Jababeka Kisruh Soal Kursi Direktur Utama

oleh
Jababeka

Jababeka atau PT Kawasan Industri Jababeka Tbk mengumuman bahwa perseroan kembali menetapkan Budianto Liman sebagai Direktur Utamanya. Sebelumnya, penunjukan mantan Menteri BUMN, Sugiharto sebagai pimpinan direksi terjadi kekisruhan.

Padahal, 26 Juni 2019 lalu Perseroan telah mendakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Dalam rapat, diputuskan bahwa Sugiharto diangkat sebagai Direktur Utama dan Aries Liman sebagai Komisaris Jababeka.

Keputusan pengangkatan Sugiharto dan Aries Liman sudah disetujui mayoritas pemegang saham yang hadir dalam RUPS. Di mana 52,116 persen menyetujuinya. Namun, sampai saat ini jabatan pimpinan direksi masih dipegang kembali oleh Budianto Liman.

Jababeka Belum Angkat Sugiharto Sebagai Direktur Utama

Budianto Liman telah berkirim surat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia BEI, mengenai keputusan manajeman Jababeka yang belum melaksanakan keputusan kelima RUPST yang telah dilaksanakan lebih dari sebulan lalu.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Budianto Liman sebagai Direktur Utama dan Setiawan Mardjuki sebagai direktur, menyebutkan beberapa alasan belum bisa dilaksanakannya keputusan RUPST.

Alsan pertama, masih terdapat banyak keberatan sejumlah pihak yang mempersoalkan keabsahan dan keberlakuan keputusan RUPST tentang penrgantian dewan disreksi.

Kedua, adanya gugatan yang diajukan sejumlah pemegang saham kepada perusahaan terkait dengan penggantian direksi. Gugatan yang terdaftar dengan nomor perkara 413/Pdt?G?2019/ PN Jakarta Pusat tersebut memang mempertanyakan keabsahan dan keberlakuan keputusan RUPST, sebagaimana dalam alasan pertama.

Ketiga, keputusan mata acara kelima RUPST Jababeka tahun 2019 yang mengganti Direktur Utama dan beberapa jajaran manajemen tidak didaftarkan. Motaris Yualitas Wisyadhari tidak dapat mendaftarkannya ke Sistem Hukum dan Administrasi Badan Hukum (SABH) dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) di Kementerian dan Hak Asasi Manusia.

Keempat, terlihat indikasi potensi yang mewajibkan Jababeka membeli kembali atas obligasi senilai US$ 300 juta. Obligasi tersebut akan jatuh tempo pada tahun 2023.

Menurut Budianto, dengan kelima alasan yang dijelaskan manajemen perusahaan kembali kepada posisi semula. Termasuk diri Budianto sebagai Direktur Utama. Susunan manajeman dan direksi yang berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 34 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat di depan Notaris Yualita Widyadhari. Keputusan tahun lalu juga sudah didaftarkan dalam SABH AHU Kemnehumkam.

Di akhir keterangannya, Budianto menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukannya sebagai Direktur Utama sah secara hukum. Hal tersebut sesuai dengan pasal 112 ayat 8 Anggaran dasar Jababeka. []

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *