Connect with us
PERTAMINA

Konstruksi & Properti

Jalan Tol Inderalaya-Muaraenim Belum Digarap, Ini Penjelasan Hutama Karya

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Jalan Tol Inderalaya

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Jalan Tol Inderalaya-Muaraenim di Sumatera Selatan hingga kini pembangunannya belum digarap oleh PT Hutama Karya (Persero).

Padahal sebelumnya telah dilakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan mega proyek ini pada 9 April 2019 lalu.

Terkait belum digarapnya proyek tol tersebut, Manajer Proyek PT Hutama Karya (Persero) Hasan Turcahyo, menjelaskan pembangunannya masih terganjal penyediaan lahan oleh pemerintah kabupaten setempat.

“Sesuai kesepakatan, penyediaan lahan untuk Jalan Tol Inderalaya-Muaraenim adalah kewajiban pemerintah daerah. Sementara Hutama Karya yang mengerjakannya, pada prinsipnya kami sudah siap dari Agustus tahun lalu,” kata Hasan, Minggu (28/6/2020).

Hasan menjelaskan, pihak perseroan sudah menjalin komunikasi dengan pemerintah provinsi Sumsel terkait penyediaan lahan ini, karena seharusnya proyek jalan tol ini ditargetkan dimulai pada tahun 2020.

Namun jalan tol ini belum bisa dikerjakan meski Hutama Karya sudah memiliki dana dan kontraktornya.

Ia juga memastikan pembangunan Jalan Tol Inderalaya-Muaraenim tidak dihentikan sementara lantaran pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Karena pemerintah sudah memutuskan bahwa proyek infrastruktur yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tetap berlanjut dengan syarat menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19.

“Kami berharap, instansi terkait segera mengupayakan penyediaan lahan tol agar kami bisa langsung bekerja. Alat-alat berat sebenarnya sudah siap di lokasi,” ujarnya.

Bahkan demi akselerasi dari pembangunan ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ini, direksi Hutama Karya sebelumnya telah berkomunikasi dengan Direksi PTPN 7.
Karena beberapa kilometer Jalan Tol Inderalaya-Muaraenim yang direncanakan ini berada di lokasi usaha PTPN 7, tepatnya di wilayah Ogan Ilir.

“Sepanjang 10 km proyek jalan tol akan mengambil lahan perkebunan milik PTPN 7, namun sejauh ini baru 1,8 km yang terdata, itu Kalau diizinkan. Karena ini sama-sama BUMN, kami berharap bisa kerja dulu di lahan 1,8 km itu walau pembayaran ganti ruginya akan dilakukan belakangan,” jelas dia.

Investasi Jalan Tol Inderalaya-Muaraenim

Adapun pembangunan Jalan Tol Inderalaya-Muaraenim ditaksir bakal menelan anggaran sekitar Rp24,10 triliun.

Berasal dari ekuitas perusahaan senilai Rp16,87 triliun atau 70 persen dari total investasi dan sisanya sekitar Rp7,2 triliun dari pinjaman.

Proyek ini semula ditargetkan mulai dikerjakan pada akhir 2019 dengan harapan dapat selesai pada 2022.

Dengan rincian ruas Tol Indralaya-Prabumulih sepanjang 65 Km dan sisanya sepanjang 54 Km merupakan ruas Prabumulih-Muaraenim yang bakal dikerjakan oleh Waskita Karya.

“Jalan Tol Inderalaya-Muaraenim nantinya akan tersambung hingga Muaraenim-Bengkulu sehingga jalan ini menyambungkan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu,” tandasnya. []

Konstruksi & Properti

Tol Serang Panimbang Digarap ADHI dan WIKA, Telan Dana Rp4,1 Triliun

EKO PRASETYO

Published

on

Tol Serang Panimbang

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Tol Serang Panimbang akan digarap oleh BUMN konstruksi yaitu PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Kedua BUMN ini membentuk joint venture (JV) dengan PT Sino Road and Bridge Group CO (SRGBC) DAN telah menandatangani kontrak baru untuk pengerjaan Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi III yaitu Ruas Cileles-Panimbang.

Penandatanganan ini dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Jalan Bebas Hambatan Serang-Panimbang I Kementerian PUPR Yanuar Chalik dan perwakilan joint venture dari tiga perusahaan, Li Hui dan dihadiri langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Sekretaris Perusahaan Adhi Karya, Parwanto Noegroho mengatakan, nilai kontrak dalam proyek jalan tol ini sebesar Rp 4,1 triliun.

Porsi pekerjaan dari nilai kontrak ini yaitu Adhi Karya sebesar 22,5 persen, Wjaya Karya 22,5 persen dan SRBGC sebesar 55 persen.

Parwanto menjelaskan, Adhi Karya akan mengerjakan jalan akses, interchange atau bundaran, jembatan, overpass atau jalan layang, hingga box underpass.

“Proyek jalan tol ini panjangnya mencapai 33 km dan ditargetkan bisa rampung dalam dua tahun. Ruas jalan tol ini yang nantinya menjadi jalan penghubung tiga kabupaten yaitu, Serang, Lebak dan Pandeglang,” unkapnya.

Selain menjadi penghubung 3 daerah tersebut, jalan tol Serang Panimbang juga akan menjadi penghubung kawasan-kawasan produktif yang ada di Provinsi Banten.

Parwanto berharap dengan hadirnya jalan tol ini akan mengurangi biaya logistik dan memberikan efisiensi waktu perjalanan di wilayah tersebut.
Hingga bulan September 2020, perusahaan pelat merah ini sudah mendapatkan kontrak baru sebesar Rp7,5 triliun.

Dengan adanya perolehan kontrak baru dari proyek Tol Serang Panimbang sebesar Rp0,9 triliun, maka total kontrak baru di BUMN ini menjadi Rp8,4 triliun.

Adhi Karya juga sudah ditetapkan sebagai pemenang dari beberapa tender proyek lainnya yang dalam waktu dekat akan melakukan penandatanganan kontrak.

Parwanto menyatakan, pihaknya akan terus berupaya berkontribusi dan memberikan sumbangsih terbaiknya untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. []

Continue Reading

Konstruksi & Properti

Pendanaan Jalan Tol Trans Sumatera, HK Butuh Tambahan Rp80 Triliun

Alfian Setya Saputra

Published

on

Pendanaan Jalan Tol

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Pendanaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang digarap PT Hutama Karya (Persero) ternyata masih butuh modal sebesar Rp80,5 triliun.

Dana itu diperuntukkan menyelesaikan proyek JTTS tahap pertama yang diharapkan bisa cair di tahun 2023 mendatang.

Hal ini disampaikan Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto saat rapat virtual dengan Komisi XI DPR, Selasa (17/11/2020).

Dijelaskannya, kekurangan pendanaan Jalan Tol Sumatera Rp80,50 triliun itu diperlukan lantaran pengerjaan fisik tahap pertama ditarget rampung di tahun 2022.

“Modal ini kami harap bisa kami terima di awal tahun 2023, karena fisiknya selesai akhir tahun 2022,” ungkapnya.

Budi memaparkan, kekurangan pendananaan jalan tol itu bisa didapatkan dari Badan Layanan Umum (BLU) yang akan dibentuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dimana besaran dukungan itu senilai Rp19 triliun yang akan dikucurkan dalam kurun waktu 4 tahun.
Sumber Pendanaan Jalan Tol

Pendanaan jalan tol tahan I ini akan digunakan di lima ruas JTTS, baik yang sudah beroperasi sepanjang 513 km dan 8 ruas tol yang masih proses konstruksi sepanjang 643 km senilai Rp152 triliun.

Kemudian ditambah pendanaan konstruksi lainnya Rp15 triliun sehingga total seluruhnya untuk tahap I mencapai Rp168,24 triliun.

Dijelaskannya, kebutuhan HK hingga tahun 2020 ini sebesar Rp120 triliun sudah tersedia.

“Agar aliran kas perusahaan aman hingga tahun 2023, kami setidaknya membutuhkan Rp3 triliun, tetapi dengan catatan proyeksi keuangan merugi karena depresiasi hingga tahun 2029,” jelas dia.

Pihak HK telah memproyeksi pendapatan perusahaan setelah pajak dari tahun depan hingga tahun 2029 mendatang masih akan minus.

Kemungkinan kas perusahaan baru akan positif di tahun 2030.

Maka kekurangan cashflow ini akan ditutup dengan fasilitas pinjaman dari beberapa bank yang sudah menyampaikan kesanggupan untuk mendukung penyertaan modal hingga Rp18 triliun.

Dukungan fasilitas pinjaman ini akan didapatkan dari PT Sarana Multi Infastruktur (SMI) dan Bank Mega.

Pemerintah menggelontorkan Penanaman Modal Negara (PMN) tahun ini sebesar Rp3,50 triliun yang sudah dicairkan.

Sementara dana talangan dari alokasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp7,50 triliun masih ditunggu.

Rencananya, perusahaan pelat merah ini akan mendapatkan PMN sebesar Rp6,20 triliun di tahun 2021.

Namun menurut Budi, jumlah itu belum cukup untuk menutupi kekurangan pendanaan Jalan Tol Trans Sumatera tahap 1 yang masih butuh Rp80 triliun lebih.

“PMN senilai Rp6,20 triliun ini masih terlalu kecil. Maka kami memohon dukungan dari anggota Komisi XI agar mendorong kucuran dana ini. Sehingga aktivitas pembangunan jalan tol yang kami kerjakan bisa terus berjalan. Kalau pencairan PMN ini terlambat, kami terpaksa menggunakan pinjaman dari bank,” tutupnya. []

Continue Reading

Konstruksi & Properti

Proyek BUMN Harus Di Atas Rp100 Miliar!

EKO PRASETYO

Published

on

Proyek BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Proyek BUMN ditetapkan nominalnya di atas Rp100 miliar, jika ada tender proyek yang nilainya di bawah Rp100 miliar, perusahaan pelat merah dilarang ikut.

Larangan ini ditegaskan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Menurutnya aturan ini diberlakukan bagi seluruh perusahaan pelat merah agar memberikan ruang untuk keterlibatan perusahaan swasta dalam menggarap berbagai proyek pemerintah.

Basuki menjelaskan, sesuai Perpres, besaran minimal untuk proyek BUMN sebenarnya bisa di angka Rp50 miliar ke atas, namun pihaknya tetap mengingatkan agar BUMN mengggarap tender proyek yang lebih besar.

“Kami melarang perusahaan milik negara ikut tender proyek di bawah Rp100 miliar. Memang kalau melihat Perpresnya dari Rp50 miliar ke atas bisa, tapi kami meminta agar jangan lagi menggarap proyek di bawah Rp100 miliar,” kata Basuki, belum lama ini.

Terkait hal ini, menurut Basuki, sudah banyak perusahaan BUMN yang mengikuti aturan tersebut yaitu tidak ikut tender proyek di bawah 100 miliar.

Dengan begitu, ia berharap perusahaan swasta di tingkat lokal, bisa ikut berpartisipasi dalam menjalankan program pembangunan yang ada.

Proyek Tol Yogyakarta-Solo, lanjut yang dikerjakan konsorsium swasta yakni Gama Group, PT Daya Mulia Turangga, dan Jasa Marga.

Kemudian untuk paket-paket proyek lainnya, Kementerian PUPR juga membagi jenis paket pekerjaan dari yang nilainya kecil sampai yang besar.

Termasuk menyusun secara terstruktur mana proyek yang disiapkan untuk daerah, mana yang jadi proyek BUMN dan mana yang digarap perusahaan swasta.

“Kami juga mengatur penggunaan material konstruksi lokal. Kami telah banyak memanfaatkan material konstruksi untuk proyek PUPR seperti karet, plastik, dan aspal buton untuk jalan,” ungkapnya.

Terkait pembatasan nominal proyek BUMN, Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya juga sudah menyampaikan hal serupa.

Namun batasan nilai proyek yang disampaikan Erick yaitu minimal Rp14 milir, bukan Rp100 miliar.

Hal itu disampaikannya supaya memberikan kesempatan kepada pelaku UKM dan swasta untuk ikut tender proyek dari nominal Rp2 miliar hingga Rp14 miliar.

Bahkan pihaknya juga telah memetakan sebanyak 30 perusahaan BUMN yang akan diutamakan menjalin kerjasama dengan UKM dalam menggarap proyek.

Program kerjasama dengan UKM ini dipastikan akan berjalan transparan dan terbuka.

“Ini kita lakukan untuk mencegah sesama BUMN ikut tender yang sama, padahal barangnya dari swasta juga, itu yang kita tidak mau lagi,” pungkasnya. []

Continue Reading

Label

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!