Connect with us
PERTAMINA

Finansial

Intip Gaji Bos Bank BUMN!

MediaBUMN

Published

on

Gaji Bos bank BUMN

Apa yang terbayangkan apabila kita melihat sepak terjang Bos-bos di perusahaan negara (Badan Usaha Milik Negara / BUMN)? Ya salah satunya adalah penghasilan atau gaji. Jabatan direksi di BUMN dari sisi gaji memang sangat menggiurkan, dimana mereka (Bos BUMN) memiliki gaji yang terbilang besar dan masih ditambah juga dengan sederet fasilitas dan tunjangan lainnya.

Sejauh ini gaji terbesar untuk perusahaan BUMN masih didominasi dari sektor perbankan. Dimana BUMN perbankan terdiri dari Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN. Lantas gaji siapa yang paling tinggi. Yuk intip gaji mereka!

1. BANK MANDIRI
Bank Mandiri berada di posisi paling atas untuk urusan gaji, dimana setiap tahun bank Mandiri menggelontorkan uang Rp39.06 Miliar untuk menggaji 12 direksinya. Artinya rata-rata perbulan mereka mendapatkan gaji mencapai Rp271 juta. Pendapatan tersebut boleh dikatakan 2 kali lipat dari gaji seorang Joko Widodo sebagai Presiden.

Selain itu untuk tunjangan setiap tahunnya mencapai Rp7,8 Miliar, artinya masing-masing direksi mendapat tunjangan sebesar Rp 650 jutaan per tahun atau Rp 54 jutaan per bulan.

Apabila digabungkan antara gaji dan tunjangan maka setiap bulannya rata-rata para direksi mengantongi uang sebesar Rp325 jutaan per bulannya.

Itu semua belum termasuk tantiem atau lebih dikenal dengan bonus atas keberhasilan mencetak laba bersih perusahaan. Tahun lalu Bank Mandiri membagikan tantiem sebesar Rp212.03 juta.

1. BNI
Bank Nasional Indonesia atau BNI menempati urutan kedua. Setiap tahunnya BNI menyiapkan dana untuk gaji 10 direksi mencapai Rp23,16 Miliar atau masing-masing direksi mendapatkan gaji sebesar Rp2,3 Miliar pertahun. Artinya setiap bulan para direksi mengantongi gaji mencapai Rp192,9 jutaan setiap bulannya.

Fasilitas yang didapat masing-masing direksi yaitu tunjangan perumahan yang mencapai Rp2 Miliar per tahun atau sebesar 200 juta setiap bulan per orangnya. Rp200 juta serta tunjangan transportasi yang mencapai Rp742,1 juta. Selain itu dari hasil pembagian tantiem mencapai Rp11,6 miliar yang dibagi untuk 10 direksi tersebut.

Selain itu mereka juga mendapatkan fasilitas tunjangan transportasi masing-masing sebesar Rp7,4 Miliar per tahun atau sebesar Rp 742,1 setiap bulannya. Ditambah dengan pembagian tantiem sebesar Rp 11,6 miliar per orang.

Baca Juga: Laba Bank BUMN Tembus Rp32 Triliun

3. BRI

BRI mengalokasikan Rp 29,8 miliar buat gaji 12 dewan direksi per tahun. Artinya, masing-masing anggota direksi mendapatkan gaji mencapai Rp2,3 miliar per tahun, atau rata-rata perbulan sebesar Rp191,4 juta.

Untuk urusan tunjangan, setiap tahun BRI telah menyiapkan uang sebesar Rp4,2 Miliar, atau masing-masing mendapatkan tunjangan sebesar Rp350 juta atau masing-masing mendapatkan tunjangan RP29,2 juta setiap bulan.

Lantas gimana dengan tunjangannya? Total dana buat tunjangan bos-bos tersebut adalah Rp 4,2 miliar atau Rp 350 juta per orang per tahun. Dan kalau dihitung secara bulanan, satu orang mendapat Rp 29,2 juta.

Jika ditotal setiap bulannya masing-masing direksi mengantongi penghasilan sebesar Rp220 juta.

4. BTN

Bank Tabungan Negara (BTN) menempati posisi terakhir, dimana BTN mengucurkan buat gaji 12 dewan direksi sebesar Rp15,38 miliar per tahun. Itu berarti setiap direksi menerima Rp 1,28 miliar per tahun, atau kurang lebih Rp 106 jutaan per bulan.

Sedangkan tunjangan rutinnya berjumlah Rp 11,75 miliar atau Rp 979 jutaan per orang. Dan kalau dihitung per bulan setiap dewan direksi menerima kurang lebih Rp 81,6 juta.

Jadi, take home pay para bos BTN diprekdisi ada di kisaran Rp 187 jutaan per bulan. Masih di bawah Bank Mandiri tapi jelas lebih gede dari gaji presiden. []

Perbankan

Bank BUMN Syariah Dapat Penempatan Dana Dari Pemerintah

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Bank BUMN Syariah

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Bank BUMN Syariah akan mendapatkan dana dari Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Penempatan dana ini akan dilakukan di di tiga Bank BUMN Syariah yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah untuk mendorong penyaluran dana bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kebijakan ini sebelumnya sudah dilakukan pemerintah di empat bank BUMN dan belasan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sejak Juli 2020 lalu.

Namun untuk penempatan dana di Bank BUMN Syariah, Menteri Keuangan Sri Mulyani belum menyebutkan detail besaran dana yang disiapkan.

“Sebelumnya kita sudah diberikan ke Himbara, kemudian BPD. Sekarang kita akan mencakup bank lain termasuk Bank BUMN Syariah,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Kinerja APBN, Selasa (22/9/2020).

Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, Andin Hadiyanto menambahkan, selain tiga bank BUMN syariah, pihaknya juga sudah menggaet beberapa Bank Pembangunan Daerah lain, yaitu BPD Jambi, BPD Sumut, BPD Sulsel, dan BPD Kalbar.

Beberapa bank ini juga sudah menyampaikan bahwa mereka berminat untuk ikut dalam program penempatan dana pemerintah.

“Tapi kami masih menunggu hasil uji kelayakan sejumlah BPD ini dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kita masih minta konfirmasi OJK mengenai kesehatan banknya,” kata Andin.

Selain menambah cakupan bank, Kemenkeu juga berencana memperpanjang penempatan dana pemerintah di Himpunan Bank Negara (Himbara).

Diketahui program ini sudah selesai pada 25 September, atau tiga bulan sejak pemerintah menitipkan dana sebesar Rp30 triliun ke beberapa Bank BUMN.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Tentang Program Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dengan penambahan waktu itu, Bank Himbara punya waktu hingga 25 Desember 2020 untuk mengembalikan pinjaman beserta dengan bunganya.

“Perpanjangan waktu program penempatan dana di bank BUMN akan dilakukan setelah melihat kinerja yang positif. Kami sudah melakukan evaluasi dan hasilnya bagus. Terutama untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga maupun meningkatkan produksi,”

Berdasarkan data Kemenkeu pada (15/9/2020), total penyaluran kredit melalui empat bank BUMN yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN, sudah mencapai Rp109,2 triliun.

Jumlah itu melampaui target dari pemerintah, yakni Rp 90 triliun, atau tiga kali lipat dari dana yang ditempatkan pemerintah di Bank Himbara Rp30 triliun.

OJK Beri Dukungan Bank BUMN Syariah

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut perkembangan industri perbankan syariah saat ini terus mengalami pertumbuhan yang pesat.

Hal ini tampak dari jumlah lembaga keuangan syariah yang terus bertambah.

Menurut data OJK RI, di sektor perbankan saat ini sudah terdapat 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan 162 Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, nilai aset keuangan syariah di Tanah Air juga terus tumbuh.

Dimana pada bulan Juli 2020, nilai aset keuangan syariah sudah mencapai Rp1.639,08 triliun, naik sebesar 20,61 persen secara tahunan dengan market share 9,68 persen.

Menurut Wimboh, hal itu menunjukkan keuangan syariah memiliki daya tahan yang tinggi untuk terus bertahan dan bertumbuh di masa pandemi.

“Hal itu menjadi momentum bagi kebangkitan ekonomi dan keuangan syariah untuk mengambil peran yang lebih besar dalam proses pemulihan ekonomi nasional pascapandemi,” jelasnya.

Untuk itu OJK mempunyai empat area pengembangan syariah yang akan difokuskan oleh regulator, yaitu sinergi dan integrasi ekonomi dan keuangan syariah, penguatan kapasitas industri keuangan syariah, membangun permintaan terhadap keuangan syariah dan mendorong adaptasi digital untuk mendongkrak pasar keuangan syariah. []

Continue Reading

Jasa Keuangan

Pefindo Biro Kredit Perkuat Layanan Berbasis Digital

Alfian Setya Saputra

Published

on

Pefindo Biro Kredit

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Pefindo Biro Kredit terus berupaya memperkuat manajemen perusahaan guna mendukung ekspansi bisnis yang sedang dijalankan.

Ekspansi yang dimaksud adalah perluasan pangsa pasar dan pengembangan produk yang berbasis layanan data digital dan teknologi.

Penguatan strategi bisnis PT Pefindo Biro Kredit ini diharapkan dapat semakin dipacu usai perombakan jajaran direksi dan komisaris di perusahaan tersebut.

Diketahui, perusahaan pelat merah ini baru saja merombak susunan pengurusnya melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa.

Dalam RUPS ini ditetapkan susunan pengurus baru yaitu Komisaris Utama Hamdi Hassyarbaini dan Komisaris Endang Kussulanjari Tri Subari.

Kemudian di jajaran Direksi, Direktur Utama ditempati Yohanes Arts Abimanyu sementara dua jabatan Direktur diisi oleh M. Mukhlis
dan Wahyu Trenggono.

Direktur Utama Pefindo Biro Kredit, Yohanes Arts Abimanyu menjelaskan perubahan ini merupakan wujud komitmen pemegang saham untuk mendukung ekspansi bisnis dan pertumbuhan yuang berkesinambungan.

“Manajemen yang baru dilantik ini diharapkan bisa mendorong percepatan pertumbuhan bisnis perusahaan sesuai perkembangan usaha yang semakin dinamis,” jelas Abimanyu, Selasa (22/9/2020).

Menurutnya, tansformasi layanan digital dan perkembangan industri jasa keuangan saatini berkembang pesat.

Perubahan itu menuntut semua pihak terus beradaptasi dan melakukan berbagai inovasi untuk menyediakan layanan informasi perkreditan bagi industri jasa keuangan.

“Termasuk memperluas basis keanggotaan serta mendukung peningkatan inklusi keuangan, dan terus mengedepankan prinsip tata kelola yang baik dalam melakukan kegiatan usaha termasuk aspek keamanan informasi,” jelasnya.

Pefindo Biro Kredit Jadi Solusi

Adapun saham perusahaan ini dimiliki sejumlah perusahaan yaitu PT Pefindo, PT Pegadaian, PT Taspen, PT Bursa Efek Indonesia, PT Telkom Sigma, PT Consumer Information Consulting, dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia.

Bisnis Pefindo Biro Kredit selama ini yaitu pengumpulan data kredit dari lembaga keuangan dan data non kredit dari sejumlah lembaga dan instansi publik.

Data itu lalu diolah dan disajikan, di antaranya dalam bentuk laporan dan skor yang dapat diakses oleh para anggota yang jumlahnya saat ini sudah mencapai 308 lembaga.

Abimayu berharap layanan dari perusahaan tersebut bisa menjadi solusi yang bisa dimanfaatkan lembaga keuangan di setiap tahap siklus kredit secara terintegrasi.

“Dengan layanana itu tentunya akan dapat meningkatkan kualitas kredit, menurunkan Non Performing Loan (NPL), mengurangi ketidaksesuaian informasi dan mendukung inkulasi keuangan dalam hal akses ke pembiayaan,” tambahnya.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, saat ini PEFINDO Biro Kredit memiliki layanan dengan brand IdScore yang menyediakan enam produk informasi perkreditan unggulan yaitu IdScore, IdReport, IdScore+ yang merupakan kombinasi IdScore dan IdReport, IdMarket Profile, IdBenchmarking, dan IdAlternativeScore. []

Continue Reading

Perbankan

Ekspansi Kredit Konsumer, bank bjb Jalin Kerja Sama dengan BNPB

MediaBUMN

Published

on

Kredit Konsumer

MEDIABUMN.COM, Jakarta – bank bjb terus melakukan ekspansi kredit perbankan di berbagai sektor seiring hadirnya permintaan pembiayaan dari masyarakat dan lembaga. Bertempat di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jalan Pramuka No 38, Jakarta Timur, Senin (21/9/2020), bank bjb Kantor Cabang (KC) Daan Mogot menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kredit Konsumer dengan BNPB.

PKS ini ditandatangani langsung oleh Pemimpin bank bjb KC Daan Mogot Faridha Siregar dengan Kepala Biro Keuangan BNPB Pusat Tavip Joko Prahoro. Penandatanganan turut dihadiri oleh Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama BNPB Zahermann Muabezi, Kepala Bagian Kerja Sama Nasional dan Internasional Iwan Subiantoro, serta segenap aparatur sipil negara (ASN) BNPB dan pegawai bank bjb.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mengatakan kerja sama pembiayaan ini akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Tak hanya itu, kredit yang disalurkan juga bakal berdampak positif dalam mendongkrak konsumsi yang dapat menggerakkan perekonomian di tengah masa adaptasi kebiasaan baru (AKB).

“Penyaluran Kredit Konsumer ini sejalan dengan semangat pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang saat ini tengah didorong oleh berbagai pihak. bank bjb menunjukkan komitmen yang kuat untuk berperan aktif dalam pemulihan ekonomi dengan terus menyalurkan pembiayaan yang akan menggerakkan roda perekonomian bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata Widi.

Jalinan kerja sama antara bank bjb dengan BNPB juga merupakan bagian dari penguatan sinergi antara kedua belah pihak. Sinergi pembiayaan antara bank bjb dan BNPB memiliki jejak sejarah panjang di mana keduanya telah memulai langkah kerjasama sejak tahun 2016 melalui MoU tentang jasa layanan perbankan antara kedua belah pihak. Seiring dengan perjalanan waktu serta melihat potensi kebutuhan terhadap kredit konsumer di lingkungan BNPB, maka bank bjb KC Daan Mogot mencoba untuk menjajaki dan menggarap potensi yang ada melalui penawaran kerja sama kredit konsumer bank bjb.

Seperti diketahui, Kredit Konsumer tercatat sebagai captive market bank bjb. Penyaluran kredit ini didominasi kepada para ASN. Para ASN dan pegawai yang bekerja di BNPB akan menjadi pangsa pasar baru Kredit Konsumer bank bjb. Berdasarkan catatan perusahaan, Kredit Konsumer menguasai sebesar 70% porsi kredit yang disalurkan perusahaan hingga Semester I 2020. Portofolio Kredit Konsumer juga tumbuh sebesar 7,8% year on year (y-o-y) menjadi Rp58,4 triliun.

Diharapkan melalui perjanjian kerja sama Kredit Konsumer ini akan semakin mempererat jalinan sinergi yang telah terjalin sejak empat tahun silam agar bank bjb bisa memberikan nilai tambah berupa pelayanan prima dalam penyaluran Kredit Konsumer, maupun memberikan jasa layanan perbankan dalam bentuk lainnya di lingkungan BNPB. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM