Connect with us
PERTAMINA

Energi & Tambang

Masyarakat Pengguna PLTS Tumbuh Signifikan

MediaBUMN

Published

on

pengguna PLTS

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Pertumbuhan pengguna PLTS (pembangkit listrik tenaga surya) atap tercatat PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sampai September 2019 sudah ada 1.435 PLTS Atap terpasang.

Hal tersebut diungkap Vice President Perencanaan dan Pengembangan Produk Inovatif PT PLN (Persero) Leo Basuki.

Leo mengatakan adanya payung hukum mengatur penggunaan PLTS Atap menjadi salah satu pendorong tumbuhnya pembangkit setrum energi hijau tersebut.

Ketika dirinci, kata Leo, kurang lebih ada 800 pelanggan pasang baru sejak payung hukum PLTS Atap diluncurkan Desember 2018 lalu.

Payung hukum penggunaan PLTS Atap tersebut telah diatur oleh Peraturan Menteri ESDM No 49 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Sistem PLTS Atap oleh Konsumen PT PLN (Persero).

Diterangkannya, beleid tersebut selanjutnya direvisi Peraturan Menteri ESDM No 13 Tahun 2019 dan dilengkapi Permen ESDM No 12 Tahun 2019 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri.

Bahkan menurut Leo, pertumbuhan penggunaan PLTS Atap didorong juga dari komitmen sejumlah daerah.

“Terjadi peningkatan pengguna PLTS Atap mencapai 181% (Sejak diterbitkannya payung hukum),” jelas Leo.

Pihaknya pun optimisi atas pemanfaatan Energi Baru Terbarukan tersebut akan dapat mencapai 23% di tahun 2025.

Hal ini dikarenakan Provinsi-Provinsi juga sudah sama-sama bergerak memulai memanfaatkan PLTS Atap. Contohnya saja seperti Jawa Barat, Bali dan DKI Jakarta.

Dicontohkan Leo, Bali sendiri saat ini pun sudah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih.

Dalam aturannya tersbut di Bali telah mewajibkan setiap bangunan pemerintah pusat dan daerah, bangunan komersial, industri, sosial dan rumah tangga dengan luas lantai lebih dari lima ratus meter persegi untuk memanfaatkan PLTS Atap mulai tahun 2021 hingga 2024.

Selanjutnya ada Provinsi DKI Jakarta sudah mengeluarkan Instruksi Gubernur memulai menggunakan PLTS Atap di setiap gedung-gedung Pemerintah Daerah, gedung olah raga, gedung sekolah dan fasilitas kesehatan.

Bahkan Leo mengungkapkan yang juga terjadi di Jakarta. Menurutnya, untuk mengurangi polusi udara, Gubernur Jakarta mengeluarkan Instruksi Gubernur memasang PLTS Atap di beberapa gedung sekolah masing-masing 15 KWp.

“Bahkan di tahun 2020 informasinya kantor dinas wajib dipasang PLTS Atap,” tuturnya.

Sebelumnya diketahui, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) F.X Sutijastoto menyatakan pihaknya tengah berupaya serius untuk panel surya ini dapat masuk ke industri.

Sampai-sampai, dikatakannya, pihaknya bersama kementerian, perusahaan BUMN dan sejumlah daerah memompa permintaan panel surya tersebut untuk masuk ke skala industri.

Bahkan disampaikan Sutijastoto, pihaknya menargetkan dapat menciptakan market panel surya 300 Megawatt dalam setahun. []

Energi & Tambang

Penggunaan Gas Bumi Diperluas, Sektor Listrik Masih Terbesar

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Penggunaan gas bumi

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Penggunaan gas bumi terus diperluas oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebagai bagian dari BUMN dan Holding PT Pertamina (Persero).

Pembangunan infrastruktur dan pelayanan gas bumi dilakukan di berbagai sektor sebagai upaya membangun negeri.

Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama mengatakan pihaknya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk membangun infrastruktur dan pengembangan bisnis gas bumi.

Sejauh ini penggunaan gas bumi PGN terbesar dilakukan oleh pembangkit listrik PT PLN untuk memasok listrik nasional.

Di sektor ini, penyerapannya mencapai 41 persen dari total penyaluran gas bumi per hari.

“Pada semester 1 2020, PGN menyalurkan gas sebesar 200 BBTUD ke pembangkit listrik PLN dan menghasilkan listrik lebih dari 960 MW. Penurunan harga gas bumi juga berdampak pada sektor kelistrikan yang akan menghemat biaya pokok produksi PLN,” kata dia, Kamis (13/08/2020).

Dengan turunnya harga gas bumi, Rahmad yakin akan tersedia biaya listrik yang lebih terjangkau dan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain pembangkit listrik PLN, sektor industri dan komersial juga menjadi konsumen terbesar dalam penggunaan gas bumi yang juga berperan penting dalam roda perekonomian nasional.

Industri Penggunaan Gas Bumi

Rahmad menyebut sudah ada stimulus dari pemerintah untuk peningkatan daya saing industri, salah satunya penyesuaian harga gas untuk sektor industri.

Saat ini ada lebih dari 180 pelanggan industri yang menikmati gas bumi dengan harga yang lebih terjangkau, salah satunya PT Krakatau Steel.

Menurut Rachmat, PT Krakatau Steel sebagai kontributor di berbagagi proyek strategis nasional (PSN) maupun swasta, menjadi peluang bagi PGN untuk memperkuat pelayanan gas bumi pada sektor baja.

“Kami tentunya berharap Krakatau Steel bisa memaksimalkan volume pemakaian gas pada kegiatan bisnisnya sesuai kontrak. Dengan menggunakan gas bumi tentu perusahaan akan mendapatkan nilai lebih dari energi yang efisien,” ujar Rachmat.

Dengan penurunan harga gas bumi, PGN menargetkan akan berdampak pada penurunan biara operasi di PT Krakatau Steel sebesar 7 persen. Sehingga dapat mendorong efisiensi dan produk baja nasional semakin kompetitif.

Penurunan harga gas bumi sesuai Keputusan Menteri ESDM ini juga bermanfaat bagi usaha sektor pupuk, termasuk PT Pupuk Indonesia (Persero) Group.

Dengan harga gas USD 6 per MMBTU, dipastikan akan meningkatkan daya saing produk pupuk karena biaya produksinya lebih murah dan memaksimalkan ekspansi bisnis pupuk nasional.

Ia mencontohkan, penurunan harga gas bumi pada PT Petromia Gresik bisa menghemat biaya produksi hingga Rp700 miliar per tahun.

Dengan menurunkan biaya produksi, maka biaya subsidi pupuk yang harus dibayarkan oleh pemerintah juga dipastikan akan berkurang, sehingga berdampak positif pada ketahanan pangan.

“Kami akan terus berupaya memperluas penggunaan gas bumi dan pengembangan bisnis di seluruh sektor. Sinergi antar BUMN menjadi salah satu upaya, agar penyaluran gas bumi bisa menjangkau masyarakat secara luas dan tepat sasaran,” tandasnya. []

Continue Reading

Energi & Tambang

BBM Satu Harga, Pertamina Target Rampung di 83 Titik

EKO PRASETYO

Published

on

BBM Satu Harga

MEDIABUMN.COM, Jakarta – BBM Satu Harga yang diterapkan oleh PT Pertamina (Persero) di 83 wilayah ditargetkan dapat tercapai. Pertamina optimis penerapan BBM satu harga di tahun ini bisa tercapai lantaran di tahun lalu juga sudah sukses mencapai target di 160 titik wilayah.

Fajriyah Usman selaku VP Corporate Communication PT Pertamina (persero) menyebutkan, dari 83 titik yang ditargetkan tahun ini, sebanyak lima lembaga penyalur telah beroperasi.

Sehingga total yang beroperasi sejak tahun lalu sebanyak 165 penyalur, sisanya 61 titik lainnya masih dalam proses pembangunan, dan 34 titik di antaranya dalam proses perizinan.

Menurut Fajriyah, lembaga penyalur tersebut tersebar di beberapa wilayah seperti Sumatera sebanyak 13 titik, Kalimantan 13 titik, Sulawesi 7 titik, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat sebanyak 21 titik, Maluku 15 titik dan Papua 14 titik.

“Kami optimis penerapan program BBM Satu Harga tahun ini bisa tercapai. Di 2019, kami dapat mencapai target sebanyak 160 titik pada Oktober atau lebih cepat tiga bulan dari yang ditargetkan di bulan Desember. Karena itu, kami yakin pada tahun ini target sebanyak 83 titik BBM Satu Harga juga bisa tercapai,” kata Fajriyah, Selasa (11/8/2020).

Adapun lembaga penyalur BBM Satu Harga yang telah beroperasi di tahun 2020 yaitu Kabupaten Sigi, Palolo, Sulteng sembari mempersiapkan penerapan di wilayah lainnya.

Melalui program BBM Satu Harga, BUMN Sektor Energi ini membangun lembaga penyalur resmi hingga ke wilayah terpencil.

Sehingga dapat menyediakan BBM jenis Premium dan Solar sesuai harga yang diatur oleh pemerintah dan dinikmati oleh masyarakat di kota maupun di desa.

“Dengan harga BBM yang lebih terjangkau, tentu akan berdampak pada penurunan biaya transportasi dan operasional warga. Sehingga dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat setempat dan harga-harga kebutuhan pokok juga ikut turun,” ungkapnya.

Komitmen BBM Satu Harga

Penerapan progam BBM satu harga ini, sambung dia, adalah komitmen Pertamina untuk ikut memajukan perekonomian melalui penyediaan energi di seluruh wilayah Tanah Air.

Dalam menjalankan BBM satu harga, Pertamina tidak hanya mempertimbangkan aspek profit semata, tetapi juga memberikan pelayanan terbaik untuk kemajuan negeri.

“Meskipun kami banyak menghadapi tantangan saat proses pembangunan dan saat operasi, tapi Pertamina tetap komitmen tidak akan menyerah. Prinsip kami pantang surut untuk memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati energi dengan kualitas dan harga yang sama di semua daerah,” tandasnya. []

Continue Reading

Energi & Tambang

Bahan Bakar Kereta Api, BPH Migas dorong penggunaan LNG

EKO PRASETYO

Published

on

Bahan bakar kereta

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Bahan bakar kereta api yang selama ini masih menggunakan solar subsidi didorong untuk mulai dialihkan ke gas alam cair atau Liquified Natural Gas (LNG).

Dengan pengalihan jenis bahan bakar dari solar ke LNG diharapkan dapat melakukan penghematan subsidi BBM.

Hal ini disampaikan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) beserta perwakilan Anggota Komisi VII DPR RI usai melakukan monitoring pemanfaatan kuota BBM untuk kereta api milik PT Kereta Api (Persero) Divisi Regional III Palembang.

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa menyampaikan, kuota solar subsidi yang diberikan untuk PT KAI di tahun 2019 lalu mencapai 243.262 kilo liter.

Realisasinya penggunaannya sebesar 246.025 kilo liter atau setara 101,14 persen, atau kelebihan kuota 1,14 persen.

Jika per liternya dijual seharga Rp 5.150, maka total kuota solar subsidi untuk PT KAI mencapai Rp 1,2 triliun.

Untuk mencegah terjadinya kelebihan kuota di tahun ini, penetapan kuota BBM subsidi ditetapkan per triwulan.

“Pada kuartal I-2020, kami menetapkan kuota solar subsidi untuk KAI sebesar 51.250 kilo liter dengan realisasi 107,96 persen. Untuk kuartal II kuotanya naik menjadi 61.000 kilo liter. Tapi karena adanya penerapan PSBB akibat pandemi, realisasinya hanya 20,94 persen,” ujar Ifan, dalam siaran pers, Kamis (6/8/2020).

Ifan mengatakan, pihaknya sudah mengecek angkutan kereta api barang untuk batubara ekspor ke berbagai Negara tetangga menggunakan solar subsidi.

Kereta tersebut rata-rata mengangkut 1 juta ton batubara dengan konsumsi solar mencapai 3.500 kilo liter per bulan, atau senilai Rp15,7 miliar per bulan dan Rp189 miliar per tahun.

“Artinya, biaya untuk BBM subsidi ini sangat besar, dan harusnya bisa dilakukan penghematan biaya dengan mengganti bahan bakar kereta menjadi LNG yang harganya lebih murah, dan produknya juga tergolong energi bersih (clean energy),” ujarnya.

Usulan penggunaan LNG untuk bahan bakar kereta api ini didukung oleh Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP, Yulian Gunhar.

Ia berharap hal ini bisa segera diterapkan dalam tahap komersialisasi karena subsidi BBM hanya untuk masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian.

“Menurut saya tidak layak kereta api angkutan barang ekspor mendapat subsidi BBM. Maka kami mendukung penggunaan LNG sebagai bahan bakar kereta menggantikan solar subsidi,” kata Gunhar.

Ia menjelaskan, rencana penggunaan LNG sebagai bahan bakar kereta api sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2015 lalu.

Saat itu, dilakukan penandatanganan MoU antara PT Pertamina dengan PT KAI untuk mendukung program diversifikasi energi dengan melakukan konversi pemakaian BBM ke BBG.

Penggunaan LNG untuk bahan bakar kereta api juga telah berjalan di beberapa negara seperti India, Rusia, Amerika Serikat, dan Kanada.

Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan PT KAI pada tahun 2016 lalu, penggunaan LNG dapat menurunkan konsumsi minyak solar sebesar hingga 71 persen.

“LNG adalah bahan bakar yang bersih dan ekonomis, maka penggunaannya bisa mengurangi pencemaran yang diakibatkan oleh emisi mesin diesel, mengurangi impor dan memperpanjang periode pemeliharaan mesin sehingga biaya pemeliharaan juga berkurang,” tutupnya. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!