Connect with us
PERTAMINA

Jasa Keuangan

Holding Ultra Mikro Dibentuk, Tuai Pro dan Kontra di DPR RI

Published

on

Holding Ultra

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Holding Ultra Mikro yang akan dibentuk oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuai pro dan kontra di kalangan DPR RI.

Sebagai anggota dewan menyatakan setuju, namun ada juga yang menolak karena menilai Holding Ultra Mikro akan merusak bisnis BUMN yang sudah berjalan.

Mukhamad Misbakhun, Anggota Komisi XI DPR RI menilai pembentukan holding BUMN ultra mikro sudah mendapat persetujuan dan dukungan dari berbagai pihak karena dinilai akan membawa banyak manfaat untuk masyarakat.

Maka ia menyarankan pembentukan Holding Ultra Mikro perlu dilakukan percepatan guna membantu pemulihan sektor UMKM.

“Jadi holding BUMN ini kami yakin tidak akan memutus bisnis para anggota Holding. Seperti BRI, Pegadaian maupun PNM. Karena mereka akan berada dalam satu payung yang terintegrasi,” ujarnya, Kamis (8/4/2021)

Anggota Dewan dari Fraksi Partai Golkar mengatakan, pembentukan Holding ini juga sudah didukung oleh Komite Privatisasi.

Sehingga kehadiran holding BUMN ultra mikro dipastikan berdampak positif dalam menghimpun dana murah masyarakat untuk diputar menjadi modal pembiayaan pelaku UMKM.

Selain itu, holding ini juga akan mempercepat proses digitalisasi layanan keuangan untuk menjangkau UMKM dan usaha mikro di berbagai daerah.

“Jadi selain mendapatkan dana murah bagi UMKM, akan tercipta pembiayaan yang lebih kompetitif karena sudah didukung keunggulan teknologi keuangan yang yang ada di BRI. Ini kan bisa dimanfaatkan secara terintegrasi dan menciptakan basis informasi dalam melihat perkembangan UMKM,” ungkapnya.

Namun hal berbeda disampaikan oleh Anis Byarwati, Anggota Komisi XI DPR RI yang justru menilai holding Ultra Mikro bukan langkah yang tepat untuk dijalankan oleh Kementerian BUMN.

Menurutnya, pembentukan holding BUMM tidak tepat karena justru akan berdampak negatif bagi kepentingan negara dan bisa dinilai akan mengesampingkan kewenangan rakyat.

Dijelaskannya, holding ultra mikro akan membuat ketimpangan di antara ketiga BUMN, karena yang jadi pemimpin adalah BRI.

“Berarti yang naik kan hanya BRI saja, karena yang lain jadi anggota. Jadi ketidakadaan kepemilikan justru dapat mengakibatkan aset negara dan kepentingan rakyat terganggu. Ini kan sudah diatur dalam Undang Udang Dasar,” kata Anis dalam diskusi virtual, Kamis (8/4/2021).

Menurutnya, jika dilihat berdasarkan latar belakang pembentukan holding tersebut karena pemerintah ingin agar pelaku usaha kecil bisa naik kelas.

Namun ia menilai, alasan ini membuat seolah yang bermasalah hanyalah soal permodalan untuk UMKM.

“Padahal untuk meningkatkan kemampuan UMKM itu ada banyak hal yang harus dibenahi. Bukan hanya masalah keuangan atau permodalan saja. Yang paling penting itu, peningkatan kualitas SDM-nya juga harus dibantun dan akses pemasarannya, termasuk penggunaan teknologinya,” kata dia. []

Jasa Keuangan

Holding Ultra Mikro, Pegadaian Ganti Nama

Published

on

Ultra MIkro

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021 Tanggal 02 Juli 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. PT Pegadaian (Persero) berganti nama menjadi PT Pegadaian. Kemudian pada perubahan Anggaran Dasar PT Pegadaian sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian Nomor 15 Tanggal 23 September 2021 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Nomor AHU-0053287.AH.01.02 Tahun 2021 Tanggal 29 September 2021, PT Peagadaian (Persero) resmi berganti nama menjadi PT Pegadaian.

R. Swasono Amoeng Widodo, Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian memberikan penjelasan bahwa dengan terbitnya peraturan tersebut otomatis terjadi perubahan kepemilikan saham. Semula saham PT Pegadaian 100% dimiliki negara, saat ini saham seri A dimiliki Negara sebanyak 1 (satu) lembar dan saham seri B dimiliki PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebanyak 6.249.999 lembar.

“Tujuan pembentukan ekosistem ultra mikro ini adalah untuk meningkatkan akses Pegadaian-PNM akan membuka 300 lokasi bersama (co-location) sampai akhir tahun 2021 untuk memberikan layanan akses terpadu agar masyarakat bisa menggunakan produk dan layanan ketiga perusahaan dalam satu tempat”

Secara bersama ketiga entitas juga bisa berkolaborasi di program-program lain seperti pemanfaatn teknologi informasi, pemasaran, pengembangan produk dan layanan, pengemabngan sumer daya manusia dan lain lainnya, selain pemanfaatan lokasi (co-location). Pegadaian yakin, dengan adanya holding ultra mikro, maka akan bertambah luas peran BRI-Pegadaian-PNM dalam program pemulihan ekonomi nasional khususnya penguatan di sektor ultra mikro.

Harapan Amoeng agar inisiatif ini didukung sepenuhnya oleh semua masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan dan sebagai bentuk peran serta dalam pembangunan ekonomi.[]

Continue Reading

Jasa Keuangan

Laba PPA Dari Pengelolaan BUMN “Sakit” Capai Rp53 Miliar

Published

on

Laba PPA

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Laba PPA atau PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) pada Semester I tahun 2021 tercatat mencapai Rp53,43 miliar.

Laba PPA tersebut mengalami peningkatan signifikan hingga 27,08 persen secara tahunan (year on year).

Dimana pada semeter I tahun lalu laba PPA tercatat di angka Rp42,044 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan PPA di Bursa Efek Indonesia (BEI), selain besaran laba PPA yang meningkat, pendapatan perusahaan juga tumbuh 5,63 persen secara tahunan.

Semester I tahun ini pendapatan PPA mencapai Rp1,72 triliun, sementara di semester I tahun lalu Rp1,62 triliun.

Sementara pendapatan bunga pada perusahaan pelat merah ini juga tak mau ketinggalan, yaitu naik 3 kali lipat, dari Rp33,16 miliar menjadi Rp9,72 miliar.

Kemudian bagian laba PPA dari ventura bersama juga naik menjadi Rp50,33 miliar dari semester I tahun lalu Rp21,54 miliar.

Namun dari data keuangan tersebut, disampaikan pula bahwa penghasilan lain-lain justru mengalami penurunan drastis, dari sebelumnya Rp18,05 miliar menjadi Rp5,86 miliar.

Sedangkan beban bunga dan keuangan PPA juga menurun tipis dari Rp38,85 miliar di semester I 2020 menjadi Rp38,62 miliar di semester I tahun ini.

Selanjutnya dilihat dari nilai aset PPA mengalami peningkatan signifikan, Dimana pada akhir Desember 2020 lalu nilainya Rp12,95 triliun, sekarang menjadi Rp17,86 triliun.

Rincian aset PPA itu yakni terbagi atas aset lancar sebesar Rp7,19 triliun dan aset tak lancar sebesar Rp10,68 triliun.

Untuk liabilitas, terjadi penurunan sepanjang menjadi Rp8,12 triliun, padahal sebelumnya Rp9,29 triliun, dengan liabilitas jangka pendek Rp5,19 triliun dan jangka panjang Rp2,93 triliun.

Kemudian ekuitas PPA mencapai Rp9,74 triliun, naik dari posisi akhir Desember lalu sebesar Rp3,65 triliun.

Untuk diketahui BUMN ini tengah disiapkan untuk menjadi lembaga National Management Asset Company (NAMCO).

Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk penyehatan dan restrukturisasi aset-aset dari perusahaan yang bermasalah, sehingga lembaga keuangan tetap sehat.

Restrukturisasi Dorong Laba PPA

Saat ini PPA bertugas mengelola sejumlah BUMN ‘sakit’ yang sedang mengalami masalah keuangan.

Dalam menjalankan bisnisnya, PPA fokus pada tiga pilar, yaitu pengelolaan NPL perbankan, restrukturisasi dan revitalisasi perusahaan BUMN Titip Kelola, dan solusi inovatif dan efektif SSF.

Kementerian BUMN telah memberikan kepercayaan penuh kepada PPA untuk melakukan revitalisasi dan restrukturisasi bagi BUMN sakit.

Hal itu terbukti dengan dikeluarkannya Surat Kuasa Khusus untuk menangani 23 perusahaan BUMN Titip Kelola, dan telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2021 tentang pengalihan saham minoritas negara.

Dari laporan keuangan PPA, diketahui dana pinjaman yang diberikan untuk restrukturisari BUMN sakit yaitu kepada PT Merpati Nusantara Airlines Rp665,68 miliar, PT Dirgantara Indonesia Rp605 miliar dan PT Penataran Angkatan Laut Rp270,75 miliar.

Kemudian PT Kertas Kraft Aceh Rp141,61 miliar, PT Iglas Rp89,08 miliar, dan PT Industri Kapal Indonesia Rp28,51 miliar. []

Continue Reading

Jasa Keuangan

Atasi Pandemi, Pegadaian Raih Penghargaan Best TJSL 2021

Published

on

TJSL Award 2021

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Pada ajang Indonesia TJSL Award 2021 yang diselenggarakan Wartaekonomi.co.id. PT Pegadaian mendapat penghargaan di bidang sosial kemanusiaan dan bina lingkungan untuk kategori Best TJSL 2021 with Outstanding Partners Capacity and Capabilities Development Program, kategori Financial Services, atas konsistensinya dalam menolong masyarakat menghadapi pandemi Covid-19.

Basuki Tri Andayani, Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan PT Pegadaian mengatakan bahwa penghargaan yang diterima adalah bentuk apresiasi terhadap tanggung jawab Pegadaian yang secara terus menrus menjalankan berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN (TSJL-BMUN) pada masyarakat.

“Peran aktif PT Pegadaian dalam membantu masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 tak hanya melalui penyaluran produk sera layanan yang disalurkan, tapi juga melalui program CSR yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Basuki.

Selanjutnya, dikatakan basuki bahwa Pegadaian akan terus berusaha maksimal dalam perannya untuk menolong masyarakat yang terdampak Covid-19 dan berharap agar pandemi segera usai.

“Harapan dan doa kita tentunya, agar pandemi cepat usai dan kondisi ekonomi Indonesia cepat pulih. Jadi otomatis dalam waktu yang tidak lama, program Pemulihan Ekonomi Nasional dapat terwujud.”

Pelaksanaan TJSL adalah salah satu bentuk nyata dari konsep bela negara yang dilakukan oleh Pegadaian di era pandemi, dalam usahanya membantu pemerintah untuk percepatan penanganan dampak pandemi di Indonesia.

Tidak itu saja, TJSL juga dapat mewujudkan keselarasan tujuan BUMN yang tidak hanya mengejar laba, namun turut aktif membimbing dan membantu para pelaku usha Ultra Mikro dan UMKM yang terdampak pandemi.

Seiring dengan hal ini, Pegadaian terus menerus menjalankan program-program sosial di masa pandemi, seperti pemberian APD (Alat Pelindung Diri), santunan untuk keluarga terdampak Covid-19 dan juga pemberian mobil ambulans.

Pegadaian juga menggelar konser amal virtual pada Agustus lalu, dalam rangka menyemarakkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Melalui kegiatan Gebyar Merdeka Dari Kami Untuk Indonesia. Pada acara tersebut, Pegadaian menyerahkan dua buah ambulans kepada rumah sakit Gatot Subroto, dua buah ambulans dan memberikan tali kasih kepada nakes di berbagai wilayah Indonesia.

Tercatat sebanyak 23.000 penonton, menyaksikan konser amal virtual yang ditayangkan langsung via Youtube Pegadaian, dengan penambahan subscribers 4.879. Atas penambahan subscribe ini Pegadaian mengumpulkan donasi sebanyak Rp.493.950.000. Sementara dari pengumpulan donasi dari Komisaris, Direksi dan dari Insan Pegadaian terkumpul sebesar Rp250 juta, sehingga total donasi yang terkumpul sebanyak Rp 3,2 miliar.

Pegadaian juga meluncurkan program Gadai Peduli dengan bunga nol persen, selain melalui program CSR. Nasabah yang menggadaikan barangnya dengan pinjaman sampai dengan Rp1 juta dalam jangkan waktu maksimal 90 hari tidak dipungut biaya.

“Program ini sangat menolong masyarakat terutama para ibu rumah tangga dan kalangan mahasiswa. Melalui program ini juga, “kami ingin memberikan pengalaman baru kepada para milenial, agar Pegadaian dikenal sebagai lembaga keuangan yang memberikan solusi secara mudah, cepat, murah dan tanpa bunga.” []

Continue Reading

BNI

Label

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!