Connect with us
PERTAMINA

Energi & Tambang

Kilang Pertamina Dikebut, 2026 Tak Perlu Impor BBM

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Kilang Pertamina

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Kilang Pertamina yang baru dalam waktu dekat akan kembali dibangun, yaitu dua kilang minyak baru (Grass Root Refinery/GRR) di Bontang dan Tuban.

Pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) juga tengah berupaya mengembangkan kapasitas kilang (Refinery Development Master Plan/RDMP) eksisting di Cilacap, Dumai, Balikpapan, dan Balongan.

Dengan terbangunnya proyek-proyek minyak tersebut, Indonesia ditargetkan tidak lagi melakukan impor BBM pada tahun 2026 mendatang.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Mohammad Hidayat mengungkapkan, di tahun 2019, Indonesia masih mengimpor BBM untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Jumlah mencapai 24,7 juta Kilo Liter (KL) atau 33 persen kebutuhan nasional, sedangkan produksi BBM dari kilang dalam mencapai 50,9 juta KL atau 67 persen.

“Ketika seluruh RDMP dan GRR selesai dibangun, berdasarkan prognosa supply dan demand BBM di tahun 2020 hingga 2026 mendatang, Indonesia akan terbebas dari impor BBM tahun 2026. Saat itu produksi BBM diperkirakan 87,4 juta KL, sementara kebutuhan atau demand mencapai 85,1 juta KL,” kata Mohammad Hidayat, Senin (1/6/2020).

Prognosa Proyek Kilang Pertamina

Hidayat mengatakan, Pemerintah telah menyusun prognosa kebutuhan BBM nasional dengan asumsi kenaikan permintaan sebesar 3,16 persen per tahun.

Prognosa dihitung berdasarkan ketersediaan data dan proyek-proyek kilang yang sedang dibangun dan akan rampung, serta hasil produksi yang didapat untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri.

Dari hasil perhitungan tersebut, produksi BBM pada tahun 2020-2021 diperkirakan stagnan, namun kebutuhan tetap meningkat.

“Dua tahun pertama, kami perkirakan produksi BBM dari kilang-kilang dalam negeri masih stagnan. Sementara demand tetap tumbuh 3,16 persen per tahun mengacu pada pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Sementara di tahun 2022, diperkirakan ada penambahan produksi BBM dari RDMP Balongan.

Saat itu, produksi BBM dalam negeri diperkirakan mencapai 47,8 juta KL dan impor BBM mencapai 25,9 juta KL.

Kemudian tahun 2023 RDMP Balikpapan ditargetkan sudah rampung dan akan menyumbang tambahan produksi BBM, sehingga total produksi mencapai 57,5 juta KL dan impor turun menjadi 25 juta KL.

Di tahun 2024, kebutuhan BBM diperkirakan 80 juta KL, produksi BBM tetap 57,5 juta KL dan impor 25,9 juta KL.

Lalu di tahun 2025 diproyeksikan kebutuhan BBM nasional sebesar 82,5 juta KL, sementara produksi BBM mencapai 68,1 juta KL dan impor 13,4 juta KL, sehingga Impor BBM akan turun drastis.

“Penurunan impor BBM ini lantaran terdapat tambahan produksi BBM dari GRR Bontang. Maka di tahun 2026, diharapkan ada tambahan produksi dari RDMP Cilacap dan GRR Tuban. Dengan rampungnya proyek kilang Pertamina ini, Indonesia tidak perlu impor BBM lagi,” ujar Hidayat.

Percepat Proyek Kilang Pertamina

Terpisah, Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, meskipun pandemi Covid-19 masih melanda yang juga berdampak pada penurunan demand BBM, Pertamina tetap berupaya menuntaskan proyek strategis nasional.

Langkah ini sesuai amanah dari Pemerintah, termasuk merampungkan pembangunan kilang Cilacap sebagai bagian dari proyek RDMP/GRR.

“Pertamina tetap menjalankan rencana investasi yang telah tertuang dalam RKAP, sekaligus mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional melalui pembangunan kilang sesuai amanah Pemerintah,” ujar Usman.

Untuk mewujudkan hal itu, Pertamina akan memaksimalkan penyelesaian proyek kilang pertamina dan pembangunan kilang baru agar dapat selesai sesuai target yang ditetapkan. []

Energi & Tambang

Proyek PLTU Malinau Sempat Mangkrak, Ditarget Rampung Akhir 2020

EKO PRASETYO

Published

on

Proyek PLTU Malinau

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Proyek PLTU Malinau di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara dipastikan dalam waktu dekat akan rampung 100 persen. Hingga akhir Juni 2020, tercatat progress pembangunan Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap berkapasitas 6 megawatt (MW) sudah mencapai 93,42 persen.

Diketahui, proyek PLTU Malinau sebelumnya sempat mengkrak sejak tahun 2016 lalu lantaran terjadinya lonjakan biaya pembangunan yang terdampak depresiasi kurs Rupiah terhadap Dolar AS.

General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP Kalbagtim), Muhammad Ramadhansyah mengatakan, dengan dilanjutnya kembali proyek PLTU Malinau, pihaknya optimis dapat menyelesaikannya tepat waktu.

“Ini menjadi harapan dan tugas kami untuk segera menyelesaikan pembangunan proyek PLTU Malinau sesuai target waktu yang sudah ditetapkan,” ujar Ramadhansyah di Jakarta, Senin (6/7/2020).

Dijelaskannya, Proyek PLTU Malinau adalah bagian dari proyek listrik di daerah terpencil yang seharusnya sudah beroperasi pada September 2014 namun pembangunan berhenti pada tahap 55,69 persen.

Terhentinya proyek PLTU Malinau ini lantaran kontraktor proyek dari konsorsium PT PAL (Persero) dan PT Wasita Karya (Persero) Tbk merugi karena biaya proyek membengkak setelah kurs dolar AS naik.

“Proyek ini adalah salah satu dari 34 proyek mengkrak yang pernah disinggung Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 lalu. Dengan kondisi itu, PLN sempat meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Agung untuk melanjutkan proyek ini, dan sekarang sudah dianjut kembali,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ramadhansyah menyatakan optimis proyek PLTU Malinau akan rampung pada akhir tahun 2020.

Sebab, dua infrastruktur lainnya juga telah siap beroperasi untuk mengintegrasikan daya listrik dari sistem interkoneksi di Pulau Kalimantan, yaitu Saluran Utama Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Tidang Pale, Malinau dan Gardu Induk (GI) 150 kV Malinau.

“Dengan beroperasinya semua system kelistrikan ini, nantinya biaya operasi PLN di daerah ini diharapkan bakal turun hingga Rp 4,9 miliar per bulan,” ujarnya.

Selain itu, proyek PLTU Malinau juga akan menambah keandalan sistem kelistrikan di Kabupaten Malinau.

Diketauhui hingga saat ini masyarakat di daerah tersebut masih menggunakan setrum dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Maka setelah PLTU Malinau rampung, PT PLN (Persero) akan mulai mengurangi penggunaan PLTD. []

Continue Reading

Energi & Tambang

Kompetisi Sobat Bumi Digelar, Pertamina Siapkan Hadiah Rp900 Juta

Alfian Setya Saputra

Published

on

Kompetisi Sobat Bumi

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Kompetisi Sobat Bumi (KSB) tahun 2020 kembali digelar oleh PT Pertamina (Persero). Kompetisi yang ditujukan bagi mahasiswa, dosen, peneliti, penggiat energi terbarukan hingga masyarakat umum di seluruh Indonesia ini digelar untuk mendukung bibit-bibit unggul dalam inovasi energi baru dan terbarukan (EBT).

Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, berbagai ide kreatif dan inovatif dalam memaksimalkan potensi energi di Indonesia perlu ditingkatkan agar mampu memenuhi kebutuhan energi di daerah terpencil, pelosok dan terisolir.

Dijelaskannya, Kompetisi Sobat Bumi tahun ini dibagi dalam dua kategori, yakni kategori Teori Sains dan kategori Proyek Inovasi Energi Baru Terbarukan.

“Total hadiah yang disiapkan untuk kedua kategori ini mencapai Rp 900 juta,” ujar Fajriyah Usman, Kamis (2/7/2020).

Untuk Kategori Teori Sains, dikhususkan bagi peserta dari mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun swasta dari semua program studi atau jurusan.

Peserta bisa berasal dari Universitas, Institut, Sekolah Tinggi ataupun Politeknik.

Sementara Kategori Proyek Inovasi Energi Baru Terbarukan bagi para dosen, peneliti, praktisi, penggiat energi serta pengabdi masyarakat yang memiliki ketertarikan terhadap EBT.

Namun karena saat ini masih terjadi pandemi Covid-19, pelaksanaan Kompetisi Sobat Bumi tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu dilakukan secara virtual melalui website www.sobatbumi.id.

Kompetisi Sobat Bumi di Tengah Pandemi

Fajriyah menambahkan, Pertamina akan memfasilitasi seluruh masyarakat agar mampu menghadapi kondisi serba terbatas yang terjadi saat ini dan tetap leluasa mengeksplorasi daya pikirnya untuk menampilkan karya cipta yang mampu memberikan solusi bagi ketersediaan energi.

“Bagi para mahasiswa yang ingin ikut Kompetisi Sobat Bumi, bisa mendaftar di Kategori Teori Sains mulai tanggal 3 Agustus hingga 30 Oktober 2020. Seleksi akan dilakukan dua tahap yaitu seleksi tingkat daerah dan nasional,” ungkapnya.

Pada seleksi daerah, panitia menggelar babak penyisihan dengan metode Computer Based Test (CBT) secara online.

Kemudian seleksi nasional yang merupakan babak final yang dilakukan dalam dua tahap, yaitu seleksi semi final dan grand final.

Untuk pendaftaran kategori Proyek Inovasi EBT telah dibuka sejak 24 Juni dan akan ditutup pada 31 Juli mendatang. Peserta yang ingin mendaftar di kategori ini harus mengirimkan proposal tentangg ide inovasi energi.

Bagi 25 peserta terbaik akan diberikan pendanaan untuk membuat video paparan ide inovasi energinya. Lalu diseleksi lagi menjadi 10 terbaik yang akan didanai untuk nantinya mengikuti PF Sains Camp di Jakarta selama 3 hari.

“Selanjutnya panitia akan memilih 3 pemenang terbaik. Pemenang kategori Proyek Inovasi EBT akan diumumkan pada tanggal 10 November, bertepatan pada Hari Pahlawan. Seluruh pemenang nantinya akan kita hadirkan pada acara penganugerahan tanggal 10 Desember 2020, yang bertepatan dengan HUT Pertamina,” tutupnya. []

Continue Reading

Energi & Tambang

Utang Pemerintah Terkait Harga Jual Eceran BBM Hampir 100 Triliun

Alfian Setya Saputra

Published

on

Utang pemerintah

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Utang pemerintah atas pembayaran kompensasi selisih Harga Jual Eceran (HJE) BBM terbilang fantastis, mencapai Rp96,5 triliun. Rinciannya yakni tahun 2017 senilai Rp 0,78 triliun, tahun 2018 Rp 44,85 triliun dan tahun 2019 Rp 30,86 triliun.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan sesuai perjanjian utang piutang kompensasi antara Kementerian Keuangan dan PT Pertamina maka akan dibayarkan senilai Rp45 triliun pada tahun 2020, dan sisanya Rp 51,5 triliun dibayar setelah tahun 2020.

Untuk pembayaran tahap awal utang pemerintah di tahun 2020 ini, telah dibayarkan senilai Rp7,1triliun.

“Total utang kompensasi pemeritah atas selisih Harga Jual Eceran BBM sampai dengan 2019 tercatat senilai Rp96,5 triliun yang penugasan penyalurannya sudah dilakukan sejak 2017,” ujar Nicke Widyawati dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Senin (29/6/2020).

Nicke mengatakan bahwa pembayaran kompensasi ini akan berdampak besar terhadap arus kas perseroan ditengah masa sulit saat pandemi Covid-19.

Terlebih saat ini arus kas operasional Pertamina berada di posisi negatif pada periode April-Mei akibat penurunan harga minyak, penurunan penjualan, dan fluktuasi Rupiah terhadap dolar AS.

Untuk itu, pembayaran kompensasi HJE ini diharapkan bisa enjadi penambahan modal kerja untuk seluruh aktifitas Perusahaan pelat merah tersebut dalam memperbaiki keuangan.

“Sehingga kami bisa terhindar dari penurunan credit rating, dan mendapatkan alternatif pendanaan untuk membiayai proyek-proyek strategis nasional. Jadi ini terbantu ya mudah-mudahan segera juga pencairannya dilakukan,” ungkapnya.

Pembayaran Utang Pemerintah

Sementara Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini mengatakan pembayaran utang pemerintah tahun ini terdiri dari SJE solar dan premium pada 2017 sebesar Rp20,7 triliun, dan Rp24,2 triliun kompensasi pada 2018.

Mantan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur itu menambahkan utang pemerintah tersebut tidak memasukkan cost of fund. Sehingga cost of fund tersebut menjadi beban yang harus ditanggung pihak perseroan.

Dalam kesempatan ini juga disampaikan total kebutuhan pendanaan PT Pertamina (Persero) tahun 2020 hingga 2026 mendatang mencapai Rp 1.862 triliun.

Dalam paparannya, kebutuhan pendanaan itu adalah total belanja modal (capital expenditure) dalam 6 tahun. Sumber dana 47 persen akan berada dari pendanaan internal, 10 persen dari project financing, 28 persem dari pembiayaan eksternal, dan 15 persen dari pembiayaan ekuitas. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!