Connect with us
PERTAMINA

Konstruksi & Properti

Kontrak Baru Adhi Karya Hingga Mei Tercatat Rp3,2 Triliun

Alfian Setya Saputra

Published

on

Kontrak baru

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Kontrak baru Adhi karya pada akhir Mei 2020 tercatat mencapai Rp3,2 triliun yang didominasi oleh kontrak konstruksi dan energi.

Perolehan kontrak baru inni mayoritas dikontribusi dari proyek irigasi di Jawa Barat dan proyek landfill di Jawa Tengah.

Sekretaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk Parwanto Noegroho mengatakan, perolehan kontrak baru pada Mei yaitu pembangunan proyek irigasi di Cipelang, Jawa Barat senilai Rp308,1 miliar.

“Sementara pembangunan Landfill di Jombang, Jawa Tengah nilainya Rp168,7 miliar,” kata Parwanto, Minggu (28/6/2020).

Ia menjelaskan, sepanjang Januari—Mei 2020, kontribusi perolehan kontrak baru Adhi Karya didominasi oleh kontrak di lini bisnis konstruksi dan energi yang nilainya mencapai 91 persen dari total kontrak baru.

Sementara sisanya sekitar 8 persen disumbang dari lini bisnis properti dan 1 persen dari lini bisnis lainnya.

Kalau dihitung berdasarkan tipe pekerjaannya, perolehan kontrak baru di perusahaan pelat merah ini terdiri dari proyek gedung sejumlah 30 persen, jalan dan jembatan 7 persen, serta proyek infrastruktur lainnya sebesar 63 persen.

“Kontributor terbesar pemberi kontrak kerja sepanjang periode tersebut adalah pemerintah, yakni sekitar 71 persen dari total kontrak baru. Kontribusi dari Badan Usaha Milik negara (BUMN) dan swasta masing-masing mencapai 19 persen dan 10 persen,” jelasnya.

Target Kontrak Baru

Parwanto menambahkan, jika dibandingkan perolehan kontrak hingga April senilai Rp2,6 triliun, terjadi penambahan kontrak sekitar Rp600 miliar.

Tapi jika dibandingkan dengan perolehan pada periode yang sama tahun 2019, akumulasi perolehan kontrak perseroan lebih rendah sekitar Rp1,4 triliun.

Noegroho menyatakan pada semester II tahun 2020, Adhi Karya memperkirakan perolehan kontrak akan lebih baik dibandingkan semester I.

Selain mengharapkan perbaikan kinerja dari skema new normal, secara tren perolehan kontrak menurutnya, memang biasanya akan meningkat pada periode tersebut (semester II).

“Industri konstruksi biasanya memang trennya seperti itu. Karena proses tender proyek-proyek besar di kuartal III, bahkan puncaknya justru di kuartal IV. Jadi bisa diproduksi menjadi pendapatan usaha di awal tahun selanjutnya,” jelasnya.

Adapun total kontrak baru tahun ini ditargetkan bisa mencapai Rp35 triliun, dengan pendapatan dan laba ditargetkan masing-masing Rp22,7 triliun dan Rp704 miliar.

Namun target ini dibuat pihak perseroan sebelum adanya pandemi virus corona atau Covid-19.

Maka perseroan mulai mengkaji ulang target-target perseroan pada tahun ini, menyesuaikan dengan perkiraan dampak pandemi kepada sektor konstruksi.

“Sebelum merevisi target kinerja, perseroan telah lebih dulu melakukan pemangkasan alokasi belanja modal. Perseroan memperkirakan belanja modal akan mencapai Rp1,4 triliun, turun dari proyeksi semula sebesar Rp5,5 triliun,” tandasnya. []

Konstruksi & Properti

Tol Serang Panimbang Digarap ADHI dan WIKA, Telan Dana Rp4,1 Triliun

EKO PRASETYO

Published

on

Tol Serang Panimbang

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Tol Serang Panimbang akan digarap oleh BUMN konstruksi yaitu PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Kedua BUMN ini membentuk joint venture (JV) dengan PT Sino Road and Bridge Group CO (SRGBC) DAN telah menandatangani kontrak baru untuk pengerjaan Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi III yaitu Ruas Cileles-Panimbang.

Penandatanganan ini dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Jalan Bebas Hambatan Serang-Panimbang I Kementerian PUPR Yanuar Chalik dan perwakilan joint venture dari tiga perusahaan, Li Hui dan dihadiri langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Sekretaris Perusahaan Adhi Karya, Parwanto Noegroho mengatakan, nilai kontrak dalam proyek jalan tol ini sebesar Rp 4,1 triliun.

Porsi pekerjaan dari nilai kontrak ini yaitu Adhi Karya sebesar 22,5 persen, Wjaya Karya 22,5 persen dan SRBGC sebesar 55 persen.

Parwanto menjelaskan, Adhi Karya akan mengerjakan jalan akses, interchange atau bundaran, jembatan, overpass atau jalan layang, hingga box underpass.

“Proyek jalan tol ini panjangnya mencapai 33 km dan ditargetkan bisa rampung dalam dua tahun. Ruas jalan tol ini yang nantinya menjadi jalan penghubung tiga kabupaten yaitu, Serang, Lebak dan Pandeglang,” unkapnya.

Selain menjadi penghubung 3 daerah tersebut, jalan tol Serang Panimbang juga akan menjadi penghubung kawasan-kawasan produktif yang ada di Provinsi Banten.

Parwanto berharap dengan hadirnya jalan tol ini akan mengurangi biaya logistik dan memberikan efisiensi waktu perjalanan di wilayah tersebut.
Hingga bulan September 2020, perusahaan pelat merah ini sudah mendapatkan kontrak baru sebesar Rp7,5 triliun.

Dengan adanya perolehan kontrak baru dari proyek Tol Serang Panimbang sebesar Rp0,9 triliun, maka total kontrak baru di BUMN ini menjadi Rp8,4 triliun.

Adhi Karya juga sudah ditetapkan sebagai pemenang dari beberapa tender proyek lainnya yang dalam waktu dekat akan melakukan penandatanganan kontrak.

Parwanto menyatakan, pihaknya akan terus berupaya berkontribusi dan memberikan sumbangsih terbaiknya untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. []

Continue Reading

Konstruksi & Properti

Pendanaan Jalan Tol Trans Sumatera, HK Butuh Tambahan Rp80 Triliun

Alfian Setya Saputra

Published

on

Pendanaan Jalan Tol

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Pendanaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang digarap PT Hutama Karya (Persero) ternyata masih butuh modal sebesar Rp80,5 triliun.

Dana itu diperuntukkan menyelesaikan proyek JTTS tahap pertama yang diharapkan bisa cair di tahun 2023 mendatang.

Hal ini disampaikan Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto saat rapat virtual dengan Komisi XI DPR, Selasa (17/11/2020).

Dijelaskannya, kekurangan pendanaan Jalan Tol Sumatera Rp80,50 triliun itu diperlukan lantaran pengerjaan fisik tahap pertama ditarget rampung di tahun 2022.

“Modal ini kami harap bisa kami terima di awal tahun 2023, karena fisiknya selesai akhir tahun 2022,” ungkapnya.

Budi memaparkan, kekurangan pendananaan jalan tol itu bisa didapatkan dari Badan Layanan Umum (BLU) yang akan dibentuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dimana besaran dukungan itu senilai Rp19 triliun yang akan dikucurkan dalam kurun waktu 4 tahun.
Sumber Pendanaan Jalan Tol

Pendanaan jalan tol tahan I ini akan digunakan di lima ruas JTTS, baik yang sudah beroperasi sepanjang 513 km dan 8 ruas tol yang masih proses konstruksi sepanjang 643 km senilai Rp152 triliun.

Kemudian ditambah pendanaan konstruksi lainnya Rp15 triliun sehingga total seluruhnya untuk tahap I mencapai Rp168,24 triliun.

Dijelaskannya, kebutuhan HK hingga tahun 2020 ini sebesar Rp120 triliun sudah tersedia.

“Agar aliran kas perusahaan aman hingga tahun 2023, kami setidaknya membutuhkan Rp3 triliun, tetapi dengan catatan proyeksi keuangan merugi karena depresiasi hingga tahun 2029,” jelas dia.

Pihak HK telah memproyeksi pendapatan perusahaan setelah pajak dari tahun depan hingga tahun 2029 mendatang masih akan minus.

Kemungkinan kas perusahaan baru akan positif di tahun 2030.

Maka kekurangan cashflow ini akan ditutup dengan fasilitas pinjaman dari beberapa bank yang sudah menyampaikan kesanggupan untuk mendukung penyertaan modal hingga Rp18 triliun.

Dukungan fasilitas pinjaman ini akan didapatkan dari PT Sarana Multi Infastruktur (SMI) dan Bank Mega.

Pemerintah menggelontorkan Penanaman Modal Negara (PMN) tahun ini sebesar Rp3,50 triliun yang sudah dicairkan.

Sementara dana talangan dari alokasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp7,50 triliun masih ditunggu.

Rencananya, perusahaan pelat merah ini akan mendapatkan PMN sebesar Rp6,20 triliun di tahun 2021.

Namun menurut Budi, jumlah itu belum cukup untuk menutupi kekurangan pendanaan Jalan Tol Trans Sumatera tahap 1 yang masih butuh Rp80 triliun lebih.

“PMN senilai Rp6,20 triliun ini masih terlalu kecil. Maka kami memohon dukungan dari anggota Komisi XI agar mendorong kucuran dana ini. Sehingga aktivitas pembangunan jalan tol yang kami kerjakan bisa terus berjalan. Kalau pencairan PMN ini terlambat, kami terpaksa menggunakan pinjaman dari bank,” tutupnya. []

Continue Reading

Konstruksi & Properti

Proyek BUMN Harus Di Atas Rp100 Miliar!

EKO PRASETYO

Published

on

Proyek BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Proyek BUMN ditetapkan nominalnya di atas Rp100 miliar, jika ada tender proyek yang nilainya di bawah Rp100 miliar, perusahaan pelat merah dilarang ikut.

Larangan ini ditegaskan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Menurutnya aturan ini diberlakukan bagi seluruh perusahaan pelat merah agar memberikan ruang untuk keterlibatan perusahaan swasta dalam menggarap berbagai proyek pemerintah.

Basuki menjelaskan, sesuai Perpres, besaran minimal untuk proyek BUMN sebenarnya bisa di angka Rp50 miliar ke atas, namun pihaknya tetap mengingatkan agar BUMN mengggarap tender proyek yang lebih besar.

“Kami melarang perusahaan milik negara ikut tender proyek di bawah Rp100 miliar. Memang kalau melihat Perpresnya dari Rp50 miliar ke atas bisa, tapi kami meminta agar jangan lagi menggarap proyek di bawah Rp100 miliar,” kata Basuki, belum lama ini.

Terkait hal ini, menurut Basuki, sudah banyak perusahaan BUMN yang mengikuti aturan tersebut yaitu tidak ikut tender proyek di bawah 100 miliar.

Dengan begitu, ia berharap perusahaan swasta di tingkat lokal, bisa ikut berpartisipasi dalam menjalankan program pembangunan yang ada.

Proyek Tol Yogyakarta-Solo, lanjut yang dikerjakan konsorsium swasta yakni Gama Group, PT Daya Mulia Turangga, dan Jasa Marga.

Kemudian untuk paket-paket proyek lainnya, Kementerian PUPR juga membagi jenis paket pekerjaan dari yang nilainya kecil sampai yang besar.

Termasuk menyusun secara terstruktur mana proyek yang disiapkan untuk daerah, mana yang jadi proyek BUMN dan mana yang digarap perusahaan swasta.

“Kami juga mengatur penggunaan material konstruksi lokal. Kami telah banyak memanfaatkan material konstruksi untuk proyek PUPR seperti karet, plastik, dan aspal buton untuk jalan,” ungkapnya.

Terkait pembatasan nominal proyek BUMN, Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya juga sudah menyampaikan hal serupa.

Namun batasan nilai proyek yang disampaikan Erick yaitu minimal Rp14 milir, bukan Rp100 miliar.

Hal itu disampaikannya supaya memberikan kesempatan kepada pelaku UKM dan swasta untuk ikut tender proyek dari nominal Rp2 miliar hingga Rp14 miliar.

Bahkan pihaknya juga telah memetakan sebanyak 30 perusahaan BUMN yang akan diutamakan menjalin kerjasama dengan UKM dalam menggarap proyek.

Program kerjasama dengan UKM ini dipastikan akan berjalan transparan dan terbuka.

“Ini kita lakukan untuk mencegah sesama BUMN ikut tender yang sama, padahal barangnya dari swasta juga, itu yang kita tidak mau lagi,” pungkasnya. []

Continue Reading

Label

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!