTM) sejauh 18 Kilometer sirkuit (kms).

Kemudian jaringan tegangan rendah (JTR) sejauh 15 kms dan memasang 8 unit trafo berkapasitas 800 kVA.

“Dengan jaringan listrik ini, maka 77,84 persen desa di Kaltim sudah berlistrik PLN per September 2020. Jumlah desa di Kalimantan Timur sebanyak 1.038 desa, sebanyak 808 desa sudah dialiri listrik,” ujarnya.

Menurut Sigit, untuk membangun jaringan listrik di desa-desa terpencil memang memiliki tantangan yang besar, terutama kondisi medan yang sulit.

Seperti yang terjaddi di Pulau Maratua, untuk mengangkut material besar hanya bisa lewat jalur laut, dan sering dihantam menghadapi cuaca buruk dan ombak besar.

“Tapi hal itu tidak menjadi hambatan bagi kami untuk terus menerangi negeri hingga ke berbagai daerah terpencil,” ungkapnya.

Selain di Kutai Timur, PLN juga berhasil menyambungkan jaringan listrik untuk Desa Kaubun dan Desa Muara Pantun di Kabupaten Kutai Timur.

Untuk melistriki Desa Kaubun, petugas PLN telah membangun JTR sepanjang 14 kms, JTM 13.7 kms, dan memasang 7 unit travo berkapasitas total 500 kVA.
Di Desa Kaubun yang jarak tempuhnya selama 4 jam dari ibukota Kutai Timur, PLN telah mengaliri listrik ke hingga 901 pelanggan.

Sementara di Desa Muara Pantun, PLN memasang JTM sepanjang 6.8 kms, JTR 8.8 kms dan 5 unit trafo berkapasitas total 450 kVA.

Jaringan listrik ini akan menyambungkan listrik untuk 269 pelanggan di desa tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup warga.

“Ini merupakan kebanggaan bagi kami karena bisa menyelesaikan pembangunan jaringan listrik hingga ke daerah terpencil. Kami akan terus upayakan pemerataan listrik, sesuai misi PLN,” tandasnya.

Apresiasi Jaringan listrik PLN

Apa yang dikerjakan oleh PT PLN (Persero) ini mendapar apresiasi dari Pemda setempat.

Wakil Bupati Berau Agus Tantomo mengatakan, jaringan listrik PLN untuk Pulau Maratua sudah lama diharapkan oleh warga setempat.

Pasalnya, listrik merupakan kebutuhan yang amat penting untuk menggerakkan roda perekonomian di Pulau Maratua yang sumber penghasilannya didominasi nelayan dan pelaku wisata.

“Kami sangat gembira dengan adanya jaringan listrik PLN ke Pulau Maratua. Kami mengapresiasi upaya PLN yang tentu akan mendukung dunia pariwisata. Pulau Maratua dikenal dengan keindahan alam bawah lautnya, dan menjadi destinasi wisata bahari favorit di Kabupaten Berau,” ujarnya. []

Continue Reading

Energi & Tambang

Skema Impor BBM dan LPG, Pemasok Wajib Simpan Stok di Indonesia

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Skema impor BBM

MEDIABUMN.COM, Jakarta — Skema impor BBM dan gas alam cair atau LPG sedang dibenahi oleh PT Pertamina (Persero).

Pihak Pertamina mempersiapkan strategi baru dalam pengadaan BBM dan LPG yang disebut dengan supplier held stock (SHS).

Skema impor BBM dan LPG yang baru ini akan dilakukan melalui skema kontrak jangka panjang kepada para pemasok.

Nantinya para pemasok yang sebelumnya menyimpan stok BBM dan LPG di Singapura agar dialihkan ke Indonesia.

Menurut Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero), Mulyono pihaknya saat ini masih mengkaji skema impor BBM dan LPG yang baru tersebut.

“Pokoknya Pertamina mau beli BBM dan LPG yang storage-nya disiapkan di Indonesia. Kami minta stok penyimpanannya dalam jangka waktu 10 tahun harus jadi miliknya Pertamina,” kata Mulyono dalam pelatihan media secara daring, Senin, 28 September 2020.

Ia menjelaskan, jika stok BBM dan LPG disimpan di Indonesia, maka Pertamina bisa memangkas waktu pengiriman dan biaya inventori.

Dengan skema impor BBM dan LPG ini, Mulyoni berharap akan memberi sejumlah keuntungan bagi Pertamina, mulai dari sisi logistik, distribusi, dan juga bagi kepentingan nasional.

Selain itu, pasokan BBM dan LPG yang disimpan di Indonesia juga akan meningkatkan ketahanan energi nasional.

Mulyono menambahkan, skema impor BBM yang baru ini juga untuk mendukung kebijakan BPH Migas, yang akan mengatur para badan usaha untuk memiliki cadangan BBM pada level 24 hari dalam waktu 5 tahun.

“Skema ini akan meningkatkan ketahanan stok nasional walaupun BBM dan LPG itu bukan punya Pertamina, tapi sudah ada di Indonesia. Jadi kalau terjadi apa-apa bisa kita gunakan. Untuk sistemnya Pertamina akan membayar setelah diambil barang di terminal yang ada di Indonesia,” tandasnya.

Tetap Setor Dividen

Di sisi lain, PT Pertamina tetap menyetorkan kewajiban kepada Negara berupa dividen dan pajak meski mengalami kerugian di semester I tahun 2020.

Tercatat di semester I, perusahaan pelat merah ini merugi hingga Rp11,13 triliun (USD767,92 juta).

Namun pada Januari-Agustus Pertamina telah membayar pajak sebesar Rp41 triliun, dan di bulan Juli hingga September, kembali menyetorkan dividen sebesar Rp8,5 triliun.

“Pertamina memang merugi, tapi Pertamina masih punya uang. Kontribusi yang diberikan Pertamina kepada pemerintah mencapai Rp50 triliun dari minyak mentah dan kondensat,” kata Mulyono.

Mulyono menegaskan, Pertamina bisa saja menghindari kerugian tersebut dengan menyetop sementara kegiatan operasional di kilang dan memilih impor BBM dari luar negeri dengan harga yang lebih murah.

Tapi hal itu justru akan berdampak pada para pekerja di perusahaan BUMN ini yang jumlahnya mencapai 1,2 juta orang.

“Karena itu, Pertamina tetap menjalankan operasional di kilang. Dan hasilnya, tidak ada satupun pegawai atau mitra kerja pertamina yang di-PHK. Selama pandemic covid-19, kita tetap operasikan kilang, SPBU, dan semua bidang lainnya karena Pertamina memikirkan nasib 1,2 juta karyawan,” tutupnya. []

Continue Reading

Label

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!