Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

Menteri Rini Uji Coba LinkAja Bayar KRL

MediaBUMN

Published

on

Menteri Rini

Menteri Rini (Menteri Badan Usaha Milik Negara / BUMN Rini M. Soemarno) mendorong seluruh BUMN untuk bersinergi meningkatkan kualitas pelayanan ke masyarakat dalam menggunakan moda transportasi umum terutama Kereta Api.

Hal ini diungkapkan Menteri Rini pada saat melakukan ujicoba transaksi penggunaan LinkAja di Stasiun Juanda.

“Saya terus mendorong BUMN untuk meningkatkan pelayanan yang terbaik buat masyarakat terutama pengguna jasa transportasi Kereta Api. Kita sudah punya LinkAja, dan ini yang kita sinergikan untuk menjadikan ini sebagai sarana pembayaran baru bagi pengguna KRL,” ujar Menteri Rini.

Pilihan layanan transaksi tiket bagi pengguna KRL Commuter Line semakin beragam dan inovatif. Pada 1 Oktober 2019 ini, PT Kereta Commuter Indonesia dan LinkAja mengadakan uji coba layanan pembayaran tiket Commuter Line dengan menggunakan aplikasi LinkAja. Layanan ini nantinya dapat digunakan di seluruh stasiun KRL Commuter Line.

Sampai dengan saat ini, secara teknis telah tersedia 200 gate elektronik di 80 stasiun yang telah dilengkapi dengan scanner milik KCI untuk menerima transaksi LinkAja. Selanjutnya, KCI akan terus menambah jumlah gate elektronik ini hingga mencapai 400 gate.

Para pengguna KRL Commuter Line ke depannya akan sangat dimudahkan dalam penggunaan layanan pembayaran menggunakan LinkAja. Para pengguna KRL yang hendak melakukan perjalanannya harus memastikan saldo LinkAja nya tidak kurang dari Rp 13.000 (biaya jarak terjauh).

Pelanggan hanya perlu melakukan scan kode yang muncul ketika menggoyangkan HP (dalam kondisi aplikasi LinkAja terbuka) di Stasiun keberangkatan dan kembali melakukan hal yang sama di Stasiun kedatangan. Saldo LinkAja akan terpotong sesuai dengan jarak tempuh yang dilalui pengguna, dan sisa biaya perjalanan tersebut akan kembali ke saldo yang bersangkutan.

Layanan transaksi dengan LinkAja ini diujicobakan di Stasiun Juanda secara langsung oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, bersama dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Edi Sukmoro, Dirut PT KCI Wiwik Widayanti, dan Direktur Utama LinkAja Danu Wicaksana.

HIGHLIGHT BUMN

Penerapan TKDN Tidak Maksimal, Bos BUMN Terancam Dicopot

Alfian Setya Saputra

Published

on

Penerapan TKDN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Penerapan TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri oleh perusahaan BUMN ternyata belum maksimal. Hal ini pun menjadi perhatian pemerintah pusat lantaran dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ), masih banyak petinggi BUMN yang tidak memprioritaskan produksi dalam negeri.

Bahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan agar pejabat BUMN yang tidak serius menerapkan TKDN agar dicopot dari jabatannya.

“Jadi, kalau tidak ada yang melaksanakan TKDN agar diganti saja. Ini saya minta agar diperhatikan secara sungguh-sungguh. Saya akan meminta kepada Presiden agar dapat dibuat rapat terbatas terkait hal ini. Supaya kita tahu dimana kelemahan selama ini,” Luhut melalui keterangan tertulis, Rabu (29/7/2020).

Menurut Luhut, Presiden RI, Joko Widodo sudah menyampaikan arahan terkait penggunaan APBN untuk stimulus pandemi Covid-19 harus menggunakan produk dalam negeri.

Maka penerapan TKDN untuk mengoptimalkan hasil produk dalam negeri tidak bisa main-main, apalagi dalam kondisi bangsa saat ini yang sedang membutuhkan kerja nyata dari semua pihak.

Luhut pun mendukung rencana pemberian sanksi denda kepada perusahaan pelat merah yang tidak menerapkan TKDN hingga 30 persen.

“TKDN ini harus jadi perhatian serius semua pihak, khususnya bagi BUMN seperti PT Pertamina dan PT PLN. Terkait usulan jumlah denda dari Wakil Menteri BUMN itu bagus sekali, kalau bisa dendanya 30 persen,” kata ujar Ketua Umum Timnas Penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri ini.

Patuh Penerapan TKDN

Menanggapi hal ini, Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, akan segera menindaklanjuti laporan terkait penerapan TKDN yang belum optimal hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Budi mengatakan, kebijakan pengadaan barang dan jasa di BUMN memang harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah.

“Hal ini perlu untuk memberikan insentif jika menggunakan produksi dalam negeri. Saya akan share kebijakan ini ke BUMN, seperti PLN dan BUMN lainnya,” kata Budi.

Bahkan Wamen BUMN ini mengusulkan agar diberlakukan denda bagi perusahaan pelat merah yang tidak patuh terhadap syarat 25 persen TKDN.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, M. Yusuf Ateh mengatakan, penerapan TKDN untuk penggunaan produksi dalam negeri belum terintegrasi dengan system manajemen perusahaan BUMN.

Untuk itu, BPKP menyampaikan rekomendasi agar Kementerian BUMN menetapkan kebijakan BUMN dalam menggunakan produk dalam negeri sebagai salah satu indikator kinerja direksi.

“Kami merekomendasikan agar Kementerian BUMN memerintahkan seluruh BUMN menyusun pedoman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018,” ujar Yusuf dalam laporan auditnya. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Data Keuangan BUMN Diintegrasikan Untuk Perolehan Dividen

Alfian Setya Saputra

Published

on

Data keuangan

MEDIABUMN,COM, Jakarta – Data keuangan BUMN diintegrasikan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk menyesuaikan dengan data perpajakan dan pendapatan dividen negara.

Integrasi ini akan membuat data keuangan BUMN menjadi lebih transparan dan mencegah munculnya permasalahan perpajakan di kemudian hari.

Dirjen Pajak, Suryo Utomo mengatakan, dengan kerjasama integrasi data keuangan BUMN dan perpajakan, akan memudahkan kinerja BUMN itu sendiri.

“Jadi direksi BUMN bisa fokus pada kinerja bisnis perusahaannya, yang akhirnya bisa meningkatkan pembagian dividen kepada Negara,” ujar Suryo Utomo, di Jakarta, Kamis (23/7).

Adapun integrasi data antara wajib pajak BUMN dan Direktorat Jendral Pajak ini dilakukan secara elektronik.

Dengan begitu jika ditemukan ada kejanggalan dalam pelaporan itu dapat dilakukan sejak awal dan tidak perlu menunggu laporan keuangan selesai disusun.

Semua transaksi ini, kata dia, sudah dapat diidentifikasi implikasinya dalam kewajiban pajak.

“Nantinya BUMN akan membuat laporan keuangan perusahaan yang tersambung dengan sistem perpajakan secara online. Sehingga BUMN bisa lebih fokus melaksanakan operasional perusahaan untuk menambah penghasilan dan dividennya bisa lebih besar,” jelasnya.

Menurut Suryo, langkah yang dilakukan ini sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengetahui performa masing-masing perusahaan pelat merah secara akurat.

“Hal ini sudah kami sampaikan kepada Menteri BUMN, bahwa kami sedang melakukan integrasi data DJP dan data keuangan BUMN untuk memastikan berapa deviden di masing-masing perusahaan. Ini sejalan karena dari transaksi tadi terbentuk susunan setelah laporan keuangan, SPT dan PPh,” kata Suryo.

Jika integrasi data keuangan BUMN ini dilanjutkan, maka kerjasama antara DJP dan BUMN akan memasuki tahun ketiga.

Diketahui, kerja sama yang dijalin DJP dengan BUMN dalam integrasi data perpajakan ini sebelumnya dilakukan dengan system e-Faktur host-to-host.

Sejauh ini, sudah ada lima BUMN yang siap mengintegrasikan data keuangan dengan DJP yakni PT PLN, PT Pertamina, PT Telkom, PT Pelabuhan Indonesia II dan PT Pegadaian.

“Yang sudah masuk dalam uji coba SPT dan masa PPh yaitu Pertamina, Telkom dan PLN. Kemarin kami juga sudah bertemu dengan pihak Pelindo III untuk membuat kesepakatan, mereka juga sepakat,” tutupnya. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Penyandang Disabilitas Direkrut BUMN, Kuota 2 Persen

EKO PRASETYO

Published

on

Penyandang disabilitas

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Penyandang disabilitas punya peluang besar untuk bergabung di perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Kementerian BUMN berkomitmen akan terus menambah jumlah difabel yang bekerja di setiap BUMN dengan porsi sebanyak 2 persen lapangan kerja.

Hal ini disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir dalam acara penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Ketenagakerjaan tentang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (22/7/2020).

Erick mengatakan rekrutmen penyandang disabilitas di BUMN sudah berjalan lama.

Bahkan sepanjang tahun 2020, ada sebanyak 178 difabel yang telah bekerja di berbagai perusahaan pelat merah.

“Komitmen itu sudah berjalan di BUMN, tahun ini ada 178 yang direkrut , ini bagian dari pemenuhan porsi 2 persen itu,” ujar Erick.

Namun Erick tidak merinci di perusahaan mana saja tempat mereka bekerja.

Selain itu, Erick juga menyampaikan pentingnya sinergi antar Kementerian dan lembaga untuk mengatasi para korban PHK akibat pandemi virus Corona.

Untuk itu, ia juga juga meminta adanya dukungan lebih lanjut dari Kementerian Tenaga Kerja untuk memastikan pembukaan lapangan kerja dan bantuan kepada pekerja formal dan informal dapat berjalan sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi.

Sementara Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah mengatakan, jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas yang bekerja di BUMN dan swasta terus mengalami peningkatan.

Di tahun 2018 ada sebanyak 4.537 orang, dari dari tahun sebelumnya sebanyak 4.286 orang.

Dukungan Penuh Untuk Penyandang Disabilitas

Sementara jumlah penduduk usia kerja penyandang disabilitas per tahun 2019 mencapai 20,98 juta orang, dengan jumlah angkatan kerja penyandang disabilitas sebanyak 10,19 juta orang.

“Jumlah difabel yang bekerja masih terbilang rendah yaitu 9,91 juta orang, angka pengangguran terbuka penyandang disabilitas sebanyak 289.407 orang. Data ini menunjukkan bahwa kita masih punya PR besar yang harus diselesaikan untuk mewujudkan ketenagakerjaan yang inklusif,” ujarnya.

Ida menambahkan, kedua pihak akan terus bersinergi memastikan fasilitas kerja untuk para disalibitas sudah tercukupi, dan juga pemenuhan porsi tenaga kerja sebanyak 2 persen.

Hal ini sesuai amanat Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mewajibkan pemerintah pusat, Pemda, BUMN, dan BUMD mempekerjakan minimal 2 persen penyandang disabilitas dari total karyawan.

“Jadi dalam udang-undang itu sudah jelas disebutkan bahwa pemerintah menjamin kesamaan hak difabel untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai kemampuan dan keterampilannya,” tandasnya. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!