Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

LinkAja Terus Berkembang, Inilah BUMN Pemegang Sahamnya

MediaBUMN

Published

on

LinkAja

LinkAja, platform pembayaran digital berbasis QR milik BUMN masih terus berkembang. Baru kemarin, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) telah melakukan setoran modal. Setoran modal tersebut diserahkan kepada PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) untuk bulan Juni 2019 mendatang.

Perkembangan LinkAja ini juga ditandai dengan pemegang saham yang terus bertambah. Untuk BNI sendiri, pernyertaan modalnya akan dimulai bulan depan. Meski begitu, BNI belum bisa menyebutkan porsi saham mereka di Finarya nanti. Ini terkait dengan jumlah pemegang saham di perusahaan financial technologi itu terus mengalami penambahan.

BUMN Lain Lirik LinkAja

Direktur Utama BNI, Ahmad Baequni mengatakan bahwa beberapa perusahaan BUMN mulai melirik platform pembayaran digital ini. Di antara yang tertarik untuk ikut menjadi pemegang saham di antaranya yakni PT Commuter Line Indonesia. Selain itu, PT Jasa Marga Tbk (JSMR) juga akan turut serta memegang saham LinkAja.

Baequni juga menjelaskan pada Senin (13/5), bahwa perkembangan platform digital yang satu ini sangat menggembirakan. Untuk transaksi dari para commuter di kereta commuter line saja menembus 1 juta per harinya. Begitu pula dengan pemakai jalan tol yang mencapai 4 juta per hari.

Ini dinilai sebagai potensi yang sangat besar. Hal tersebut juga yang mendorong KAI dan Jasa Marga tertarik bergabung. Bila keduanya telah bergabung, Baequni yakin transaksi menggunakan platform ini akan semakin besar.

Meski begitu, untuk saat ini Baequni belum bisa memberitahu pasti terkait tambahan investor baru. Hal itu disebabkan Kementerian BUMN masih terus melakukan pendataan terhadap investor baru yang akan bergabung.

Seperti yang diketahui, beberapa bulan lalu BUMN meluncurkan sebuah platform pembayaran digital yang berbasis QR bernama LinkAja. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat khususnya generasi muda Indonesia untuk melakukan transaksi secara digital.

Dengan aplikasi ini, cukup klik-klik di ponsel pintar saja maka urusan pembayaran akan menjadi mudah. Menawarkan berbagai kelebihan, platform besutan BUMN ini juga bisa digunakan untuk transaksi pembayaran di transportasi umum. []

HIGHLIGHT BUMN

Anggaran Kementerian BUMN 2021 Dipastikan Turun

EKO PRASETYO

Published

on

Anggaran Kementerian BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Anggaran Kementerian BUMN untuk tahun 2021 akan mengalami penurunan drastis hingga Rp102 miliar dibandingkan anggaran tahun ini.

Anggaran Kementerian BUMN tahun depan ditetapkan sebesar Rp244,8 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan anggaran tahun 2020 sebesar Rp346 miliar.

Penetapan anggaran itu dipastikan setelah Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian BUMN dalam Penyusunan RKA K/L Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran, Selasa (22/9/2020).

Hal itu juga sesuai dengan keputusan bersama Menteri PPN Bappenas dan Menteri Keuangan tentang pagu anggaran Kementerian BUMN tahun 2021.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, anggaran itu akan dibagi untuk dua program, yaitu program dukungan manajemen sebesar Rp158,2 miliar dan program pengembangan dan pengawasan sebesar Rp 86,6 miliar.

“Meski ada penurunan secara sifnifikan, kami akan menerima dan menggunakan anggaran itu sesuai dengan program yang sudah ada. Kami juga akan memaksimalkan penggunaan dana yang sudah ditentukan oleh Badan Anggaran DPR,” ujar Erick Thohir.

Sementara untuk pembagian berdasarkan jenis belanja, anggaran Kementerian BUMN tahun depan dibagi menjadi tiga, yaitu belanja Modal Rp19,5 miliar (8 persen), belanja Pegawai Rp63,17 miliar (25,8 persen) dan belanja barang sebesar Rp162,15 miliar (66,2 persen).

Erick menjelaskan, dari pagu anggaran Kementerian BUMN tahun 2021, ada lima output utama yang menjadi target, yaitu kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara sebesar Rp413 triliun, total aset BUMN sebesar Rp9.099 triliun, target total ekuitas BUMN sebesar Rp2.900 triliun.

“Kemudian ditargetkan belanja modal BUMN sebesar Rp481 triliun dan total laba bersih BUMN mencapai Rp198 triliun,” tandasnya.

Namun hal sebaliknya terjadi pada anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Tahun depan, anggaran BKPM akan melonjak hampir dua kali lipat, dari tahun 2020 sebesar Rp589 miliar, menjadi Rp1 triliun di 2021.

Dari total anggaran BKPM Rp1 triliun itu, komposisi terbanyak akan disalurkan untuk sekretariat utama yaitu Rp297 miliar, promosi penanaman modal Rp285 miliar, dan pelayanan penanaman modal Rp179 miliar.

Rapat penetapan pagu anggaran Kementerian BUMN ini dihadiri oleh anggota Komisi VI DPR RI dan perwakilan Kementerian baik secara langsung maupun virtual.

Seperti Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Holding BUMN Pariwisata Ditarget Rampung Tahun 2022

Alfian Setya Saputra

Published

on

Holding BUMN pariwisata

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Holding BUMN pariwisata dan aviasi yang digagas oleh Kementerian BUMN ditargetkan dapat terbentuk di tahun 2022 mendatang.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyatakan sektor pariwisata dan penerbangan akan digabungkan dalam satu holding.

Tujuan pembentukan holding BUMN pariwisata ini, untuk mengintregasikan usaha dari tiap BUMN sektor penerbangan dan wisata sehingga nantinya bisa berdampak positif untuk pembangunan pariwisata nasional.

“Kami targetkan proses pembentukan holding tersebut selesai pada 2022 mendatang. Jadi efektifnya klaster BUMN ini terbentuk di tahun 2022,” ucap Kartika dalam diskusi virtual Transforming Indonesia Into Asia’s Next Supply Chain Hub, Rabu (16/9).

Menurut pria yang akrab disapa Tiko ini, konektivitas udara akan dioptimalkan untuk mendukung arus pariwisata.

Adapun anggota dari holding BUMN pariwisata dan penerbangan ini yaitu PT Angkasa Pura I (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Angkasa Pura II (Persero), PT Hotel Indonesia Natour (Persero) dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero).

Menurut Kartika, Kementerian BUMN sudah mendiskusikan rencana holding BUMN Pariwisata dan aviasi ini kepada beberapa perusahaan tersebut.

“Jadi langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan bisnis Garuda, Angkasa Pura, ITDC dan HIN menjadi satu holding. Ini diharapkan pada waktunya nanti, konektivitas udara akan mendukung arus pariwisata, ini kita harapkan bisa berjalan,” ujarnya.

Pembentukan holding BUMN pariwisata ini juga diharapkan bisa memberi nilai tambah kepada tiap perusahaan pelat merah yang bergabung di holding.

“Kami juga berharap pembentukan holding BUMN parisata akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional setelah pandemi Covid-19 berakhir,” tandasnya.

Sebelumnya, Dirut PT Garuda Indonesia Irfan Setia Putra mengungkapkan, peraturan pemerintah yang mengatur pembentukan holding BUMN pariwisata ini ditargetkan terbit bulan Oktober mendatang.

Saat ini, PP tersebut masih dalam tahap difinalisasi. Dengan terbentuknya holding BUMN pariwisata, diharpakan dapat menghindarkan persaingan tidak sehat antar sesama perusahaan pelat merah di sektor aviasi.

“Setelah holding terbentuk, perusahaan BUMN sektor aviasi akan berada dalam satu perusahaan. Tidak bersaing sesama, tidak ada sikut menyikut karena sudah berada di satu naungan,” tandasnya. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Modal BUMN di Tahun 2021 Dijatah Rp37,38 Triliun

Alfian Setya Saputra

Published

on

Modal BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta- Modal BUMN dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021 telah ditetapkan sebesar Rp37,38 triliun.

Dana tersebut masuk dalam Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi perusahaan BUMN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan jumlah modal BUMN ini mengalami kenaikan 18,74 persen jika dibandingkan tahun 2020 yang nilainya Rp31,48 triliun.

“Kalau kita lihat di RAPBN 2021, dari sisi pembiayaan yang disalurkan dalam bentuk PMN kepada BUMN nilainya sebesar Rp37,38 triliun,” ujar Sri Mulyani, dalam rapat di Komisi XI DPR RI, Selasa (15/9/2020).

Dijelaskannya, dana PMN itu akan disalurkan kepada delapan perusahaan milik Negara, yaitu kepada PT SMF (Persero) sebesar Rp2,25 triliun, yang tercatat naik dari tahun ini Rp1,75 triliun.

Dana PMN ini akan digunakan untuk penyediaan dana murah jangka panjang kepada penyalur kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Kemudian PT Hutama Karya (Persero) mendapat dana PMN sebesar Rp6,2 triliun, turun dibanding tahun ini sebesar Rp11 triliun.

“Dana tersebut akan dialokasikan untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur jalan tol Trans Sumatera sebanyak tiga ruas tol. Penyaluran dana ini juga dikaitkan terutama peranan Hutama Karya dalam melaksanakan pembangunan di Sumatera untuk jalan tol dari utara ke selatan (Aceh hingga Lampung),” tuturnya.

Selanjutnya untuk PT PLN (Persero) sebesar Rp5 triliun, jumlah itu masih sama dengan PMN tahun ini.

Dana itu akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi gardu induk, transmisi, dan distribusi listrik ke daerah pedesaan.

“BUMN selanjutnya yaitu PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) senilai Rp470 miliar, turun dari tahun ini Rp500 miliar. Lalu kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp20 triliun, naik dari tahun ini sebesar Rp6,26 triliun. Dana PMN berkaitan dengan dengan penanganan masalah gagal bayar Jiwasraya,” jelas Ani, sapaan akrabnya.

Kemudian ada beberapa perusahaan pelat merah yang di tahun ini tidak mendapatkan alokasi PMN, akan mendapat di tahun 2021.

Perusahaan tersebut adalah PT PAL Indonesia (Persero) Rp1,28 triliun, PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) Rp977 miliar, dan PT Pelindo III (Persero) Rp1,2 triliun.

Namun sebaliknya, ada juga perusahaan BUMN yang tahun ini menerima dana PMN tidak lagi mendapat jatah PMN di tahun depan.

“Yang tahun depan tidak lagi mendapat penyertaan modal Negara yaitu PT Geo Dipa Energi (Persero), PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero),” pungkasnya. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM