Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

Menteri BUMN Tunjuk Dua Staf Khusus Evaluasi Kinerja Pelat Merah

MediaBUMN

Published

on

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno menunjuk Judith Jubiliana Navarro Dipodiputro dan Parman Nataatmadja sebagai Staf Khusus II dan Staf Khusus V Menteri BUMN.

Sebelumnya Judith memulai karir di bidang media dan jurnalistik pada tahun 1983-1995, dia juga pernah menjadi Pimpinan Redaksi di Daily Executive Economic Digest selama 3 tahun. Tahun 1987, Judith bergabung dengan Standard Chartered Bank. Selanjutnya, dia memulai karirnya di Total E&P Indonesiedi tahun 2007. Dia juga aktif di berbagai aktivitas sosial pemberdayaan masyarakat di berbagai yayasan pendidikan, kesehatan dan olahraga, lingkungan hidup dan kebudayaan, pemberdayaan ekonomi, dan kebutuhan khusus.

Baca Juga : Menteri BUMN Dukung Percepatan Konektivitas Udara dan Pertumbuhan Ekonomi

Wanita kelahiran Ceko ini juga memiliki pengalaman panjang di bidang pemerintahan. Dia pernah tergabung dalam Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Portugal (PPIP) selama 8 tahun dari tahun 1991, Staf Khusus Menteri Negara Pengelolaan Aparatur Negara di tahun (1992-1994), Staf Khusus Menteri Negara Lingkungan Hidup di tahun (1993-1996), Staf Ahli Pemkab Kutai Kartanegara (2001-2007), dan terakhir aktif sebagai KoordinatorPerkumpulan Masyarakat Jakarta Peduli Papua (Pokja Papua) semenjak tahun 2014. Sebagai informasi, Pokja Papua merupakan organisasi yang bertujuan untuk mendorong penyelesaian masalah pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur di Papua.

Menteri Rini menugaskan Judith secara khusus untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan inisiatif strategis BUMN, sinkronisasinya dengan program prioritas pembangunan nasional serta pelaksanaannya. Selain itu, Judith juga bertugas untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan pembiayaan dan pelaksanaan belanja modal (capex) BUMN.

Di samping menetapkan Judith sebagai Staf Khusus melalui Keputusan Menteri BUMN pada Kamis 8 Februari 2018 lalu, Menteri BUMN juga menunjuk Parman sebagai Staf Khusus Menteri BUMN pada Jumat, 9 Februari 2018 lalu. Kedua Staf Khusus ini melengkapi Staf Khusus yang ada sebelumnya, yaitu Sahala Lumban Gaol dan Wianda Pusponegoro sebagai Staf Khusus. Wianda diangkat sebagai Staf Khusus III pada 17 November 2017.

Parman bertugas sebagai pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan kebijakan kontrubusi BUMN dalam mendukung ekonomi kerakyatan.Parman merupakan mantan Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero) yang menjabat selama dua periode dari tahun 2008-2018.

Baca Juga : Pertamina Lakukan Restrukturisasi Organisasi

Seperti diketahui bahwa Parman berhasil merampungkankan pendidikan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1985, selanjutnya menyelesaikan pendidikan International Executive Program di State University of New York, Buffalo, USA pada tahun 1986. Dari kampus yang sama menyelesaikan gelar Master of Business Administration (MBA) pada tahun 1988.

Pria yang pernah mendapatkan anugerah tokoh BUMN di bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan dari Menteri BUMN ini memiliki pengalaman yang panjang dalam dunia keuangan, dimulai sejak menjadi Direktur PT Danareksa Finance (1993), Managing Director PT Niaga Leasing (1996), President Director PT Niaga Internasional Factors (1996), Direktur Utama PT Bahana Artha Ventura (2005). Parman Nataatmadja juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). []

HIGHLIGHT BUMN

Undang Undang BUMN, Erick Thohir : Harus Direvisi!

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Undang Undang BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Undang Undang BUMN (Badan Usaha Milik Negara) harus direvisi oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR).

Pasalnya dalam Undang Undang BUMN ini sudah 17 tahun belum pernah dilakukan perbaikan dan penyesuaian.

Hal ini disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Rabu (23/9/2020).

Erick menjelaskan, saat ini banyak perusahaan BUMN yang dihadapkan pada sejumlah masalah baru di lapangan yang tidak ditetapkan di dalam UU tersebut.

Seperti kasus yang menyangkut Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pembagian Dividen (laba perusahaan) yang diterima dan diberikan kepada negara.

Menurut Erick, ada ketimpangan antara besaran modal yang diterima dengan dividen yang diberikan untuk negara.

Dalam catatan Kementerian BUMN, besaran PMN yang diterima BUMN dalam 5 tahun terakhir hanya Rp117 triliun, sementara dividen yang diberikan mencapai Rp267 triliun.

“Jadi komposisinya antara dividen nilainya dua kali lebih besar dari modal PMN. Belum lagi masalah utang, itulah kenapa kita sepakat dengan usulan revisi Undang Undang BUMN. Sehingga kita bisa memetakan apa itu penugasan dan apa itu investasi,” kata Erick.

Ia melanjutkan, dari 90 persen PMN yang diajukan Kementerian BUMN selama ini, mayoritas adalah untuk penugasan BUMN.

Hal ini yang membuat persepsi orang bila Penyertaan Modal Negara yang diperoleh perusahaan pelat merah itu negatif.

Erick juga menyampaikan terkait perbandingan antara pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diberikan BUMN komposisi dengan PMN itu 6 persen.

“Artinya, pajak dan PNBP lebih besar daripada PMN. Jadi dampaknya sangat kecil untuk kontribusi kepada negara. Ini sebagai dasar-dasar fakta yang terjadi di BUMN,” ujarnya.

Karena itu, bila Rancangan Undang-undang BUMN ditetapkan sebagai UU, maka akan ada kejelasan antara PMN untuk penugasan dan PMN untuk investasi.

Undang Undang BUMN Ikuti Dinamika

Revisi Undang Undang BUMN itu pun menjadi dasar hukum untuk melakukan pengawasan bagi seluruh perusahaan pelat merah.

Untuk diketahui, Komisi VI DPR dan Baleg DPR sudah memulai pembahasan mengenai revisi Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003.

Revisi tersebut dilatarbelakangi lantaran Undang Undang BUMN yang sudah ada sejak 17 tahun lalu, sehingga membutuhkan penyegaran.

Martin Manurung selaku Wakil Ketua Komisi VI DPR RI menyampaikan, dengan perkembangan yang ada saat ini, Undang Undang BUMN sangat mungkin mengalami perubahan.

Karena banyak hal yang perlu kembali disempurnakan dan disesuaikan di rancangan UU BUMN yang baru. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Anggaran Kementerian BUMN 2021 Dipastikan Turun

EKO PRASETYO

Published

on

Anggaran Kementerian BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Anggaran Kementerian BUMN untuk tahun 2021 akan mengalami penurunan drastis hingga Rp102 miliar dibandingkan anggaran tahun ini.

Anggaran Kementerian BUMN tahun depan ditetapkan sebesar Rp244,8 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan anggaran tahun 2020 sebesar Rp346 miliar.

Penetapan anggaran itu dipastikan setelah Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian BUMN dalam Penyusunan RKA K/L Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran, Selasa (22/9/2020).

Hal itu juga sesuai dengan keputusan bersama Menteri PPN Bappenas dan Menteri Keuangan tentang pagu anggaran Kementerian BUMN tahun 2021.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, anggaran itu akan dibagi untuk dua program, yaitu program dukungan manajemen sebesar Rp158,2 miliar dan program pengembangan dan pengawasan sebesar Rp 86,6 miliar.

“Meski ada penurunan secara sifnifikan, kami akan menerima dan menggunakan anggaran itu sesuai dengan program yang sudah ada. Kami juga akan memaksimalkan penggunaan dana yang sudah ditentukan oleh Badan Anggaran DPR,” ujar Erick Thohir.

Sementara untuk pembagian berdasarkan jenis belanja, anggaran Kementerian BUMN tahun depan dibagi menjadi tiga, yaitu belanja Modal Rp19,5 miliar (8 persen), belanja Pegawai Rp63,17 miliar (25,8 persen) dan belanja barang sebesar Rp162,15 miliar (66,2 persen).

Erick menjelaskan, dari pagu anggaran Kementerian BUMN tahun 2021, ada lima output utama yang menjadi target, yaitu kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara sebesar Rp413 triliun, total aset BUMN sebesar Rp9.099 triliun, target total ekuitas BUMN sebesar Rp2.900 triliun.

“Kemudian ditargetkan belanja modal BUMN sebesar Rp481 triliun dan total laba bersih BUMN mencapai Rp198 triliun,” tandasnya.

Namun hal sebaliknya terjadi pada anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Tahun depan, anggaran BKPM akan melonjak hampir dua kali lipat, dari tahun 2020 sebesar Rp589 miliar, menjadi Rp1 triliun di 2021.

Dari total anggaran BKPM Rp1 triliun itu, komposisi terbanyak akan disalurkan untuk sekretariat utama yaitu Rp297 miliar, promosi penanaman modal Rp285 miliar, dan pelayanan penanaman modal Rp179 miliar.

Rapat penetapan pagu anggaran Kementerian BUMN ini dihadiri oleh anggota Komisi VI DPR RI dan perwakilan Kementerian baik secara langsung maupun virtual.

Seperti Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Holding BUMN Pariwisata Ditarget Rampung Tahun 2022

Alfian Setya Saputra

Published

on

Holding BUMN pariwisata

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Holding BUMN pariwisata dan aviasi yang digagas oleh Kementerian BUMN ditargetkan dapat terbentuk di tahun 2022 mendatang.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyatakan sektor pariwisata dan penerbangan akan digabungkan dalam satu holding.

Tujuan pembentukan holding BUMN pariwisata ini, untuk mengintregasikan usaha dari tiap BUMN sektor penerbangan dan wisata sehingga nantinya bisa berdampak positif untuk pembangunan pariwisata nasional.

“Kami targetkan proses pembentukan holding tersebut selesai pada 2022 mendatang. Jadi efektifnya klaster BUMN ini terbentuk di tahun 2022,” ucap Kartika dalam diskusi virtual Transforming Indonesia Into Asia’s Next Supply Chain Hub, Rabu (16/9).

Menurut pria yang akrab disapa Tiko ini, konektivitas udara akan dioptimalkan untuk mendukung arus pariwisata.

Adapun anggota dari holding BUMN pariwisata dan penerbangan ini yaitu PT Angkasa Pura I (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Angkasa Pura II (Persero), PT Hotel Indonesia Natour (Persero) dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero).

Menurut Kartika, Kementerian BUMN sudah mendiskusikan rencana holding BUMN Pariwisata dan aviasi ini kepada beberapa perusahaan tersebut.

“Jadi langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan bisnis Garuda, Angkasa Pura, ITDC dan HIN menjadi satu holding. Ini diharapkan pada waktunya nanti, konektivitas udara akan mendukung arus pariwisata, ini kita harapkan bisa berjalan,” ujarnya.

Pembentukan holding BUMN pariwisata ini juga diharapkan bisa memberi nilai tambah kepada tiap perusahaan pelat merah yang bergabung di holding.

“Kami juga berharap pembentukan holding BUMN parisata akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional setelah pandemi Covid-19 berakhir,” tandasnya.

Sebelumnya, Dirut PT Garuda Indonesia Irfan Setia Putra mengungkapkan, peraturan pemerintah yang mengatur pembentukan holding BUMN pariwisata ini ditargetkan terbit bulan Oktober mendatang.

Saat ini, PP tersebut masih dalam tahap difinalisasi. Dengan terbentuknya holding BUMN pariwisata, diharpakan dapat menghindarkan persaingan tidak sehat antar sesama perusahaan pelat merah di sektor aviasi.

“Setelah holding terbentuk, perusahaan BUMN sektor aviasi akan berada dalam satu perusahaan. Tidak bersaing sesama, tidak ada sikut menyikut karena sudah berada di satu naungan,” tandasnya. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!