Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

Kementerian BUMN Dapat Kenaikan Pagu Indikatif Tahun 2020

MediaBUMN

Published

on

Kementerian BUMN

Kementerian BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mendapatkan pagu indikatif untuk Tahun Anggaran 2020 sebanyak Rp345,8 miliar. Atau berarti naik hingga 66 persen bila dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2019 yang hanya sebanyak Rp208,27 miliar.

Istilah Pagu indikatif adalah perkiraan pagu anggaran yang diberikan kepada pihak kementerian maupun lembaga negara. Sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja atau renja untuk Kementerian maupun Lembaga dalam satu tahun.

Pagu Indikatif tersebut diputuskan dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI. Mengenai Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah atau RKP. Untuk Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan di Gedung MPR/DPR Jakarta.

Dito Ganinduto, selaku Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang juga merupakan Pimpinan Rapat mengatakan, setelah menerima pagu indikatif anggaran tahun 2020 tersebut. Selanjutnya komisi akan menyampaikan hasil dari pembahasan RKA dan RKP Kementerian BUMN Tahun 2020 kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi.

Kementerian BUMN Fokus Tiga Pos Belanja

Airlangga Hartanto, selaku Menteri Perindustrian mewakili Rini Soemarno untuk Kementerian BUMN menjelaskan. Bahwa, Pagu indikatif tersebut bakal dialokasikan dalam tiga pos belanja. Yaitu anggaran untuk belanja pegawai sebanyak Rp60,4 miliar, untuk belanja operasional sebanyak Rp36,4 miliar. Ada pula untuk kegiatan inisiatif baru yakni sebanyak Rp130,9 miliar.

“Pada (tahun) 2020 anggaran terbesar (Kementerian BUMN) terdapat pada belanja modal. (Yakni) berupa pengadaan tanah dan renovasi gedung,” tambah Airlangga.

Kementerian Perindustrian menyampaikan, ada delapan inisiatif baru yang bakal diimplementasikan pada tahun 2020. Yakni dukungan program prioritas nasional sebanyak Rp15 miliar, dukungan penyempurnaan regulasi Kementerian BUMN sebanyak Rp2,5 miliar. Serta penyusunan dan implementasi Sistem Merit SDM sebanyak Rp3 miliar.

Selain itu, pada peningkatan virtualisasi network server dan storage sebanyak Rp4,5 miliar. Kemudian, pada pengembangan enterprise governance, risk and compliance (EGRC) system ada sebanyak Rp1 miliar.

Dan juga untuk pembelian dan implementasi software ITSM yakni sebanyak Rp3,9 miliar. Kemudian untuk pengadaan lahan untuk gedung arsip dan assessment center sebanyak Rp50 miliar. Serta alokasi untuk renovasi gedung dan relayout ruang kerja sebanyak Rp50,9 miliar. []

HIGHLIGHT BUMN

Likuidasi BUMN Solusi Akhir Bagi BUMN Mati Suri?

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Likuidasi BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Likuidasi BUMN akan menjadi langkah terakhir yang dilakukan oleh Kementerian BUMN untuk menutup perusahaan pelat merah yang lama mati suri.

Saat ini sedikitnya ada 14 perusahaan BUMN yang sudah dalam kategori dead weight dan siap dilikuidasi karena perusahaan tersebut sudah tidak lagi punya nilai ekonomi.

Selanjutnya Kementerian BUMN akan menyerahkan seluruh BUMN mati suri ini kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) untuk dilikuidasi.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan dan analisis terkait kondisi keuangan dan operasional sejumlah perusahaan pelat merah tersebut.

Hal itu merupakan bagian dari langkah Kementerian BUMN untuk merampingkan jumlah BUMN yang dinilai terlalu banyak dan tidak efektif.

Ia menyebutkan Kementerian BUMN telah melakukan analisis dan pemetaan terhadap kondisi operasional dan keuangan BUMN.

“Kita targetkan dari jumlah BUMN sebanyak 144 perusahaan akan terus kita pangkas hingga nantinya hanya sisa 41 perusahaan saja. Sekarang jumlahnya sudah turun jadi 102, jadi tinggal bagaimana menggabungkannya,” kata Arya, dalam webinar yang digelar belum lama ini.

Arya menegaskan, kalau memang BUMN itu tidak bisa lagi dipertahankan, maka langkah terakhir adalah ditutup, atau digabungkan dengan perusahaan yang lain.

Opsi itu juga yang akan diberlakukan bagi sebanyak 33 BUMN yang sudah lama mati suri.

“Jadi nantinya PPA akan mengambil alih sebanyak 33 BUMN. Dari jumlah tersebut, 19 BUMN asetnya akan dikelola oleh PPA untuk disehatkan kondisinya. Sedangkan 14 BUMN lainnya telah disiapkan untuk dilikuidasi,” ujarnya.
Menurutnya, Kementerian BUMN dinilai perlu melakukan perluasan dari Peraturan Pemerintah (PP) 43 Tahun 2005 Tentang Pengambilalihan, Penggabungan, Peleburan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMN.

Dengan adanya perluasan ini, kementerian dapat memiliki wewenang untuk melakukan likuidasi BUMN yang performanya sudah tidak layak untuk dilanjutkan.

Likuidasi BUMN, Ini Daftarnya

Adapun beberapa perusahaan yang rencananya akan ditutup atau dilikuidasi seperti PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) yang sudah tidak lagi beroperasi, PT Kertas Kraft Aceh (Persero) dan PT Iglas (Persero).

Terpisah, Sekretaris Perusahaan PT PPA, Agus Widjaja, mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari Kementerian BUMN untuk melakukan likuidasi BUMN.

“Sejauh ini belum ada arahan dari pemegang saham. Rencana likuidasi BUMN itu memang benar, tapi belum ada arahan lebih lanjut dari kementerian,” kata dia.

Adapun PTPPA merupakan BUMN yang bertugas menyehatkan korporasi yang didirikan sejak tahun 2004 lalu.

Saat ini PPA memiliki empat pilar bisnis, yaitu investasi, restrukturisasi, konsultasi, dan pembiayaan.

Pada lini usaha restrukturisasi, sedikitnya ada sembilan BUMN yang direhab oleh PPA. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Undang Undang BUMN, Erick Thohir : Harus Direvisi!

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Undang Undang BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Undang Undang BUMN (Badan Usaha Milik Negara) harus direvisi oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR).

Pasalnya dalam Undang Undang BUMN ini sudah 17 tahun belum pernah dilakukan perbaikan dan penyesuaian.

Hal ini disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Rabu (23/9/2020).

Erick menjelaskan, saat ini banyak perusahaan BUMN yang dihadapkan pada sejumlah masalah baru di lapangan yang tidak ditetapkan di dalam UU tersebut.

Seperti kasus yang menyangkut Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pembagian Dividen (laba perusahaan) yang diterima dan diberikan kepada negara.

Menurut Erick, ada ketimpangan antara besaran modal yang diterima dengan dividen yang diberikan untuk negara.

Dalam catatan Kementerian BUMN, besaran PMN yang diterima BUMN dalam 5 tahun terakhir hanya Rp117 triliun, sementara dividen yang diberikan mencapai Rp267 triliun.

“Jadi komposisinya antara dividen nilainya dua kali lebih besar dari modal PMN. Belum lagi masalah utang, itulah kenapa kita sepakat dengan usulan revisi Undang Undang BUMN. Sehingga kita bisa memetakan apa itu penugasan dan apa itu investasi,” kata Erick.

Ia melanjutkan, dari 90 persen PMN yang diajukan Kementerian BUMN selama ini, mayoritas adalah untuk penugasan BUMN.

Hal ini yang membuat persepsi orang bila Penyertaan Modal Negara yang diperoleh perusahaan pelat merah itu negatif.

Erick juga menyampaikan terkait perbandingan antara pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diberikan BUMN komposisi dengan PMN itu 6 persen.

“Artinya, pajak dan PNBP lebih besar daripada PMN. Jadi dampaknya sangat kecil untuk kontribusi kepada negara. Ini sebagai dasar-dasar fakta yang terjadi di BUMN,” ujarnya.

Karena itu, bila Rancangan Undang-undang BUMN ditetapkan sebagai UU, maka akan ada kejelasan antara PMN untuk penugasan dan PMN untuk investasi.

Undang Undang BUMN Ikuti Dinamika

Revisi Undang Undang BUMN itu pun menjadi dasar hukum untuk melakukan pengawasan bagi seluruh perusahaan pelat merah.

Untuk diketahui, Komisi VI DPR dan Baleg DPR sudah memulai pembahasan mengenai revisi Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003.

Revisi tersebut dilatarbelakangi lantaran Undang Undang BUMN yang sudah ada sejak 17 tahun lalu, sehingga membutuhkan penyegaran.

Martin Manurung selaku Wakil Ketua Komisi VI DPR RI menyampaikan, dengan perkembangan yang ada saat ini, Undang Undang BUMN sangat mungkin mengalami perubahan.

Karena banyak hal yang perlu kembali disempurnakan dan disesuaikan di rancangan UU BUMN yang baru. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Anggaran Kementerian BUMN 2021 Dipastikan Turun

EKO PRASETYO

Published

on

Anggaran Kementerian BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Anggaran Kementerian BUMN untuk tahun 2021 akan mengalami penurunan drastis hingga Rp102 miliar dibandingkan anggaran tahun ini.

Anggaran Kementerian BUMN tahun depan ditetapkan sebesar Rp244,8 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan anggaran tahun 2020 sebesar Rp346 miliar.

Penetapan anggaran itu dipastikan setelah Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian BUMN dalam Penyusunan RKA K/L Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran, Selasa (22/9/2020).

Hal itu juga sesuai dengan keputusan bersama Menteri PPN Bappenas dan Menteri Keuangan tentang pagu anggaran Kementerian BUMN tahun 2021.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, anggaran itu akan dibagi untuk dua program, yaitu program dukungan manajemen sebesar Rp158,2 miliar dan program pengembangan dan pengawasan sebesar Rp 86,6 miliar.

“Meski ada penurunan secara sifnifikan, kami akan menerima dan menggunakan anggaran itu sesuai dengan program yang sudah ada. Kami juga akan memaksimalkan penggunaan dana yang sudah ditentukan oleh Badan Anggaran DPR,” ujar Erick Thohir.

Sementara untuk pembagian berdasarkan jenis belanja, anggaran Kementerian BUMN tahun depan dibagi menjadi tiga, yaitu belanja Modal Rp19,5 miliar (8 persen), belanja Pegawai Rp63,17 miliar (25,8 persen) dan belanja barang sebesar Rp162,15 miliar (66,2 persen).

Erick menjelaskan, dari pagu anggaran Kementerian BUMN tahun 2021, ada lima output utama yang menjadi target, yaitu kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara sebesar Rp413 triliun, total aset BUMN sebesar Rp9.099 triliun, target total ekuitas BUMN sebesar Rp2.900 triliun.

“Kemudian ditargetkan belanja modal BUMN sebesar Rp481 triliun dan total laba bersih BUMN mencapai Rp198 triliun,” tandasnya.

Namun hal sebaliknya terjadi pada anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Tahun depan, anggaran BKPM akan melonjak hampir dua kali lipat, dari tahun 2020 sebesar Rp589 miliar, menjadi Rp1 triliun di 2021.

Dari total anggaran BKPM Rp1 triliun itu, komposisi terbanyak akan disalurkan untuk sekretariat utama yaitu Rp297 miliar, promosi penanaman modal Rp285 miliar, dan pelayanan penanaman modal Rp179 miliar.

Rapat penetapan pagu anggaran Kementerian BUMN ini dihadiri oleh anggota Komisi VI DPR RI dan perwakilan Kementerian baik secara langsung maupun virtual.

Seperti Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!