Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

Kunker ke Bogor Menteri BUMN Singgahi The Gade Café

MediaBUMN

Published

on

The Gade Cafe

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno singgah di The Gade Cafe di sela acara kunjungan kerja meninjau jalur Commuterline Jakarta-Bogor (08/8)

Kunjungan Menteri BUMN didampingi oleh Direktur Utama PT KAI (Persero) Edi Sukmoro dan Direktur Utama PT Commuterline Indonesia (KCI) Wiwik Widayanti. Turut menyertai pula Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Survey dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo dan Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno, Staf Khusus III Wianda Pusponegoro, serta sejumlah Direksi BUMN.

Di sela menikmati kopi Gayo di The Gade Coffee and Gold, Rini M. Soemarno mendapatkan penjelasan mengenai perkembangan nasabah milenial sejak diluncurkan aplikasi Pegadaian Digital dan kafe The Gade.

Baca Juga: Sinergi BUMN Bedah Rumah Veteran di NTT

Direktur Jaringan Operasi dan Pemasaran Damar Latri Setiawan menyampaikan bahwa pertumbuhan nasabah kalangan anak muda terus meningkat.

“Aplikasi Pegadaian Digital banyak diakses oleh generasi muda yang memerlukan kemudahan dan kecepatan transaksi. Melalui aplikasi Pegadaian Digital, nasabah dapat melakukan transaksi gadai cukup dengan aplikasi tanpa harus datang di outlet Pegadaian. Banyak pula kalangan muda yang memanfaatkan kafe The Gade sebagai tempat bertemu relasi dan melakukan transaksi dengan Pegadaian.”

Lebih lanjut Damar menjelaskan bahwa outlet Pegadaian yang satu lokasi dengan kafe The Gade tetap buka layanan pada hari Sabtu dan Minggu dengan jam kerja sampai pukul 22.00. Ini untuk memudahkan masyarakat yang mempunyai kesibukan di hari kerja.
Sementara itu Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk Harianto Widodo menambahkan bahwa Pegadaian juga terus mengembangkan saluran distribusi melalui sistem keagenan.

“Sejak diluncurkan pada akhir tahun 2017 lalu, saat ini Pegadaian telah mempunyai lebih dari 6.000 agen. Dengan mekanisme ini maka masyarakat semakin mudah mengakses produk dan layanan Pegadaian. Keberadaan agen ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka dengan menjadi agen pemasaran, agen penjualan, atau agen gadai”.

Dalam kunjungannya ke Kantor Cabang Pegadaian Pasar Mawar, Menteri BUMN sempat menyaksikan barang-barang perhiasan lelang yang dijual untuk nasabah. Barang-barang tersebut harganya relatif lebih murah dibandingkan harga took. []

HIGHLIGHT BUMN

Holding Rumah Sakit BUMN Ditarget Raih Pendapatan Rp4,5 Triliun

Alfian Setya Saputra

Published

on

Holding Rumah Sakit

MEDIABUMN.COM, JAKARTA – Holding Rumah Sakit BUMN ditargetkan mampu mendapatkan pendapatan sebesar Rp4,5 triliun. Target ini dinilai bisa terwujud karena Holding Rumah Sakit BUMN menjadi salah satu jaringan rumah sakit terbesar dengan jumlah tempat tidur lebih dari 4.500 unit.

“Grup Rumah Sakit BUMN kami perkirakan bisa meraih pendapatan usaha mencapai Rp4,5 tilliun dengan total aset mendekati Rp5 trilliun,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir dalam keterangan resmi, Jumat (7/8/2020).

Erick mengatakan, pembentukan Holding Rumah Sakit BUMN ini telah memasuki fase kedua untuk meningkatkan jumlah rumah sakit di dalam Holding ini.

Pertamedika IHC Pertamedika IHC selaku operator holding nantinya akan mengelola 35 rumah sakit, ada penambahan 21 RS, dari sebelumnya 14 Rumah Sakit.

“Jumlah ini akan terus bertambah setelah selesainya penerapan roadmap Holding Rumah Sakit BUMN,” kata dia.

Pertamedika IHC sendiri adalah satu anak perusahaan PT Pertamina yang bergerak di bidang layanan kesehatan yang mengelola sejumlah rumah sakit.

Erick menjelaskan, sejak tahun 2017, Pertamedika IHC ditunjuk menjadi operatorship holding Rumah Sakit BUMN sesuai keputusan Menteri BUMN.

Pada Jumat (7/8/2020), Pertamedika IHC telah menandatangani akta jual beli dengan 7 perusahaan pelat merah pemilik RS untuk pembentukan holding rumah sakit BUMN.

Acara ini dihadiri Menteri BUMN, Wamen BUMN I Budi Gunadi Sadikin, Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, dan para Direktur BUMN.
Erick Thohir menyebutkan penandatanganan akta jual beli ini merupakan tindaklanjut dari pengembangan Holding Rumah Sakit BUMN secara bersama dalam grup IHC.

Pembentukan holding ini dipastikan dapat meningkatkan peran BUMN dalam ketahanan kesehatan nasional dengan semangat memudahkan dan melayani masyarakat Indonesia.

Ada empat objektif strategis yang akan diterapkan, yaitu peningkatan jaringan dan skala, penyediaan layanan kesehatan berkualitas, integrasi dan kolaborasi ekosistem kesehatan nasional, dan pengembangan kapabilitas dan inovasi.

“Menurut saya sudah seharusnya seluruh Rumah Sakit milik BUMN dapat dikelola secara profesional dan transparan, dan dipimpin oleh orang yang memiliki keahlian di bidang kesehatan,” ujar Erick.

Ditambahkannya, kegiatan yang merupakan bagian dari roadmap pembentukan Holding Rumah Sakit BUMN yang telah berjalan sejak tahun 2018, melalui pengambilalihan saham mayoritas Rumah Sakit milik PT Pelni. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

BUMN Penerbangan dan Pariwisata Akan Digabung, Begini Arahan Jokowi

EKO PRASETYO

Published

on

BUMN Penerbangan

MEDIABUMN.COM, Jakarta – BUMN Penerbangan akan digabung dengan BUMN yang bergerak di sektor pariwisata. Hal ini merupakan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang mulai serius mematangkan rencana penggabungan BUMN di kedua sektor tersebut.

Penggabungan perusahaan pelat merah di sektor penerbangan dan pariwisata dinilai sangat perlu dan harus segera dilakukan untuk membangkitkan kembali kedua sektor ini yang terdampak cukup parah akibat pandemi Covid-19.

“Dengan penggabungan BUMN penerbangan dan pariwisata, pondasi ekonomi di sektor ini bisa semakin lebih baik dan bisa berlari lebih cepat lagi,” kata Jokowi saat berbicara di depan menterinya, Kamis (6/8/2020).

Jokowi menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup dalam, yaitu minus 5,32 persen.

Terpuruknya pertumbuhan ekonomi ini salah satunya disebabkan sektor penerbangan dan pariwisata yang ambruk sejak awal pandemi.

Dimana wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia mencapai 482.000 dan ini dari quartal sebelumnya turun 81 persen.

“Angka yang saya peroleh untuk perhitungan tahunan atau year on year, turun 87 persen. Ini memang turunnya terkontraksi sangat dalam,” kata Jokowi.

Penurunan ini, menurut Jokowi harus menjadi momentum pemerintah untuk melakukan konsolidasi dalam bertransformasi di bidang penerbangan dan pariwisata.

Maka penggabungan BUMN Penerbangan dan pariwisata menjadi satu solusi yang tidak lama akan direalisasikan.

“Kemungkinan untuk menyatukan BUMN penerbangan dan pariwisata sehingga arahnya ke depan semakin kelihatan. Terntunya melalui penataan yang baik, mengenai rute penerbangan, penentuan hub, super hub dan sebagainya,” jelas dia.

Rencana Lama BUMN Penerbangan

Diketahui, pemerintah memang berencana membentuk holding BUMN penerbangan, salah satu perusahaan yang terkabar akan dilebur adalah PT Survai Udara Penas.

Perusahaan ini disebut-sebut akan menjadi induk usaha dari holding BUMN penerbangan.

Hal ini berdasarkan hasil kajian PT PWC Indonesia ditugaskan Kementerian BUMN untuk membuat kajian atas rencana pembentukan holding BUMN penerbangan.

Rencana pembentukan holding ini bukanlah wacana baru, tapi sudah ada sejak Rini Soemarno menjabat sebagai Menteri BUMN.

Diketahui, PT Survei Udara Penas awalnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan foto udara dan peta bagi kalangan militer yang berdiri pada tahun 1961.

Namun, seiring waktu dan peningkatan permintaan, unit bisnis Penas merambah ke kalangan sipil. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Penerapan TKDN Tidak Maksimal, Bos BUMN Terancam Dicopot

Alfian Setya Saputra

Published

on

Penerapan TKDN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Penerapan TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri oleh perusahaan BUMN ternyata belum maksimal. Hal ini pun menjadi perhatian pemerintah pusat lantaran dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ), masih banyak petinggi BUMN yang tidak memprioritaskan produksi dalam negeri.

Bahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan agar pejabat BUMN yang tidak serius menerapkan TKDN agar dicopot dari jabatannya.

“Jadi, kalau tidak ada yang melaksanakan TKDN agar diganti saja. Ini saya minta agar diperhatikan secara sungguh-sungguh. Saya akan meminta kepada Presiden agar dapat dibuat rapat terbatas terkait hal ini. Supaya kita tahu dimana kelemahan selama ini,” Luhut melalui keterangan tertulis, Rabu (29/7/2020).

Menurut Luhut, Presiden RI, Joko Widodo sudah menyampaikan arahan terkait penggunaan APBN untuk stimulus pandemi Covid-19 harus menggunakan produk dalam negeri.

Maka penerapan TKDN untuk mengoptimalkan hasil produk dalam negeri tidak bisa main-main, apalagi dalam kondisi bangsa saat ini yang sedang membutuhkan kerja nyata dari semua pihak.

Luhut pun mendukung rencana pemberian sanksi denda kepada perusahaan pelat merah yang tidak menerapkan TKDN hingga 30 persen.

“TKDN ini harus jadi perhatian serius semua pihak, khususnya bagi BUMN seperti PT Pertamina dan PT PLN. Terkait usulan jumlah denda dari Wakil Menteri BUMN itu bagus sekali, kalau bisa dendanya 30 persen,” kata ujar Ketua Umum Timnas Penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri ini.

Patuh Penerapan TKDN

Menanggapi hal ini, Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, akan segera menindaklanjuti laporan terkait penerapan TKDN yang belum optimal hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Budi mengatakan, kebijakan pengadaan barang dan jasa di BUMN memang harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah.

“Hal ini perlu untuk memberikan insentif jika menggunakan produksi dalam negeri. Saya akan share kebijakan ini ke BUMN, seperti PLN dan BUMN lainnya,” kata Budi.

Bahkan Wamen BUMN ini mengusulkan agar diberlakukan denda bagi perusahaan pelat merah yang tidak patuh terhadap syarat 25 persen TKDN.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, M. Yusuf Ateh mengatakan, penerapan TKDN untuk penggunaan produksi dalam negeri belum terintegrasi dengan system manajemen perusahaan BUMN.

Untuk itu, BPKP menyampaikan rekomendasi agar Kementerian BUMN menetapkan kebijakan BUMN dalam menggunakan produk dalam negeri sebagai salah satu indikator kinerja direksi.

“Kami merekomendasikan agar Kementerian BUMN memerintahkan seluruh BUMN menyusun pedoman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018,” ujar Yusuf dalam laporan auditnya. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!