Connect with us
PERTAMINA

Jasa Keuangan

Keringanan Kredit Pegadaian, Sudah 8 Ribu Pengajuan

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Keringanan kredit

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Keringanan kredit atau restrukturisasi telah diberlakukan oleh PT Pegadaian (Persero) untuk membantu masyarakat di masa pandemi covid-19 ini. Kebijakan restrukturisasi Pegadaian maupun perbankan telah dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai arahan dari Presiden RI, Joko Widodo.

Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan PT Pegadaian (Persero) Basuki Tri Andayani mengatakan, keringanan kredit Pegadaian ini hanya diberikan kepada nasabah yang paling terdampak virus corona atau Covid-19. Syarat pengajuan keringanan bagi nasabah Pegadaian juga harus sesuai dengan yang dikeluarkan OJK.

Dari data PT Pegadaian (Persero), tercatat sudah ada 8 ribuan masyarakat mengajukan keringanan kredit. Nilai pinjaman mencapai Rp 426,8 miliar.

“Sampai per tanggal 21 April 2020, jumlah nasabah yang mengajukan keringanan kredit sebanyak 8.167 orang,” ujar Basuki, Kamis (23/4/2020).

Dengan adanya kebijakan social distancing, jelas Basuki, maka pengajuan keringanan kredit Pegadaian diimbau dilakukan secara online melalui website pegadaian.co.id untuk menghindari kontak fisik antara petugas dan nasabah. Namun, jika nasabah tidak paham pengajuan secarar online, bisa dating ke gerai Pegadaian terdekat.

Basuki menilai, hingga saat ini pengajuan keringanan kredit Pegadaian dari nasabah belum mempengaruhi kas Perseroan secara signifikan. Apalagi, masih sedikit nasabah yang mengajukan keringanan dari seluruh nasabah Pegadaian.

“Untuk sekarang belum terlihat (pengaruhnya), mengingat sebagian besar nasabah baru mengajukan relaksasi di minggu 3 April ini. Dengan adanya relaksasi ini kami memperkirakan, para nasabah dapat membayar kewajibannya kembali tepat waktu yang akan memperlancar arus kas Pegadaian,” jelasnya.

Dalam POJK No. 11/POJK.03/2020 yang dirilis OJK disebutkan, keringanan kredit ini berlaku untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sektor-sektor yang terdampak virus ini antara lain pariwisata, perhotelan, transportasi, perdagangan, pertanian, pengolahan, dan pertambangan. Namun restrukturisasi ini baru bisa diberikan setelah perusahaan atau UMKM tersebut terkena dampak Covid-19.

Adapun jenis restrukturisasi bank kepada debiturnya beragam, mulai dari penurunan suku bunga, perpanjangan tenor, serta menurunkan nilai tunggakan pokok dan bunga. Bank juga bisa memberikan tambahan pinjaman atau mengkonversi pinjaman tersebut menjadi penyertaan modal sementara. []

Jasa Keuangan

Modal Kerja Senilai 100 Triliun Diberikan Untuk 60,6 Juta UMKM

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Modal Kerja

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Modal Kerja bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) disalurkan pemerintah nilainya mencapai Rp100 triliun. Kredit ini disalurkan bagi 60,6 juta UMKM di berbagai wilayah di Indonesia yang tergabung ke dalam lembaga pembiayaan formal.

Pinjaman modal kerja ini dijamin pemerintah melalui dua BUMN penjaminan kredit yaitu PT Jamkrindo (Persero) dan PT Askrindo (Persero).

Namun tidak semua UMKM bisa mendapatkan modal kerja ini, karena hanya akan diberikan pada UMKM yang kondisinya sehat dan memiliki akses dengan pembiayaan (bankable).

Program ini juga tidak termasuk bagi UMKM yang bermasalah dan masuk dalam daftar hitam nasional.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan Kategori UMKM penerima modal kerja ini sudah jelas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2020. bentuk pembiayaan ini bisa berupa perseorangan, koperasi, dan berbadan hukum dengan plafon pinjaman hingga Rp10 miliar.

“Bantuan modal kerja ini terbuka dan diberikan kepada UMKM yang tergabung ke lembaga pembiayaan formal, jumlahnya sebanyak 60,6 juta UMKM,” kata Teten dalam peluncuran penjaminan kredit modal kerja UMKM, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Teten menjelaskan pelaku UMKM yang mendapat jaminan yakni pinjaman dengan sertifikat penjaminnya diterbitkan paling lambat November 2021 dengan terbit maksimal tiga tahun.

Modal Kerja Dorong UMKM

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan program ini dikeluarkan lewat Peraturan Menteri Keuangan No 71/2020 untuk memutus sikap saling menunggu atau enggan mengambil risiko.

Jaminan yang diberikan pemerintah sebesar Rp5 triliun, artinya UMKM yang memiliki pinjaman apabila ada kredit macetnya akan dijamin oleh pemerintah.

“PT Askrindo dan PT Jamkrindo telah diberikan penyertaan modal negara sebesar Rp6 triliun untuk mengcover adanya risiko kredit macet dari pinjaman tersebut. Artinya para pengusaha kecil bisa bangkit kembali dengan restrukturisasi untuk pinjaman nggak bayar enam bulan dari sisi pokok, bunga disubsidi semakin kecil, pinjaman subsidi semakin penuh,” jelas Menkeu.

Adapun kredit modal kerja yang diberikan yakni sebesar Rp100 triliun yang diberikan selama 18 bulan atau hingga tahun 2021.

Target penyaluran modal kerja UMKM tahun 2020 sebesar Rp65 triliun hingga Rp80 triliun.

“Program ini merupakan langkah pemerintah, agar pihak UMKM dan pihak pemberi pinjaman sama-sama merasa yakin mengambil risiko. Kami berharap program ini mampu mendorong UMKM melakukan aktivitas pinjaman produktif, sementara lembaga pembiayaan juga berani memberikan pinjaman karena dijamin oleh pemerintah,” ungkapnya. []

Continue Reading

Jasa Keuangan

Pembiayaan Ultra Mikro Senilai Rp400 Miliar Disalurkan Lewat Pegadaian

EKO PRASETYO

Published

on

Pembiayaan Ultra Mikro

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp 400 miliar akan disalurkan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan melalui PT Pegadaian (Persero).

Penandatangan akad pembiayaan ultra Mikro ini berlangsung di kantor Pusat Investasi Pemerintah, Kamis (25/6/2020).

Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah, Ririn Kadariyah mengatakan, penyaluran pembiayaan Ultra Mikro ini merupakan komitmen dan peran Pemerintah dalam mendukung keberlangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bangkit dari dampak pandemi Covid-19.

“Tidak tanggung-tanggung, Badan Layanan Umum (BLU) dan BUMN yang pro-pelaku usaha mikro berkolaborasi bersama untuk mensukseskan program Pemulihan Ekonomi Nasional,” ujar Ririn dalam keterangan resminya.

Ririn menyatakan ada dua hal penting dalam penyaluran tahap pertama tahun 2020 sebesar Rp 400 miliar tersebut.

Pertama, pembiayaan Ultra Mikro yang disalurkan dari PIP ke Pegadaian ini sudah termasuk masa tenggang selama 6 bulan untuk mendukung penyaluran ke usaha mikro di masa pandemi.

Kedua, dari dana Rp 400 miliar tersebut, senilai Rp100 miliar sisanya berbentuk pembiayaan syariah yang merupakan penyerahan pertama dari PIP ke Pegadaian.

Kebijakan pemberian dukungan terhadap pelaku kecil dan menengah ini, sambung dia adalah langkah yang strategis pemerintah, karena sektor UMKM paling terdampak pandemi covid-19.

“Padahal, Sektor UMKM berkontribusi menyumbang sekitar 57 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sehingga dukungan pembiayaan ini diharapkan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Adapun beberapa kebijakan yang telah diluncurkan Pemerintah dalam mendukung keberlangungan UMKM di antaranya bantuan kredit modal usaha, restrukturisasi dan relaksasi kredit, insentif perpajakan, dan subsidi bunga.

Pembiayaan Ultra Mikro Dorong Sektor Usaha

Sementara itu, Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Kuswiyoto mengatakan, sebagai salah satu lembaga keuangan bukan bank yang menjadi penyalur pembiayaan Ultra Mikro, berkomitmen tinggi utk membangkitkan usaha mikro yang terdampak Covid-19.

Selain Pegadaian, PT PNM (Persero) dan PT Bahana Artha Ventura juga diberikan kepercayaan untuk penyaluran pembiayaan Ultra Mikro.

“Program Ultra Mikro ini untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada pelaku usaha yang kesulitan mendapat pembiayaan dari bank,” ungkapnya.

Mulai tahun ini Pegadaian juga akan menyalurkan Pembiayaan Ultra Mikro untuk skema konvensional melalui gadai KCA-UMi dan skema Syariah melalui Rahn-UMi.

Tercatat, PT Pegadaian sejauh ini telah menyalurkan sebanyak Rp 618,36 miliar kepada lebih dari 93.604 debitur. PT Pegadaian sendiri memiliki potensi penyaluran yang sangat luas, dengan 4.000 unit outlet operasional dan 14 juta basis nasabah.

“Kami berharap dengan penyaluran tahap pertama ini, Pegadaian dapat mengejar penyaluran senilai Rp 1,2 triliun di tahun 2020,” tandasnya. []

Continue Reading

Jasa Keuangan

Obligasi Negara Ritel Diterbitkan Pemerintah, Bunga 6,4 Persen

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Obligasi Negara Ritel

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Obligasi Negara Ritel (ORI) akan diterbitkan Pemerintah dan ditawarkan secara online (e-SBN) dalam beberapa hari ke depan. Obligasi dengan seri ORI017 ini dapat diperdagangkan antar investor lokal di pasar sekunder mengacu pada digit ketiga kode Nomor Tunggal Identitas Pemodal.

Masa Penawaran Obligasi Negara Ritel ORI017 ini akan dibuka pada 15 Juni 2020 pukul 09.00 WIB dan ditutup 9 Juli 2020 pukul 10.00 WIB.

Sementara, tanggal Penetapan Hasil Penjualan pada 13 Juli 2020, tanggal Setelmen pada 15 Juli 2020, dan tanggal Jatuh Tempo pada 15 Juli 2023.

Dari keterangan DJPPPR Kementerian Keuangan RI, Pemesanan minimal Rp 1 juta dan maksimum pemesanan Rp3 miliar.

“Jenis Kupon tetap (fixed rate) dengan tingkat Kupon 6,40 persen per tahun,” tulis keterangan DJPPPR Kemenkeu, Jumat (12/6/2020).

DJPPR Kemenkeu menjelaskan holding period adalah dua periode pembayaran kupon dan dapat dipindahbukukan mulai tanggal 15 September 2020.

Pembayaran Kupon dilakukan setiap tanggal 15 bulan berjalan dan pembayaran kupon pertama kali pada tanggal 15 Agustus 2020.

Sementara proses pemesanan dan pembelian Obligasi Negara Ritel ORI017 secara online dilakukan melalui empat tahap.

Yang pertama registrasi atau pendaftaran, kedua pemesanan, ketiga pembayaran, dan tahapan terakhir setelmen atau konfimasi.

“Pemesanan pembelian Obligasi Negara Ritel disampaikan melalui sistem elektronik yang disediakan Mitra Distribusi yang memiliki interface dengan sistem e-SBN,” jelas DJPPR.

Proses Obligasi Negara Ritel

Bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dengan membeli Obligasi Negara Ritel ini, sudah bisa melakukan registrasi.

Caranya dengan menghubungi 25 Mitra Distribusi yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan untuk melayani pemesanan dan pembelian secara langsung melalui sistem elektronik (online).

Periode registrasi dapat dilakukan setiap saat pada Mitra Distribusi yang telah ditetapkan yakni: Bank Umum PT. Bank Central Asia Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT. Bank Permata Tbk, PT Bank DBS Indonesia dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kemudian PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank UOB Indonesia, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Commonwealth, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, dan PT Bank Victoria International, Tbk

Untuk Perusahaan Efek yaitu PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Bahana Sekuritas.

Pada perusahaan Efek Khusus yaitu PT Bareksa Portal Investasi, PT Star Mercato Capitale (Tanamduit) dan PT Nusantara Sejahtera Investama (Invisee)

Yang terakhir, Perusahaan Fintech yaitu PT Investree Radhika Jaya (Investree) dan PT Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku). []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!