Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

Kunjungi Pelabuhan Benoa Bali, Ini Saran Erick Thohir ke Pelindo III

MediaBUMN

Published

on

Pelindo

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berpesan kepada PT Pelindo III (Persero), bahwa perusahaan pelat merah tersebut harus bisa membuat nilai tambah untuk masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Erick saat mengunjungi Pelabuhan Benoa yang dikelola PT Pelindo III (Persero), Kamis (28/11) dalam rapat koordinasi singkat usai mengelilingi Terminal Internasional.

Erick mengunjungi Pelabuhan Benoa tak sendiri. Ia didampingi Gubernur Bali I Wayan Koster.

Erick menyatakan bahwa Pelabuhan Benoa yang ada saat ini bisa menjadi pusat berkegiatan masyarakat.

“Pelabuhan Benoa yang saat ini harus dapat menjadi one stop area yang juga dilengkapi dengan Pusat Kesenian, Wisata Kuliner dan Pusat Perdagangan UMKM,” harapnya.

“Jika pelabuhan Benoa ini bisa menjadi one stop area bukan tak mungkin para turis yang datang meski hanya dengan waktu yang singkat atau sebentar, para turis tersebut akan tetap bisa berbelanja dan bisa menikmati aneka kuliner yang ada di Bali,” imbuhnya.

Maka dari itu, Erick menyarankan perlunya kerjasama dengan para pengusaha daerah dan para pelaku UMKM di Bali.

Maka dari itu, dia berpesan Pelindo sebagai perusahaan BUMN juga harus bisa membuat nilai tambah bagi masyarakat sekitar.

Contohnya adalah dengan menjadikan tempat-tempat datangnya kapal pesiar ini sebagai tempat pertunjukan budaya lokal dan wisata fotografi.

Sehingga, kata Erick semua yang terlibat nantinya dapat berbuat dengan optimal dan tepat sasaran.

Selain itu, Erick Thohir juga meminta kepada Pelindo untuk melakukan survei terkait apa saja yang dibutuhkan para wisatawan yang datang.

Sehingga, survei tersebut dapat diketahui dukungan yang apa yang bisa diberikan. Jadi, menurutnya bisa diketahui perkiraan jumlah wisatawan yang menunggu di Benoa.

Selain itu juga terkait berapa jumlah wisatawan yang berkunjung ke pusat-pusat wisata lainnya.

Karena bagi Erick Thohir, data yang lengkap dapat menjadi sebuah landasan yang penting dalam membangun sesuatu termasuk dalam memberi manfaat bagi masyarakat.

“Maka dari itu, saya meminta agar Zona Hutan Kota yang saat ini sedang dibuat bisa dipercepat,” katanya.

Sehingga, dilanjutkannya para wisatawan juga dapat menikmati ekowisata.

“Jadi kita ini perlu melakukan rapat koordinasi, khususnya bagi Pelindo Benoa di akhir Januari 2020, dan juga ajak Kadin Daerah, BUMD, Dirjen Imigrasi, Kementerian Perhubungan, Dirjen Bea Cukai, Pertamina, PLN, ITDC dan stakeholder lainnya,” tandasnya. []

HIGHLIGHT BUMN

Tender BUMN Akan Dibatasi Mulai 17 Agustus

EKO PRASETYO

Published

on

Tender BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Tender BUMN mulai 17 Agustus mendatang akan dibatasi besarannya di atas Rp14 miliar. Pasalnya tender proyek senilai Rp200 juta hingga Rp14 miliar akan diprioritaskan untuk pelaku UMKM untuk mendorong pengembangan bisnis UMKM.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pemerintah telah melarang perusahaan BUMN untuk mengikuti tender proyek yang nilainya kecil.

“Program ini akan diluncurkan pada 17 Agustus mendatang saat HUT Kemerdekaan ke-75 RI. Untuk belanja modal Rp250 juta hingga Rp14 miliar tidak boleh untuk BUMN atau pemain besar. Jadi nanti pelaku UMKM bisa ikut tender proyek,” ujarnya saat memaparkan presentasi terkait Pasar Digital untuk Indonesia, secara virtual, Rabu (12/8/2020).

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini mengungkapkan, ada sembilan BUMN yang telah berpartisipasi dalam program tersebut.

BUMN itu adalah PT Bank Rakyat Indonesia, PT Pertamina, PT Wijaya Karya, PT Waskita Karya, PT Telkom Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani, PT Pegadaian, PT Pupuk Indonesia dan PT Pembangunan Perumahan.

Erick menargetkan jumlah BUMN yang ikut serta bisa mencapai 30 perusahaan Juni 2021 mendatang.

“Selanjutnya, dari Juli hingga Desember 2021, seluruh BUMN bisa ikut dalam program ini. Kalau semua BUMN sudah masuk, nanti kurang lebih setahun belanja modalnya Rp18 triliun lebih. Saya rasa ini cukup besar untuk keberpihakan kepada UMKM,” katanya.

Tender BUMN Untuk UMKM

Adapun tender proyek senilai Rp200 juta hingga Rp14 miliar yang difokuskan untuk UMKM mencakup delapan kelompok bisnis pada tahap awal.

Mulai dari material konstruksi, perawatan peralatan dan mesin, pengadaan dan sewa peralatan mesin, pengadaan dan sewa furniture, jasa konstruksi dan renovasi, jasa ekspedisi dan pengembangan, katering dan snack hingga jasa advertising.

Dari data Kementerian BUMN, saat ini ada sebanyak 72.189 UMKM penyedia 9 jasa tersebut yang nantinya bisa ikut tender proyek.

“Kami akan tambahan 6 lagi, tapi untuk saat ini menurut saya lebih baik dimulai dari yang kecil dulu tapi bisa jalan, daripada dibuat yang besar tapi tidak bisa diterapkan,” ujarnya.

Selanjutnya, untuk UMKM yang berhasil memenangkan tender proyek ini, juga berhak mendapatkan pendanaan dari BRI.

“UMKM pemenangnya nanti juga bisa dibantu pendanaan dari bank Himbara, terutama dari BRI. Jadi mereka sudah dapat kontrak, ada kepastian pembayaran, nanti BRI memback up. Program ini akan kita luncurkan pada 17 Agustus nanti,” tandasnya. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Pinjaman BUMN, Pemerintah Siapkan Skema Baru

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Pinjaman BUMN

MEDIABUMN.COM Jakarta – Pinjaman BUMN (Badan Usaha Milik Negara) akan dikucurkan Pemerintah Pusat melalui skema baru. Pemberian pinjaman untuk BUMN ini sebagai bentuk dukungan untuk memperkuat dan menumbuhkan kemampuan ekonomi perusahaan pelat merah dan lembaga yang bersangkutan.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan Pemerintah telah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Penanganan Dampak Pandemi Covid-19.

“PP itu direvisi menjadi PP Nomor 43 Tahun 2020, dimana dalam pasal 15, pemerintah dapat melakukan investasi untuk program PEN. Bentuknya dapat berupa investasi langsung dalam bentuk pemberian pinjaman BUMN. Pemberian pinjaman kepada lembaga dan pinjaman PEN daerah,” ujarnya.

Dalam aturan yang baru ini, kata dia, pemerintah telah menyiapkan skema baru pemberian pinjaman untuk BUMN dan bentuk pinjaman yang diberikan secara beragam.

Misalnya melalui mandatory exchangeable bond (MEB), special mission vehicle (SMV) pemerintah dan penerbitan convertible bond.

“Jadi skema pinjamannya bermacam-macam, bisa dilakukan melalui SMV pemerintah dan dengan penerbitan convertible bond,” ujar Yustinus, Minggu (9/8/2020).

Yustinus menjelaskan, skema SMV merupakan salah satu sinergi di sektor penjaminan untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program PEN.

Sedangkan MEB adalah jenis obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa dari perusahaan penerbit obligasi, sehingga sering disebut obligasi hibrida.
Untuk diketahui, pemerintah telah menyiapkan program PEN untuk pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19 dengan menyiapkan anggaran senilai Rp695,20 triliun dari APBN.

Khusus untuk pembiayaan sektor korporasi senilai Rp53,57 triliun yang porsinya juga telah ditetapkan untuk berbagai bidang.

Di antaranya restrukturisasi padat karya sebesar Rp3,42 triliun, penyertaan modal negara (PMN) Rp20,50 triliun, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Rp1,5 triliun, PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) Rp 5 triliun hingga talangan investasi untuk modal kerja sebesar Rp 29,65 triliun.

Hapus Mekanisme Bank Jangkar

Selain pinjaman BUMN, pemerintah juga menghapus mekanisme Bank Jangkar dalam PP 43/2020, dan diganti menjadi Bank Umum Mitra.

Dalam PP tersebut, Bank Umum yang menjadi Bank Umum Mitra harus memiliki beberapa kriteria.

Seperti memiliki izin usaha yang masih berlaku, mempunyai kegiatan usaha di wilayah RI dan mayoritas pemilik saham/modal adalah negara, pemerintah daerah, badan hukum Indonesia, dan WNI.

Selain itu juga memiliki tingkat kesehatan minimal komposit tiga yang telah diverifikasi oleh OJK RI dan melaksanakan kegiatan bisnis perbankan yang mendukung percepatan program PEN.

Dana yang ditempatkan di Bank Umum Mitra selanjutnya disalurkan sebagai kredit/pembiayaan kepada sektor UMKM, koperasi, dan debitur lain yang tidak terbatas pada debitur non-UMKM dan lembaga keuangan. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Jenderal Andika Perkasa Resmi Jadi Wakil Erick Thohir

CHRIESTIAN

Published

on

Jenderal Andika Perkasa

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Jenderal Andika Perkasa yang dikenal sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI telah resmi ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diketuai oleh Menetri Badan Urusan Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Hal ini dikatakan langsung oleh Erick Thohir dimana penanganan Covid-19, imbuh Erick, sangat membutuhkan peran besar TNI sesuai dengan pandangan Presiden Jokowi.

“Sesuai keputusan Presiden bahwa KSAD Jenderal Andika Perkasa menjadi wakil ketua Komite Pelaksana,” ujar Erick.

Erick mengatakan secara detail bahwa kehadiran TNI merupakan langkah penting untuk memastikan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Hal tersebut merupakan jangka pendek yang harus dilakukan.

“Adanya TNI dalam mengamankan hal ini diharapkan akan membuat masyarakat menjadi lebih disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Artinya adanya TNI berarti bukan melakukan kewenangan hukum, namun menegakan kedisipilanan yang menjadi langkah utama yang segera dilakukan,” jelas mantan bos Inter Milan tersebut. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!