Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

Jokowi Ingatkan Perusahaan BUMN Tidak Rakus Proyek

MediaBUMN

Published

on

proyek

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi ingatkan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak rakus proyek.

Jokowi menegaskan perusahaan BUMN tak semua proyek diambil, sebab menurutnya anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN) porsinya tak terlalu besar dalam membangun perekonomian Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam acara pertemuan tahunan Bank Indonesia, di Lotte Avenue, Jakarta, belum lama ini.

Menurutnya, pengaruh APBN saat ini hanya 14-16 persen terhadap ekonomi Indonesia.

“Pengaruh APBN kita ini betul hanya 14-16 persen, betul? Kok tidak yakin? Saya ingat terus loh,” ucapnya.

Disampaikan Jokowi, saat ini yang mempengaruhi perekonomian sebagai sumbangsih dari sektor swasta.

Atas dasar itulah Jokowi meminta swasta untuk diberi kesempatan dalam menggarap proyek.

Bahkan dia mengingatkan bahwa dirinya tak bosan mengingatkan berkali-kali kepada sektor BUMN untuk bisa beri kesempatan swasta.

“Saya sering sampaikan, berkali-kali sampaikan. Jadi pihak swasta diberilah kesempatan, kasih dulu kalau memang ada peluang untuk mereka. Itu kalau memang ada kesempatannya. Maka ingat, hati-hati jangan sedikit-sedikit diambil BUMN,” kata Jokowi.

Namun nantinya, kata Jokowi, ketika swasta tak mampu mengerjakan proyek-proyek yang ada, baru BUMN ambil alih dan mengerjakannya.

Terlebih, perusahaan BUMN dapat memperoleh bantuan pendanaan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

Dengan demikian, BUMN bisa lebih dulu memberi kesempatan swasta yang modalnya memang telah ada dan cukup. “Jika swasta tak mau, baru disitu BUMN masuk,” kata Jokowi.

Apalagi menurut Jokowi ketika pekerjaan yang sedang digarap dinilai kurang ekonomis dan tidak menguntungkan proyek bisa diambil alih pemerintah.

“Kalau swasta tak mau, BUMN masuk dan bisa dananya disuntik PMN. BUMN tak mau, pemerintah baru kerjakan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan SDM Infrastruktur Bidang Konstruksi dan Infrastruktur KADIN Indonesia, Dandung Sri Harninto juga mengingatkan BUMN.

Ia ingatkan BUMN tidak rakus garap semua pekerjaan infrastruktur yang ada di dalam negeri.

Menurutnya, BUMN harus kembali ke aturan yang hanya dapat menggarap pekerjaan dengan nilai di atas Rp100 miliar.

Karena sebelumnya pihaknya telah menemukan kejadian perusahaan BUMN menggarap proyek Rp30 miliar. Atas dasar itu yang membuat dirinya heran, kenapa BUMN garap proyek kecil. []

HIGHLIGHT BUMN

Pemangkasan BUMN Dilanjut, Erick Thohir: Tidak Lebih 40 Perusahaan

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Pemangkasan BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Pemangkasan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) telah dilakukan oleh Kementerian BUMN dipastikan masih akan terus berlanjut. Bahkan rencananya dari pemangkasan sejumlah perusahan pelat merah, nantinya hanya menyisakan 40 BUMN saja dari 107 perusahan.

Hal ini disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir dalam acara Sapa Indonesia malam di Kompas TV, Minggu (12/7/2020).

Erick menjelaskan, langkah pemangkasan BUMN ini tidak lain untuk mempermudah Kementerian BUMN melakukan pengawasan dan mengembalikan fokus inti bisnis tiap-tiap perusahaan.

“Kita lebih baik mengecilkan jumlah BUMN yang nantinya tidak akan lebih dari 40 perusahaan. Klasternya juga kita kurangi dari sebelumnya 27 klaster menjadi 12 klaster,” ujar Erick.

Selanjutnya perusahaan yang tidak masuk di antara 12 klaster tersebut akan diganti status menjadi Perusahaan Pengelola Aset (PPA) yang diatur dalam Keputusan Presiden (Kepres) yang sudah diterima.

Di mana salah satu tugas Perusahaan Pengelola Aset adalah melakukan restrukturisasi.

Sesuai Keppres ini, Kementerian BUMN akan bekerjasama dengan Kementerian Keuangan, untuk memasukkan perusahaan pelat merah ke PPA.

Adapun 12 klaster tersebut, yakni klaster perkebunan dan kehutanan, klaster infrastruktur klaster energi dan gas, klaster sarana dan prasarana, klaster farmasi klaster minerba, klaster pupuk dan pangan, klaster industri pertahanan, klaster asuransi, klaster media, dan klaster pariwisata.

Sebelumnya, Erick Thohir telah melakukan pemangkasan BUMN sebanyak 35 perusahaan, yaitu dari 142 menjadi 107 BUMN.
Saat itu, Erick menjelaskan, pihaknya kembali melakukan pemangkasan BUMN agar dapat diturunkan langi hingga di sekitar 80 hingga 90 BUMN dan selanjutnya menjadi 70 perusahaan.

“Kami juga telah memangkas klaster-klaster BUMN yang ada. Tadinya, terdapat 27 kluster BUMN dan saat ini telah dipangkas tinggal 12 klaster,” ujar Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa (9/6/2020).

Ia menjelaskan, klaster BUMN dibentuk berdasarkan value chain, supply chain atau juga bisa mensinergikan core business (inti bisnis) di tiap BUMN agar hasil kinerjanya semakin optimal.

Wapres Dukung Pemangkasan BUMN

Terkait pemangkasan BUMN ini, sebelumnya telah disinggung oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.

Wapres mendukung langkah tersebut lantaran menilai jumlah perusahaan pelat merah saat ini memang terlalu banyak.

“Dengan perampingan ini kita berharap kinerjanya ke depan semakin membaik dalam berkontribusi bagi negara. BUMN juga bisa fokus pada inti bisnisnya masing-masing,” kata Ma’ruf.

Untuk perampingan BUMN ini, menurut Wapres ada dua kriteria yang dapat dijadikan pegangan yaitu kemampuan melaksanakan layanan publik yang baik dan kemampuan penciptaan nilai.

Maka langkah yang perlu dilakukan pemerintah adalah penilaian dari seluruh perusahaan untuk memastikan langkah yang diambil ke depan.

Opsi yang ditawarkan yaitu melakukan penggabungan (merger) bagi BUMN yang masih mampu memperbaiki kinerja atau membubarkan Perusahaan yang tidak lagi mampu bangkit dari segi bisnis maupun pelayanan. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Perampingan BUMN Lanjut, Wapres : Untuk Peningkatan Kinerja

Alfian Setya Saputra

Published

on

Perampingan BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Perampingan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang sudah berjalan di bawah kepemimpinan Erick Thohir diminta agar terus dilakukan.

Perimntaan ini disampaikan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin lantaran menilai jumlah perusahaan pelat merah saat ini terlalu banyak.

Saat ini, Ma’ruf menyebutkan ada 142 BUMN yang bergerak di berbagai sektor usaha, dan masih banyak di antaranya yang masih tidak produktif.

Dengan perampingan ini kita berharap kinerjanya ke depan semakin membaik dalam berkontribusi bagi negara. BUMN juga bisa fokus pada inti bisnisnya masing-masing,” kata Ma’ruf di Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Untuk perampingan BUMN ini, menurut Wapres ada dua kriteria yang dapat dijadikan pegangan yaitu kemampuan melaksanakan public service obligation (layanan publik yang baik) dan kemampuan value creation (penciptaan nilai) dan

Oleh karena itu, beberapa upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan penilaian dari seluruh perusahaan pelat merah termasuk anak dan cucu perusahaan untuk memastikan langkah terbaik yang diambil ke depan.

Dari hasil asessment itu, nantinya dijadikan dasar bagi Kementerian untuk mengambil langkah penggabungan atau merger bagi BUMN yang masih mampu melakukan perbaikan kinerja atau membubarkan badan usaha yang tidak lagi mampu bangkit dari segi bisnis maupun layanan publik.

“Saat ini terdapat 142 BUMN yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari bidang pangan, infrastuktur, migas, energi, farmasi, telekomunikasi, sampai bidang perfilman dan penerbitan buku. Setelah ada yang dimerger dan dihapus, pemerintah menargetkan jumlahnya nantinya tinggal sekitar 100 perusahaan saja,” jelas Ma’ruf.

Wapres juga mengarahkan BUMN untuk tidak terjebak dalam middle income trap, dan segera bangkit bersama. Karena penghapusan atau ‘disuntuk mati’ adalah solusi terakhir bagi BUMN yang kinerjanya buruk dan biayanya jadi tanggungan Negara.

Ia menjelaskan langkah perampingan BUMN adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong tercapainya negara Indonesia yang maju, mandiri, adil, dan sejahtera.

“Langkah tersebut harus dilakukan sebagai respon pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional juga dalam menghadapi persaingan global. BUMN harus mampu memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional, termasuk dalam turut serta membantu usaha kecil dan menengah sesuai dengan tujuan awal pembentukannya,” tutur Wapres.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan keputusannya melakukan klasterisasi dan perampingan BUMN adalah bagian dari transformasi untuk membangun ekosistem baru sebagai rantai pasok yang andal.

“Struktur di BUMN sekarang lebih ramping dan juga klasterisasi kita lakukan guna membangun ekosistem sebagai value chain menjadi tujuan utama kita,” kata Erick. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Holding Penerbangan BUMN Ditargetkan Rampung 3 Bulan Lagi

Alfian Setya Saputra

Published

on

Holding Penerbangan

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Holding Penerbangan BUMN yang saat ini sedang dibentuk oleh Kementerian BUMN ditargetkan bisa rampung 3 bulan ke depan, atau di bulan Oktober 2020.

Pembentukan Holding BUMN di sektor penerbangan ini menjadi salah satu upaya Kementerian BUMN untuk merampingkan struktur organisasi dan memfokuskan tiap perusahaan pelat merah pada inti usahanya.

Diketahui, Kementerian BUMN saat ini juga telah membentuk Holding Rumah sakit BUMN yang anggotanya sudah mencapai puluhan RS.

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) Irfan Setiaputra mengatakan, saat ini pembentukan holding Penerbangan BUMN sudah masuk tahap difinalisasi.

Untuk pembentukan holding ini, pihak BUMN hanya tinggal menunggu Peraturan Pemerintahnya (PP) tentang pembentukan holding yang ditargetkan terbit Oktober mendatang.

“Saat ini sedang difinalisasi, memang semua itu menunggu peraturan pemerintah keluar. Kita berharap PP nya sudah keluar bulan Oktober,” ujarnya dalam diskusi virtual Jakarta CMO, Rabu (8/7/2020) malam.

Adapun perusahaan BUMN yang akan masuk ke dalam holding penerbangan ini meliputi yaitu PT Survai Udara Penas (Persero) sebagai induk, PT Pelita Air Service hingga AirNav, PT Angkasa Pura I (Persero), dan PT Angkasa Pura II (Persero).

Untuk diketahui, Kementerian BUMN telah menunjuk PT Survai Udara Penas sebagai induk holding karena seluruh saham perusahaan ini masih dimiliki pemerintah.

Menurut Irfan, BUMN yang bergerak pada sektor pariwisata juga akan bergabung dalam holding ini.

Seperti PT Hotel Indonesia Natour (Persero)/HIN atau yang biasa dikenal dengan INNA, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

“Holding ini nantinya akan menjadi ujung tombak dari industri pariwisata. ITDC nanti masuk juga sebagai tourist development, Hotel Indonesia Natour (INNA) juga ikut masuk,” ujarnya.

Holding Penerbangan Hindari Persaingan

Dengan dibentuknya holding penerbangan, diharapkan tidak ada aksi saling menyikut di antara masing-masing BUMN dan juga bisa mengefisiensi proses birokrasi di Kementerian BUMN.

Bahkan menurutnya, Menteri BUMN Erick Thohir bisa melakukan sekali perombakan untuk 5 perusahaan pelat merah sekaligus.

“Jadi sudah satu perusahaan tidak perlu bersaing, tidak saling sikut-sikutan karena berada di satu naungan. Jadi kalau mau perombakan sekali saja, sebagai Menteri BUMN, nanti Pak Erick Thohir nggak perlu ketemu sama 5 BUMN, jadi butuh 1 orang saja di antara sesama BUMN,” tuturnya. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!