Connect with us
PERTAMINA

Perbankan

Kredit Perbankan Diprediksi Tumbuh Cuma 3 Persen

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Kredit perbankan

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Kredit perbankan tahun ini diperkirakan akan menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan diprediksi hanya tumbuh maksimal 3 persen.

Menurunnya angka kredit perbankan ini akibat perlambatan ekonomi nasional dan global yang terdampak dari pandemi Covid-19.

Ekonom PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), Ryan Kiryanto memprediksi kredit maksimal hanya tumbuh 2 persen hingga 3 persen di tahun ini.

Bahkan kredit bisa saja tumbuh di bawah angka pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

“Dalam situasi pandemi saat ini, pertumbuhan kredit lebih banyak disumbang oleh bank besar (BUKU IV) yang masih punya mitra debitur, terutama debitur BUMN. Sementara bank yang lebih kecil saat ini lebih fokus membenahi kredit bermasalah, ketimbang ekspansi,” kata Ryan, Minggu (14/6/2020).

Diketahui, per April 2020, kredit perbankan masih bisa tumbuh 4,9 persen secara tahunan (yoy), menurun dari bulan sebelumnya yang sempat tumbuh 7,2 persen.

Namun Ryan memprediksi perlambatan kredit akibat dampak Covid-19 akan terus berlanjut sampai tahun 2021.

Maka pemerintah dan pemangku kebijakan harus lebih dulu membenahi persoalan dari sisi kesehatan, sebelum mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Karena kalau permasalahan ini tidak segera selesai, bisa saja kredit tumbuh 1 persen karena mesin penggerak ekonominya juga belum dalam kapastitas optimal. Ini merupakan pilihan terbaik di tengah situasi ini, bahkan pertumbuhan 3 persen itu masih sangat positif,” tuturnya.

Kredit Perbankan Yang Berkualitas

Diketahui, beberapa bank sudah menyatakan tidak berencana menggenjot ekspansi kredit di tahun ini.
Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja mengatakan, BCA memilih untuk lebih konservatif dalam memberikan kredit.

Sebab, saat ini pihak bank harus jeli memilih mana nasabah yang masih potensial dan melihat kondisi sektor bersangkutan.

Beberapa sektor yang disoroti misalnya seperti industri pengolahan atau industri kesehatan yang memang membutuhkan kredit baru.

“BCA akan merombak seluruh rencana bisnis bank (RBB) termasuk realisasi kredit tahun ini untuk diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kalau ada nasabah yang rekam jejaknya baik, butuh dana misalnya kami akan support,” ujarnya, Rabu lalu (11/6).

Sementara perkiraan dari Tim riset ekonomi PT Bank Mandiri Tbk justru lebih rendah, yaitu kredit perbankan tahun ini hanya akan tumbuh 1,7 persen saja.

Dari hasil analisa ekonom Bank Mandiri, di sebutkan tahun ini perbankan cenderung berhati-hati dan tidak terlalu agresif dalam menyalurkan kredit.

Selain karena pandemi Covid-19, perang dagang antara China dan Amerika Serikat juga menjadi pertimbangan utama perbankan dalam menyalurkan kredit.

Perkiraan tersebut tidak jauh beda dengan prediksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan kemungkinan pertumbuhan kredit perbankan tahun ini maksimal hanya 2 persen.

Sebelumnya, Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilaar mengatakan, Bank Mandiri akan fokus mengejar pertumbuhan kredit pada sektor-sektor yang tidak terdampak Covid-19 seperti sektor farmasi dan telekomunikasi.

Selain sektor tersebut, Mandiri juga akan terus mendukung debitur yang masih sehat dan merupakan pemimpin pasar di masing-masing industrinya.

Kredit Bank Mandiri di sektor farmasi, telekomunikasi dan FMCG pada kuartal I 2020 masih tumbuh cukup bagus.

Kredit farmasi Bank Mandiri tumbuh 16,8 persen, telekmunikasi tumbuh 44 persen dan kredit di sektor FMCG naik 6,9 persen. []

Perbankan

Permintaan KPR Subsidi BTN Melonjak Drastis

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

permintaan KPR

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Permintaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Subsisi di PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mengalami kenaikan drastis menjelang peneraman new normal.

Bank BTN mencatat, hingga 25 Juni 2020, permintaan KPR subsidi di BTN meningkat hingga 75 persen.

Direktur Utama BTN Pahala N Mansury mengatakan, parmintaan KPR subsidi ini jauh lebih tinggi dibandingkan permintaan di bulan Mei 2020, angka tersebut diprediksi masih akan meningkat seiring dibukanya kembali berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.

“Pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jelang penerapan new normal ini menjadi salah satu faktor yang membuat permintaan KPR subsidi melonjak. Pelonggaran PSBB juga meningkatkan kembali aktivitas ekonomi warga yang sempat terhenti,” kata Pahala dalam diskusi virtual Mendorong Pemulihan Ekonomi Melalui Perbankan, Kamis (2/7/2020).

Pahala menuturkan, Bank BTN cukup beruntung karena 80 persen nasabahnya merupakan nasabah dengan pendapatan tetap.

Kendati demikian, 60 persen dari total nasabah yang dimiliki BTN merupakan masyarakat berpendapatan rendah.

BTN sebagai bank BUMN juga terus berupaya mendorong program pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui penyaluran kredit dari dana pemerintah senilai Rp 30 triliun.

Pihak BTN berencana melakukan ekspansi kredit sebesar Rp 30,3 triliun dalam waktu enam bulan ke depan.

Angka Restrukturisasi itu akan lebih tinggi dari bulan Mei, di mana restrukturisasinya mencapai Rp26 triliun.

“Restrukturisasi penyaluran kredit yang dilakukan BTN akan ditingkatkan hingga Rp30 triliun. Saat ini ada keringanan dari OJK. Jumlah debitur yang melakukan restrukturisasi cukup besar jumlahnya,” jelasnya.

Pahala Mansury mengatakan, komposisi kredit perumahan sekitar 70 persen akan difokuskan pada penyaluran KPR. Karena hasil perhitungan BTN, pertumbuhan kredit masih bisa tumbuh positif di angka 4 hingga 5 persen.

Likuiditas Dipastikan Aman

Bank BTN memastikan kondisi likuiditas di bank pelat merah tersebut masih aman di tengah situasi pandemi.

Hal ini disampaikan menanggapi beredarnya berita hoax yang menyatakan sejumlah bank di Indonesia mengalami kondisi seret, sehingga memprovokasi para nasabah bank untuk menarik seluruh dananya.

Direktur Finance BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan alat likuiditas Bank BTN terdiri dari Giro Wajib Minimum (GWM) dan Surat Berharga Negara (SBN) sangat besar.

Untuk Surat Berharga Negara, ada penempatan sekitar Rp 25 triliun, sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) BTN lebih tinggi dari ketentuan yang berlaku, bahkan ada dana dalam rupiah dan dolar AS yang nilainya mencapai Rp 15 triliun.

Untuk itu, Nixon meminta agar aparat kepolisian menyelidiki siapa aktor penyebar berita hoax rush dana perbankan itu. Sebab berita-berita hoax yang disebarkan bisa mengganggu stabilitas ekonomi negara. []

Continue Reading

Perbankan

Bank Syariah BUMN Akan Dimerger, Ditarget Rampung Awal 2021

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Bank syariah BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Bank syariah BUMN rencananya akan digabungkan (merger) oleh Kementerian BUMN untuk mendorong pengembangan pasar keuangan syariah.

Penggabungan sejumlah bank syariah BUMN ini diperkirakan dapat rampung pada Februari tahun 2021 mendatang.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pasar syariah saat ini memiliki prospek kebutuhan yang cukup besar di Indonesia.

Maka perlu dilakukan merger bagi bank syariah BUMN guna pengembangan pasar keuangan syariah dimana Indonesia dengan status negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, jasa keuangan syariah harus difasilitasi.

“Upaya merger ini menurut kami perlu seperti Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan sebagainya. Maka kami sedang mengkaji bank-bank syariah ini menjadi satu, Insya Allah Februari tahun depan jadi satu,” kata Erick Thohir, Kamis (2/7/2020).

Diketahui, ada tiga bank umum syariah yang merupakan anak usaha BUMN, yaitu PT Bank BNI Syariah, PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri. Satu lagi masih berupa unit syariah yaitu Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Erick menjelaskan, dengan merger ini, bank syariah BUMN akan masuk jajaran delapan bank terbesar di Indonesia dari segi asset, sehingga kemampuannya dalam penyaluran pembiayaannya juga akan meningkat.

Kehadiran bank syariah milik BUMN dengan kapasitas besar dipastikan dapat memperluas pilihan pendanaan sektor riil yang selama ini masih bergantung kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), seperti Mandiri, BRI, BNI dan BTN.

“Bank syariah BUMN bisa masuk 8 besar bank yang menjadi pilihan alternatif masyarakat. Jadi kita coba lakukan segmentasi dengan Bank di Himbara supaya sama-sama memperkaya marketnya,” jelas Erick.

BRI Syariah Dukung Merger Bank Syariah BUMN

Terkait rencana merger Bank Syariah BUMN ini, pihak Bank BRI Syariah Tbk mengaku siap mendukung.

kebijakan pemerintah yang melalui Kementerian BUMN akan melakukan merger perbankan syariah pada Februari 2021.

Menurut Mulyatno Rachmanto selaku Corporate Secretary BRI Syariah, rencana merger yang disampaikan Erick Thohir ini merupakan upaya untuk memperkuat peran BUMN di sektor keuangan.

“Sebagai perusahaan anak BUMN, BRI Syariah akan selalu mendukung kebijakan pemerintah. BRI Syariah juga akan tetap berfokus untuk meningkatkan kinerja supaya bisa menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai layanan finansial,” kata Mulyantno.

Induk usaha BRI Syariah, yakni PT BRI (Persero) Tbk juga mendukung rencana penggabungan tersebut.

Corporate Secretary BRI, Amam Sukriyanto mengatakan, sebagai bagian dari BUMN, BRI juga selalu mendukung kebijakan pemerintah untuk memperkuat peran BUMN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami baru tahu dari media. Sejak awal memang menjadi program beliau untuk memperkuat BUMN,” katanya. []

Continue Reading

Perbankan

Hak Jawab bank bjb Atas Pemberitaan Rumah Cagar Budaya

MediaBUMN

Published

on

hak jawab

MEDIABUMN.COM, Jakarta – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten, Tbk / bank bjb menggunakan hak jawab sesuai dengan pedoman pemberitaan media siber (peraturan Dewan Pers nomor 1/Peraturan-DP/III/2012) terkait pemberitaan pada hari Rabu, 1 Juli 2020, dimana beritasatu.com telah memuat pemberitaan dengan judul “Terganjal Masalah Kredit ke BJB, Rumah Cagar Budaya Bakal Disita” dan kontan.co.id telah memuat pemberitaan dengan judul “Waktu mepet, Radnet sayangkan eksekusi rumah cagar budaya” serta pada hari Kamis, 2 Juli 2020 liputan6.com telah memuat pemberitaan dengan judul “Bisnis Berujung Ancaman Pengusiran Keluarga Pahlawan Nasional Moh. Yamin”.

Dalam berita tersebut disebutkan bahwa hal tersebut tidak memiliki rasa kemanusiaan dan atau pengusiran terhadap keluarga Pahlawan Nasional Republik Indonesia, Prof. Muhammad Yamin.

Pada prinsipnya bank bjb sendiri telah melaksanakan proses tersebut sesuai dengan ketentuan/hukum yang berlaku di Indonesia. Tentunya tindakan ini bukanlah sebagai bentuk tindakan ketidakhormatan bank bjb terhadap Pahlawan Nasional Republik Indonesia, Prof. Muhammad Yamin melainkan murni sebagai salah satu langkah dari penyelamatan dan penyelesaian kredit yang ditempuh oleh bank bjb sesuai dengan ketentuan dalam industri perbankan.

Lebih lanjut, pendaftaran PKPU yang dilakukan oleh bank bjb sejatinya adalah sebuah upaya positif dalam memberikan ruang dan waktu bagi PT Radnet untuk dapat melakukan restrukturisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, namun hal tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh PT Radnet sehingga mengakibatkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menetapkan status kepailitan. Lebih lanjut, pihak bank bjb sebagai pemberi pinjaman atau utang merupakan pihak yang dirugikan oleh tindakan wanprestasi atau gagal bayar yang dilakukan oleh PT Radnet sedangkan terkait upaya Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui KPKNL adalah telah sesuai dengan ketentuan aturan hukum dan persyaratan yang berlaku.

Adapun terkait informasi dari pihak debitur bahwa agunan merupakan Bangunan Cagar Budaya (BCB), hal ini telah diklarifikasi oleh pihak Pemprov DKI sebagaimana yang dimuat pada media Liputan6.com tanggal 2 Juli 2020 dengan judul “Dinas Kebudayaan Sebut Rumah Pahlawan Moh. Yamin Belum Jadi Cagar Budaya”. Sebagai informasi, bahwa pelaksanaan eksekusi rumah sebagaimana disampaikan jurusita pengadilan negeri Jakarta Pusat dilakukan atas inisiasi pemenang lelang. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!