Connect with us
PERTAMINA

Finansial

LinkAja Diguyur Modal Dari BNI Rp360 Miliar

MediaBUMN

Published

on

LinkAja

LinkAja yang merupakan platform dompet digtal atau e-wallet, telah mendapatkan komitmen dari bank-bank plat merah dan juga sejumlah BUMN dalam hal perencanaan penyetoran modal.

Salah satu yang telah menyatakan komitmennya dalam mendukung fintech LinkAja ini adalah PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI). Terungkap, setoran modal yang diberikan oleh Grup BNI ini, sebesar Rp360 miliar.

Berdasarkan pernyataan dari wakil direktur utama BNI Herry Sidharta mengatakan, “Lewat penyertaan modal tersebut, nantinya pihak kami akan dapat memiliki saham kepemilikan sebesar 19,7 persen. Hal ini dengan catatan, tak ada BUMN lain yang akan menjadi investor lagi. Namun jika ada BUMN lain juga ikut serta dalam penyetoran modal, maka porsi kepemilikan pun akan berkurang. Bisa jadi persentase saham akan menjadi 17 persen saja.”

Adapun modal yang digelontorkan oleh pihak BNI pada LinkAja akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama akan dilakukan pada akhir Juli 2019 dan tahap keduanya akan dilakukan pada Desember 2019.

Agar dapat peluncuran modal untuk LinkAja ini dapat berjalan dengan sukses hingga tahap-tahap yang telah ditentukan, BNI akan mendirikan perusahaan modal ventura. Hal ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga. Namun, setidaknya perseroan telah menyiapkan dana awal sebesar Rp250 miliar.

Modal BUMN Untuk Link Aja

Di lain pihak, PT Telkom saat dikonfirmasi mengenai keterbukaan informasi pada Bursa Efek Indonesia (BEI) juga mengatakan, ada tiga proses tahapan yang akan dilakukan BUMN dalam menyertakan modal kepada LinkAja.

Tahap pertama, akan dilakukan pada tanggal 31 Juli 2019 dengan total saham yang akan diterbitkan sejumlah 66.526 dengan nilai Rp665,26 miliar. Pada tahap ini, BUMN yang akan melakukan penyetoran adalah Telkomsel, Entitas dalam Mandiri, BNI, BRI, Danareksa dan Jiwasraya.

Tahap kedua, akan dilaksanakan setidaknya 31 Oktober 2019 dengan jumlah saham yang akan diterbitkan sebanyak 18.600 dengan nilai Rp186 miliar. Tahap kedua ini akan dilakukan oleh Telkomsel, Entitas Grup BTN dan juga Grup Pertamina.

Sedangkan pada tahap ketiga yang rencananya akan dilakukan pada 31 Desember 2019, akan dilaksanakan dengan dua skema. Skema pertama, jika pada tanggal 31 Oktober 2019 sudah ada BUMN yang melakukan penandatanganan akta aksesi LinkAja, maka jumlah saham yang akan dikeluarkan adalah senilai 80.000 saham baru.

Nilainya pun akan mengalami peningkatan menjadi Rp800 miliar. Dalam skema ini, pihak yang mungkin akan melakukan penyetoran adalah Telkomsel, Mandiri, BRI, BNI, BTN, Pertamina dan juga investor BUMN lainnya.

Skema kedua, jika ada investor BUMN lain yang juga masuk dalam kepemilikan saham perusahaan, maka saham yang dimiliki oleh Telkomsel menjadi 25 persen. Kemudian entitas dari BUMN lain akan memegang saham sebesar, BNI 17,03 persen, Grup BTN 6,13 persen, Grup Pertamina 6,13 persen, Jiwasraya 1 persen, Danareksa 0,63 persen, dan BUMN lainnya 10,2 persen.

Namun hingga tahap ketiga terlaksana dan tidak ada BUMN lain yang berniat menjadi investor bagi LinkAja maka porsi kepemilikan saham pun akan memiliki nilai berbeda lagi. Telkomsel akan memiliki saham 25 persen. Mandiri, BRI dan BNI 19,71 persen. Grup BTN dan Pertamina senilai 7,12 persen. Jiwasraya 1 persen dan Danareksa 0,63 persen. []

Perbankan

bank bjb Peduli, Berikan Bantuan Untuk Korban Longsor Bogor

MediaBUMN

Published

on

longsor

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Bank bjb menunjukkan kepeduliannya atas sejumlah bencana alam yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya longsor di Desa Urug, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor.

Kepedulian tersebut ditunjukkan bank bjb dengan langsung turun tangan memberi bantuan kepada korban bencana.

Bantuan ini merupakan lanjutan penanganan bencana dari program Pemda bersama bank bjb di Kabupaten Bogor.

Dalam pelaksanaannya, bank bjb telah mendirikan posko bantuan yang berfungsi sebagai lokasi pemberian sejumlah bahan makanan, kesehatan dan penampungan sementara korban longsor yang belum tertangani dengan baik.

“Posko bantuan bank bjb berfungsi sebagai dapur umum yang memenuhi kebutuhan makanan. Selain itu berperan juga untuk posko penampungan korban bencana dan tim sukarelawan, pos kesehatan, serta pos evakuasi,” jelas Pimpinan Wilayah II bank bjb, Mohammad Mufti pada Selasa (22/1/2019).

Sementara itu, Direktur Utama bank bjb, Yuddy Renaldi, menerangkan jika kondisi darurat masih berlangsung dan bantuan dibutuhkan masyarakat. Tidak menutup kemungkinan posko bantuan akan terus berlanjut.

“Bantuan ini kami berikan sebagai bentuk keprihatinan dan simpati kami kepada seluruh masyarakat yang terdampak bencana, khususnya di wilayah Bogor dan Banten. Bank bjb mencoba berkontribusi setulus hati demi meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang memerlukan bantuan,” kata Yuddy.

Di satu sisi, Yuddy berharap uluran tangan dari bank bjb tersebut bisa memberi kekuatan serta disambut baik dengan harapan kondisi ini segera dilewati.

“Diharapkan bantuan ini memberi manfaat sebanyak-banyaknya. bank bjb mengajak semua pihak saling berpegangan tangan agar kita semua senantiasa diberi kekuatan dalam menghadapi bencana alam ini,” ujar Yuddy. []

Continue Reading

Asuransi

Catat! Kementerian BUMN Bakal Cicil Dana Nasabah Jiwasraya

CHRIESTIAN

Published

on

nasabah Jiwasraya

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Dana nasabah Jiwasraya bakal dikembalikan oleh Kementerian BUMN dengan cara dicicil. Hal ini ditegaskan Staff khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.

“Dana gagal bayar nasabah Jiwasraya bakal dicicil mulai awal Maret 2020 mendatang,” ujarnya.

Menurutnya Menteri BUMN Erick Thohir, telah menyampaikan bahwa untuk pembayaran bertahap ini diperkirakan mencapai Rp2 triliun untuk beberapa nasabah prioritas terlebih dahulu.

“Ada nasabah Jiwasraya prioritas yang didalam daftarnya sangat membutuhkan dananya,” pungkas Arya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dana tersebut diperoleh dari investasi yang akan masuk ke holding asuransi BUMN yang saat ini akan dibentuk.

“Dana yang masuk mencapai sampai Maret ini sekitar Rp3 triliun. kemudian masuk di kuartal II menjadi Rp5 triliun. Awal Maret depan diharapakan sudah bisa mulai dibagi-bagi,” ujarnya.

Saat ini Kementerian BUMN, jelas Arya, tengah mengejar pembentukan holding BUMN di sektor asuransi. Prosesnya saat ini masih menggarap Peraturan Pemerintah untuk mengubah status perusahan asuransi Jamkrindo menjadi perusahaan terbuka (PT) dari yang sebelumnya berstatus Perusahaan Umum atau Perum.

“Ini dilakukan harus agar Jamkrindo bisa masuk ke dalam holding asuransi. Setelah itu, kementerian akan menggarap PP untuk membuat holding asuransi BUMN,” parap Arya.

Kemudian, Arya memaparkan pihaknya membentuk anak perusahaan untuk menampung dana investasi yang akan digunakan untuk membayar dana nasabah Jiwasraya. Dia menjelaskan urusan landasan hukum bakal selesai di bulan Februari.

“Selanjutnya, kami bikin anak perusahaan, kami harapkan anaknya ini bisa dapat investasi dari luar. Kami bidik kuartal pertama bisa masuk langsung berjalan, urusan surat-surat kertas (landasan hukum) bisa beres bulan 2,” tutup Arya. []

Continue Reading

Asuransi

Jiwasraya dan Asabri Punya 13 Persen Saham PP Properti

Alfian Setya Saputra

Published

on

Jiwasraya dan Asabri

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Jiwasraya dan Asabri tengah menjadi sorotan tajam masyarakat menyusul gagal bayar dana nasabah Jiwasraya dan sejumlah dugaan korupsi di tubuh Asabri yang nilainya fantastis mencapai Rp10 triliun.

Adapun portofolio investasi kedua BUMN asuransi ini pada saham emiten-emiten di lantai bursa mengalami penurunan yang cukup tajam. Salah satunya investasi pada emiten PPRO (PT PP Properti Tbk).

Berdasarkan laporan BEI, sejak awal tahun hingga kemarin (20 Januari) harga saham PPRO terkoreksi hingga 16,18 persen ke level Rp57 per saham. Adapun dalam satu minggu terakhir nilai saham PPRO tergerus hingga minus 13,64 persen.

Kepada mediabumn Direktur Keuangan PT PP Properti Indaryanto mengatakan bahwa apabila dijumlah saham Jiwasraya dan Asabri pada PPRO mencapai 13 persen.

“Porsinya Jiwasraya dan Asabri masing-masing 13 persen dan 5 persen. Sampai dengan kemarin porsi kepemilikan saham kedua perusahaan pelat merah itu belum berubah,” terang Indaryanto.

Pergerakan saham PPRO yang volatil ini menurutnya diluar kendali perusahaan karena seluruh pergerakan saham mengacu terhadap mekanisme pasar.

“Pergerakan saham Jiwasraya dan Asabri yang turun pada PPRO adalah diluar kendali manajemen. Kami tidak tahu soal itu,” ujarnya. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM