Connect with us
PERTAMINA

Jasa Keuangan

KUR Pegadaian Mulai Bergulir, Perseroan Dapat Jatah Rp5,9 Triliun

Published

on

KUR Pegadaian

MEDIABUMN.COM, Jakarta – KUR Pegadaian mulai tahun ini bakal disalurkan kepada pelaku usaha kecil.

Pasalnya PT Pegadaian telah diresmikan Pemerintah sebagai satu lembaga penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang baru.

Untuk tahap pertama penyaluran KUR Pegadaian, dana yang dipercayakan pemerintah kepada BUMN ini terbilang fantastis, yaitu Rp5,9 triliun.

Sebelumnya Kementerian Koperasi dan UKM telah menggandeng PT Pegadaian sebagai penyalur KUR ke-44, bersama beberapa BUMN lainnya.

Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penyaluran kredit berbunga rendah tersebut, sehingga dampak peningkatan ekonomi warga juga semakin optimal.

Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM, Eddy Satriya mengatakan, penyaluran KUR Pegadaian ini diharapkan tepat sasaran.

Maka pihak Pegadaian juga diminta untuk bisa menjalankan amanah dengan baik guna mendukung pembiayaan kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

“Kami tentu tidak meragukan komitmen Pegadaian karena selama ini juga aktfi mendukung kemajuan UKM, Kami berharap kerjasama penyaluran KUR ini akan berjalan baik dan lancar,” kata Eddy dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/6/2022).

Ia menjelaskan program KUR dibuat untuk mendukung para pelaku UKM bisa ‘naik kelas’ dan tentu akan berdampak pada pemulihan ekonomi secara nasional.

Di tahun ini, Pemerintah menargetkan total dana KUR yang bisa tersalur ke berbagai pelaku UMKM di seluruh daerah mencapai Rp373 triliun.

Tentunya kredit ini juga sangat menarik bagi pelaku usaha kecil karena ada relaksasi dan stimulus tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen hingga akhir tahun ini.

Sementara suku bunga kreditnya juga sudah berkurang dari yang sebelumnya 6 persen kini hanya 3 persen saja.

Terkait kerjasama penyaluran KUR ini, Dirut PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan menyatakan pihaknya siap memfasilitasi para debitur untuk mengakses program ini.

Menurutnya, MoU penyaluran KUR Pegadaian adalah bagian dari upaya pemerintah untuk membantu usaha kecil agar tak lagi terjebak pinjaman rentenir dengan bunga besar.

Damar mengatakan, untuk limit KUR Syariah Pegadaian besarannya mencapai Rp10 juta dengan Marjin sebesar 6 persen per tahunnya.

“Alhamdulillah apa yang dinantikan para pelaku usaha kini telah tercapai, Insha allah kami siap membantu UMKM untuk naik kelas,” ungkapnya.

Damar memastikan bagi pelaku UMKM yang ingin mengajuan KUR Syariah Pegadaian bisa dilakukan di seluruh kantor cabang dan unit pelayanan di semua daerah.

Untuk tenor pembiayaan KUR Super Mikro terdiri dari beberapa pilihan, yaitu 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan dan 36 bulan.

“Untuk syarat usahanya minimal sudah berjalan 6 bulan, sementara jenis usahanya semua sektor bisa kami berikan. Yang terpenting calon nasabah punya usaha yang memang berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Ia pun memastikan bahwa biaya yang dipungut dari program ini cukup terjangkau dan tidak akan memberatkan debitur, karena ini adalah subsidi murah dari pemerintah. []

Jasa Keuangan

Kredit Plafon Rendah Pegadaian Makin Diminati, ini Keunggulannya!

Published

on

Kredit Plafon Rendah

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Kredit plafon rendah dari PT Pegadaian (Persero) terus disosialisasikan dan dikenalkan kepada masyarakat luas.

Program kredit plafon rendah ini merupakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) supermikro dengan sistem syariah yang bisa menjadi solusi untuk permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Melalui kredit plafon rendah ini, pelaku usaha kecil bisa mendapat pinjaman modal hingga Rp10 juta tanpa ada agunan.

Adapun target dari penyaluran KUR Syariah ini adalah bagi para ibu rumah tangga yang sedang mengembangkan usahanya agar lebih maju.

Sejak dilaunching pada bulan Juli lalu, jumlah penerima kredit dari PT Pegadaian (Persero) ini terus meningkat.

Untuk wilayah Surakarta saja, penerima KUR ini sudah lebih dari 500 orang dengan realisasi penyaluran mencapai Rp5 miliar.

Deputi Pegadaian Area Surakarta, Suwarno mengatakan sampai dengan akhir tahun ini, pihaknya menargetkan kredit plafon rendah bisa tersalur Rp125 miliar.

Untuk mempercepat penyalurannya, pihak perseroan terus menambah jumlah petugas penyaluran kredit untuk melayani nasabah.

Menurut Suwarno, program supermikro ini akan terus dikenalkan kepada masyarakat agar penyalurannya semakin optimal dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Pegadaian juga tidak membuat syarat agunan, karena karena usaha yang dijalankan debitur itulah yang secara otomatis terhitung sebagai agunannya.

Meski begitu, pihak perseroan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian agar kredit plafon rendah ini bisa tersalur tepat sasaran.

Jika pelaku UMKM sudah menerima pinjaman ini, Pegadaian juga akan tetap memberikan pendampingan agar usaha debitur bisa terus berkembang dan pemasaran lebih luas.

Adapun syarat pengajuan kredit ini dibuat mudah, jika semua berkas administrasi lengkap dan layak, proses pencairannya bisa langsung selesai dalam sehari.

Syarat pengajuan kredit di antaranya Fotocopy KTP Elektronik, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy surat nikah (yang sudah menikah), Surat keterangan domisili( jika alamat berbeda dengan KTP).

Kemudian memiliki rumah tinggal tetap (dibuktikan dengan PBB, SHM/SHGB, atau dokumen lainnya), Fotocopy Nomor Induk Usaha atau Surat Keterangan Izin Usaha, SIUP yang diperoleh dari pejabat berwenang, dan Fotocopy rekening listrik atau air atau telepon.

Selain itu, nasabah penerima KUR harus berusia minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun, punya usaha yang sah sesuai Undang Undang berlaku.

Kemudian calon nasabah tidak sedang mendapatkan pembiayaan lain dari pemerintah atau lembaga keuangan lainnnya, serta tarif KUR Syariah 6 persen efektif per tahun atau 0,28 persen flat per bulan. []

Continue Reading

Jasa Keuangan

Iuran Taspen Dialihkan ke Lembaga Baru Pengelola Dana Pensiunan ASN

Published

on

Iuran Taspen

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Iuran Taspen yang selama ini didapat dari potongan gaji PNS kemungkinan bakal dipindahkan ke satu lembaga baru.

Pasalnya pemerintah berencana membentuk satu lembaga baru yang akan mengurusi dana pensiunan para Aparatur Sipil Negara (ASN).

Saat ini gaji PNS atau ASN mendapat potongan sebesar 3,25 persen setiap bulan untuk iuran Taspen.

Iuran bulanan itu dikelola oleh dikelola PT Taspen (Persero) untuk dana pensiunan ASN yang masuk dalam program Jaminan Hari Tua (JHT).

Lantas, apakah dengan dibentuknya lembaga baru pengelola dana pensiun ASN bakal mengalihkan pembayaran iuran Taspen yang selama ini sudah berjalan?

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata menjelaskan sampai saat ini iuran Taspen masih terus diinvestasikan oleh PT Taspen.

Menurutnya, potongan iuran dari gaji PNS ini akan diakumulasikan lalu pengelolaannya akan dipisah sampai pemerintah membentuk lembaga khusus pengelola dana pensiun.

Saat ini Kemenkeu masih mengkaji skema terbaik untuk pembiayaan dana pensiun ASN setelah lembaga dana pensiun yang baru resmi terbentuk.

Pemerintah memang belum memaparkan skema seperti apa yang akan dipakai, tapi yang pasti ada perubahan dari pay as you go menjadi fully funded.

Artinya pemerintah akan menyisihkan dana pensiun seluruh ASN per bulannya secara sistematis sejak ASN tersebut mulai bekerja.

Untuk sumber pendanaannya yaitu dari iuran bersama oleh ANS sebagai pekerja dan pemerintah sebagai pemberi kerja.

Dengan hadirnya satu lembaga baru, maka iuran Taspen dari ASN akan dipindahkan namun iuran dari TNI dan Polri tetap dikelola PT Asabri.

Terkait wacana ini, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menilai skema baru ini bisa menjaga kesinambungan fiskal.

Sebab, dana pensiun selama ini terus membebani APBN, seperti di 2022 saja, dana pensiun ASN mencapai Rp119 triliun.

Sementara untuk total keseluruhan belanja pensiun di APBN mencapai Rp2.800 triliun yang tentunya sangat memberatkan kondisi keuangan negara.

Namun Piter juga menyarankan agar pemerintah cermat menentukan skema baru dan harus menetapkan batasan ASN yang menggunakan sistem lama dan sistem baru.

Terlebih di masa transisi ini pemerintah harus memastikan bahwa lembaga baru yang dibentuk untuk mengelola pensiun ASN sudah benar-benar siap.

“Jumlah ASN yang pensiun kan setiap tahun terus bertambah dan ini menjadi beban pemerintah dalam pembayaran dana pensiunnya, jadi harus disiapkan skema baru agar tidak terus menerus membebani APBN,” ungkapnya. []

Continue Reading

Jasa Keuangan

Perdagangan Emas Digital Makin Diminati, PT KBI Ingatkan Pentingnya Peran Kliring

Published

on

Perdagangan emas digital kini menjadi salah satu instrumen investasi yang semakin diminati banyak masyarakat Indonesia.Semakin berkembangnya

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Perdagangan emas digital kini menjadi salah satu instrumen investasi yang semakin diminati banyak masyarakat Indonesia.

Semakin berkembangnya bisnis ini karena performanya yang lebih stabil dan emas sebagai sarana lindung nilai untuk berinvestasi dengan aman.

Melihat hal itu, PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) terus meningkatkan sosialisasi peran lembaga kliring dalam perdagangan emas digital.

Direktur Utama PT KBI Fajar Wabhiyadi mengatakan, dengan adanya kliring akan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang memanfaatkan peluang investasi tersebut.

Wabhiyadi menyebut masyarakat perlu mengetahui peran lembaga kliring seiring berlakunya perdagangan emas digital di bursa berjangka yang sudah berjalan secara resmi di Indonesia.

Hal itu juga sudah diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Peraturan Bappebti  Nomor 4 Tahun 2019, yaitu lembaga kliring dijalankan oleh PT KBI.

Dalam perdaganan emas digital, lembaga kliring wajib melakukan fungsi Delivery versus Payment (DvP), yaitu memastikan kesesuaian dana yang ada pada rekening dengan saldo atau catatan kepemilikan emas.

“Kemudian perpindahan dana dan saldo dicatat dan diminta kepada pengelola tempat penyimpanan untuk mengubah catatan kepemilikan emas,” kata Fajar Wabhiyadi melalui rilis yang diterima Antara di Pangkalpinang, Kamis.

Kemudian Lembaga Kliring juga mecatatkan debet dan kredit rekening keuangan peserta, pelanggan, perantara, dan pedagang untuk penjaminan dan penyelesaian transaksi.

Ia menyebut PT KBI menjalankan peran tersebut ini sesuai dengan regulasi dari Pemerintah, dan masyarakat tidak perlu ragu untuk berinvestasi di bidang ini.

“Tentunya semua transaksi akan berjalan sesuai dengan regulasi, emas yang diperdagangkan juga pasti ada dan tersimpan di lembaga depository,” tegasnya.

Selanjutnya perusahaan pelat merah ini akan terus mengedukasi dan menggelar sosialisasi kepada masyarakat terkait kliring dalam perdagangan emas digital.

Dengan gencarnya sosialisasi, diharapkan tingkat pemahaman masyarakat tentang emas digital akan semakin membaik dan bisa terhindar dari investasi emas illegal.

Sebagai catatan, sejak April hingga Juli 2022, sudah lebih dari 3,2 juta transaksi penjualan emas digital di Bursa Berjangka Jakarta dengan total 393.350 gram senilai Rp361,2 miliar.

Sementara dari transaksi pembelian emas digital sebanyak 2,5 juta transaksi dengan jumlah 298,1 gram, dan nilainya Rp272,1 miliar. []

Continue Reading

BNI

Label

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!