Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

Menteri Rini: Pemimpin Adat Setuju Proyek Pengembangan Pelabuhan Benoa

MediaBUMN

Published

on

Menteri Rini

Menteri Rini (Menteri BUMN Rini M. Soemarno -red) menyatakan jika para pemimpin adat Bali sudah menyetujui adanya proyek pengembangan Pelabuhan Benoa. Hal ini diutarakan usai dirinya meninjau langsung proyek yang digagas PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tersebut.

Menteri Rini mengatakan jika dirinya sangat senang bahwa para pemimpin adat telah setuju dengan pengembangan Pelabuhan Benoa. Lebih lanjut ia juga meminta kepada masyarakat adat di Pulau Bali turut menjadi pengawas proyek tersebut sehingga budaya dan adat istiadat tetap terjaga dengan baik.

Menurutnya adanya proyek tersebut harus memberikan nilai manfaat untuk warga sekitar. Seperti diketahui bahwa proyek pengembangan Pelabuhan Benoa tersebut menjadi salah satu fokus pemerintah dalam meningkatkan konektivitas dalam mendukung industri logistik nusantara.

“Kami pastikan bahwa proyek dapat bermanfaat untuk kepentingan nasional. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab BUMN dalam mendukung program tol laut pemerintah,” ujar Menteri Rini (10/9).

Pembangunan Pelabuhan Benoa ini, imbuh Rini, diproyeksikan akan mendongkrak pariwisata Pulau Bali. Demi mendukung hal itu, Pelindo melakukan pengerukan dan pendalaman alur atau low water spring dari minus 9 menjadi minus 12 meter. Dengan demikian maka pelabuhan benoa mampu menyandarkan kapal pesiar wisatawan luar negeri lebih banyak disaat bersamaan.

“Saya ingin proyek ini mendapat dukungan penuh seluruh institusi dan khususnya seluruh masyarakat Bali agar pembangunannya bisa berjalan dengan baik sesuai rencana,” tutup Rini. []

HIGHLIGHT BUMN

Tender BUMN Akan Dibatasi Mulai 17 Agustus

EKO PRASETYO

Published

on

Tender BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Tender BUMN mulai 17 Agustus mendatang akan dibatasi besarannya di atas Rp14 miliar. Pasalnya tender proyek senilai Rp200 juta hingga Rp14 miliar akan diprioritaskan untuk pelaku UMKM untuk mendorong pengembangan bisnis UMKM.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pemerintah telah melarang perusahaan BUMN untuk mengikuti tender proyek yang nilainya kecil.

“Program ini akan diluncurkan pada 17 Agustus mendatang saat HUT Kemerdekaan ke-75 RI. Untuk belanja modal Rp250 juta hingga Rp14 miliar tidak boleh untuk BUMN atau pemain besar. Jadi nanti pelaku UMKM bisa ikut tender proyek,” ujarnya saat memaparkan presentasi terkait Pasar Digital untuk Indonesia, secara virtual, Rabu (12/8/2020).

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini mengungkapkan, ada sembilan BUMN yang telah berpartisipasi dalam program tersebut.

BUMN itu adalah PT Bank Rakyat Indonesia, PT Pertamina, PT Wijaya Karya, PT Waskita Karya, PT Telkom Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani, PT Pegadaian, PT Pupuk Indonesia dan PT Pembangunan Perumahan.

Erick menargetkan jumlah BUMN yang ikut serta bisa mencapai 30 perusahaan Juni 2021 mendatang.

“Selanjutnya, dari Juli hingga Desember 2021, seluruh BUMN bisa ikut dalam program ini. Kalau semua BUMN sudah masuk, nanti kurang lebih setahun belanja modalnya Rp18 triliun lebih. Saya rasa ini cukup besar untuk keberpihakan kepada UMKM,” katanya.

Tender BUMN Untuk UMKM

Adapun tender proyek senilai Rp200 juta hingga Rp14 miliar yang difokuskan untuk UMKM mencakup delapan kelompok bisnis pada tahap awal.

Mulai dari material konstruksi, perawatan peralatan dan mesin, pengadaan dan sewa peralatan mesin, pengadaan dan sewa furniture, jasa konstruksi dan renovasi, jasa ekspedisi dan pengembangan, katering dan snack hingga jasa advertising.

Dari data Kementerian BUMN, saat ini ada sebanyak 72.189 UMKM penyedia 9 jasa tersebut yang nantinya bisa ikut tender proyek.

“Kami akan tambahan 6 lagi, tapi untuk saat ini menurut saya lebih baik dimulai dari yang kecil dulu tapi bisa jalan, daripada dibuat yang besar tapi tidak bisa diterapkan,” ujarnya.

Selanjutnya, untuk UMKM yang berhasil memenangkan tender proyek ini, juga berhak mendapatkan pendanaan dari BRI.

“UMKM pemenangnya nanti juga bisa dibantu pendanaan dari bank Himbara, terutama dari BRI. Jadi mereka sudah dapat kontrak, ada kepastian pembayaran, nanti BRI memback up. Program ini akan kita luncurkan pada 17 Agustus nanti,” tandasnya. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Pinjaman BUMN, Pemerintah Siapkan Skema Baru

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Pinjaman BUMN

MEDIABUMN.COM Jakarta – Pinjaman BUMN (Badan Usaha Milik Negara) akan dikucurkan Pemerintah Pusat melalui skema baru. Pemberian pinjaman untuk BUMN ini sebagai bentuk dukungan untuk memperkuat dan menumbuhkan kemampuan ekonomi perusahaan pelat merah dan lembaga yang bersangkutan.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan Pemerintah telah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Penanganan Dampak Pandemi Covid-19.

“PP itu direvisi menjadi PP Nomor 43 Tahun 2020, dimana dalam pasal 15, pemerintah dapat melakukan investasi untuk program PEN. Bentuknya dapat berupa investasi langsung dalam bentuk pemberian pinjaman BUMN. Pemberian pinjaman kepada lembaga dan pinjaman PEN daerah,” ujarnya.

Dalam aturan yang baru ini, kata dia, pemerintah telah menyiapkan skema baru pemberian pinjaman untuk BUMN dan bentuk pinjaman yang diberikan secara beragam.

Misalnya melalui mandatory exchangeable bond (MEB), special mission vehicle (SMV) pemerintah dan penerbitan convertible bond.

“Jadi skema pinjamannya bermacam-macam, bisa dilakukan melalui SMV pemerintah dan dengan penerbitan convertible bond,” ujar Yustinus, Minggu (9/8/2020).

Yustinus menjelaskan, skema SMV merupakan salah satu sinergi di sektor penjaminan untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program PEN.

Sedangkan MEB adalah jenis obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa dari perusahaan penerbit obligasi, sehingga sering disebut obligasi hibrida.
Untuk diketahui, pemerintah telah menyiapkan program PEN untuk pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19 dengan menyiapkan anggaran senilai Rp695,20 triliun dari APBN.

Khusus untuk pembiayaan sektor korporasi senilai Rp53,57 triliun yang porsinya juga telah ditetapkan untuk berbagai bidang.

Di antaranya restrukturisasi padat karya sebesar Rp3,42 triliun, penyertaan modal negara (PMN) Rp20,50 triliun, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Rp1,5 triliun, PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) Rp 5 triliun hingga talangan investasi untuk modal kerja sebesar Rp 29,65 triliun.

Hapus Mekanisme Bank Jangkar

Selain pinjaman BUMN, pemerintah juga menghapus mekanisme Bank Jangkar dalam PP 43/2020, dan diganti menjadi Bank Umum Mitra.

Dalam PP tersebut, Bank Umum yang menjadi Bank Umum Mitra harus memiliki beberapa kriteria.

Seperti memiliki izin usaha yang masih berlaku, mempunyai kegiatan usaha di wilayah RI dan mayoritas pemilik saham/modal adalah negara, pemerintah daerah, badan hukum Indonesia, dan WNI.

Selain itu juga memiliki tingkat kesehatan minimal komposit tiga yang telah diverifikasi oleh OJK RI dan melaksanakan kegiatan bisnis perbankan yang mendukung percepatan program PEN.

Dana yang ditempatkan di Bank Umum Mitra selanjutnya disalurkan sebagai kredit/pembiayaan kepada sektor UMKM, koperasi, dan debitur lain yang tidak terbatas pada debitur non-UMKM dan lembaga keuangan. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Jenderal Andika Perkasa Resmi Jadi Wakil Erick Thohir

CHRIESTIAN

Published

on

Jenderal Andika Perkasa

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Jenderal Andika Perkasa yang dikenal sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI telah resmi ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diketuai oleh Menetri Badan Urusan Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Hal ini dikatakan langsung oleh Erick Thohir dimana penanganan Covid-19, imbuh Erick, sangat membutuhkan peran besar TNI sesuai dengan pandangan Presiden Jokowi.

“Sesuai keputusan Presiden bahwa KSAD Jenderal Andika Perkasa menjadi wakil ketua Komite Pelaksana,” ujar Erick.

Erick mengatakan secara detail bahwa kehadiran TNI merupakan langkah penting untuk memastikan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Hal tersebut merupakan jangka pendek yang harus dilakukan.

“Adanya TNI dalam mengamankan hal ini diharapkan akan membuat masyarakat menjadi lebih disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Artinya adanya TNI berarti bukan melakukan kewenangan hukum, namun menegakan kedisipilanan yang menjadi langkah utama yang segera dilakukan,” jelas mantan bos Inter Milan tersebut. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!