Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

Jadi Wamen BUMN, Tiko Tinggalkan Gaji Rp3,6 Miliar Per Bulan di Bank Mandiri

MediaBUMN

Published

on

Wamen BUMN

Wamen BUMN (Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara) Kartika Wirjoatmodjo telah memulai tugas barunya membantu Menteri BUMN Erick Thohir. Ketika memutuskan menerima pinangan menjadi Wamen pun, pria yang akrab disapa Tika ini tentu mengetahui bahwa penghasilannya sebagai Wamen BUMN akan jauh menurun dibandingkan penghasilan pada jabatan sebelumnnya sebagai Direktur Utama Bank Mandiri yang terbilang sangat fantastis.

Menurut laporan keuangan Bank berlogo pita emas tersebut, sejak 2016 menjabat sebagai Direktur Utama, Tiko setiap bulannya mampu mengantongi rata-rata pendapatan pada kisaran Rp3 miliar sampai dengan Rp3,6 miliar per bulannya.

Pendapatan Tiko di Bank Mandiri berasal dari laporan keuangan perseroan dimana pada tahun 2016 laporan keuangan Bank Mandiri mengalokasikan anggaran untuk pendapatan gaji, imbalan dan bonus untuk 10 direksi mencapai Rp402,91 miliar. Artinya tiap 1 orang direksi mendapat Rp40,29 miliar per bulannya sehingga per bulannya 1 orang direksi mengantongi pendapatan sebesar Rp3,35 miliar.

Anngka tersebut tentu mengalami kenaikan setiap tahunnya seiring kinerja Bank Mandiri di bawah kepemimpinan Tiko yang terus tumbuh mencetak laba secara konsisten dan berkelanjutan.

Misal pada laporan keuangan Bank Mandiri di tahun 2018 yang mengalokasikan anggaran pendapatan direksi meningkat menjadi Rp475,55 miliar. Artinya masing-masing direksi tiap bulannya bisa mengantongi pendapatan mencapai Rp3,6 miliar.

Meskipun saat ini jabatannya jauh lebih bergengsi, namun diyakini penghasilannya akan tergerus secara signifikan. Seperti diketahui bahwa potensi pendapatan Tiko sebagai Wamen BUMN tidak akan mencapai Rp100 juta per bulannya. Namun kerap kali ia mengatakan bahwa dirinya merasa sangat terhormat mendapat kepercayaan untuk bisa mengabdi kepada negara .

Seperti diketahui bahwa sebagai Wamen BUMN Tiko hanya akan mendapat gaji di kisaran Rp91,43 juta per bulannya. Adapun nilai tersebut berasal dari tunjangan jabatan Wamen BUMN Rp 56,43 juta dan rumah tinggal sebesar Rp35 juta.

Memang selain itu, pemerintah memberikan sejumlah tunjangan sebagai komponen tambahan seperti tunjangan kendaraan yang diberikan daru kali dengan besaran maksimum sebesar Rp800 juta serta tunjangan kesehatan yang tidak disebut nilainya. []

HIGHLIGHT BUMN

Erick Thohir Ubah Konsep Super Holding Menjadi Subholding

EKO PRASETYO

Published

on

super holding

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan bahwa dirinya akan menghentikan rencana pembuatan super holding BUMN yang pernah diinisiasi oleh Menteri BUMN sebelumnya (Rini Soemarno).

Menurutnya pembentukan super holding tidak lantas akan membuat BUMN menjadi lebih efektif. Justru dengan mengubah kepada konsep klasterisasi pengelompokan BUMN atau subholding maka akan mempermudah pengawasan serta mendorong masing-masing klaster menjadi lebih baik.

“Super holding akan ditiadakan dan akan menjadi konsep subholding BUMN,” ujar Erick dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2020, Jakarta, (26/2).

Karena jumlah perusahaan pelat merah yang begitu banyak, maka dengan adanya klasterisasi akan semakin mempermudah pengawasan oleh Kementerian BUMN.

Lebih lanjut Erick menyebut dirinya memiliki target membentuk 20 klaster pelat merah. Dimana klaster-klaster tersebut akan sepenuhnya dalam pengawasan 2 Wakil Menteri BUMN.

“Tidak mungkin wamen BUMN masing-masing mengawasi kegiatan usaha BUMN sejumlah 142 perusahaan. Dengan adanya klasterisasi maka masing-masing wamen akan mengawasi 7-8 subholding BUMN,” jelas Erick.

Nantinya, lanjut Erick, akan ada klaster dengan kategori dead weight dimana akan diisi oleh perusahaan pelat merah yang kondisi keuangannya sekarat.

“Dengan adanya klaster tersebut maka akan mempermudah monitoring perseroan yang terbelit persoalan finansial,” tambahnya.

Sebelumnya pembentukan super holding pernah diinisiasi Presiden Joko Widodo ketika melakukan kampanye Pilpres 2019 silam. Pada saat itu Presiden Jokowi mengatakan pembentukan super holding BUMN diperlukan untuk memudahkan perusahaan pelat merah berkembang. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

BUMN Sekarat Bakal dilepas ke Swasta?

Alfian Setya Saputra

Published

on

BUMN sekarat

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Ramai menjadi perbincangan soal BUMN sekarat yang terus menggerogoti uang negara menjadi salah satu tugas berat bagi Kementerian BUMN.

Adapun Kementerian yang digawangi Erick Thohir tersebut telah memiliki solusi menangani persoalan BUMN sekarat tersebut. Salah satu opsinya adalah melepas perusahaan pelat merah berkategori dead-weight alias sekarat itu ke pihak swasta.

Dimana opsi tersebut menjadi opsi kedua setelah sebelumnya Kementerian BUMN menyebut BUMN sekarat akan dilakukan likuidasi (tutup) atau digabung (merger). Menurut Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin menuturkan, semua opsi yang ada untuk persoalan BUMN sekarat tersebut masih dalam kajian.

“Berbagai opsi yang ada masih terus dikaji kemnudian masih terus dikonsolidasikan jadi satu, bisa didivestasikan kalau sudah mungkin lebih cocok dijalankan oleh pihak lain di luar BUMN, atau bisa diholdingkan jadi anak perusahaan yang lain. Pengkajian tersebut yang masih terus dilakukan,” ujar mantan bos PT Inalum tersebut (25/2).

Menurutnya hal terpenting yaitu adanya langkah konkret yang akan dilakukan kepada perusahaan pelat merah berstatus sekarat tersebut.

“Struktur bisnisnya yang terpenting harus jelas dilakukan,” tambahnya.

Lebih lanjut Budi mengatakan bahwa untuk dapat mengeksekusi BUMN sekarat tersebut, Kementerian BUMN tengah menunggu adanya revisi Peraturan Pemerintah (PP) yang berisi pengalihan kewenangan divestasi, merger, dan lainnya kepada Kementerian BUMN.

“Pak Erick tengah memprosesnya agar nantinya kewenangan dalam melakukan divestasi serta merger bisa dilakukan oleh pak Erick sehingga prosesnya bisa lebih cepat,” tutup Budi. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

130 Bos BUMN Belum Setor Rencana Bisnis ke Erick Thohir?

MediaBUMN

Published

on

rencana bisnis

MEDIABUMN.COM, Jakarta – sebanyak 130 pimpinan di perusahaan pelat merah dinilai masih banyak yang belum menyetorkan rencana bisnis 5 tahun ke depan. Artinya dari sejumlah 140 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada baru 10 yang sudah melapor soal rencana kerja perusahaaan.

Kepada media, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan baru ada beberapa perusahaan yang melaporkan rencana bisnis yang berasal dari sektor perbankan, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

“Masa minta rencana bisnis (bisnis plan) saja tidak bisa? Yang rajin itu dari BUMN perbankan, PLN bahkan Pertamina juga sudah setor,” ujar Erick.

Adapun rencana bisnis perusahaan merupakan dokumen berkala yang menjadi pedoman terkait rencana manajemen untuk menjalankan bisnis pada periode tertentu. Rencana bisnis disediakan oleh kepala perusahaan sebagai penjabaran strategi dalam mencapai tujuan.Selain itu, rencana bisnis juga dibuat dengan tujuan untuk menggaet investasi dari pihak luar.

Dalam kesempatan tersebut, bos Mahaka Media ini juga menyebut akan meleburkan perusahaan pelat merah yang kinerjanya terus merugi dalam satu subholding. Untuk memudahkan kerja sang Menteri, rencananya Kementerian BUMN akan membentuk sebanyak 15 subholding, dimana masing-masing Wakil Menteri BUMN akan bertanggung jawab memegang sekitar 7 subholding.

“Nantinya kami ingin setiap wakil menteri memegang setidaknya ada 7 subholding atau lebih. Tapi belum final, masih dalam pemetaan,” tambah Erick.

Adapun sebelumnya, Menteri Erick telah menyampaikan rencana merger BUMN lainnya yang terus merugi antara lain PT PANN Multi Finance (Persero). []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM