Kementerian BUMN Tindak Lanjuti Surat KPK Terkait Dirut Jasa Marga

oleh
tindak lanjuti

MEDIABUMN.COM, JakartaKementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tindak lanjuti surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemanggilan salah satu direksi perusahaan BUMN yakni Direktur Utama Pt Jasa Marga (Persero) Tbk Desi Arryani.

Bahkan, Menteri BUMN Erick Thohir tegas meminta Desi Arryani segera memenuhi panggilan KPK.

Hal tersebut disampaikan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (19/11).

Arya mengatakan, Kementerian BUMN sudah menerima surat dari KPK, dan bahkan sudah langsung memproses dengan mengirim surat tersebut ke Jasa Marga agar segera memenuhi panggilan KPK.

“KPK kemarin sudah menyurati kita, dan setelah surat KPK kita terima, kita juga langsung menyurati BUMN terkait sesuai permohonan dari KPK, jadi kita minta untuk secepatnya bisa memenuhi panggilan KPK, tentunya kita hargai proses KPK,” akunya.

Arya mengatakan, surat KPK ke Kementerian BUMN masuk 18 November 2019. Sehari setelah mendapatkan surat tersebut, pihaknya pun langsung merespon surat tersebut dan langsung meminta ke pihak terkait untuk segera memenuhi panggilan.

Bahkan Arya menegaskan pihaknya tak akan membatasi KPK dalam melakukan penyidikan ke seluruh pegawai BUMN.

Untuk saat ini, pihaknya pun menyerahkan semua proses hukum yang berlaku jika Desi mangkir dari panggilan.

“Kemarin kita terima surat KPK, dan sudah langsung kita proses cepat, kemarin sudah kita sampaikan ke Jasa Marga. Nah, kalau nantinya masih mangkir, itu sudah urusan hukum, bukan lagi urusan BUMN,” katanya.

Diketahui sebelumnya KPK telah mengirimkan surat ke Menteri BUMN Erick Thohir. Surat tersebut berkaitan ketidakhadiran Desi Arryani untuk memenuhi panggilan KPK.

“KPK sudah mengirim surat ke Menteri BUMN 12 November 2019 terkait dengan ketidakhadiran saksi Desi Arryani yang saat ini Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero),” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Febri mengatakan Desi 2 kali absen dari panggilan penyidik. Pertama pada 28 Oktober 2019 dan kedua 11 November 2019.

Keterangan Desi disebut Febri diperlukan dalam kapasitasnya sebagai Kepala Divisi III PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam kasus dugaan korupsi belasan proyek infrastruktur lama PT Waskita Karya.

Selain kepada Erick Thohir, KPK juga sudah mengirim surat langsung ke alamat Desi Arryani.

KPK berharap Erick Thohir bisa menginstruksikan jajarannya agar bersikap kooperatif untuk memenuhi panggilan KPK. []

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *