Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

Kini Erick Thohir Punya “Tangan Kanan” Baru

Alfian Setya Saputra

Published

on

Erick

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Menteri BUMN, Erick Thohir telah resmi melantik empat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau setingkat Eselon I di Lingkungan Kementerian BUMN.

Deretan nama-nama yang kini menjadi “Tangan Kanan” pemilik Mahaka Grup tersebut adalah:

1. Susyanto sebagai Sekretaris Kementerian BUMN.
2. Carlo Brix Tewu sebagai Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan.
3. Nawal Nely sebagai Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko.
4. Loto Srinaita Ginting sebagai Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM.

Dalam paparanya, Erick menegaskan bahwa terdapat tiga kriteria yang harus dipegang teguh oleh para Pejabat Eselon I Kementerian BUMN dalam menjalankan tugasnya, yakni akhlak, loyalitas terutama kepada negara, dan teamwork.

“Sebagai pejabat publik, akhlak adalah yang pertama. Karena orangorang dengan akhlak yang baik berarti memiliki integritas tinggi dan komitmen yang kuat dalam menjalankan tugasnya,” ujar Erick.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa teamwork menjadi salah satu kunci bagi pengelolaan 142 BUMN yang memiliki aset Rp8.200 triliun. Pengelolaan BUMN, lanjut Erick, tidak mungkin dijalankan sendiri sendiri tanpa koordinasi.

“Pintar saja tidak cukup, apalagi keminter, kita butuh orang-orang yang dapat kerja dalam tim,” pungkas Erick.

Mantan ESDM Hingga Tim Kobra

Berdasarkan sejumlah informasi yang dirangkum mediabumn, “Tangan Kanan” baru Erick Thohir memiliki rekam jejak yang sangat kapabel dengan background yang beragam.

Susyanto yang kini menjabat sebagai Sekretaris Kementerian BUMN, sebelumnya lama berkecimpung di Kementerian ESDM dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara.

Nama berikutnya yaitu Carlo Brix Tewu yang kini menjabat sebagai Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan. Carlo adalah perwira polisi aktif dengan pangkat Irjen.

Kariernya di kepolisian meroket lantaran prestasi yang dicapai. Salah satunya pada tahun 2001, Carlo masuk dalam Tim Kobra yang berhasil menangkap buronan kelas kakap pada waktu itu yaitu Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, putra (mantan) Presiden Soeharto. Keberhasilannya yang ikut menangkap Tommy, Carlo mendapat kenaikan pangkat luar biasa.

Jabatan strategis lainnya yang pernah di emban Carlo antara lain sebagai Wakapolda Sulawesi Utara dan menjadi Kapolda Sulawesi Utara. Selain itu, Carlo juga sempat menjabat sebagai Karojianstra Sops Polri, Dirtipidum Bareskrim Polri dan Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam.

Kemudian Nawal Nely yang dipercaya Erick Thohir menjabat sebagai Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko. Sebelumnya Nawal pernah bergabung pada kantor akuntan publik ternama yaitu Ernst & Young (EY) pada 2002-2004, hingga pada 2007 kembali bergabung ke EY.

Nama terakhir yaitu Loto Srinaita Ginting yang diplot Menteri BUMN sebagai Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM. Loto merupakan anak buah Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Keuangan.

Jabatan terakhirnya di Kementerian Keuangan adalah sebagai Direktur Surat Utang Negara Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Ia menjabat sebagai Direktur Surat Utang Negara pada tanggal 12 Februari 2015. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara. []

HIGHLIGHT BUMN

BUMN Penerbangan dan Pariwisata Akan Digabung, Begini Arahan Jokowi

EKO PRASETYO

Published

on

BUMN Penerbangan

MEDIABUMN.COM, Jakarta – BUMN Penerbangan akan digabung dengan BUMN yang bergerak di sektor pariwisata. Hal ini merupakan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang mulai serius mematangkan rencana penggabungan BUMN di kedua sektor tersebut.

Penggabungan perusahaan pelat merah di sektor penerbangan dan pariwisata dinilai sangat perlu dan harus segera dilakukan untuk membangkitkan kembali kedua sektor ini yang terdampak cukup parah akibat pandemi Covid-19.

“Dengan penggabungan BUMN penerbangan dan pariwisata, pondasi ekonomi di sektor ini bisa semakin lebih baik dan bisa berlari lebih cepat lagi,” kata Jokowi saat berbicara di depan menterinya, Kamis (6/8/2020).

Jokowi menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup dalam, yaitu minus 5,32 persen.

Terpuruknya pertumbuhan ekonomi ini salah satunya disebabkan sektor penerbangan dan pariwisata yang ambruk sejak awal pandemi.

Dimana wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia mencapai 482.000 dan ini dari quartal sebelumnya turun 81 persen.

“Angka yang saya peroleh untuk perhitungan tahunan atau year on year, turun 87 persen. Ini memang turunnya terkontraksi sangat dalam,” kata Jokowi.

Penurunan ini, menurut Jokowi harus menjadi momentum pemerintah untuk melakukan konsolidasi dalam bertransformasi di bidang penerbangan dan pariwisata.

Maka penggabungan BUMN Penerbangan dan pariwisata menjadi satu solusi yang tidak lama akan direalisasikan.

“Kemungkinan untuk menyatukan BUMN penerbangan dan pariwisata sehingga arahnya ke depan semakin kelihatan. Terntunya melalui penataan yang baik, mengenai rute penerbangan, penentuan hub, super hub dan sebagainya,” jelas dia.

Rencana Lama BUMN Penerbangan

Diketahui, pemerintah memang berencana membentuk holding BUMN penerbangan, salah satu perusahaan yang terkabar akan dilebur adalah PT Survai Udara Penas.

Perusahaan ini disebut-sebut akan menjadi induk usaha dari holding BUMN penerbangan.

Hal ini berdasarkan hasil kajian PT PWC Indonesia ditugaskan Kementerian BUMN untuk membuat kajian atas rencana pembentukan holding BUMN penerbangan.

Rencana pembentukan holding ini bukanlah wacana baru, tapi sudah ada sejak Rini Soemarno menjabat sebagai Menteri BUMN.

Diketahui, PT Survei Udara Penas awalnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan foto udara dan peta bagi kalangan militer yang berdiri pada tahun 1961.

Namun, seiring waktu dan peningkatan permintaan, unit bisnis Penas merambah ke kalangan sipil. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Penerapan TKDN Tidak Maksimal, Bos BUMN Terancam Dicopot

Alfian Setya Saputra

Published

on

Penerapan TKDN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Penerapan TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri oleh perusahaan BUMN ternyata belum maksimal. Hal ini pun menjadi perhatian pemerintah pusat lantaran dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ), masih banyak petinggi BUMN yang tidak memprioritaskan produksi dalam negeri.

Bahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan agar pejabat BUMN yang tidak serius menerapkan TKDN agar dicopot dari jabatannya.

“Jadi, kalau tidak ada yang melaksanakan TKDN agar diganti saja. Ini saya minta agar diperhatikan secara sungguh-sungguh. Saya akan meminta kepada Presiden agar dapat dibuat rapat terbatas terkait hal ini. Supaya kita tahu dimana kelemahan selama ini,” Luhut melalui keterangan tertulis, Rabu (29/7/2020).

Menurut Luhut, Presiden RI, Joko Widodo sudah menyampaikan arahan terkait penggunaan APBN untuk stimulus pandemi Covid-19 harus menggunakan produk dalam negeri.

Maka penerapan TKDN untuk mengoptimalkan hasil produk dalam negeri tidak bisa main-main, apalagi dalam kondisi bangsa saat ini yang sedang membutuhkan kerja nyata dari semua pihak.

Luhut pun mendukung rencana pemberian sanksi denda kepada perusahaan pelat merah yang tidak menerapkan TKDN hingga 30 persen.

“TKDN ini harus jadi perhatian serius semua pihak, khususnya bagi BUMN seperti PT Pertamina dan PT PLN. Terkait usulan jumlah denda dari Wakil Menteri BUMN itu bagus sekali, kalau bisa dendanya 30 persen,” kata ujar Ketua Umum Timnas Penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri ini.

Patuh Penerapan TKDN

Menanggapi hal ini, Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, akan segera menindaklanjuti laporan terkait penerapan TKDN yang belum optimal hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Budi mengatakan, kebijakan pengadaan barang dan jasa di BUMN memang harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah.

“Hal ini perlu untuk memberikan insentif jika menggunakan produksi dalam negeri. Saya akan share kebijakan ini ke BUMN, seperti PLN dan BUMN lainnya,” kata Budi.

Bahkan Wamen BUMN ini mengusulkan agar diberlakukan denda bagi perusahaan pelat merah yang tidak patuh terhadap syarat 25 persen TKDN.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, M. Yusuf Ateh mengatakan, penerapan TKDN untuk penggunaan produksi dalam negeri belum terintegrasi dengan system manajemen perusahaan BUMN.

Untuk itu, BPKP menyampaikan rekomendasi agar Kementerian BUMN menetapkan kebijakan BUMN dalam menggunakan produk dalam negeri sebagai salah satu indikator kinerja direksi.

“Kami merekomendasikan agar Kementerian BUMN memerintahkan seluruh BUMN menyusun pedoman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018,” ujar Yusuf dalam laporan auditnya. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Data Keuangan BUMN Diintegrasikan Untuk Perolehan Dividen

Alfian Setya Saputra

Published

on

Data keuangan

MEDIABUMN,COM, Jakarta – Data keuangan BUMN diintegrasikan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk menyesuaikan dengan data perpajakan dan pendapatan dividen negara.

Integrasi ini akan membuat data keuangan BUMN menjadi lebih transparan dan mencegah munculnya permasalahan perpajakan di kemudian hari.

Dirjen Pajak, Suryo Utomo mengatakan, dengan kerjasama integrasi data keuangan BUMN dan perpajakan, akan memudahkan kinerja BUMN itu sendiri.

“Jadi direksi BUMN bisa fokus pada kinerja bisnis perusahaannya, yang akhirnya bisa meningkatkan pembagian dividen kepada Negara,” ujar Suryo Utomo, di Jakarta, Kamis (23/7).

Adapun integrasi data antara wajib pajak BUMN dan Direktorat Jendral Pajak ini dilakukan secara elektronik.

Dengan begitu jika ditemukan ada kejanggalan dalam pelaporan itu dapat dilakukan sejak awal dan tidak perlu menunggu laporan keuangan selesai disusun.

Semua transaksi ini, kata dia, sudah dapat diidentifikasi implikasinya dalam kewajiban pajak.

“Nantinya BUMN akan membuat laporan keuangan perusahaan yang tersambung dengan sistem perpajakan secara online. Sehingga BUMN bisa lebih fokus melaksanakan operasional perusahaan untuk menambah penghasilan dan dividennya bisa lebih besar,” jelasnya.

Menurut Suryo, langkah yang dilakukan ini sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengetahui performa masing-masing perusahaan pelat merah secara akurat.

“Hal ini sudah kami sampaikan kepada Menteri BUMN, bahwa kami sedang melakukan integrasi data DJP dan data keuangan BUMN untuk memastikan berapa deviden di masing-masing perusahaan. Ini sejalan karena dari transaksi tadi terbentuk susunan setelah laporan keuangan, SPT dan PPh,” kata Suryo.

Jika integrasi data keuangan BUMN ini dilanjutkan, maka kerjasama antara DJP dan BUMN akan memasuki tahun ketiga.

Diketahui, kerja sama yang dijalin DJP dengan BUMN dalam integrasi data perpajakan ini sebelumnya dilakukan dengan system e-Faktur host-to-host.

Sejauh ini, sudah ada lima BUMN yang siap mengintegrasikan data keuangan dengan DJP yakni PT PLN, PT Pertamina, PT Telkom, PT Pelabuhan Indonesia II dan PT Pegadaian.

“Yang sudah masuk dalam uji coba SPT dan masa PPh yaitu Pertamina, Telkom dan PLN. Kemarin kami juga sudah bertemu dengan pihak Pelindo III untuk membuat kesepakatan, mereka juga sepakat,” tutupnya. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!