Connect with us
PERTAMINA

Jasa Keuangan

Iuran BPJS Kesehatan Menunggak? Pegadaian Punya Solusinya

CHRIESTIAN

Published

on

Iuran BPJS Kesehatan

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Iuran BPJS Kesehatan milik warga yang menunggak kini ada solusi dari PT Pegadaian (Persero).

Pegadaian memberikan kemudahan kepada peserta JKN-KIS untuk melunasi tunggakan iuran BPJS Kesehatan tersebut dengan Produk Gadai dan Fasilitas Gadai Peduli.

Program ini dikerjasamakan dengan pihak BPJS Kesehatan yang mirip dengan produk Kredit Cepat Aman (KCA) Reguler.

Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Arief Witjaksono Juwono Putro menyatakan, produk ini bisa memberikan kredit dengan sistem gadai bagi seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif.

Namun untuk pelunasan iuran BPJS Kesehatan yang menunggak, produk ini hanya bisa digunakan untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja.

“Kerjsama dengan Pegadaian ini adalah upaya kita untuk mengoptimalkan kolektabilitas iuran BPJS Kesehatan di segmen tersebut,” ujar Arief dalam keterangannya, Kamis (1/4/2021).

Arief Witjaksono berharap, dengan program ini, peserta JKN-KIS bisa lebih mudah membayar kewajiban iuran BPJS Kesehatan yang menunggak.

Berbagai barang yang bisa digunakan sebagai agunan dalam program ini yakni emas batangan, berlian, perhiasan emas, laptop, handphone, mobil, sepeda motor, hingga barang-barang elektronik dan peralatan rumah lainnya.

Fasilitas Gadai Peduli memberikan diskon sewa modal hingga 100 persen dan hanya berlaku bagi nasabah baru Produk Pegadaian KCA Reguler.

Bagi Peserta yang mau menggunakan program ini bisa datang ke Kantor Pegadaian terdekat dengan membawa identitas diri, seperti KTP, kartu BPJS, kode booking, dan barang yang akan digadaikan.

Selanjutnya, peserta mengisi formulir yang disediakan oleh Pegadaian, lalu barang yang dibawa akan ditaksir nilainya untuk membayar tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

“Jika besaran iuran itu belum tertutupi nilai agunan, maka harus ada setoran tambahan dari peserta. Barulah peserta menerima tanda bukti gadai barang dan tanda bukti pembayaran iurannya,” jelas Arief.

Untuk diketahui, kerjsama antara PT Pegadaian Persero dengan BPJS Kesehatan ini telah ditandatangani pada Kamis (01/4/2021).

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Kuswiyoto menyatakan, dengan kerjasama ini, diharapkan dapat mendorongan pada peserta JKN-KIS untuk melunasi tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

Layanan Produk Gadai dan Fasilitas Gadai Peduli ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para nasabah yang jumlahnya saat ini mencapai 17 juta orang.

“Ini akan menjadi solusi untuk mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat, dan aman. Selanjutnya, kami akan memberikan informasi kepada para nasabah mengenai Produk Gadai ini agar dapat dimanfaatkan. Kami optimistis, kerja sama ini bisa memberikan manfaat yang baik bagi para nasabah, Pegadaian dan juga BPJS Kesehatan,” tutupnya. []

Jasa Keuangan

Holding Ultra Mikro Dibentuk, Tuai Pro dan Kontra di DPR RI

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Holding Ultra

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Holding Ultra Mikro yang akan dibentuk oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuai pro dan kontra di kalangan DPR RI.

Sebagai anggota dewan menyatakan setuju, namun ada juga yang menolak karena menilai Holding Ultra Mikro akan merusak bisnis BUMN yang sudah berjalan.

Mukhamad Misbakhun, Anggota Komisi XI DPR RI menilai pembentukan holding BUMN ultra mikro sudah mendapat persetujuan dan dukungan dari berbagai pihak karena dinilai akan membawa banyak manfaat untuk masyarakat.

Maka ia menyarankan pembentukan Holding Ultra Mikro perlu dilakukan percepatan guna membantu pemulihan sektor UMKM.

“Jadi holding BUMN ini kami yakin tidak akan memutus bisnis para anggota Holding. Seperti BRI, Pegadaian maupun PNM. Karena mereka akan berada dalam satu payung yang terintegrasi,” ujarnya, Kamis (8/4/2021)

Anggota Dewan dari Fraksi Partai Golkar mengatakan, pembentukan Holding ini juga sudah didukung oleh Komite Privatisasi.

Sehingga kehadiran holding BUMN ultra mikro dipastikan berdampak positif dalam menghimpun dana murah masyarakat untuk diputar menjadi modal pembiayaan pelaku UMKM.

Selain itu, holding ini juga akan mempercepat proses digitalisasi layanan keuangan untuk menjangkau UMKM dan usaha mikro di berbagai daerah.

“Jadi selain mendapatkan dana murah bagi UMKM, akan tercipta pembiayaan yang lebih kompetitif karena sudah didukung keunggulan teknologi keuangan yang yang ada di BRI. Ini kan bisa dimanfaatkan secara terintegrasi dan menciptakan basis informasi dalam melihat perkembangan UMKM,” ungkapnya.

Namun hal berbeda disampaikan oleh Anis Byarwati, Anggota Komisi XI DPR RI yang justru menilai holding Ultra Mikro bukan langkah yang tepat untuk dijalankan oleh Kementerian BUMN.

Menurutnya, pembentukan holding BUMM tidak tepat karena justru akan berdampak negatif bagi kepentingan negara dan bisa dinilai akan mengesampingkan kewenangan rakyat.

Dijelaskannya, holding ultra mikro akan membuat ketimpangan di antara ketiga BUMN, karena yang jadi pemimpin adalah BRI.

“Berarti yang naik kan hanya BRI saja, karena yang lain jadi anggota. Jadi ketidakadaan kepemilikan justru dapat mengakibatkan aset negara dan kepentingan rakyat terganggu. Ini kan sudah diatur dalam Undang Udang Dasar,” kata Anis dalam diskusi virtual, Kamis (8/4/2021).

Menurutnya, jika dilihat berdasarkan latar belakang pembentukan holding tersebut karena pemerintah ingin agar pelaku usaha kecil bisa naik kelas.

Namun ia menilai, alasan ini membuat seolah yang bermasalah hanyalah soal permodalan untuk UMKM.

“Padahal untuk meningkatkan kemampuan UMKM itu ada banyak hal yang harus dibenahi. Bukan hanya masalah keuangan atau permodalan saja. Yang paling penting itu, peningkatan kualitas SDM-nya juga harus dibantun dan akses pemasarannya, termasuk penggunaan teknologinya,” kata dia. []

Continue Reading

Jasa Keuangan

Pembiayaan KPR Dari PT SMF Naik 9 Kali Lipat

EKO PRASETYO

Published

on

Pembiayaan KPR

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Pembiayaan KPR atau Kredit Kepemilikan Rumah dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) hingga Desember 2020 mencapai 9,49 kali lipat dibandingkan modal yang disetor.

Akumulasi dana pembiayaan KPR ini dialirkan oleh PT SMF kepada penyalur yang terhitung berdasarkan hasil laporan keuangan perseroan tahun 2020.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menjelaskan, secara total akumulasi dana yang telah dialirkan SMF ke sektor pembiayaan KPR dari tahun 2005 mencapai Rp69,15 triliun dengan total aset SMF mencapai sebesar Rp32,57 triliun.

Menurutnya, pencapaian positif ini didukung oleh penerbitan surat utang sebesar Rp7,27 triliun, sekuritisasi sebesar Rp631 miliar dan penyaluran pinjaman sebesar Rp6,43 triliun.

“Untuk laba bersih perseroan di tahun 2020 mencapai Rp470 miliar,” kata dia saat konferensi pers daring di Jakarta, Senin (5/4/2021).

Terkait penerbitan surat utang korporasi sebagai sumber pendanaan di tahun 2020, perusahaan pelat merah ini menerbitkan surat utang sebesar Rp7,27 triliun melalui penerbitan obligasi, sukuk mudharabah, MTN dan MTNS.

“Kami telah membiayai lebih dari seribu debitur KPR yang terbagi kepada 65 persen pinjaman. Sisanya 22 persen sekuritisasi, 12 persen FLPP, dan pembelian KPR 0,14 persen,” jelasnya.

Untuk pembagian wilayah, didominasi pembiayaan KPR di Indonesia Bagian Barat yakni Sebanyak 84,20 persen.

Sementara sisaranya di Indonesia Bagian Tengah sebanyak 15,12 persen, dan di wilayah Timur hanya 0,68 persen.

Adapun PT SMF juga sudah merealisasi program yang ditugaskan oleh pemerintah seperti pembiayan homestay dan peningkatan kualitas rumah di daerah kumuh.

Untuk program pembiayaan homestay dilakukan di 15 tempat, di antaranya di Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur.
Sementara untuk program peningkatan kualitas rumah di wilayah kumuh dilakukan di 47 rumah, seperti di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Banten.

Terus Bertumbuh

Diketahui, pembiayaan KPR terus mengalami peningkatan dari secara konvensional maupun syariah.

berdasarkan data Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero), tercatat pertumbuhan pembiayaan K
PR di bulan Februari 2021 naik dua digit, yakni 12,6 persen.
Pembiayaan KPR segmen syariah meningkat dengan berbagai stimulus pemerintah dan tingginya kebutuhan rumah di tengah pandemi.

Bahkan hingga akhir tahun 2020, pembiayaan KPR Syariah naik hingga 13,1 persen dari tahun 2019.

Di tahun ini, pihak BTN memprediksi tren kenaikan itu akan terus terjadi seiring proyeksi pertumbuhan ekonomi, dan dapat menyentuh hingga level 4,5 persen. []

Continue Reading

Jasa Keuangan

Pos Migran Indonesia, Inovasi Layanan Keuangan Pos Indonesia Untuk Pekerja Migran

MediaBUMN

Published

on

Pos Migran Indonesia

Bandung, 6 April 2021 – PT Pos Indonesia (Persero) terus berkomitmen untuk memberikan layanan yang prima, baik di dalam negeri hingga ke luar negeri. Dalam upaya meningkatkan jumlah nasabah baru Giropos, salah satu program besar tahun 2021 yaitu kerjasama yang dilakukan oleh Pos Indonesia langsung dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk melakukan akuisisi pasar Pekerja Migran Indonesia.

Adanya kebutuhan Pekerja Migran Indonesia terhadap layanan Pos Indonesia baik dalam layanan keuangan maupun layanan akses informasi melalui jaringan Pos yang ada di seluruh Indonesia menjadi dasar dari kerjasama tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi, pada acara Launching “Pos Migran Indonesia” yang disiarkan secara live dari Kantor Pos Bandung dan Kantor Pos Indramayu pada Selasa, 6 April 2021, pukul 10.00. Acara tersebut juga diikuti secara daring dan disiarkan lewat channel youtube Pos Indonesia.

Launching “Pos Migran Indonesia” dilakukan oleh Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi beserta Kepala BP2MI Benny Rhamdani, disaksikan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Jawa Barat Agus Ismail, Duta besar Indonesia Duta Besar Indonesia untuk Kesultanan Oman merangkap Republik Yaman Mohamad Irzan Djohan serta para pejabat di lingkungan Pos Indonesia.

“Pos Migran Indonesia” merupakan bentuk komitmen dari Pos Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi PMI yaitu dengan memfasilitasi layanan transaksi keuangan terpadu bagi PMI.

Pos Migran Indonesia merupakan layanan yang disediakan di Kantor Pos untuk memudahkan Calon PMI/ PMI dan keluarganya mendapatkan online akses antara lain : Informasi Lowongan Kerja di Luar Negeri, Profil Negara Tujuan, Profil BP2MI Layanan Pos Indonesia, Digital Pospay, Kurir dan Logistik, dan Program Kemitraan Agen Pos, Pendaftaran Pendaftaran PMI Mandiri, Pengaduan Pengaduan Masalah yang dialami calon PMI/PMI, Ruang promosi produk PMI Purna Space untuk display Produk PMI Purna sekaligus mengenalkan ke Masyarakat.

Dalam sambutannya, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Jawa Barat Agus Ismail memberikan apresiasi terhadap program Pos Migran Indonesia dalam meningkatkan palayanan bagi PMI di luar negeri untuk pengiriman uang untuk keluarga ke daerah asal.

Agus menegaskan bahwa di Provinsi Jawa Barat telah disusun regulasi dan program untuk masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan kepada PMI. Hal tersebut disahkan dalam Perda No 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah Jawa Barat. Saat ini juga telah dipersiapkan Peraturan Gubernur terkait Perda tersebut.

Inovasi Pos Migran Indonesia

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Pos Indonesia Faisal Rohmad Djumadi menyebutkan bahwa Pos Indonesia telah PMI sudah mulai dirintis sejak 2020.

Pos Indonesia menyediakan 2 infrastruktur, pertama adalah infrastruktur keuangan yang sangat dibutuhkan PMI. Pos Indonesia menyediakan digital platform, aplikasi berbasis mobile yakni aplikasi Pospay yang dibangun untuk memudahkan PMI menyimpan dan memenuhi kebutuhan keluarganya di Indonesia.

Disebutkan bahwa sampai hari ini sudah ada 625 PMI yang sudah melakukan instal aplikasi mobile ini. Yang terbanyak adalah keluarga di Indonesia, Taiwan dan Malaysia.

“Aplikasi ini sudah mulai digunakan. Sudah ada transaksi sejumlah 1,8 Miliar hanya dalam beberapa hari. Yang terbanyak melakukan transfer uang, melakukan pembayaran seperti membeli token listrik, pulsa telepon, pembayaran BPJS dan melakukan remitansi atau pengiriman uang dari dari Taiwan dan Malaysia ke Indonesia,” ungkap Faisal. Ia juga menyebutkan bahwa aplikasi ini sudah mulai dimanfaatkan dan feedback dan para pengguna merasa puas.

“Tentu jasa keuangan Pos ini berbeda dengan jasa keuangan yang diberikan oleh fintech lainnya, karena Pos Indonesia punya interaksi di 4800 kantor pos sehingga mereka bisa melakukan cash out. Ada 58 ribu agen pos yang tersebar desa.” tambahnya.

Selanjutnya Faisal menyebut bahwa fasilitas kedua yakni pusat informasi migran Indonesia yang disediakan oleh BP2MI yang akan diresmikan di Bandung dan Sukabumi.

“Kalau dulu pos hanya dipakai untuk mengirimkan uang dan barang dan mengirimkan surat, maka hari ini Pos Indonesia telah bertranformasi untuk pelayanan masyarakat, bisa untuk melegalisir Akte Kelahiran. Kantor Pos juga ditugaskan oleh pemerintah untuk menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST), ditugaskan dari Taspen untuk menyalurkan uang pensiun. Kantor Pos telah bertranformasi menjadi pusat layanan publik yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah. Kami dipercaya oleh BP2MI menambah satu lagi, layanan untuk pekerja migran. Semoga dengan bakti masyarakat, perusahaan kami akan menjadi berkah. Kami tidak akan berhenti sampai di sini dan terus membantu masyarakat Jabar khususnya, Indonesia pada umunnya dan PMI di seluruh dunia untuk terus-menerus memberikan manfaat,” pungkas Faisal. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!