Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

Jababeka Kisruh Soal Kursi Direktur Utama

MediaBUMN

Published

on

Jababeka

Jababeka atau PT Kawasan Industri Jababeka Tbk mengumuman bahwa perseroan kembali menetapkan Budianto Liman sebagai Direktur Utamanya. Sebelumnya, penunjukan mantan Menteri BUMN, Sugiharto sebagai pimpinan direksi terjadi kekisruhan.

Padahal, 26 Juni 2019 lalu Perseroan telah mendakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Dalam rapat, diputuskan bahwa Sugiharto diangkat sebagai Direktur Utama dan Aries Liman sebagai Komisaris Jababeka.

Keputusan pengangkatan Sugiharto dan Aries Liman sudah disetujui mayoritas pemegang saham yang hadir dalam RUPS. Di mana 52,116 persen menyetujuinya. Namun, sampai saat ini jabatan pimpinan direksi masih dipegang kembali oleh Budianto Liman.

Jababeka Belum Angkat Sugiharto Sebagai Direktur Utama

Budianto Liman telah berkirim surat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia BEI, mengenai keputusan manajeman Jababeka yang belum melaksanakan keputusan kelima RUPST yang telah dilaksanakan lebih dari sebulan lalu.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Budianto Liman sebagai Direktur Utama dan Setiawan Mardjuki sebagai direktur, menyebutkan beberapa alasan belum bisa dilaksanakannya keputusan RUPST.

Alsan pertama, masih terdapat banyak keberatan sejumlah pihak yang mempersoalkan keabsahan dan keberlakuan keputusan RUPST tentang penrgantian dewan disreksi.

Kedua, adanya gugatan yang diajukan sejumlah pemegang saham kepada perusahaan terkait dengan penggantian direksi. Gugatan yang terdaftar dengan nomor perkara 413/Pdt?G?2019/ PN Jakarta Pusat tersebut memang mempertanyakan keabsahan dan keberlakuan keputusan RUPST, sebagaimana dalam alasan pertama.

Ketiga, keputusan mata acara kelima RUPST Jababeka tahun 2019 yang mengganti Direktur Utama dan beberapa jajaran manajemen tidak didaftarkan. Motaris Yualitas Wisyadhari tidak dapat mendaftarkannya ke Sistem Hukum dan Administrasi Badan Hukum (SABH) dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) di Kementerian dan Hak Asasi Manusia.

Keempat, terlihat indikasi potensi yang mewajibkan Jababeka membeli kembali atas obligasi senilai US$ 300 juta. Obligasi tersebut akan jatuh tempo pada tahun 2023.

Menurut Budianto, dengan kelima alasan yang dijelaskan manajemen perusahaan kembali kepada posisi semula. Termasuk diri Budianto sebagai Direktur Utama. Susunan manajeman dan direksi yang berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 34 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat di depan Notaris Yualita Widyadhari. Keputusan tahun lalu juga sudah didaftarkan dalam SABH AHU Kemnehumkam.

Di akhir keterangannya, Budianto menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukannya sebagai Direktur Utama sah secara hukum. Hal tersebut sesuai dengan pasal 112 ayat 8 Anggaran dasar Jababeka. []

HIGHLIGHT BUMN

Erick Thohir Ubah Konsep Super Holding Menjadi Subholding

EKO PRASETYO

Published

on

super holding

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan bahwa dirinya akan menghentikan rencana pembuatan super holding BUMN yang pernah diinisiasi oleh Menteri BUMN sebelumnya (Rini Soemarno).

Menurutnya pembentukan super holding tidak lantas akan membuat BUMN menjadi lebih efektif. Justru dengan mengubah kepada konsep klasterisasi pengelompokan BUMN atau subholding maka akan mempermudah pengawasan serta mendorong masing-masing klaster menjadi lebih baik.

“Super holding akan ditiadakan dan akan menjadi konsep subholding BUMN,” ujar Erick dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2020, Jakarta, (26/2).

Karena jumlah perusahaan pelat merah yang begitu banyak, maka dengan adanya klasterisasi akan semakin mempermudah pengawasan oleh Kementerian BUMN.

Lebih lanjut Erick menyebut dirinya memiliki target membentuk 20 klaster pelat merah. Dimana klaster-klaster tersebut akan sepenuhnya dalam pengawasan 2 Wakil Menteri BUMN.

“Tidak mungkin wamen BUMN masing-masing mengawasi kegiatan usaha BUMN sejumlah 142 perusahaan. Dengan adanya klasterisasi maka masing-masing wamen akan mengawasi 7-8 subholding BUMN,” jelas Erick.

Nantinya, lanjut Erick, akan ada klaster dengan kategori dead weight dimana akan diisi oleh perusahaan pelat merah yang kondisi keuangannya sekarat.

“Dengan adanya klaster tersebut maka akan mempermudah monitoring perseroan yang terbelit persoalan finansial,” tambahnya.

Sebelumnya pembentukan super holding pernah diinisiasi Presiden Joko Widodo ketika melakukan kampanye Pilpres 2019 silam. Pada saat itu Presiden Jokowi mengatakan pembentukan super holding BUMN diperlukan untuk memudahkan perusahaan pelat merah berkembang. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

BUMN Sekarat Bakal dilepas ke Swasta?

Alfian Setya Saputra

Published

on

BUMN sekarat

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Ramai menjadi perbincangan soal BUMN sekarat yang terus menggerogoti uang negara menjadi salah satu tugas berat bagi Kementerian BUMN.

Adapun Kementerian yang digawangi Erick Thohir tersebut telah memiliki solusi menangani persoalan BUMN sekarat tersebut. Salah satu opsinya adalah melepas perusahaan pelat merah berkategori dead-weight alias sekarat itu ke pihak swasta.

Dimana opsi tersebut menjadi opsi kedua setelah sebelumnya Kementerian BUMN menyebut BUMN sekarat akan dilakukan likuidasi (tutup) atau digabung (merger). Menurut Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin menuturkan, semua opsi yang ada untuk persoalan BUMN sekarat tersebut masih dalam kajian.

“Berbagai opsi yang ada masih terus dikaji kemnudian masih terus dikonsolidasikan jadi satu, bisa didivestasikan kalau sudah mungkin lebih cocok dijalankan oleh pihak lain di luar BUMN, atau bisa diholdingkan jadi anak perusahaan yang lain. Pengkajian tersebut yang masih terus dilakukan,” ujar mantan bos PT Inalum tersebut (25/2).

Menurutnya hal terpenting yaitu adanya langkah konkret yang akan dilakukan kepada perusahaan pelat merah berstatus sekarat tersebut.

“Struktur bisnisnya yang terpenting harus jelas dilakukan,” tambahnya.

Lebih lanjut Budi mengatakan bahwa untuk dapat mengeksekusi BUMN sekarat tersebut, Kementerian BUMN tengah menunggu adanya revisi Peraturan Pemerintah (PP) yang berisi pengalihan kewenangan divestasi, merger, dan lainnya kepada Kementerian BUMN.

“Pak Erick tengah memprosesnya agar nantinya kewenangan dalam melakukan divestasi serta merger bisa dilakukan oleh pak Erick sehingga prosesnya bisa lebih cepat,” tutup Budi. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

130 Bos BUMN Belum Setor Rencana Bisnis ke Erick Thohir?

MediaBUMN

Published

on

rencana bisnis

MEDIABUMN.COM, Jakarta – sebanyak 130 pimpinan di perusahaan pelat merah dinilai masih banyak yang belum menyetorkan rencana bisnis 5 tahun ke depan. Artinya dari sejumlah 140 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada baru 10 yang sudah melapor soal rencana kerja perusahaaan.

Kepada media, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan baru ada beberapa perusahaan yang melaporkan rencana bisnis yang berasal dari sektor perbankan, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

“Masa minta rencana bisnis (bisnis plan) saja tidak bisa? Yang rajin itu dari BUMN perbankan, PLN bahkan Pertamina juga sudah setor,” ujar Erick.

Adapun rencana bisnis perusahaan merupakan dokumen berkala yang menjadi pedoman terkait rencana manajemen untuk menjalankan bisnis pada periode tertentu. Rencana bisnis disediakan oleh kepala perusahaan sebagai penjabaran strategi dalam mencapai tujuan.Selain itu, rencana bisnis juga dibuat dengan tujuan untuk menggaet investasi dari pihak luar.

Dalam kesempatan tersebut, bos Mahaka Media ini juga menyebut akan meleburkan perusahaan pelat merah yang kinerjanya terus merugi dalam satu subholding. Untuk memudahkan kerja sang Menteri, rencananya Kementerian BUMN akan membentuk sebanyak 15 subholding, dimana masing-masing Wakil Menteri BUMN akan bertanggung jawab memegang sekitar 7 subholding.

“Nantinya kami ingin setiap wakil menteri memegang setidaknya ada 7 subholding atau lebih. Tapi belum final, masih dalam pemetaan,” tambah Erick.

Adapun sebelumnya, Menteri Erick telah menyampaikan rencana merger BUMN lainnya yang terus merugi antara lain PT PANN Multi Finance (Persero). []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM