Connect with us
PERTAMINA

Perbankan

Inovasi bank bjb dan Tim Pembina Samsat, Setor Pajak Kendaraan di Kepri Bisa via Bukalapak dan Indomaret

MediaBUMN

Published

on

samsat

MEDIABUMN.COm. Jakarta – bank bjb bekerja sama dengan Tim Pembina Samsat Kepulauan Riau (Kepri) mengembangkan inovasi cara pembayaran pajak tahunan kendaraan dengan membuka layanan pembayaran via Indomaret dan Bukalapak. Inovasi ini menambah channel pembayaran pajak yang selama ini telah dimiliki Samsat Kepri.

Dengan hadirnya format layanan baru ini, para wajib pajak dapat melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor di daerah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau secara elektronik melalui aplikasi bayar pajak Kepri, website Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, gerai Indomaret dan Bukalapak.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto menuturkan inovasi tersebut sengaja dilakukan sebagai bentuk dukungan bank bjb terhadap optimalisasi pendapatan daerah. Dengan akses pembayaran pajak yang semakin mudah dan praktis, diharapkan akan semakin banyak wajib pajak yang memanfaatkan layanan hasil inovasi ini sehingga pendapatan daerah ikut terdongkrak.

“Telah sejak awal bank bjb hadir dan ikut serta membangun sistem elektronifikasi layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai agen perubahan nasional, kami telah berhasil merevolusi sistem pembayaran pajak sehingga berjalan lebih mudah dan efisien. Kami berharap inovasi-inovasi yang kami persembahkan ke depan, khususnya di sektor pembayaran pajak, dapat semakin mengakselerasi kinerja perolehan pendapatan daerah yang menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjalankan agenda-agenda pembangunan demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Widi.

Selama ini, bank bjb memang senantiasa melakukan langkah inovasi demi menghadirkan layanan yang semakin mempermudah bagi publik dan nasabah sebagai penerima manfaat. Selain E-Samsat, beberapa hasil inovasi elektronifikasi pembayaranm pajak yang telah dilakukan bank bjb antara lain Tabungan Samsat (T Samsat), Samsat Jawa Barat Ngabret (Samsat J’bret), dan Samsat Banten Hebat (Sambat). Inovasi juga dilakukan untuk sistem setoran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dapat secara online melalui aplikasi bjb DIGI. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui seluruh channel bank bjb antara lain Teller, Automated Teller Machine (ATM), dan Electronic Data Captured (EDC). Pembayaran juga dapat dilakukan di channel layanan yang sudah bekerjasama dengan bank bjb dan Pemerintah Daerah setempat melalui Indomaret, Alfamart, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, PT Pos Indonesia.

Pembayaran PKB di Bukalapak dan Indomaret dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi E-Samsat KEPRI yang tersedia di Google Play Store untuk memperoleh kode bayar. Kode bayar ini diperlukan sebagai syarat pembayaran pajak di Indomaret dan Bukalapak.

Langkah pertama untuk mendapatkan kode bayar pada aplikasi E-Samsat KEPRI yakni dengan memilih pembayaran melalui bank bjb pada opsi menu. Setelahnya, masukkan nomor polisi kendaraan. Lalu, Masukkan enam digit terakhir nomor rangka. Selanjutnya kode bayar akan muncul.

Setelah kode bayar diperoleh, pembayaran PKB dapat dilanjutkan melalui aplikasi Bukalapak maupun Indomaret. Setelahnya, Wajib Pajak akan memperoleh bukti pembayaran. Simpanlah bukti pembayaran kendaraan bermotor untuk mencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan pengesahan STNK pada layanan Samsat yang tersebar di Kepri berlaku selama dua bulan setelah pembayaran dilakukan. []

Perbankan

Permintaan KPR Subsidi BTN Melonjak Drastis

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

permintaan KPR

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Permintaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Subsisi di PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mengalami kenaikan drastis menjelang peneraman new normal.

Bank BTN mencatat, hingga 25 Juni 2020, permintaan KPR subsidi di BTN meningkat hingga 75 persen.

Direktur Utama BTN Pahala N Mansury mengatakan, parmintaan KPR subsidi ini jauh lebih tinggi dibandingkan permintaan di bulan Mei 2020, angka tersebut diprediksi masih akan meningkat seiring dibukanya kembali berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.

“Pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jelang penerapan new normal ini menjadi salah satu faktor yang membuat permintaan KPR subsidi melonjak. Pelonggaran PSBB juga meningkatkan kembali aktivitas ekonomi warga yang sempat terhenti,” kata Pahala dalam diskusi virtual Mendorong Pemulihan Ekonomi Melalui Perbankan, Kamis (2/7/2020).

Pahala menuturkan, Bank BTN cukup beruntung karena 80 persen nasabahnya merupakan nasabah dengan pendapatan tetap.

Kendati demikian, 60 persen dari total nasabah yang dimiliki BTN merupakan masyarakat berpendapatan rendah.

BTN sebagai bank BUMN juga terus berupaya mendorong program pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui penyaluran kredit dari dana pemerintah senilai Rp 30 triliun.

Pihak BTN berencana melakukan ekspansi kredit sebesar Rp 30,3 triliun dalam waktu enam bulan ke depan.

Angka Restrukturisasi itu akan lebih tinggi dari bulan Mei, di mana restrukturisasinya mencapai Rp26 triliun.

“Restrukturisasi penyaluran kredit yang dilakukan BTN akan ditingkatkan hingga Rp30 triliun. Saat ini ada keringanan dari OJK. Jumlah debitur yang melakukan restrukturisasi cukup besar jumlahnya,” jelasnya.

Pahala Mansury mengatakan, komposisi kredit perumahan sekitar 70 persen akan difokuskan pada penyaluran KPR. Karena hasil perhitungan BTN, pertumbuhan kredit masih bisa tumbuh positif di angka 4 hingga 5 persen.

Likuiditas Dipastikan Aman

Bank BTN memastikan kondisi likuiditas di bank pelat merah tersebut masih aman di tengah situasi pandemi.

Hal ini disampaikan menanggapi beredarnya berita hoax yang menyatakan sejumlah bank di Indonesia mengalami kondisi seret, sehingga memprovokasi para nasabah bank untuk menarik seluruh dananya.

Direktur Finance BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan alat likuiditas Bank BTN terdiri dari Giro Wajib Minimum (GWM) dan Surat Berharga Negara (SBN) sangat besar.

Untuk Surat Berharga Negara, ada penempatan sekitar Rp 25 triliun, sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) BTN lebih tinggi dari ketentuan yang berlaku, bahkan ada dana dalam rupiah dan dolar AS yang nilainya mencapai Rp 15 triliun.

Untuk itu, Nixon meminta agar aparat kepolisian menyelidiki siapa aktor penyebar berita hoax rush dana perbankan itu. Sebab berita-berita hoax yang disebarkan bisa mengganggu stabilitas ekonomi negara. []

Continue Reading

Perbankan

Bank Syariah BUMN Akan Dimerger, Ditarget Rampung Awal 2021

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Bank syariah BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Bank syariah BUMN rencananya akan digabungkan (merger) oleh Kementerian BUMN untuk mendorong pengembangan pasar keuangan syariah.

Penggabungan sejumlah bank syariah BUMN ini diperkirakan dapat rampung pada Februari tahun 2021 mendatang.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pasar syariah saat ini memiliki prospek kebutuhan yang cukup besar di Indonesia.

Maka perlu dilakukan merger bagi bank syariah BUMN guna pengembangan pasar keuangan syariah dimana Indonesia dengan status negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, jasa keuangan syariah harus difasilitasi.

“Upaya merger ini menurut kami perlu seperti Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan sebagainya. Maka kami sedang mengkaji bank-bank syariah ini menjadi satu, Insya Allah Februari tahun depan jadi satu,” kata Erick Thohir, Kamis (2/7/2020).

Diketahui, ada tiga bank umum syariah yang merupakan anak usaha BUMN, yaitu PT Bank BNI Syariah, PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri. Satu lagi masih berupa unit syariah yaitu Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Erick menjelaskan, dengan merger ini, bank syariah BUMN akan masuk jajaran delapan bank terbesar di Indonesia dari segi asset, sehingga kemampuannya dalam penyaluran pembiayaannya juga akan meningkat.

Kehadiran bank syariah milik BUMN dengan kapasitas besar dipastikan dapat memperluas pilihan pendanaan sektor riil yang selama ini masih bergantung kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), seperti Mandiri, BRI, BNI dan BTN.

“Bank syariah BUMN bisa masuk 8 besar bank yang menjadi pilihan alternatif masyarakat. Jadi kita coba lakukan segmentasi dengan Bank di Himbara supaya sama-sama memperkaya marketnya,” jelas Erick.

BRI Syariah Dukung Merger Bank Syariah BUMN

Terkait rencana merger Bank Syariah BUMN ini, pihak Bank BRI Syariah Tbk mengaku siap mendukung.

kebijakan pemerintah yang melalui Kementerian BUMN akan melakukan merger perbankan syariah pada Februari 2021.

Menurut Mulyatno Rachmanto selaku Corporate Secretary BRI Syariah, rencana merger yang disampaikan Erick Thohir ini merupakan upaya untuk memperkuat peran BUMN di sektor keuangan.

“Sebagai perusahaan anak BUMN, BRI Syariah akan selalu mendukung kebijakan pemerintah. BRI Syariah juga akan tetap berfokus untuk meningkatkan kinerja supaya bisa menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai layanan finansial,” kata Mulyantno.

Induk usaha BRI Syariah, yakni PT BRI (Persero) Tbk juga mendukung rencana penggabungan tersebut.

Corporate Secretary BRI, Amam Sukriyanto mengatakan, sebagai bagian dari BUMN, BRI juga selalu mendukung kebijakan pemerintah untuk memperkuat peran BUMN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami baru tahu dari media. Sejak awal memang menjadi program beliau untuk memperkuat BUMN,” katanya. []

Continue Reading

Perbankan

Hak Jawab bank bjb Atas Pemberitaan Rumah Cagar Budaya

MediaBUMN

Published

on

hak jawab

MEDIABUMN.COM, Jakarta – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten, Tbk / bank bjb menggunakan hak jawab sesuai dengan pedoman pemberitaan media siber (peraturan Dewan Pers nomor 1/Peraturan-DP/III/2012) terkait pemberitaan pada hari Rabu, 1 Juli 2020, dimana beritasatu.com telah memuat pemberitaan dengan judul “Terganjal Masalah Kredit ke BJB, Rumah Cagar Budaya Bakal Disita” dan kontan.co.id telah memuat pemberitaan dengan judul “Waktu mepet, Radnet sayangkan eksekusi rumah cagar budaya” serta pada hari Kamis, 2 Juli 2020 liputan6.com telah memuat pemberitaan dengan judul “Bisnis Berujung Ancaman Pengusiran Keluarga Pahlawan Nasional Moh. Yamin”.

Dalam berita tersebut disebutkan bahwa hal tersebut tidak memiliki rasa kemanusiaan dan atau pengusiran terhadap keluarga Pahlawan Nasional Republik Indonesia, Prof. Muhammad Yamin.

Pada prinsipnya bank bjb sendiri telah melaksanakan proses tersebut sesuai dengan ketentuan/hukum yang berlaku di Indonesia. Tentunya tindakan ini bukanlah sebagai bentuk tindakan ketidakhormatan bank bjb terhadap Pahlawan Nasional Republik Indonesia, Prof. Muhammad Yamin melainkan murni sebagai salah satu langkah dari penyelamatan dan penyelesaian kredit yang ditempuh oleh bank bjb sesuai dengan ketentuan dalam industri perbankan.

Lebih lanjut, pendaftaran PKPU yang dilakukan oleh bank bjb sejatinya adalah sebuah upaya positif dalam memberikan ruang dan waktu bagi PT Radnet untuk dapat melakukan restrukturisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, namun hal tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh PT Radnet sehingga mengakibatkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menetapkan status kepailitan. Lebih lanjut, pihak bank bjb sebagai pemberi pinjaman atau utang merupakan pihak yang dirugikan oleh tindakan wanprestasi atau gagal bayar yang dilakukan oleh PT Radnet sedangkan terkait upaya Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui KPKNL adalah telah sesuai dengan ketentuan aturan hukum dan persyaratan yang berlaku.

Adapun terkait informasi dari pihak debitur bahwa agunan merupakan Bangunan Cagar Budaya (BCB), hal ini telah diklarifikasi oleh pihak Pemprov DKI sebagaimana yang dimuat pada media Liputan6.com tanggal 2 Juli 2020 dengan judul “Dinas Kebudayaan Sebut Rumah Pahlawan Moh. Yamin Belum Jadi Cagar Budaya”. Sebagai informasi, bahwa pelaksanaan eksekusi rumah sebagaimana disampaikan jurusita pengadilan negeri Jakarta Pusat dilakukan atas inisiasi pemenang lelang. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!