Connect with us
PERTAMINA

Agrobisnis & Pangan

Industri Perikanan Juga Terapkan Skema Normal Baru

EKO PRASETYO

Published

on

Industri perikanan

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Industri perikanan tanah air juga diterapkan skema kenormalan baru (new normal) oleh Pemerintah. Skema kenormalan baru dilakukan karena agar aktivitas kehidupan baru di sektor industri perikanan bisa dimulai meski pandemi covid-19 masih ada.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Kemaritiman dan Investasi Safri Burhanuddin mengatakan, salah satu penerapan kenormalan baru di sektor perikanan adalah pasar ikan tradisional.

Saat ini Kementerian Pedagangan telah membuat protokol kesehatan untuk diterapkan di pasar-pasar tradisional.

“Di antaranya penjual dan pembeli harus pakai masker dan lain-lain, yang masuk juga harus dibatasi. Di pasar ikan ini skema new normal nggak ada masalah, yang perlu dilakukan adalah menjaga kesehatan,” kata Safri dalam video conference di Jakarta, Minggu (31/5/2020).

Menurut Safri, dalam pelaksanaan kenormalan baru di industri perikanan, peran dari pemerintah daerah (pemda) menjadi sangat penting.

Maka diharapkan proses pelaksanaan kenormalan baru bisa dilaksanakan dengan baik dan tetap memperhatikan protokol pencegahan covid-19 di industri perikanan.

Namun kendala pelaksanaan normal baru adalah perbaikan logistik dan distribusi hasil panen industri perikanan.

Sebab saat ini harga produk perikanan tengah mengalami penurunan karena melimpahnya pasokan sementara permintaannya sedang menurun akibat dampak dari wabah covid-19.

“Harga ikan turun karena supply demand, demand atau perimntaan berkurang drastis karena banyak restoran tutup, hotel juga belum jalan dan lain-lain. Sekarang mulai kembali normal, ekspor mulai gerak dalam dua hingga tiga minggu meskipun belum sampai normal,” ungkapnya.

Untuk itu, pemerintah akan mendorong BUMN yang bergerak di industri perikanan agar menyerap hasil panen yang ada, terutama dari hasil tangkapan nelayan.

Hasil produk perikanan yang dihasilkan baik secara tangkap ataupun budidaya juga dipastikan memiliki kualitas yang cukup baik.

Keran ekspor Industri Perikanan

Safri Burhanuddin menambahkan, pemerintah telah membuka keran ekspor ikan sejak 3 pekan belakangan, untuk menghindari kelebihan stok di tengah pandemi virus corona.

Aktivitas ekspor ikan dilakukan oleh PT Perikanan Nusantara (Perinus) dan Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perindo), setelah surat dari Kementerian BUMN terkait dengan pengambilan produk tangkapan masyarakat dikeluarkan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor perikanan Indonesia sebenarnya tercacat positif di masa pandemi covid-19.

Hingga Maret 2020 nilai ekspor perikanan mencapai US$427,71 juta, naik 6,34 persen dibandingkan ekspor bulan Februari 2020.

Jika dibandingkan dengan Maret 2019, nilai ekspor tahun ini naik 3,92
persen.

Sementara volume ekspor hasil industri perikanan Indonesia mencapai 105.200 ton atau meningkat 15,37 persen dibandingkan dengan ekspor Februari 2020.

Dibandingkan bulan Maret tahun lalu, juga meningkat sebesar 4,89 persen. []

Agrobisnis & Pangan

Produksi Pupuk Indonesia Capai 6,2 Juta Ton

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Produksi pupuk

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Produksi pupuk yang dihasilkan PT Pupuk Indonesia (Persero) sepanjang semester I 2020 tercatat mencapai 6,2 juta ton. Jumlah itu setara 52 persen target produksi dari rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) PT Pupuk Indonesia tahun 2020 yaitu 11,9 juta ton.

Volume produksi pupuk tersebut terdiri dari 4 juta ton pupuk urea, 1,4 juta ton pupuk NPK, 264.864 ton pupuk SP-36, 415.820 ton pupuk ZA dan 4.560 ton pupuk ZK.

Menurut Direktur Utama Pupuk Indonesia, Aas Asikin Idat, angka produksi pupuk ini merupakan hasil kontribusi dari lima anak usaha Pupuk Indonesia, yaitu, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kaltim, dan PT Pupuk Kujang.

Dibandingkan produksi periode yang sama tahun lalu, angka produksi hingga pertengahan tahun ini tercatat tumbuh 6,92 persen.

“Peningkatan produksi pupuk ini tidak lepas dari kondisi pabrik yang saat ini sudah bisa beroperasi secara optimal sehingga produksi setiap tahunnya juga terus meningkat,” kata Aas, Rabu (8/7/2020).

Tidak hanya produk pupuk, perusahaan pelat merah ini juga membukukan volume produksi nonpupuk yang tercatat sebesar 3,58 juta ton.

Angka ini juga mengalami pertumbuhan sebesar 8,85 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni 3,29 juta ton.

Total produksi nonpupuk sepanjang semester I tahun 2020 terdiri dari 121.278 ton asam fosfat, 361.662 ton asam sulfat, dan 3,1 juta ton amoniak.

Selain meningkatkan produksi pupuk dan nonpupuk, BUMN ini juga terus berupaya menekan biaya produksi agar dapat melakukan efisiensi, dan membuahkan hasil positif.

Aas mencontohnya efisiensi pemakaian gas untuk produksi amoniak tahun 2019 sebesar 35,92 MMBTU/ton yang turun dari target 36,05 MMBTU/ton.

Kemudian rasio konsumsi gas untuk produksi urea sebesar 27,56 MMBTU/ton, lebih efisien dari rencana sebesar 28,28 MMBTU/ton.

“Langkah efisiensi ini penting untuk mengurangi beban pemerintah atas subsidi pupuk, termasuk untuk peningkatan daya saing produk. Dengan efisiensi, kami yakin biaya produksi tahun ini akan semakin menurun pemerintah telah menetapkan kebijakan penyesuaian harga gas bagi industri pupuk,” ungkapnya.

Penurunan harga gas ini, kata dia, akan berdampak positif bagi sektor industri, termasuk industri pupuk.

Penurunan harga gas dipastikan akan sangat berdampak pada penurunan biaya produksi karena penggunaan gas mencapai 70 persen dari struktur biaya produksi pupuk.

“Turunnya biaya produksi pupuk pada akhirnya akan mengurangi beban subsidi pupuk dari pemerintah karena biayanya sudah lebih murah,” tutupnya. []

Continue Reading

Agrobisnis & Pangan

Pupuk Subsidi Dari Pemerintah Masih Utang Rp 17,1 Triliun

EKO PRASETYO

Published

on

Pupuk subsidi

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Pupuk subsidi yang disalurkan pemerintah melalui Kementerian Pertanian kepada petani tertanya masih utang dengan PT Pupuk Indonesia (Persero).

Tercatat utang berjalan untuk program pupuk subsidi ini mencapai Rp17,1 triliun untuk realisasi tahun 2017 hingga 2020.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Aas Asikin Idat merinci, utang pemerintah senilai Rp17,1 triliun tersebut berasal dari lima anak perusahaan. Yaitu PT Petrokimia Gresik (PKG) sebesar Rp10,8 triliun, PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) sebesar Rp1,8 triliun dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PSP) sebesar Rp2,1 triliun.

Kemudian PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC) dan dan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang masing-masing sebesar Rp1,3 triliun dan Rp1,05 triliun.

“Tagihan utang pupuk subsidi pemerintah itu Rp17,1 triliun. Tagihan ini adalah tagihan untuk realisasi dari tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Hanya yang 2020 ini sifatnya masih unaudited (tidak diaudit) karena masih tahun berjalan,” kata Aas, Selasa (30/6).

Ia menjelaskan, Pupuk Indonesia Grup menjadi BUMN yang mendapat penugasan dari Kementerian Pertanian untuk menyalurkan pupuk subsidi guna meningkatkan produktivitas pertanian dalam negeri.

Namun karena utang itu belum dibayarkannya, pihak perseroan harus meminjam modal ke perbankan untuk biaya operasional dan mobilitas perusahaan.

Utang pupuk subsidi ini juga menyebabkan meningkatnya beban perusahaan hingga membuat biaya harga pokok penjualan (HPP) pupuk bersubsidi meningkat.

Namun pemerintah sudah berjanji akan menyicil dana tersebut untuk tahap awal di tahun ini senilai Rp5,7 triliun kepada BUMN Industri pupuk tersebut.

Terpisah, Kementerian Pertanian berupaya untuk memperketat distribusi pupuk subsidi sebab anggaran untuk progam ini juga sudah dikurangi

Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo mengimbau para petani yang terdaftar di elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (e-RDKK) untuk menebus pupuk bersubsidi melalui pengecer resmi.

Menurutnya, e-RDKK dan kartu tani menjadi upaya nyata agar alokasi pupuk bersubsidi tepat sasarn. Kementerian Pertanian juga menyesuaikan penyaluran pupuk subsidi dengan serapan tahun sebelumnya.

Sementara Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy mengatakan, penerapan kartu tani oleh Kementaran merupakan satu upaya menyalurkan pupuk subsidi agar lebih tepat sasaran. []

Continue Reading

Agrobisnis & Pangan

Importir Gula Diminta Serap Hasil Gula Petani

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Importir gula

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Importir gula diminta untuk membeli gula hasil giling tebu pegani lokal yang harganya saat ini cenderung turun. Hal ini diungkapkan Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kamis (25/6) malam.

Agus Suparmanto mengaku setuju dengan usulan dari DPR agar perusahaan dan BUMN yang mendapatkan kuota impor untuk membeli gula petani.

Agus pun berjanji akan segera memberikan penugasan pada BUMN dan importir gula agar menyerap atau membeli gula petani yang dirugikan akibat kebijakan impor.

“Ya, baik akan kami tugaskan BUMN atau perusahaan pengimpor gula untuk menyerap gula petani,” kata Agus.

Pernyataan Agus ini menjadi kesimpulan rapat kerja Komisi VI DPR dan Menteri Perdagangan yang harus segera ditindaklanjuti.

Jawaban Menteri Perdagangan ini sekaligus menjawab usulan Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid.

Dalam raker tersebut, Nusron menyampaikan pentingnya kebijakan Mendag menugaskan importir gula menyerap hasil pertanian petani untuk menyelamatkan nasib para petani gula di musim panen kali ini.

“Beli dengan harga yang sama sesuai kesepakatan yaitu Rp 11.200 di harga distributor, sampai ke HET harga Rp 12.500. Itu Sesuai dengan Permendag yang Bapak buat Nomor 07 Tahun 2020,” ujar Nusron.

Ia pun menyoroti kebijakan Agus soal impor gula kristal mentah (raw sugar) yang diolah menjadi Gula Kristal Putih (GKP), menurutnya, kebijakan ini mematikan petani tebu.

Karena itu, Nusron mengingatkan agar penyerapan tebu petani segera direalisasikan agar petani punya kepastian gula hasil panen tebunya bakal dibeli.

Sebab saat ini para petani gula karena merasa tidak dilindungi pemerintah akibat kebijakan impor gula yang masih berlanjut.

Harga Mahal

Pada kesempatan itu, Nusron Wahid juga mencecar Menteri Perdagangan soal kebijakan pengendalian harga gula di tingkat konsumen.

Pasalnya, ketika terjadi kelangkaan pasokan gula, konsumen harus menanggung harga tinggi bahkan tembus Rp 18.000/kg di beberapa wilayah.

“Di dalam siklus supply chain ini ada 3 unsur utama yaitu unsur petani, produsen, dan konsumen yang semuanya harus dilindungi. Tapi yang terjadi di saat barang langka harusnya harga stabil, ternyata gagal karena impornya telat, konsumen pun dirugikan, harga sampai Rp 18.000/kg,” kata Nusron.

Sementara anggota Komisi VI DPR lainnya Mufti Anam mengatakan, seharusnya Mendag sudah bisa memprediksi kelangkaan stok gula sejak tahun 2019.

Sehingga, ketika stok gula kosong, maka pasokan gula impor segera masuk untuk menstabilkan lonjakan harga di dalam negeri.

“Seharusnya pada akhir tahun 2019 analisa ini sudah bisa dilakukan agar di tahun 2020 awal sudah tidak terjadi kelangkaan. Tapi nyatanya awal tahun terjadi kelangkaan sampai di tengah pandemi, sampai bulan Puasa,” jelas Mufti.

Dengan kondisi yang ada saat ini, Mufti juga meminta Mendag dapat mengendalikan distribusi GKP yang berasal dari raw sugar.

Mufti meminta Kemendag memprioritaskan penyerapan gula dari hasil giling tebu petani.

“Saya pikir Kemendag punya daya desak untuk melakukan ini, untuk mengintervensi pelaku-pelaku pasar agar ini disetop dulu. Agar petani bisa terserap dengan baik,” tutup Mufti. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!