Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

Kereta Gantung Puncak, Jadi Incaran Investor

MediaBUMN

Published

on

Kereta Gantung Puncak

Kereta Gantung Puncak diproyeksikan akan menjadi proyek strategis pemecah kemacetan jalur puncak Bogor, Jawa Barat.

Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala BPTJ Bambang Prihartono yang lebih lanjut mengatakan bahwa proyek tersebut menjadi incaran sejumlah investor.

“Ada investor dari prancis yang sangat berminat terhadap proyek kereta gantung puncak ini. Mereka sedang menghitung besaran investasinya,” ujar Bambang.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa proyek Kereta Gantung Puncak tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Tahun 2018 – 2029.

Proyek ini, imbuhnya, diyakini akan menjadi solusi kemacetan pada jalur Puncak, khususnya pada masa liburan akhir pekan.

Untuk tahap awal proyek Kereta Gantung Puncak memiliki panjang sekitar 5-7 KM yang akan menghubungkan titik di Gadog menuju titik lokasi di kawasan Taman Safari Indonesia. Untuk tahap kedua, pembangunan akan dilanjutkan menuju kawasan Puncak Pass.

“Kalau dilanjut dari Gadok sampai Puncak Pass investasinya sangat mahal. Oleh karena itu pembangunannya dilakukan tahapan demi tahapan,” jelasnya.

Masyarakat nantinya dapat memarkirkan kendaraannya di Gadog kemudian melanjutkan perjalanan menuju Puncak via kereta gantung.

Pemerintah di Puncak akan menyediakan layanan shuttle bus yang akan mengantarkan penumpang ke tempat pariwisata. Selain itu secara bersamaan nantinya pemerintah juga akan menata sentra ekonomi dari masyarakat setempat.

Seharusnya proyek Kereta Gantung Puncak bisa dikerjakan di tahun ini. tetapi karena urusan perizinan baru terbit pada tahun lalu maka proyek ini belum bisa dikerjakan pada tahun ini.

“Lelang proyek dapat dilakukan pada tahun depan. Adapun skema pembiayaan proyek tersebut adalah Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan masa konstruksi hanya setahun karena tidak memerlukan pembebasan lahan,” tutupnya. []

HIGHLIGHT BUMN

Perampingan BUMN Lanjut, Wapres : Untuk Peningkatan Kinerja

Alfian Setya Saputra

Published

on

Perampingan BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Perampingan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang sudah berjalan di bawah kepemimpinan Erick Thohir diminta agar terus dilakukan.

Perimntaan ini disampaikan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin lantaran menilai jumlah perusahaan pelat merah saat ini terlalu banyak.

Saat ini, Ma’ruf menyebutkan ada 142 BUMN yang bergerak di berbagai sektor usaha, dan masih banyak di antaranya yang masih tidak produktif.

Dengan perampingan ini kita berharap kinerjanya ke depan semakin membaik dalam berkontribusi bagi negara. BUMN juga bisa fokus pada inti bisnisnya masing-masing,” kata Ma’ruf di Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Untuk perampingan BUMN ini, menurut Wapres ada dua kriteria yang dapat dijadikan pegangan yaitu kemampuan melaksanakan public service obligation (layanan publik yang baik) dan kemampuan value creation (penciptaan nilai) dan

Oleh karena itu, beberapa upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan penilaian dari seluruh perusahaan pelat merah termasuk anak dan cucu perusahaan untuk memastikan langkah terbaik yang diambil ke depan.

Dari hasil asessment itu, nantinya dijadikan dasar bagi Kementerian untuk mengambil langkah penggabungan atau merger bagi BUMN yang masih mampu melakukan perbaikan kinerja atau membubarkan badan usaha yang tidak lagi mampu bangkit dari segi bisnis maupun layanan publik.

“Saat ini terdapat 142 BUMN yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari bidang pangan, infrastuktur, migas, energi, farmasi, telekomunikasi, sampai bidang perfilman dan penerbitan buku. Setelah ada yang dimerger dan dihapus, pemerintah menargetkan jumlahnya nantinya tinggal sekitar 100 perusahaan saja,” jelas Ma’ruf.

Wapres juga mengarahkan BUMN untuk tidak terjebak dalam middle income trap, dan segera bangkit bersama. Karena penghapusan atau ‘disuntuk mati’ adalah solusi terakhir bagi BUMN yang kinerjanya buruk dan biayanya jadi tanggungan Negara.

Ia menjelaskan langkah perampingan BUMN adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong tercapainya negara Indonesia yang maju, mandiri, adil, dan sejahtera.

“Langkah tersebut harus dilakukan sebagai respon pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional juga dalam menghadapi persaingan global. BUMN harus mampu memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional, termasuk dalam turut serta membantu usaha kecil dan menengah sesuai dengan tujuan awal pembentukannya,” tutur Wapres.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan keputusannya melakukan klasterisasi dan perampingan BUMN adalah bagian dari transformasi untuk membangun ekosistem baru sebagai rantai pasok yang andal.

“Struktur di BUMN sekarang lebih ramping dan juga klasterisasi kita lakukan guna membangun ekosistem sebagai value chain menjadi tujuan utama kita,” kata Erick. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Holding Penerbangan BUMN Ditargetkan Rampung 3 Bulan Lagi

Alfian Setya Saputra

Published

on

Holding Penerbangan

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Holding Penerbangan BUMN yang saat ini sedang dibentuk oleh Kementerian BUMN ditargetkan bisa rampung 3 bulan ke depan, atau di bulan Oktober 2020.

Pembentukan Holding BUMN di sektor penerbangan ini menjadi salah satu upaya Kementerian BUMN untuk merampingkan struktur organisasi dan memfokuskan tiap perusahaan pelat merah pada inti usahanya.

Diketahui, Kementerian BUMN saat ini juga telah membentuk Holding Rumah sakit BUMN yang anggotanya sudah mencapai puluhan RS.

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) Irfan Setiaputra mengatakan, saat ini pembentukan holding Penerbangan BUMN sudah masuk tahap difinalisasi.

Untuk pembentukan holding ini, pihak BUMN hanya tinggal menunggu Peraturan Pemerintahnya (PP) tentang pembentukan holding yang ditargetkan terbit Oktober mendatang.

“Saat ini sedang difinalisasi, memang semua itu menunggu peraturan pemerintah keluar. Kita berharap PP nya sudah keluar bulan Oktober,” ujarnya dalam diskusi virtual Jakarta CMO, Rabu (8/7/2020) malam.

Adapun perusahaan BUMN yang akan masuk ke dalam holding penerbangan ini meliputi yaitu PT Survai Udara Penas (Persero) sebagai induk, PT Pelita Air Service hingga AirNav, PT Angkasa Pura I (Persero), dan PT Angkasa Pura II (Persero).

Untuk diketahui, Kementerian BUMN telah menunjuk PT Survai Udara Penas sebagai induk holding karena seluruh saham perusahaan ini masih dimiliki pemerintah.

Menurut Irfan, BUMN yang bergerak pada sektor pariwisata juga akan bergabung dalam holding ini.

Seperti PT Hotel Indonesia Natour (Persero)/HIN atau yang biasa dikenal dengan INNA, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

“Holding ini nantinya akan menjadi ujung tombak dari industri pariwisata. ITDC nanti masuk juga sebagai tourist development, Hotel Indonesia Natour (INNA) juga ikut masuk,” ujarnya.

Holding Penerbangan Hindari Persaingan

Dengan dibentuknya holding penerbangan, diharapkan tidak ada aksi saling menyikut di antara masing-masing BUMN dan juga bisa mengefisiensi proses birokrasi di Kementerian BUMN.

Bahkan menurutnya, Menteri BUMN Erick Thohir bisa melakukan sekali perombakan untuk 5 perusahaan pelat merah sekaligus.

“Jadi sudah satu perusahaan tidak perlu bersaing, tidak saling sikut-sikutan karena berada di satu naungan. Jadi kalau mau perombakan sekali saja, sebagai Menteri BUMN, nanti Pak Erick Thohir nggak perlu ketemu sama 5 BUMN, jadi butuh 1 orang saja di antara sesama BUMN,” tuturnya. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Program PEN BUMN, Erick Thohir Gandeng KPK

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Program PEN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Program PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional mulai digulirkan oleh pemerintah pusat dengan menggelontorkan anggaran dalam jumlah besar.

Dana PEN ini disalurkan untuk berbagai sektor, termasuk ke berbagai perusahaan BUMN.

Untuk menjaga anggaran ini tetap sasaran dan tidak disalahgunakan oknum tertentu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Erick meminta Lembaga Antirasuah ikut mengawal program PEN terkait skema pembiayaan penanganan pandemi covid-19.

Ia menyambangi markas KPK pada Rabu siang (8/7/2020) dan melakukan pertemuan dengan para pimpinan di lembaga tersebut.

Pertemuan itu sebelumnya seakan ditutupi karena Erick masuk dan keluar Gedung KPK melalui pintu belakang.

Plt Juru bicara KPK Ipi Maryati mengatakan, dalam pertemuan ini Erick Thohir datang beserta dua Wakil Menteri yaitu Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo serta Sekertaris Menteri untuk menjelaskan secara rinci program PEN yang terkait langsung dengan BUMN.

“Kunjungan ini diterima Pimpinan KPK dan Deputi Pencegahan. Pertemuannya sekitar 1 setengah jam dari jam 10.00 WIB,” jelas Ipi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/7/2020).

Menurut Ipi, Menteri BUMN dan KPK membahas skema pembiayaan penanganan pandemi Covid-19 yang terkait dengan Kementerian BUMN, yaitu UMKM dan pembiayaan korporasi.

Menurut Ipi, Erick Thohir menyampaikan bahwa semua mekanisme dan desain program saat ini belum selesai.
Namun, Kementerian BUMN menyampaikan progres dari masing-masing skema termasuk, seperti bantuan modal kerja dan penyertaan modal negara.

KPK Kawal Program PEN

Menteri BUMN juga mengusulkan agar KPK ikut mengawal setiap tahapan program PEN lebih awal.

Termasuk dalam membuat regulasi, misalnya Menteri BUMN menawarkan agar KPK diikutsertakan untuk dapat memberikan masukan.

Baik dalam hal desain maupun mekanisme program PEN, dan ketika program telah berjalan KPK diharapkan membuat kajian dan evauasi.

“Terkait permintaan ini, KPK merespon dengan positif, karena selama ini KPK memang sudah berkoordinasi dengan berbagai kementerian terkait pelaksanaan program PEN, seperti dengan Kementerian Keuangan misalnya, sudah rutin dilakukan,” ungkapnya.

Kedatangan para petinggi Kementerian BUMN ini, juga dinilai sebagai satu upaya untuk memperkuat koordinasi dengan KPK dan kementerian terkait dalam pencegahan korupsi.

Selanjutnya untuk pembahasan teknis akan dilakukan pada tingkat wamen dan kedeputian pencegahan.

Diketahui, Erick Thohir menyambangi Kantor KPK secara diam-diam dan dan masuk dari pintu belakang membuat para publik bertanya-tanya.

Saat dikonfirmasi, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, kunjungan ke KPK ini murni untuk meminta pendampingan KPK dalam hal pelaksanaan Progam PEN.

“Kita kan dapat tiga, yaitu untuk pendampingan UMKM, penyertaan Modal Negara (PMN) dan dana investasi. Dengan pendampingan kita harapkan semua program PEN dikawal dengan baik,” tuturnya.

Menurut Arya, dengan pendampingan dari KPK, anggaran yang diberikan kepada BUMN bisa disalurkan sesuai dengan ketentuan dan tidak melanggar hukum. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!