Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

Komisaris BUMN Terindikasi Rangkap Jabatan?

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Komisaris BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Komisaris BUMN (Badan Usaha Milik Negara) terindikasi rangkap jabatan dengan jumlah yang cukup besar. Berdasarkan yang dihimpun Ombudsman Republik Indonesia, hingga akhir 2019 ditemukan rangkap jabatan di 397 pada BUMN dan 167 di anak usaha BUMN.

Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih mengatakan komisaris BUMN yang rangkap jabatan ini banyak ditempatkan pada BUMN yang tidak memberikan pendapatan signifikan.

“Para komisaris BUMN yang rangkap jabatan juga terindikasi memiliki rangkap penghasilan. Jadi sekian banyak yang rangkap jabatan menyebar di hampir kebanyakan BUMN yang tidak memiliki pendapatan signifikan maupun untung yang bagus. Bahkan beberapa BUMN itu rugi,” kata Alamsyah.

Alamsyah menyebutkan, rangkap jabatan dan penghasilan ini sudah pernah disampaikan langsung kepada pemerintah, namun kondisi itu ternyata belum juga berubah.

Padahal menurutnya, kondisi seperti ini berbahaya jika dibiarkan terus, karena konflik kepentingan di BUMN akan semakin besar.

Selain itu, rangkap jabatan komisaris BUMN juga akan berdampak pada proses rekrutmen komisaris dan direksi BUMN, pengabaian etika, diskriminatif dan akuntabilitas yang buruk.

“Kondisi ini juga memperburuk tata kelola BUMN, menurunkan kepercayaan publik, dan mengganggu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh BUMN. Hal ini menimbulkan citra bahwa BUMN adalah tempat untuk mencari pendapatan tambahan,” tandasnya.

Dari data Ombudsman RI, tercatat Komisaris BUMN asal dari Kementerian jumlahnya 254orang atau 64 persen, dari lembaga non kementerian 112 orang atau 28 persen, dan dari kalangan akademisi sebanyak 31 orang atau 8 persen.

Tiga kementerian yang paling banyak menempatkan komisaris di perusahaan pelat merah ini adalah Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Sedangkan dari instansi yang paling banyak ditempatkan di BUMN adalah anggota Polri, TNI, dan Kejaksaan.

Komisaris BUMN Perwakilan Pemerintah

Terpisah, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan isu mengenai rangkap jabatan di jajaran komisaris BUMN merupakan isu pengulangan yang lima tahun lalu juga pernah disampaikan oleh Ombudsman.

Ia mengatakan, dalam mengelola BUMN, pihaknya tetap mengacu pada Undang Undang PT.

Arya menjelaskan, pemerintah sebagai pemegang saham bias menempatkan perwakilannya untuk menempati posisi komisaris-komisaris di BUMN.

Hal dinilai lumrah menempatkan komisaris yang memahami masalah teknis di perusahaan tersebut, baik kaitan indsutri maupun masalah hukum.

“Ini bukan isu baru, tapi prinsipnya kita melihat pada undang-undang PT dalam hal ini BUMN. BUMN dimiliki pemerintah Jadi sangat wajar kalau dari kementerian atau lembaga juga yang menempati posisi komisaris,” ujar Arya di Jakarta.

Ia menambahkan, komisaris yang ditempatkan di BUMN mewakili kepentingan pemegang saham dari pemerintah, sementara pihak luar yang jadi komisaris itu adalah komisaris independen.

Ia pun menjelaskan, posisi komisaris BUMN bukan jabatan struktural atau fungsional dan tidak setiap hari bekerja, tapi fungsi utamanya adalah pengawasan.

“Di beberapa negara, perusahaan milik negara memang ada dari unsur pemerintah yang menjadi komisaris. Bahkan ada menteri yag ikut sebagai komisaris. Maka harus ada mewakili, kalau tidak, siapa yang mewakili pemerintah dalam perusahaan itu kalau bukan dari unsur pemerintah,” tandasnya. []

HIGHLIGHT BUMN

Kementerian BUMN dan BPKP Dukung Penuh Akuntabilitas BUMN Sebagai Agen Pembangunan

MediaBUMN

Published

on

Agen Pembangunan

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Menteri BUMN, Erick Thohir, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh di Kantor Pusat BPKP, Jakarta, Selasa, (26/01). Penandatanganan MoU ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas serta mencegah praktik korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Erick mengatakan, Kementerian BUMN terus berkomitmen untuk mendorong penguatan dan peningkatan tata kelola yang baik khususnya di lingkungan Kementerian BUMN dan BUMN dengan senantiasa mengimplementasikan penerapan Good Coorporate Governance (GCG) dalam setiap jenjang organisasi dan kegiatan operasionalnya. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penilaian level kapabilitas APIP Kementerian BUMN berdasarkan kriteria IACM (Internal Auditor Capability Model) dari BPKP yang terus menunjukkan peningkatan di setiap tahunnya selama 4 tahun terakhir.

Oleh karena itu, kerja sama dan kolaborasi dengan BPKP kali ini juga menjadi wujud komitmen Kementerian BUMN khususnya terkait pengembangan dan penguatan tata Kelola Pemerintahan yang baik, tidak hanya di BUMN tetapi jugadi lingkungan Kementerian BUMN. Bahkan sebelumnya, Kementerian BUMN juga telah menjalin kerja sama dengan organisasi internasional yang juga menjadi anggota World Bank Group, yaitu International Finance Corporation (IFC) dalam rangka meningkatkan aspek tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN di tahun 2020.

“Kami sangat mengapresiasi program-program yang terdapat di dalam nota kesepahaman ini dan mendorong seluruh BUMN untuk memanfaatkan kerjasama dengan BPKP dalam hal penguatan tata kelola dan efektivitas pengelolaan risiko kecurangan (fraud) pada BUMN, sehingga tujuan kerjasama ini dapat berjalan dengan baik,” ujar Erick.

Sejalan dengan itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyatakan, BPKP berkomitmen mengawal akuntabilitas di lingkungan Kementerian BUMN, BUMN, dan anak perusahaannya. Selama 2020 kata dia, BPKP telah melaksanakan pengawasan terhadap 108 BUMN dan anak perusahaan, berkolaborasi dengan SPI mengawal bansos tunai, serta melaksanakan assessment Good Corporate Governence (GCG) pada 22 BUMN, dan 28 anak perusahaan.

Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan bukti nyata, serta upaya melegalkan komitmen Kementerian BUMN dan BPKP untuk meningkatkan kontribusi sektor korporasi bagi pembangunan.

“Diharapkan nantinya ada penilaian akuntabilitas BUMN secara periodik, utamanya untuk memastikan perbaikan tata kelola, serta untuk pencegahan penyimpangan atau fraud di tubuh BUMN,” jelas Ateh.
Selain penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri BUMN dan Kepala BPKP, di tempat yang sama, dilakukan juga penandatanganan perjanjian di level teknis antara 7 Direktur Utama Holding BUMN (Indonesia Financial Group, Pertamina, PT PLN, Mind ID, PTPN III, Perkebunan Nusantara, dan PT Pupuk Indonesia) dengan Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara BPKP, Sally Salamah. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Erick Thohir Resmi Menjadi Ketua Umum MES

MediaBUMN

Published

on

MES

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Menteri BUMN Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) periode 2021-2024 dalam Musyawarah Nasional Masyarakat Ekonomi Syariah yang berlangsung pada Sabtu 23 Januari 2021. Penetapan Erick sebagai Ketua Umum MES yang baru melalui keputusan 11 (sebelas) orang tim formatur yang dibentuk saat Munas berlangsung.

Melalui proses diskusi yang cukup lama, tim formatur MES sepakat memilih Erick Thohir dengan beberapa pertimbangan dan masukan dari anggota. Ketua tim formatur, KH. Ma’rif Amin mengungkapkan proses penyaringan Ketua Umum MES didasarkan dari banyak aspek. “Dipilihnya Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum MES yang baru ini melalui proses penyaringan yang cukup panjang. Banyak aspek yang dipertimbangkan, mulai dari kualifikasi, kompetensi, hingga komitmen terkait pengembangan ekonomi Syariah”.

Saat dikonfirmasi, Erick Thohir meyampaikan dipilihnya dia merupakan sebuah amanah.

“Bismillah, ini adalah amanah yang harus saya jaga. Saya merasa terhormat bisa memimpin sebuah organisasi yang punya visi dan misi yang kongkrit untuk pengembangan ekonomi Syariah di Indonesia,” ujar Erick.

Lebih lanjut Erick menyampaikan dia ingin membuktikan bahwa kondisi pandemi ini justru menjadi momentum bagi ekonomi syariah untuk bangkit dan memiliki daya tahan lebih baik terhadap gejolak.

“Kondisi pandemi harus menjadi momentum, untuk menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki daya tahan lebih baik terhadap gejolak dan krisis,” tambah Erick.

Terpilihnya Erick Thohir disambut baik oleh beberapa pengurus MES lainnya, Ketua Umum Pengurus Wilayah Khusus MES Jepang, Joko Widodo memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Erick Thohir,

“Selamat untuk pak Erick Thohir, di tangan beliau, kami berharap MES bisa bergerak lebih cepat dalam upaya memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah,” Ucapnya.

Kemudian Ketua Umum Pengurus Wilayah MES Provinsi NTB, Baiq Mulianah dan Ketua Umum Pengurus Daerah MES Bandung Barat, Dandin Sholihin juga memberikan tanggapaan positif terkait terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Umum MES yang baru.

“Hadirnya pak Erick Thohir merupakan energi baru, kita semua menanti gebrakan dan strategi dari beliau untuk MES kedepannya” ujar Baiq.

Sementara itu, Dandin sendiri berharap, di tangan Erick, MES bisa mengambil langkah berani dalam menjawab tantangan ke depannya.

“Kami berharap pak Erick mampu menjalankan roda kepengurusan MES dengan langkah yang berani, seperti apa yang dilakukan beliau di Kementrian BUMN kemarin tutup Dandin,”.[]

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Wakapolri Gatot Eddy Pramono, Ditunjuk Erick Thohir Sebagai Komisaris PT Pindad

MediaBUMN

Published

on

Wakapolri Gatot Eddy Pramono

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Wakapolri Gatot Eddy Pramono resmi menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pindad (Persero).

Hal ini menyusul hasil keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan BUMN di sektor produksi alat pertahanan tersebut.

Dalam keterangan resmi perseroan (19/01), Kementerian BUMN menggelar RUPS PT Pindad dengan agenda perombakan pada jajaran direksi dan komisaris.

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual yang diikuti oleh seluruh jajaran direksi perseroan. Adapun RUPS tersebut dipimpin Asisten Deputi Bidang Industri Pertahanan dan Manufaktur Kementerian BUMN Liliek Mayasari, Asisten Deputi Bidang Manajemen SDM Kementerian BUMN Andus Winarno.

Melalui SK Menteri BUMN No. SK-16/MBU/01/2021 memutuskan mengangkat nama baru Direksi PT Pindad (Persero) yaitu:

Direktur Bisnis Produk Pertahanan dan Keamanan: Wijil Jadmiko Budi
Direktur Bisnis Produk Industrial: Suharyono
Direktur Strategi Bisnis: Syaifudin

Kemudian memberhentikan secara hormat jabatan-jabatan tersebut yang sebelumnya dijabat oleh Heru Puryanto, Heri Heriswan dan Rizka A Putranto.

Adapun melalui SK Menteri BUMN No. SK-17/MBU/01/2021 memutuskan mengangkat nama baru Komisaris PT Pindad (Persero) yaitu:

Wakil Komisaris Utama: Wakapolri Gatot Eddy Pramono
Komisaris: Jaleswari Pramodharwardani
Komisaris Independen: Sakkan Tampubolon
Komisaris Independen: Alexandra Retno Wulan
Komisaris Independen: Arlan Septia

Melalui surat keputusan tersebut juga memberhentikan dengan hormat jabatan-jabatan tersebut yang sebelumnya diduduki oleh Mayjen TNI (Purnawirawan) Sumardi, Nurdin, Ari Dono dan Endang Sodik. []

Continue Reading

Label

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!