Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

Intip Progres Proyek Jet Tempur Indonesia-Korea Selatan

MediaBUMN

Published

on

proyek jet tempur

Korea Selatan tujuh tahun silam telah menyepakati untuk melakukan pengembangan proyek jet tempur generasi 4.5 dengan Indonesia. Bagaimana progres proyek Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX) yang dibangun sejak 2011 tersebut saat ini?

Menurut Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Dirgantara Indonesia (DI) Marsma TNI Gita Amperiawan, progres proyek kerja sama G to G itu sudah sampai tahap tinjauan desain awal atau preliminary design review.

Baca Juga: Pindad Berdaya Saing di Era “Industry 4.0”

Hal itu, imbuhnya, untuk memastikan konfigurasi pesawat tempur KFX/IFX sesuai persyaratan operasional dari TNI AU dan Republic of Korea Air Force (ROKAF).

“Kami paparkan kepada seluruh stakeholders termasuk Kementerian Pertahanan, Kemenkopolhukam lihat sejauh mana proges setelah yang dilakukan engineer Korsel-Indonesia selama fase Engineering Manufacturing Development (EMD),” terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan jika samopai dengan saat ini proses pengembangan sudah mencapai 20 persen. Terdapat tiga tahap yang perlu dilalui, yaitu pengembangan teknologi, EMD, kemudian protoyping. Usai preliminary design rampung dilakukan, kedua negara ini akan mengembangkan prototipe pesawat tempur.

“Pesawat-pesawat tempur ini ditargetkan baru bisa diproduksi massal pada 2026 usai uji coba dan sertifikasi. Kami sudah lalui fase pengembangan teknologi dan EMP. Setahun detil desain itu selesai kira-kira Juli/Agustus 2019, kita mulai prototyping kemudian pengujian dan sertifikasi. Indonesia bersama Korsel akomodasi common requirement, nanti dari hasil prototyping harus make sure ini mengakomodasi kepentingan TNI AU, tahap ketiga fase produksi dan marketing,” pungkasnya.

Baca Juga: Pertamina Bakal Kuasai 60 Persen Produksi Migas Nasional

Sementara jumlah pesawat yang akan diproduksi mencapai 168, dengan rincian Korsel akan memiliki 120 pesawat dan Indonesia 48 pesawat.

“Kita berkontribusi sesuai kesepakatan 20 persen dalam semua hal per fase. Project agreementnya itu per fase,” ujarnya.

Untuk diketahui, Pesawat tempur KFX/IFX adalah pesawat semi-siluman multirole generasi 4.5 yang dikembangkan Indonesia dan Korea Selatan. Pesawat tempur ini dirancang untuk menggantikan armada ROFKA dan TNI AU.

Beberapa keunggulan yang dimiliki pesawat tempur KFX/IFX di antaranya semi-stealth, semi conformal missile launcher, advanced avionics dan air refueling.

Dalam MOU, Indonesia menanggung biaya program pengembangan pesawat tempur itu sebesar 20 persen, sementara Korea Selatan 80 persen. Dalam 10 tahun pengembangan yang akan dilakukan hingga 2026, total biaya yang ditanggung Indonesia mencapai Rp 21,6 triliun. []

HIGHLIGHT BUMN

Kementerian BUMN dan BPKP Dukung Penuh Akuntabilitas BUMN Sebagai Agen Pembangunan

MediaBUMN

Published

on

Agen Pembangunan

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Menteri BUMN, Erick Thohir, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh di Kantor Pusat BPKP, Jakarta, Selasa, (26/01). Penandatanganan MoU ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas serta mencegah praktik korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Erick mengatakan, Kementerian BUMN terus berkomitmen untuk mendorong penguatan dan peningkatan tata kelola yang baik khususnya di lingkungan Kementerian BUMN dan BUMN dengan senantiasa mengimplementasikan penerapan Good Coorporate Governance (GCG) dalam setiap jenjang organisasi dan kegiatan operasionalnya. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penilaian level kapabilitas APIP Kementerian BUMN berdasarkan kriteria IACM (Internal Auditor Capability Model) dari BPKP yang terus menunjukkan peningkatan di setiap tahunnya selama 4 tahun terakhir.

Oleh karena itu, kerja sama dan kolaborasi dengan BPKP kali ini juga menjadi wujud komitmen Kementerian BUMN khususnya terkait pengembangan dan penguatan tata Kelola Pemerintahan yang baik, tidak hanya di BUMN tetapi jugadi lingkungan Kementerian BUMN. Bahkan sebelumnya, Kementerian BUMN juga telah menjalin kerja sama dengan organisasi internasional yang juga menjadi anggota World Bank Group, yaitu International Finance Corporation (IFC) dalam rangka meningkatkan aspek tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN di tahun 2020.

“Kami sangat mengapresiasi program-program yang terdapat di dalam nota kesepahaman ini dan mendorong seluruh BUMN untuk memanfaatkan kerjasama dengan BPKP dalam hal penguatan tata kelola dan efektivitas pengelolaan risiko kecurangan (fraud) pada BUMN, sehingga tujuan kerjasama ini dapat berjalan dengan baik,” ujar Erick.

Sejalan dengan itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyatakan, BPKP berkomitmen mengawal akuntabilitas di lingkungan Kementerian BUMN, BUMN, dan anak perusahaannya. Selama 2020 kata dia, BPKP telah melaksanakan pengawasan terhadap 108 BUMN dan anak perusahaan, berkolaborasi dengan SPI mengawal bansos tunai, serta melaksanakan assessment Good Corporate Governence (GCG) pada 22 BUMN, dan 28 anak perusahaan.

Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan bukti nyata, serta upaya melegalkan komitmen Kementerian BUMN dan BPKP untuk meningkatkan kontribusi sektor korporasi bagi pembangunan.

“Diharapkan nantinya ada penilaian akuntabilitas BUMN secara periodik, utamanya untuk memastikan perbaikan tata kelola, serta untuk pencegahan penyimpangan atau fraud di tubuh BUMN,” jelas Ateh.
Selain penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri BUMN dan Kepala BPKP, di tempat yang sama, dilakukan juga penandatanganan perjanjian di level teknis antara 7 Direktur Utama Holding BUMN (Indonesia Financial Group, Pertamina, PT PLN, Mind ID, PTPN III, Perkebunan Nusantara, dan PT Pupuk Indonesia) dengan Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara BPKP, Sally Salamah. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Erick Thohir Resmi Menjadi Ketua Umum MES

MediaBUMN

Published

on

MES

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Menteri BUMN Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) periode 2021-2024 dalam Musyawarah Nasional Masyarakat Ekonomi Syariah yang berlangsung pada Sabtu 23 Januari 2021. Penetapan Erick sebagai Ketua Umum MES yang baru melalui keputusan 11 (sebelas) orang tim formatur yang dibentuk saat Munas berlangsung.

Melalui proses diskusi yang cukup lama, tim formatur MES sepakat memilih Erick Thohir dengan beberapa pertimbangan dan masukan dari anggota. Ketua tim formatur, KH. Ma’rif Amin mengungkapkan proses penyaringan Ketua Umum MES didasarkan dari banyak aspek. “Dipilihnya Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum MES yang baru ini melalui proses penyaringan yang cukup panjang. Banyak aspek yang dipertimbangkan, mulai dari kualifikasi, kompetensi, hingga komitmen terkait pengembangan ekonomi Syariah”.

Saat dikonfirmasi, Erick Thohir meyampaikan dipilihnya dia merupakan sebuah amanah.

“Bismillah, ini adalah amanah yang harus saya jaga. Saya merasa terhormat bisa memimpin sebuah organisasi yang punya visi dan misi yang kongkrit untuk pengembangan ekonomi Syariah di Indonesia,” ujar Erick.

Lebih lanjut Erick menyampaikan dia ingin membuktikan bahwa kondisi pandemi ini justru menjadi momentum bagi ekonomi syariah untuk bangkit dan memiliki daya tahan lebih baik terhadap gejolak.

“Kondisi pandemi harus menjadi momentum, untuk menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki daya tahan lebih baik terhadap gejolak dan krisis,” tambah Erick.

Terpilihnya Erick Thohir disambut baik oleh beberapa pengurus MES lainnya, Ketua Umum Pengurus Wilayah Khusus MES Jepang, Joko Widodo memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Erick Thohir,

“Selamat untuk pak Erick Thohir, di tangan beliau, kami berharap MES bisa bergerak lebih cepat dalam upaya memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah,” Ucapnya.

Kemudian Ketua Umum Pengurus Wilayah MES Provinsi NTB, Baiq Mulianah dan Ketua Umum Pengurus Daerah MES Bandung Barat, Dandin Sholihin juga memberikan tanggapaan positif terkait terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Umum MES yang baru.

“Hadirnya pak Erick Thohir merupakan energi baru, kita semua menanti gebrakan dan strategi dari beliau untuk MES kedepannya” ujar Baiq.

Sementara itu, Dandin sendiri berharap, di tangan Erick, MES bisa mengambil langkah berani dalam menjawab tantangan ke depannya.

“Kami berharap pak Erick mampu menjalankan roda kepengurusan MES dengan langkah yang berani, seperti apa yang dilakukan beliau di Kementrian BUMN kemarin tutup Dandin,”.[]

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Wakapolri Gatot Eddy Pramono, Ditunjuk Erick Thohir Sebagai Komisaris PT Pindad

MediaBUMN

Published

on

Wakapolri Gatot Eddy Pramono

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Wakapolri Gatot Eddy Pramono resmi menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pindad (Persero).

Hal ini menyusul hasil keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan BUMN di sektor produksi alat pertahanan tersebut.

Dalam keterangan resmi perseroan (19/01), Kementerian BUMN menggelar RUPS PT Pindad dengan agenda perombakan pada jajaran direksi dan komisaris.

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual yang diikuti oleh seluruh jajaran direksi perseroan. Adapun RUPS tersebut dipimpin Asisten Deputi Bidang Industri Pertahanan dan Manufaktur Kementerian BUMN Liliek Mayasari, Asisten Deputi Bidang Manajemen SDM Kementerian BUMN Andus Winarno.

Melalui SK Menteri BUMN No. SK-16/MBU/01/2021 memutuskan mengangkat nama baru Direksi PT Pindad (Persero) yaitu:

Direktur Bisnis Produk Pertahanan dan Keamanan: Wijil Jadmiko Budi
Direktur Bisnis Produk Industrial: Suharyono
Direktur Strategi Bisnis: Syaifudin

Kemudian memberhentikan secara hormat jabatan-jabatan tersebut yang sebelumnya dijabat oleh Heru Puryanto, Heri Heriswan dan Rizka A Putranto.

Adapun melalui SK Menteri BUMN No. SK-17/MBU/01/2021 memutuskan mengangkat nama baru Komisaris PT Pindad (Persero) yaitu:

Wakil Komisaris Utama: Wakapolri Gatot Eddy Pramono
Komisaris: Jaleswari Pramodharwardani
Komisaris Independen: Sakkan Tampubolon
Komisaris Independen: Alexandra Retno Wulan
Komisaris Independen: Arlan Septia

Melalui surat keputusan tersebut juga memberhentikan dengan hormat jabatan-jabatan tersebut yang sebelumnya diduduki oleh Mayjen TNI (Purnawirawan) Sumardi, Nurdin, Ari Dono dan Endang Sodik. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!