Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

Kementerian BUMN dan BPKP Dukung Penuh Akuntabilitas BUMN Sebagai Agen Pembangunan

MediaBUMN

Published

on

Agen Pembangunan

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Menteri BUMN, Erick Thohir, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh di Kantor Pusat BPKP, Jakarta, Selasa, (26/01). Penandatanganan MoU ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas serta mencegah praktik korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Erick mengatakan, Kementerian BUMN terus berkomitmen untuk mendorong penguatan dan peningkatan tata kelola yang baik khususnya di lingkungan Kementerian BUMN dan BUMN dengan senantiasa mengimplementasikan penerapan Good Coorporate Governance (GCG) dalam setiap jenjang organisasi dan kegiatan operasionalnya. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penilaian level kapabilitas APIP Kementerian BUMN berdasarkan kriteria IACM (Internal Auditor Capability Model) dari BPKP yang terus menunjukkan peningkatan di setiap tahunnya selama 4 tahun terakhir.

Oleh karena itu, kerja sama dan kolaborasi dengan BPKP kali ini juga menjadi wujud komitmen Kementerian BUMN khususnya terkait pengembangan dan penguatan tata Kelola Pemerintahan yang baik, tidak hanya di BUMN tetapi jugadi lingkungan Kementerian BUMN. Bahkan sebelumnya, Kementerian BUMN juga telah menjalin kerja sama dengan organisasi internasional yang juga menjadi anggota World Bank Group, yaitu International Finance Corporation (IFC) dalam rangka meningkatkan aspek tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN di tahun 2020.

“Kami sangat mengapresiasi program-program yang terdapat di dalam nota kesepahaman ini dan mendorong seluruh BUMN untuk memanfaatkan kerjasama dengan BPKP dalam hal penguatan tata kelola dan efektivitas pengelolaan risiko kecurangan (fraud) pada BUMN, sehingga tujuan kerjasama ini dapat berjalan dengan baik,” ujar Erick.

Sejalan dengan itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyatakan, BPKP berkomitmen mengawal akuntabilitas di lingkungan Kementerian BUMN, BUMN, dan anak perusahaannya. Selama 2020 kata dia, BPKP telah melaksanakan pengawasan terhadap 108 BUMN dan anak perusahaan, berkolaborasi dengan SPI mengawal bansos tunai, serta melaksanakan assessment Good Corporate Governence (GCG) pada 22 BUMN, dan 28 anak perusahaan.

Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan bukti nyata, serta upaya melegalkan komitmen Kementerian BUMN dan BPKP untuk meningkatkan kontribusi sektor korporasi bagi pembangunan.

“Diharapkan nantinya ada penilaian akuntabilitas BUMN secara periodik, utamanya untuk memastikan perbaikan tata kelola, serta untuk pencegahan penyimpangan atau fraud di tubuh BUMN,” jelas Ateh.
Selain penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri BUMN dan Kepala BPKP, di tempat yang sama, dilakukan juga penandatanganan perjanjian di level teknis antara 7 Direktur Utama Holding BUMN (Indonesia Financial Group, Pertamina, PT PLN, Mind ID, PTPN III, Perkebunan Nusantara, dan PT Pupuk Indonesia) dengan Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara BPKP, Sally Salamah. []

HIGHLIGHT BUMN

Gandeng KPK, Erick Thohir Pastikan Transformasi BUMN Terus Berjalan

MediaBUMN

Published

on

Korupsi

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan (BUMN) menandatangani perjanjian kerja sama terkait pencegahan korupsi. Kerja sama ini mencakup penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui “Whistleblowing System” (WBS) terintegrasi.

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan kerja sama ini merupakan bagian dari transformasi yang dilakukan BUMN. “Hal ini kita lakukan karena merupakan bagian dari transformasi yang kita sepakati bersama apalagi hari ini didukung oleh pihak KPK,” ujar Erick dalam keterangan pers tertulis, Selasa (2/3).

Melalui kesepakatan kerja sama WBS terintegrasi diharapkan akan menghindari duplikasi, meningkatkan sinergi, dan monitor atas pengaduan tindak pidana korupsi yang diterima oleh masing-masing BUMN dengan KPK.

Erick menegaskan tak ada istilah pandang bulu pada kasus korupsi. Erick menjelaskan segala penilaian dan pelaporan yang dilakukan terhadap seluruh perusahaan BUMN dilakukan secara transparan dan adil.

“Kami berkomitmen untuk terus melakukan transformasi, transparansi, dan profesionalisme di Kementerian BUMN dan juga perusahaan BUMN. Saya juga komit kepada pimpinan BUMN bahwa penilaiannya fair dan transparan bukan karena suka atau tidak suka,” ujar Erick.

Mantan Bos Intermilan ini menegaskan bahwa kerja sama dengan KPK adalah wujud dari mendukung kinerja perusahaan BUMN. Kementerian BUMN, kata Erick, akan menjadi mitra yang kontributif dan solutif dan tak membebani BUMN.

Erick juga meminta kepada jajaran BUMN jika ada pihak di bawah jajarannya yang justru membebani perusahaan BUMN agar segera melapor. Erick menegaskan segala upaya pencegahan korupsi telah dilakukan BUMN lewat sejumlah terobosan. Salah satu terobosan adalah membuka seluruh laporan keuangan BUMN yang bisa diakses oleh Presiden dan Menteri Keuangan.

“Ini pertama kali laporan keuangan BUMN terdata secara transparan dan akan diserahkan ke kementerian keuangan dan presiden langsung di tahun ini. Jadi bapak presiden dan menteri keuangan bisa melihat langsung berapa beban hutang perusahaan BUMN secara transparan atau keperluan pendanaan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan apakah itu yang namanya penugasan atau aksi korporasi,” kata Erick.

Terkait kerja sama dengan KPK, Erick pun menegaskan bahwa kerja sama akan berlaku pada seluruh BUMN. Ini sesuai dengan komitmennya dengan Pimpinan KPK dalam kerja sama yang pada awalnya telah dilakukan Desember lalu. Pada Desember kerja sama melibatkan dua BUMN yakni Angkasa Pura dan Perkebunan Nusantara.

“Saya diajarkan orang tua kalau janji harus ditepati karena itu tadi pada tanggal 15 Desember, saya bicara dengan pimpinan KPK dan Ketua KPK. (Saat itu) hanya dua perusahaan BUMN yang tanda tangan. Karena itu saya mendorong seluruh perusahaan BUMN yang ada di klaster untuk ikut program ini. Hari ini Alhamdulillah KPK bekerja sama dengan 27 BUMN. Ini belum cukup karena target kami seluruh BUMN harus ikut tanda tangan ini,” kata Erick.

Kerja sama Kementerian BUMN dan KPK turut melibatkan 27 perusahaan milik negara. Ke-27 BUMN berkesempatan menandatangani perjanjian kerja sama tersebut pada Selasa (2/3).

Prosesi penandatanganan kerja sama ini dilakukan dalam lima tahap yang dihadiri langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua KPK Firli Bahuri.

Tahap pertama penandatanganan kerja sama dihadiri Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan PT Taspen.Kelompok kedua, yaitu PT Pertamina, PT PLN, PT Jasa Marga, PT Telkom Indonesia, dan PT INTI. Kelompok ketiga, yakni PT Adhi Karya, PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, PT Hutama Karya, dan PT Pembangunan Perumahan.Kelompok keempat, yaitu PT Garuda Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia I, PT Pelabuhan Indonesia II, PT Angkasa Pura I, PT Bahana Pembina Usaha Indonesia, dan PT Perusahaan Pengelola Aset. Kelompok kelima, yakni PT Indonesia Asahan Aluminium, PT Kereta Api Indonesia, PT Krakatau Steel, PT Pupuk Indonesia, PT Semen Indonesia, dan Perhutani.

Selain dihadiri Menteri BUMN dan Ketua KPK, prosesi kerja sama ini juga dihadiri Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo dan jajaran direksi 27 BUMN. Erick menjelaskan bahwa kerja sama ini sekaligus menandakan komitmen seluruh jajaran BUMN dari tertinggi hingga terendah. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

PT Jamkrindo Berikan Bantuan Program Bina Lingkungan untuk Korban Bencana Pergerakan Tanah

MediaBUMN

Published

on

PT Jamkrindo

MEDIABUMN.COM, Jakarta – PT Jamkrindo melalui Gerakan Jamkrindo Peduli menyalurkan bantuan Program Bina Lingkungan untuk korban bencana pergerakan tanah di Desa Pasanggrahan, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan sehari-hari.

Sekretaris Perusahaan PT Jamkrindo Abdul Bari mengatakan bahwa bantuan diserahkan sebagai empati dan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat yang terkena dampak bencana alam. “Bantuan ini diharapkan akan meringankan beban masyarakat yang tertimpa musibah,” kata Abdul Bari dalam siaran tertulisnya Kamis, 18 Februari 2021.

Intensitas hujan yang tinggi akhir-akhir ini mengakibatkan banjir dan pergerakan tanah di Desa Pasanggrahan, Kecamatan Tegalwaru, Purwakarta sehingga 88 keluarga dengan 392 jiwa harus direlokasi karena rumah tidak bisa lagi ditinggali akibat rusaknya bangunan.

Bantuan PT Jamkrindo diserahkan secara simbolis di Purwakarta oleh Tim Program Bina Lingkungan PT Jamkrindo beserta Tim Kantor Wilayah IV Bandung dan Tim Kantor Cabang Purwakarta. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Pemimpin Wilayah IV Bandung Dody Novarianto dan Pemimpin Cabang Purwakarta Robby Julandri kepada Ketua Tim Siaga Bencana Alam Desa Pasanggrahan, Riki.

Penyerahan bantuan disaksikan oleh Anggota DPR Daerah Pemilihan Purwakarta Puteri Komarudin pada Rabu, 17 Februari 2021.Bantuan yang diserahkan berupa paket sembako sebanyak 100 paket yang dibagikan ke masing-masing kepala keluarga korban bencana, makanan siap saji sebanyak 320 kotak, Air mineral, perlengkapan bayi, susu dan terpal.

Riki mewakili warga korban bencana pergerakan tanah menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian dan bantuan. Bantuan ini sangat berarti bagi warga korban bencana karena mereka kehilangan rumah dan proses relokasi yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, Puteri Komarudin juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Jamkrindo yang telah melakukan penyaluran bantuan ini.

PT Jamkrindo tidak hanya kali ini saja menyerahkan bantuan bagi korban bencana alam. PT Jamkrindo telah menyerahkan bantuan untuk korban bencana banjir di Lebak, Banten; bencana banjir di Garut dan Sumedang, Jawa Barat; bencana banjir di Jabodetabek, dan banjir bandang di Sukabumi, Jawa Barat. Selain menyerahkan bantuan Bina Lingkungan untuk korban bencana alam, PT Jamkrindo juga secara aktif berkontribusi dalam membantu masyarakat saat pandemi COVID-19.

Bantuan yang telah diberikan oleh perusahaan penjaminan kredit yang kini menjadi anggota holding Perasuransian dan Penjaminan dengan branding Indonesia Financial Group (IFG) itu adalah bantuan alat kesehatan, sembako, beasiswa pendidikan, bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan bantuan-bantuan lain yang terkait dengan dampak Covid-19.

Sebagai perusahaan penjaminan kredit, PT Jamkrindo juga terlibat mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digagas pemerintah memalui pemberian kredit modal kerja untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha, khususnya para pelaku UMKM.

Sebagai perusahaan penjaminan kredit, PT Jamkrindo memiliki berbagai produk, baik produk penjaminan program maupun penjaminan nonprogram. Pada penjaminan program, Jamkrindo memiliki produk penjaminan KUR, penjaminan KMK dalam rangka PEN, penjaminan sistem resi gudang, dan penjaminan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Adapun, untuk penjaminan non-program, produk penjaminannya adalah penjaminan kredit umum, penjaminan kredit mikro, penjaminan kredit konstruksi dan pengadaan barang/jasa, penjaminan kredit multiguna, penjaminan distribusi barang, surety bond, customs bond, penjaminan keagenan kargo, penjaminan supply chain financing (invoice financing), penjaminan kredit kendaraan bermotor (KKB/OTO), penjaminan kredit pemilikan rumah (KPR), penjaminan capital management guarantee (CGM), dan penjaminan bagi lembaga fintech. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Pingin Jadi Bos BUMN? Ini Tiga Syarat dari Erick Thohir!

Alfian Setya Saputra

Published

on

jadi bos BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Siapa sih yang tidak ingin jadi bos BUMN (Badan Usaha Milik Negara), memimpin sebuah perusahaan milik negara dengan penghasilan selangit.

Untuk jadi bos BUMN tentu bukan perkara mudah, piawai dalam mencetak kinerja saja dinilai belum cukup.

Piawai dalam me-manage ratusan karyawan juga dinilai masih belum cukup! Lantas apa saja kriteria khusus agar bisa dipercaya sang Menteri BUMN Erick Thohir untuk jadi bos BUMN?

Dalam sebuah webinar (18/02) Mantan Bos Intermilan ini membeberkan sejumlah kriteria khusus dalam memilih sosok pemimpin di perusahaan pelat merah.

Menurutnya saat ini dirinya lebih mengedepankan pemimpin yang berasal dari generasi milenial untuk menjadi nahkoda di BUMN.

Namun itu saja, lanjut Erick, ia juga memiliki kriteria bahwa setiap calon leader di BUMN harus tertanam core value AKHLAK dalam jatidirinya.

“Bukan sekedar berasal dari generasi milenial saja, utamanya kami mencari pemimpin yang bisa jadi bos BUMN dengan menanamkan core value AKHLAK,” jelas Erick.

Seperti diketahui bahwa AKHLAk adalah akronim dari istilah kata Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Selain dua syarat tersebut, syarat ketiga yaitu setiap calon pemimpin di BUMN wajib memiliki kemauan untuk belajar dan terus berkembang.

“Selain syarat berasal dari generasi milenial, memiliki core value AKHLAK, kemudian syarat berikutnya adalah employee value proposition. Jadi setiap pemimpin harus mau belajar dan berkembang demi kemajuan Indonesia ke depan,” tegasnya.

Ketiga syarta tersebut menurut Erick adalah bagian dari transformasi human capital yang ada di perusahaan BUMN.

Transformasi pada tubuh BUMN, imbuh Erick, adalah pilar yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing.

“Tujuannya agar perusahaan pelat merah mampu menjadi pemain di kancah global dan BUMN mampu menjadi mesin pencetak talenta-talenta muda berbakat bagi Indonesia,” pungkas Erick Thohir. []
ya.

Continue Reading

Label

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!