Connect with us
PERTAMINA

Energi & Tambang

Kapan Pertamina Turunkan Harga BBM?

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

harga BBM

MEDIABUMN.COM, Jakarta – PT Pertamina (Persero) tengah mengkalkulasi beberapa kemungkinan turunkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) di akhir bulan Maret 2020 ini.

Terjadinya penyesuaian harga ini dilakukan untuk merespon harga minyak dunia yang terus mengalami pelemahan beberapa waktu ini.

Maka seiring pelemahan yang tengah terjadi pada harga minyak, pilihan untuk menurunkan harga BBM menjadi sorotan banyak pihak.

Untuk itu Pertamina sendiri memungkinkan akan melakukan penyesuaian harga di akhir bulan Maret ini sembari melihat kondisi harga minya dunia apakah tetap berada di posisi rendah.

Pernyataan tersebut merupakan respons atas penurunan harga minyak dunia yang saat ini telah berada di bawah US$30 per barel.

“Terutama yang dimungkinkan disesuaikan harganya adalah BBM non subsidi,” terang VP Corporate Communication PT Pertamina Fazriyah Usman, Senin (23/3).

Menurutnya, saat ini perkembangan harga minyak menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan perhitungan harga jual BBM, terkhusus BBM non subsidi.

Sebab, untuk harga BBM subsidi sampai dengan saat ini harga jualnya ditetapkan pemerintah.

Pertamina, menurut Fazriyah melakukan perhitungan harga jual BBM non Subsidi dan Non Penugasan dilakukan periodik bulanan.

Sehingga sampai dengan saat ini menurutnya, penetapan perhitungan harga BBM non subsidi selalu dilakukan pihaknya setiap bulan lewat berbagai pertimbangan dari harga minyak dunia sampai harga di pasaran.

Tak hanya itu saja, menurutnya, perhitungan harga juga ditentukan faktor nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan lain halnya.

Sementara itu, disampaikannya untuk harga BBM subsidi dan penugasan merupakan kewenangan Pemerintah dalam menetapkan besaran harga jualnya.

Ditambahkan Fazriyah, dalam menentukan harga, pihaknya juga mengacu dan menyesuaikan sesuai aturan pemerintah.

Pertamina dalam hal ini mengacu kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Prinsipnya Pertamina ini kan operator, jadi akan sesuaikan aturan pemerintah. Makanya saat ini acuan harga BBM adalah ketentuan Kementerian ESDM,” katanya.

Ketika ada perubahan kebijakan dalam penentuan harga BBM ini, Pertamina akan sesuaikan peraturan yang baru tersebut.

Diketahui harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) per Februari 2020 dikisaran US$56,61 per barel. ICP tersebut mengalami penurunan US$8,77 per barel.

Fajriyah mengungkapkan, pertamina telah melakukan penurunan harga BBM non subsidi sejak Februari lalu.

Menurutnya pun, harga BBM yang ada saat ini lebih rendah dari harga penjual BBM lainnya. “Harganya masih kompetitif,” katanya.

Diketahui sampai dengan saat ini, harga BBM non subsidi Pertamina jenis Pertamax Turbo Rp9.850 per liter.

Lalu harga Pertamax Rp9.000 per liter, dan harga Pertalite mencapai Rp7.650 per liter. Selanjutnya untuk harga Pertamina Dex Rp10.200 per liter dan harga Dexlite Rp9.500 per liter. []

Energi & Tambang

Harga Gas Industri Turun! PGN Tunggu Arahan Pemerintah

EKO PRASETYO

Published

on

harga

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Harga gas industri di proyeksikan akan mengalami penurunan. Namun PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN saat ini masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait penurunan tersebut. Hal itu sudah dinyatakan Presiden RI Joko Widodo dengan implementasi Peraturan Presiden Nomer 40 Tahun 2016.

Rachmat Hutama selaku Sekretaris Perusahaan PGN mengatakan, pihaknya tetap mendukung upaya pemerintah menurunkan dalam mendorong perekonomian, salah satunya penurunan harga gas industri. Namun pihak PGN belum menerima regulasi pendukung untuk implementasi penurunan harga gas bumi tersebut.

“Pastinya kita mendukung upaya pemerintah untuk penguatan dan kontribusi sektor industri tertentu,” jelas Rachmat di Jakarta, Kamis (2/4/2020).

Rachmad menerangkan, sebagai perusahaan milik negara, PGN mengemban misi sebagai revenue generator sekaligus agent of development sesuai UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Saat ini, PGN juga sedang menyusun program relaksasi penyerapan gas oleh pelanggan agar dapat mendukung optimalisasi pemanfaatan gas oleh sektor industri, terlebih pada saat ini terjadi pandemi wabah Covid-19.

“PGN akan terus berinovasi dan melakukan terobosan untuk pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi. Sehingga energi gas bumi ini dapat digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Rachmat.

Adapun dalam Perpres 40/2016, penerapan harga gas industri ditetapkan pada level USD 6 Per Million British Thermal Unit (MMBTU). Di dalam Perpres itu disebutkan ada tujuh sektor yang akan mendapatkan harga gas lebih murah atau khusus. Yaitu industri pupuk, keramik, kaca, baja, sarung tangan karet, petrokimia, dan oleochemical.

Namun untuk saat ini PGN hanya bisa menunggu penerbitan regulasi turunan dari Perpres 40/2016 itu. Sehingga nantinya dapat diterapkan sebagai upaya perluasan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi secara berkelanjutan.

Untuk diketahui, dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi pada Rabu (18/3/2020) lalu, ada tiga opsi untuk menurunkan harga gas industri pada kisaran USD6 per MMbtu. Yakni pengurangan pendapatan negara atas penjualan gas sebesar US$ 2,2 per MMBTU, kewajiban pasok domestik (DMO) gas, dan bebas impor gas untuk industri.

Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Minal Arifin Tasrif mengatakan eleid tentang harga gas industri akan diteken oleh Kementerian ESDM pada pekan ini. Ia menegaskan, rencana untuk mengimplementasikan harga gas industri pada kisaran US$6 per MMbtu akan terus dilanjutkan pemerintah.

“Aturan tersebut akan terbit dalam beberapa hari ke depan. Beleid tersebut merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang harga gas industri. Sebentar lagi, mudah-mudahan minggu ini, tunggu formalitas,” tandasnya. []

Continue Reading

Energi & Tambang

PLN Siap Turunkan Tarif Listrik Sesuai Arahan Pemerintah

EKO PRASETYO

Published

on

listrik

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengumumkan pelanggan listrik golongan 450 VA akan digratiskan selama tiga bulan ke depan, terhitung mulai bulan April hingga Juni 2020. Selain itu, pelanggan 900 VA juga akan diberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen dengan masa pemberlakuan yang sama.

Terkait kebijakan ini, Vice President Public Relations PT PLN (Persero) Dwi Suryo Abdullah mengatakan aturan teknis tersebut masih menunggu Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Mekanismenya yang mengatur kementerian terkait, yaitu Kementerian ESDM. Dalam hal ini PLN sebagai operator, jadi apa yang disampaikan pemerintah dan regulasinya seperti apa, itu yang akan kita jalankan,” kata Dwi, Selasa (31/3/2020).

“Nanti kami akan dikirimi surat. Permennya ini diberlakukan sejak kapan, teknisnya seperti apa, itu semua dari Kementerian ESDM,” imbuhnya.

Dwi Suryo mengatakan, meski Permen ESDM itu belum, PLN akan mendukung keputusan pemerintah yang menggratiskan listrik selama 3 bulan bagi warga yang tidak mampu demi memerangi virus corona.

“Kita semua tetap mendukung pencegahan Covid-19. Semua harus menyukseskan supaya Indonesia terbebas dari virus Covid-19,” sebutnya.

Dwi menuturkan nantinya Kementerian ESDM yang akan mengatur terkait mekanisme pengaturan dan penghitungan biaya untuk pergantian tarif tersebut. Sementara PLN tetap berfokus untuk memberikan pelayanan listrik maksimal kepada masyarakat sehingga kebutuhan listrik tetap terpenuhi.

“Kami berharap dengan penangguhan dan diskon yang diberikan dapat mendukung masyarakat untuk tetap dapat beraktivitas di rumah masing-masing,” ungkapnya.

Diketahui, data pelanggan yang memakai listrik 450 VA jumlahnya sekitar 24 juta. Sedangkan yang memakai listrik 900 VA sekitar 7 juta pelanggan. Kebijakan penggratisan tarif listrik dan diskon tarif listrik sebelumnya sudah dibicarakan dengan PLN.

Sementara, I Made Suprateka selaku Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN, mengatakan PLN akan menindaklanjuti pola penggunaan listrik bagi kelompok pelanggan 450 VA dan 900 VA yang akan digratiskan dan juga didiskon 50 persen.

Menurut data PLN, rata-rata pelanggan listrik pelanggan 450 VA besaran penggunaan mencapai 70 kWh per bulan. Sedangkan pelanggan golongan 900 VA subsidi, rata-rata penggunaan listrik mencapai 100 kWh hingga 150 kWh per bulan.

“Perkiraan perhitungan tersebut akan dicocokkan kembali dengan database penggunaan pelanggan golongan 450 VA dan 900 VA subsidi. Untuk yang diberi diskon 50 persen, akan dilihat penggunaan rill setiap bulannya. Meskipun mereka biasanya maksimum besaran konsumsi listriknya 100 kWh hingga 150 kWh per bulannya,” imbuhnya.

Presiden Jokowi mengambil langkah untuk memberikan pembebasan dan diskon tarif listrik, menyusul penyebaran wabah corona di sejumlah wilayah yang semakin tinggi. Sehingga tidak memungkinkan adanya kegiatan perekonomian.

Jokowi menegaskan, pembebasan tarif listrik dan diskon 50 persen pembayaran bagi masyarakat ekonomi kurang mampu dilakukan pemerintah sebagai bantuan atas dampak kebijakan pembatasan sosial skala besar yang diterapkan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona.
Selain tarif listrik, sejumlah bantuan lain juga dikucurkan lewat program keluarga harapan, kartu sembako, kartu pra kerja dan relaksasi kredit.

Presiden Jokowi juga menyampaikan, pemerintah telah memutuskan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam mengatasi Covid-19. Kebijakan PSBB ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Dengan regulasi ini, Jokowi meminta kepala daerah tidak membuat kebijakan sendiri dan tetap terkoordinasi.

“Semuanya jelas. Saya minta kepala daerah tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua kebijakan harus sesuai peraturan, berada dalam koridor Undang Undang, Peraturan Pemerintah, serta Keppres,” kata Jokowi. []

Continue Reading

Energi & Tambang

SKK Migas Gandeng BUMN, Proyek Hulu Migas Hemat Hingga Rp3,5 Triliun

EKO PRASETYO

Published

on

skk migas

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berusaha mengefisiensi biaya di tengah penurunan harga minyak. Salah satu caranya yaitu dengan menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Seperti Pertamina, Citilink Indonesia, Surveyor Indonesia, dan Sucofindo.

Dari kerja sama itu, diharapkan SKK Migas bisa meningkatkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada kegiatan hulu migas. Selain itu, ada potensi penghematan yang akan dihasilkan selama masa kontrak lima tahun senilai Rp3,5 triliun.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, pihaknya berusaha agar industri hulu migas semakin efisien demi meningkatkan produksi.

“Tujuan kami agar target produksi 1 juta barel pada tahun 2030 mendatang bisa tercapai. Kerja sama ini merupakan salah satu alat untuk mengusahakannya,” kata Dwi dalam siaran pers pada Selasa (31/3/2020).

Adapun penandatanganan kerja sama antara SKK Migas dengan perusahaan pelat merah tersebut dilaksanakan secara terpisah dari kantor masing-masing. Semua pihak bersepakat tidak mengadakan seremoni dan pertemuan demi mendukung penanggulangan virus corona.

Kerja sama dengan Pertamina untuk menyediakan kebutuhan berupa bahan bakar, pelumas, dan petrochemical yang akan digunakan oleh industri hulu migas. Kerja sama ini berlaku hingga bulan Agustus 2024. Selanjutnya Pertamina akan memberikan potongan harga kepada sektor hulu migas. Besaran diskon tergantung pada volume pembelian dari kontraktor migas.

Sementara Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Sulistya Hastuti Wahyu mengatakan, kerja sama itu memberikan potensi penghematan cukup signifikan. Diperkirakan akan menghemat sekitar Rp 3,405 triliun selama periode kontrak atau Rp 682 miliar per tahun. Kerja sama itu merupakan kelanjutan dari kerja sama periode sebelumnya tahun 2014 –2019.

Dari data SKK Migas, hasil kerja sama selama lima tahun terakhir telah memberikan penghematan sebesar Rp 1,684 triliun atau rata-rata Rp 336,8 miliar tiap tahun. Potensi penghematan periode kedua dipastikan akan meningkat karena volume konsumsi BBM oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) lebih besar. Apalagi ada peningkatan nilai diskon yang akan diberikan oleh Pertamina.

Sedangkan kerja sama dengan Citilink yaitu dukungan kebutuhan transportasi udara yang lebih murah dan efisien. Kerja sama itu untuk melengkapi kerja sama sebelumnya dengan Garuda Indonesia. Dengan kerja sama ini, Citilink akan memberikan diskon harga 20 persen dari basic fair tiket pesawat dan pemberian bagasi sebesar 20 Kg gratis kepada penumpang dari pekerja SKK Migas dan KKKS.

Dari potongan harga tersebut, SKK Migas menargetkan penghematan awal sebesar Rp 1,5 miliar. Nilai efisiensi bisa terus naik seiring peningkatan kegiatan pada proyek-proyek besar hulu migas.

“Kerja sama itu juga memberikan ruang bagi KKKS untuk mengatur operasional lebih baik karena adanya pilihan pengunaan moda transportasi udara dengan biaya yang lebih kompetitif,” ujar Sulistya.

Terkait kerja sama ini, Direktur Utama Citilink Juliandra berharap nantinya mampu memperluas segmen konsumen Citilink di sektor industri migas. Mengingat area operasi SKK Migas tersebar di berbagai daerah di Indonesia dengan mobilitas karyawan yang cukup tinggi. Beberapa rute penerbangan Citilink juga menjangkau wilayah kerja eksplorasi.

Diharapkan kerja sama itu membantu efisiensi kegiatan survei dan pengeboran eksplorasi menjadi lebih optimal. Sepanjang tahun 2019 volume penerbangan seluruh KKKS mencapai 184.221 Pax dengan pengeluaran setara dengan Rp 280 miliar. Melalui kerja sama dengan Citilink, pengeluaran untuk transportasi udara akan semakin rendah karena harga tiket yang lebih murah dan diskon 20% dari tarif dasar.

Kemudian, kerja sama dengan Sucofindo dan Surveyor Indonesia dalam hal verifikasi realisasi TKDN kontrak barang dan jasa yang digunakan menunjang kegiatan KKKS. Melalui kerja sama itu, Sucofindo-Surveyor Indonesia dan KKKS akan memberikan potongan harga minimal 5 persen dari standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Nasional Konsultan Indonesia.

Atas diskon yang akan diberikan, potensi penghematan yang diperoleh dari proyek hulu migas selama masa kontrak sekitar Rp 7,2 miliar. Di tahun 2019, pengeluaran seluruh KKKS untuk kewajiban verifikasi TKDN tercatat mencapai Rp 105,3 miliar.

Hasil kerja sama ini nantinya juga akan memberikan manfaat standarisasi biaya verifikasi TKDN sejak penyusunan rencana kerja dan anggaran (WP&B) validitas database realisasi TKDN komoditas. Kemudian acuan referensi kemampuan dalam negeri pada proyek-proyek hulu migas. Manfaat lain yang diharapkan yaitu proses pengajuan tanda sah TKDN ke Direktorat Minyak dan Gas (Ditjen Migas) yang lebih cepat.

Selain itu, KKKS yang menggunakan skema gross split, verifikasi TKDN melalui lembaga independen Sucofindo Surveyor Indonesia dalam payung kerjasama dengan SKK Migas akan sangat membantu dalam pengajuan realisasi variabel split TKDN yang akan ditandasahkan Ditjen Migas. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM