Connect with us
PERTAMINA

Agrobisnis & Pangan

Importir Gula Diminta Serap Hasil Gula Petani

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Importir gula

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Importir gula diminta untuk membeli gula hasil giling tebu pegani lokal yang harganya saat ini cenderung turun. Hal ini diungkapkan Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kamis (25/6) malam.

Agus Suparmanto mengaku setuju dengan usulan dari DPR agar perusahaan dan BUMN yang mendapatkan kuota impor untuk membeli gula petani.

Agus pun berjanji akan segera memberikan penugasan pada BUMN dan importir gula agar menyerap atau membeli gula petani yang dirugikan akibat kebijakan impor.

“Ya, baik akan kami tugaskan BUMN atau perusahaan pengimpor gula untuk menyerap gula petani,” kata Agus.

Pernyataan Agus ini menjadi kesimpulan rapat kerja Komisi VI DPR dan Menteri Perdagangan yang harus segera ditindaklanjuti.

Jawaban Menteri Perdagangan ini sekaligus menjawab usulan Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid.

Dalam raker tersebut, Nusron menyampaikan pentingnya kebijakan Mendag menugaskan importir gula menyerap hasil pertanian petani untuk menyelamatkan nasib para petani gula di musim panen kali ini.

“Beli dengan harga yang sama sesuai kesepakatan yaitu Rp 11.200 di harga distributor, sampai ke HET harga Rp 12.500. Itu Sesuai dengan Permendag yang Bapak buat Nomor 07 Tahun 2020,” ujar Nusron.

Ia pun menyoroti kebijakan Agus soal impor gula kristal mentah (raw sugar) yang diolah menjadi Gula Kristal Putih (GKP), menurutnya, kebijakan ini mematikan petani tebu.

Karena itu, Nusron mengingatkan agar penyerapan tebu petani segera direalisasikan agar petani punya kepastian gula hasil panen tebunya bakal dibeli.

Sebab saat ini para petani gula karena merasa tidak dilindungi pemerintah akibat kebijakan impor gula yang masih berlanjut.

Harga Mahal

Pada kesempatan itu, Nusron Wahid juga mencecar Menteri Perdagangan soal kebijakan pengendalian harga gula di tingkat konsumen.

Pasalnya, ketika terjadi kelangkaan pasokan gula, konsumen harus menanggung harga tinggi bahkan tembus Rp 18.000/kg di beberapa wilayah.

“Di dalam siklus supply chain ini ada 3 unsur utama yaitu unsur petani, produsen, dan konsumen yang semuanya harus dilindungi. Tapi yang terjadi di saat barang langka harusnya harga stabil, ternyata gagal karena impornya telat, konsumen pun dirugikan, harga sampai Rp 18.000/kg,” kata Nusron.

Sementara anggota Komisi VI DPR lainnya Mufti Anam mengatakan, seharusnya Mendag sudah bisa memprediksi kelangkaan stok gula sejak tahun 2019.

Sehingga, ketika stok gula kosong, maka pasokan gula impor segera masuk untuk menstabilkan lonjakan harga di dalam negeri.

“Seharusnya pada akhir tahun 2019 analisa ini sudah bisa dilakukan agar di tahun 2020 awal sudah tidak terjadi kelangkaan. Tapi nyatanya awal tahun terjadi kelangkaan sampai di tengah pandemi, sampai bulan Puasa,” jelas Mufti.

Dengan kondisi yang ada saat ini, Mufti juga meminta Mendag dapat mengendalikan distribusi GKP yang berasal dari raw sugar.

Mufti meminta Kemendag memprioritaskan penyerapan gula dari hasil giling tebu petani.

“Saya pikir Kemendag punya daya desak untuk melakukan ini, untuk mengintervensi pelaku-pelaku pasar agar ini disetop dulu. Agar petani bisa terserap dengan baik,” tutup Mufti. []

Agrobisnis & Pangan

Pupuk Subsidi Dari Pemerintah Masih Utang Rp 17,1 Triliun

EKO PRASETYO

Published

on

Pupuk subsidi

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Pupuk subsidi yang disalurkan pemerintah melalui Kementerian Pertanian kepada petani tertanya masih utang dengan PT Pupuk Indonesia (Persero).

Tercatat utang berjalan untuk program pupuk subsidi ini mencapai Rp17,1 triliun untuk realisasi tahun 2017 hingga 2020.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Aas Asikin Idat merinci, utang pemerintah senilai Rp17,1 triliun tersebut berasal dari lima anak perusahaan. Yaitu PT Petrokimia Gresik (PKG) sebesar Rp10,8 triliun, PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) sebesar Rp1,8 triliun dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PSP) sebesar Rp2,1 triliun.

Kemudian PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC) dan dan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang masing-masing sebesar Rp1,3 triliun dan Rp1,05 triliun.

“Tagihan utang pupuk subsidi pemerintah itu Rp17,1 triliun. Tagihan ini adalah tagihan untuk realisasi dari tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Hanya yang 2020 ini sifatnya masih unaudited (tidak diaudit) karena masih tahun berjalan,” kata Aas, Selasa (30/6).

Ia menjelaskan, Pupuk Indonesia Grup menjadi BUMN yang mendapat penugasan dari Kementerian Pertanian untuk menyalurkan pupuk subsidi guna meningkatkan produktivitas pertanian dalam negeri.

Namun karena utang itu belum dibayarkannya, pihak perseroan harus meminjam modal ke perbankan untuk biaya operasional dan mobilitas perusahaan.

Utang pupuk subsidi ini juga menyebabkan meningkatnya beban perusahaan hingga membuat biaya harga pokok penjualan (HPP) pupuk bersubsidi meningkat.

Namun pemerintah sudah berjanji akan menyicil dana tersebut untuk tahap awal di tahun ini senilai Rp5,7 triliun kepada BUMN Industri pupuk tersebut.

Terpisah, Kementerian Pertanian berupaya untuk memperketat distribusi pupuk subsidi sebab anggaran untuk progam ini juga sudah dikurangi

Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo mengimbau para petani yang terdaftar di elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (e-RDKK) untuk menebus pupuk bersubsidi melalui pengecer resmi.

Menurutnya, e-RDKK dan kartu tani menjadi upaya nyata agar alokasi pupuk bersubsidi tepat sasarn. Kementerian Pertanian juga menyesuaikan penyaluran pupuk subsidi dengan serapan tahun sebelumnya.

Sementara Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy mengatakan, penerapan kartu tani oleh Kementaran merupakan satu upaya menyalurkan pupuk subsidi agar lebih tepat sasaran. []

Continue Reading

Agrobisnis & Pangan

Mafia Beras Sulit Diberantas, Dirut Bulog Curhat ke DPR

Alfian Setya Saputra

Published

on

Mafia beras

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Mafia beras masih hingga kini masih terus beraksi mengganggu distribusi pasokan dan kestabilan harga pangan di Indonesia. Bahkan di masa pandemi virus corona atau covid-19, para mafia beras masih terus beraksi untuk mendapatkan keuntungan besar.

Hal ini diungkapkan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso saat rapat bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (25/6/2020).

Menurut Budi Waseso, beberapa oknum mafia beras sebenarnya sudah diketahuinya, yang terindikasi dari berbagi kecurangan yang ditemuinya di lapangan.

“Saya sampaikan dengan kondisi covid ini, mafia masih ada. Mafia ini tidak takut dengan covid-19, justru memanfaatkan masa pandemi itu untuk bekerja lebih keras,” ucap Budi.

Pria yang akrab disapa Buwas ini mengatakan, bukti-bukti pun sudah dikumpulkannya dan dilaporkan ke aparat penegak hukum.

Tindak lanjut ke aparat hukum ini, perlu dilakukan karena Bulog tidak punya wewenang secara hukum.

Selain melapor ke aparat hukum, Buwas mengklaim juga selalu mengkoordinasikannya ke Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

Sayangnya, berbagai langkah yang telah dilakukan ini belum bisa menghentikan permainan dan gerak senyap para mafia.

“Masalahnya sampai saat ini saya bukan lagi polisi, apalagi bicara saya sebagai Kepala Bareskrim. Mafia ini harus kita lawan lebih keras. Jika tidak ada sinergi ini memang sulit menghilangkan mafia ini. Jujur sampai hari ini juga masih ada,” ungkapnya di harapan anggota DPR RI.

Meski begitu, Buwas tidak mengungkap ke publik siapa saja oknum mafia beras yang dimaksud.

Buwas menilai pengusutan soal permainan para mafia tetap harus melalui aparat penegak hukum.

“Saya tahu tapi tidak mungkin saya buka di sini. Kalau saya buka di sini justru nanti menyulitkan daripada penegak hukum,” ungkapnya.

Ia memberi contoh bagaimana mafia beras itu bekerja, salah satunya dengan menjelekkan kualitas beras Bulog di masyarakat.

Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak percaya dan tidak mau mengonsumsi beras Bulog, sehingga masyarakat mencari distributor lain.

Padahal, menurutnya kualitas beras Bulog sangat baik dan merupakan hasil serapan dari petani di seluruh Indonesia.

“Mafia ini berjuang agar Bulog tidak bisa eksis, lalu diviralkan beras kualitas jelek, yang ketika dibuka banyak kutunya. Jangankan timbangan beras, kualitas pun tidak kami kurangi. Kami transparan,” imbuhnya.

Penyerapan Cadangan Beras Pemerintah

Di sisi lain, Komisi IV DPR RI merasa prihatin pada Perum Bulog atas progress penyerapan cadangan beras pemerintah (CBP) yan berjalan saat ini.

Anggota Komisi IV DPR RI, Suhardi Duka dari Fraksi Demokrat mengatakan Bulog harus terus menyerap beras dari petani, namun distribusinya ke pasar-pasar sulit.

“Beras petani yang dibeli Bulog ini menggunakan pinjaman dana dari bank yang menggunakan bunga komersil. Jika hal ini terus terjadi, maka Bulog terancam kehilangan kemampuan untuk menyerap beras hasil panen petani lokal,” ungkapnya.

Diketahui, pada semester I-2020 ini, Perum Bulog ditugaskan menyerap CBP dan mempertahankan posisi stok 1,4 juta ton di gudangnya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi IV DPR lainnya, Hermanto dari fraksi PKS.
Menurutnya, jika Bulog terus mengalmi kesulitan menyalurkan beras ke pasar maka ancaman stok berlebih akan terjadi.

Hermanto mengaku khawatir kondisi itu bisa menyebabkan kualitas beras semakin menurun dan mengakibatkan kerugian negara.

“Kalau terjadi kelebihan stok yang rugi bukan hanya Bulog, karena itu adalah uang negara, ya yang dirugikan negara dan rakyat,” pungkasnya. []

Continue Reading

Agrobisnis & Pangan

Anak Perusahaan Non PTPN III Juga Dirombak

Alfian Setya Saputra

Published

on

Anak perusahaan

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Anak perusahaan non PTPN di jajaran manajemen Grup PTPN, Holding PT Perkebunan Nusantara III (Persero) juga mengalami pergantian jajaran Direksi dan struktur organisasi eksekutif.

Totalnya ada sepuluh anak usaha non PTPN yang mengalami perombakan jajaran Direksi dan struktur organisasi, yaitu PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN), PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN), PT Industri Karet Nusantara (IKN), dan PT ESW Nusa Tiga (ESW).

Kemudian PT Kawasan Industri Nusantara (KINRA), PT RS Sri Pamela Medika Nusantara (SPMN), PT Industri Nabati Lestari (INL), PT LPP Agro Nusantara (LPPAN), PT Bio Industri Nusantara (BIONUSA) dan PT Sarana Agro Nusatara (SAN).

Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Muhammad Abdul Ghani menyerahkan langsung Surat Keputusan (SK) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jajaran Direksi Anak Perusahaan non PTPN pada Selasa, (16/6/2020) di Kantor Pusat Holding di Jakarta.

“Setiap anak perusahaan non PTPN juga perlu melakukan evaluasi kinerja agar tetap tumbuh dan dapat bersaing. Karena persaingan bisnis di era sekarang ini semakin ketat, maka penting melakukan perbaikan secara terus menerus, sehingga kinerja perusahaan semakin baik,” kata Ghani.

Ghani menyatakan, transformasi yang juga dilakukan di anak usaha  non PTPN bertujuan agar Anak Perusahaan daapt bertahan dan tetap unggul dalam persaingan.

Dengan perombakan jajaran ini juga diharapkan kinerja Anak Perusahaan non PTPN dapat optimal, sehingga dapat memberi kontribusi besar bagi perekonomian nasional.

“Pergantian beberapa Direksi dan struktur organisasi Anak Perusahaan non PTPN ini sejalan dengan program transformasi perusahaan, yang berkomitmen memperkuat kinerja anak perusahaan untuk mencapai target perusahaan,” ujar Ghani dalam keterangan pers.

Dalam transformasi bisnis perusahaan, tegas Ghani, terdapat 6 Program Prioritas Utama yang harus diterapkan oleh Anak Perusahaan PTPN dan non PTPN, baik yang inti bisnisnya adalah perkebunan maupun yang bukan.

“Atas kerja keras dan pengabdiannya, kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Direksi yang lama. Kami optimis akan ada perubahan positif dalam proses transformasi di lingkungan Anak Perusahaan non PTPN,” ujar Ghani.

Untuk diketahui, PTPN III merupakan BUMN sektor usaha agro bisnis, terutama komoditas kelapa sawit dan karet. Saat ini Perseroan secara konsolidasi menjadi salah satu perusahaan perkebunan terbesar di dunia dengan didominasi tanaman kelapa sawit seluas 552.888 hektar, tanaman karet 154.737 hektar, teh 30.279 hektar dan tebu 53.946 hektar. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!