MEDIABUMN.COM, Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melalui tim riset Housing Finance Center (HFC) merilis House Price Index (HPI) kuartal III 2020. Hasilnya, pertumbuhan harga rumah terlihat mulai mengalami peningkatan.

Hal ini menandakan penjualan rumah mulai membaik meski di tengah kondisi pandemi saat ini sehingga mampu mendongkrak Indeks Harga Rumah.

“Pertumbuhan harga rumah mulai meningkat pada kuartal III 2020. Hal ini ditunjukkan dengan BTN HPI yang tumbuh sebesar 4,29% year on year (yoy). Angka tersebut lebih tinggi dari triwulan II 2020 yang hanya sebesar 3,93%. Namun, angka itu lebih rendah dari triwulan III 2019 yang tumbuh sebesar 5,89%.” ujar Direktur Utama Bank BTN, Pahala Nugraha Mansury dalam keterangan resminya.

Pahala melanjutkan, berbagai upaya terus dilakukan untuk menggenjot penjualan rumah di tengah masa pandemi. Upaya tersebut diantaranya bersinergi dengan pengembang memberikan promosi khusus kepada konsumen, menggelar pameran properti, membuat program KPR khusus untuk menjaring aneka segmen masyarakat dan juga mengajak pengembang untuk meningkatkan kualitas properti agar makin dilirik masyarakat.

Pada triwulan III 2020, menurut Pahala rumah tipe 36 mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan tipe 45 dan tipe 70. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan rumah tipe 36 yang sebesar 4,52% (yoy) dan BTN HPI sebesar 189,67.

Tingginya permintaan terhadap rumah tipe 36 dibanding kedua tipe rumah lainnya ialah karena sebagian besar pembelian rumah tipe 36 merupakan rumah pertama atau real demand (bukan untuk investasi). Sementara permintaan terhadap rumah tipe 45 dan 70 lebih cenderung untuk tujuan investasi.

Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan wilayah yang memiliki BTN HPI tertinggi yakni sebesar 189,48. Sementara pertumbuhan (yoy) terbesar ada di wilayah Jabodetabek yang tercatat sebesar 5,48%. Artinya, harga rumah di wilayah Jakarta, Bogor, Depok Tangerang dan Bekasi dalam satu tahun terakhir naik sebesar 5,48%.

Secara nasional, pertumbuhan tahunan BTN HPI tertinggi masih terjadi di Pulau Jawa dengan rata-rata pertumbuhan tahunan (yoy) lebih dari 4,24%. Sedangkan indeks terendah triwulan III 2020 terjadi di wilayah Indonesia bagian Tengah dan Timur yakni sebesar 143,32 dengan pertumbuhan (yoy) sebesar 2,71%.

Sementara BTN HPI mencatat pada triwulan III 2020 terdapat 3 (tiga) provinsi yang memiliki pertumbuhan harga rumah (yoy) di atas 5%, yakni Jawa Barat sebesar 5,76%, Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 5,21% dan Sumatera Selatan sebesar 5,18%.

Disamping itu tercatat 5 (lima) kabupaten dan kota dengan pertumbuhan (yoy) di atas 10% pada triwulan III 2020, yakni Jakarta Selatan sebesar 23,33%, Cianjur sebesar 19,65%, Batu sebesar 13,81%, Batang sebesar 12,58% dan Lebak sebesar 11,89%. Untuk kabupaten/ kota yang memiliki indeks di atas 5,00 % didominasi oleh sejumlah kabupaten yang ada di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

“Secara keseluruhan bila mengacu pada pertumbuhan (yoy) berdasarkan kabupaten/ kota, rumah di wilayah Jawa Barat menjadi yang signifikan pertumbuhannya. Hal ini disebabkan karena membeli rumah di wilayah Depok, Bekasi dan Bogor relatif lebih murah bila dibandingkan membeli rumah di Jakarta. Selain itu, saat ini akses transportasi juga sudah memadai.” tutur Pahala.

Lebih lanjut, untuk meningkatkan minat pengguna KPR, beragam upaya dilakukan Bank BTN. Secara berkala, Bank BTN menggelar program pelatihan untuk para developer, menyelenggarakan pameran properti secara virtual serta memberikan program khusus dengan para pengembang.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, mengatakan adanya peningkatan pertumbuhan harga rumah di kuartal III/2020, mengartikan daya beli masyarakat masih ada.

“Di kuartal III/2020, pertumbuhan harga rumah mulai mengalami peningkatan meskipun belum membentuk pola yang stabil. Hal ini menggambarkan bahwa sebenarnya daya beli masyarakat masih ada. Melihat dari data dana pihak ketiga di perbankan mencapai Rp 6.000 triliunan saat ini yang artinya daya beli masih cukup tinggi meskipun pembelian properti masih sangat selektif dan sebagian banyak yang menunda.” ujarnya. []

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Mitra Warung Pangan kini bisa mengakses dana pinjaman melalui LinkAja yang telah diluncurkan secara virtual.

Sebelumnya, LinkAja sudah resmi menjadi mitra pembayaran aplikasi pangan yang dikembangkan oleh BGR Logistics ini pada pertengahan Juni lalu.

Melalui program ini, LinkAja dan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics bekerja sama untuk menyalurkan dana pinjaman kepada para Mitra Warung Pangan.

Pinjaman ini disalurkan melalui WP Asik, yaitu fitur baru yang ditambahkan pada aplikasi Warung Pangan.

Melalui fitur WP Asik, para Mitra Warung Pangan atau Calon Mitra Binaan sebagai pelaku UMKM bisa mendapatkan pinjaman dan modal usaha untuk melakukan pengembangan usaha.

Dana pinjaman disalurkan dalam bentuk voucher melalui aplikasi LinkAja, sebagai mitra penyaluran Warung Pangan.

Program ini dibuat untuk membantu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di sektor Koperasi dan Warung UKM, dengan memberikan kemudahan akses terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau.

Selain dalam penyaluran dana pinjaman, LinkAja juga telah berkolaborasi dengan BGR Logistics untuk memberikan kemudahan pembayaran di aplikasi warung Pangan.

Dengan begitu para Mitra Warung Pangan punya kesempatan untuk berbelanja secara non tunai dengan aplikasi LinkAja meskipun kuota voucher pinjamannya sudah habis.

Rendi Nugraha selaku Head of Government Project Management Group LinkAja mengatakan, guna memperluas penggunaan aplikasi Warung Pangan ke warung-warung di wilayah Jabodetabek, pihaknya juga menyediakan metode pembayaran menggunakan QRIS.

Dengan QRIS, masyarakat diharapkan dapat berbelanja di berbagai warung tersebut dengan menggunakan LinkAja.
“Kami berharap bisa menjadi solusi bagi masyarakat dan Mitra Warung pangan untuk mendapatkan bahan pangan yang terjangkau melalui transaksi nontunai yang mudah dan aman,” kata dia.

Ia pun berharapa kolaborasi ini akan mendorong program PEN melalui pertumbuhan UMKM baru, serta penguatan sektor UMKM yang sudah ada.

Model penyaluran dana pinjaman ini diharapkan bisa diterapkan di berbagai program penyaluran bantuan UMKM lainnya di masa depan.

Mitra Warung Pangan Permudah UMKM

Sementara Tri Wahyundo Hariyatno selaku Direktur Pengembangan Usaha PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) mengatakan peluncuran fitur WP Asik ini sebagai upaya untuk membantu UMKM seperti yang telah diamanatkan Kementerian BUMN dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Khususnya para pemilik warung agar bisa mengembangkan usaha warungnya dan bangkit dari pandemi Covid-19.

WP Asik dirangcang agar mudah digunakan dan sesuai kebutuhan warung dan didukung penuh oleh LinkAja sebagai mitra uang elektronik nasional yang sudah dipercaya banyak pengguna.

“Kami berharap ke depan semakin banyak pemilik warung yang berminat untuk bergabung di aplikasi Warung Pangan,” pungkasnya.

Adapun mekanisme pengajuan pinjaman ke BGR Logistics yakni calon Mitra Warung Pangan mengajukan proposal permohonan pembinaan melalui fitur WP Asik dari aplikasi Warung Pangan.

Untuk informasi lebih lanjut, pemohon dapat melihat ketentuan dan langkah selanjutnya melalui situs www.warungpangan.com []

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Data perpajakan PT Pegadaian (Persero) diintegrasikan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mendukung transformasi digital yang dijalankan pihak perusahaan.

PT Pegadaian bersama Ditjen Pajak melakukan penandatanganan MoU tentang integrasi data perpajakan tahap II di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (18/11/2020).

Penandatanganan ini merupakan langkah lanjutan, dimana sebelumnya Pegadaian telah melaksanakan integrasi data perpajakan tahap I sejak bulan April 2019 lalu.

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Kuswiyoto menjelaskan, pada tahap pertama pihaknya telah menerapkan faktur elektronik (e-faktur) dan bukti potong elektronik (e-bupot).

“Pada penandatanganan MoU tahap dua ini, kerjasamanya mencakup aktivitas verifikasi dan sinkronisasi ketentuan pajak, jenis pajak yang dipungut, dan mata anggaran yang berlaku di Pegadaian,” jelas Kuswiyoto melalui siaran pers.

Menurutnya, penandatanganan MoU ini berfungsi untuk memastikan kesesuaian antara praktik yang dijalankan Pegadaian dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Selain itu, program integrasi data perpajakan ini juga sejalan dengan upaya transformasi digital yang sedang dilakukan pihak perusahaan.

“Kementerian BUMN juga sudah meminta agar seluruh perusahaan milik negara mengintegrasikan data perpajakannya. Program ini akan sangat membantu kami dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, serta meningkatkan akurasi data perpajakan perusahaan,” kata dia.

Selain itu, integrasi data perpajakan dengan Ditjen Pajak juga akan membantu perusahaan BUMN sebagai wajib pajak dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa transparansi perpajakan juga bermanfaat untuk menurunkan risiko pemeriksaan atau sengketa di kemudian hari.

Pasalnya hal semacam itu seringkali membuat perusahaan tidak fokus pada tujuan dan mengganggu aktivitas produktif.

Integrasi Data Perpajakan

Sementara Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo menyatakan bahwa PT Pegadaian telah berhasil melakukan integrasi data perpajakan.

Integrasi data pajak ini menurutnya telah membantu Ditjen Pajak dalam efisiensi dan mengurangi beban kepatuhan (cost of compliance) dengan meminimalisasi kesalahan administrasi perpajakan.

Pihaknya juga berharap kerja sama ini bisa menjadi contoh bagi perusahaan besar lain agar bisa mengikuti langkah transparansi perpajakan.

Karena administrasi pajak perusahan akan lebih efisien dan menurunkan risiko sengketa perpajakan di kemudian hari.

Tercatat kontribusi pajak dari PT Pegadaian sejauh ini terus meningkat, yaitu dari tahun 2018 sebesar Rp1,44 Triliun, meningkat di tahun 2019 menjadi Rp1,72 triliun. []