Menanti Bos Baru Pertamina! Pastikan Premium Tak Langka

by

Isu mengenai langkanya stok Premium belakangan ini berbuntut lengsernya Elia Massa Malik dari kursi Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Selain itu isu mengenai tumpahnya minyak di laut Balikpapan Kalimantan Timur juga diyakini oleh pengamat energi menjadi salah satu faktor lainnya.

Sehingga pemerintah menginginkan sosok pemimpin baru di Pertamina yang mampu melanjutkan transformasi perusahaan serta mampu membuktikan bahwa minyak bersubsidi (premium) tidak langka dan mudah didapat.

Oleh karena itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan belum lama ini melakukan penandatanganan dengan pihak Pertamina mengenai aturan terkait kewajiban penyaluran premium di Jawa, Madura, dan Bali.

Terkait hal tersebut, Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Susyanto mengatakan bahwa terkait penetapan kuota tambahan belum ditentukan oleh pemerintah. Kuota tersebut, imbuhnya adalah kewenangan BPH Migas.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa, mengatakan bahwa tambahan kuota untuk premium akan ditetapkan setelah dilakukan revisi terkait Perpres No.191 Tahun 2014 mengenai penyediaan, pendistribusian serta harga jual, terbit!

“Kami perkirakan kebutuhannya minimal 5,1 juta KL. Jika mengacu terhadap kebutuhan tahun lalu,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, mengungkapkan bahwa perseroan sebagai satu-satunya penyalur premium maka siap melaksanakan aturan serta penugasan tersebut.

Infrastruktur Pertamina, jelasnya, siap melakukan peralihaan dari tangki pertalite ke premium. Meskipun sebelumnya pernah dikemukakan bahwa tangki yang telah terpasang tidak bisa langsung diatur untuk premium.

“Infrastruktur Pertamina bisa dikatakan sudah sangat baik dari sisi pengadaan pasokan BBM. Selain itu prosesnya tidak sulit,” jelas Nicke.

Namun demikian, seperti diketahui bahwa pihak Pertamina sempat mengutarakan keluhannya terkait penyaluran premium dan solar yang berdampak terhadap kinerja keuangan perusahaan. Karena untuk diketahui bahwa BBM premium, jelas Nicke, bukan produk subsidi melainkan pertamina yang harus membayar selisih harga kekonomian yang dijual kepada masyarakat yang mencapai Rp3.9 Triliun pada perode Januari-Februari 2018. []

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *