Connect with us
PERTAMINA

Asuransi

Holding BUMN Asuransi Masih Perlu Persiapan Matang

MediaBUMN

Published

on

Holding BUMN Asuransi

Holding BUMN Asuransi diakui pemerintah tidak akan terburu-buru dibentuk, pasalnya hal tersebut tidaklah mudah. Apalagi termasuk ke dalam kelompok jasa keuangan yang membutuhkan persiapan matang terlebih dahulu.

Menurut Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, apabila terjadi kesalahan, pertaruhannya ada pada stabilitas keuangan dalam negeri.

Oleh sebab itu pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan serta Kementerian BUMN. Bersama-sama masih perlu mematangkan konsep Holding BUMN Asuransi. Salah satu poin dalam pembahasannya yakni mengenai pemilihan induk holding.

“Kalau (untuk) sekadar mengumpulkan perusahaan, baik BUMN, anak BUMN, dan juga cucu BUMN dalam satu Holding. Tetapi tidak ada semangat (dalam) melakukan konsolidasi, maka holding tidak akan terlalu bermanfaat,” kata Isa.

Holding BUMN Asuransi Masih Kaji Induk Holding

Pihak kementerian juga masih mendalami rencana penunjukan PT Jasa Raharja (Persero) menjadi induk Holding BUMN Asuransi. Sebab selama ini PT Jasa Raharja terbatas di dalam lini asuransi wajib atau mandatory.

Pasalnya sejak tahun 2018 PT Jasa Raharja sudah direncanakan untuk memimpin penggabungan perusahaan asuransi pelat merah. Akan tetapi karakteristik perseroan sebagai asuransi wajib dianggap berbeda dengan Holding BUMN Asuransi yang berorientasi profit.

“Bayangkan (saja) Jasa Raharja yang biasanya mengurus asuransi wajib, sekarang (akan) urus aspek-aspek anak perusahaan tentang korporasi. Hal ini memerlukan pemikiran yang mendalam, apakah ini cocok?” ujar Isa.

Opsi perusahaan lain untuk menjabat sebagai induk serta kriteria apa yang tepat masih didiskusikan oleh Kemenkeu dan Kementerian BUMN. Pertimbangan pemilihan berdasarkan kesesuaian karakteristik perusahaan dalam memimpin holding BUMN asuransi.

Sejauh ini, diskusi yang dilakukan dengan Kementerian BUMN terbilang cukup progresif. Setiap pihak juga tidak bersikap egois untuk memutuskan skema asuransi BUMN. “Tidak ada (peristiwa) ngotot-ngototan, semua proses berjalan dengan baik,” tutur Isa.

Seluruh pihak tidak menentukan target kapan holding ini bakal dibentuk. Sebab jika menyangkut sektor keuangan terdapat stabilitas sistem keuangan, sehingga pengambilan keputusan harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Walaupun sebelumnya Rini Soemarno menargetkan holding BUMN asuransi selesai pada bulan Maret 2019. []

Asuransi

Catat! Kementerian BUMN Bakal Cicil Dana Nasabah Jiwasraya

CHRIESTIAN

Published

on

nasabah Jiwasraya

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Dana nasabah Jiwasraya bakal dikembalikan oleh Kementerian BUMN dengan cara dicicil. Hal ini ditegaskan Staff khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.

“Dana gagal bayar nasabah Jiwasraya bakal dicicil mulai awal Maret 2020 mendatang,” ujarnya.

Menurutnya Menteri BUMN Erick Thohir, telah menyampaikan bahwa untuk pembayaran bertahap ini diperkirakan mencapai Rp2 triliun untuk beberapa nasabah prioritas terlebih dahulu.

“Ada nasabah Jiwasraya prioritas yang didalam daftarnya sangat membutuhkan dananya,” pungkas Arya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dana tersebut diperoleh dari investasi yang akan masuk ke holding asuransi BUMN yang saat ini akan dibentuk.

“Dana yang masuk mencapai sampai Maret ini sekitar Rp3 triliun. kemudian masuk di kuartal II menjadi Rp5 triliun. Awal Maret depan diharapakan sudah bisa mulai dibagi-bagi,” ujarnya.

Saat ini Kementerian BUMN, jelas Arya, tengah mengejar pembentukan holding BUMN di sektor asuransi. Prosesnya saat ini masih menggarap Peraturan Pemerintah untuk mengubah status perusahan asuransi Jamkrindo menjadi perusahaan terbuka (PT) dari yang sebelumnya berstatus Perusahaan Umum atau Perum.

“Ini dilakukan harus agar Jamkrindo bisa masuk ke dalam holding asuransi. Setelah itu, kementerian akan menggarap PP untuk membuat holding asuransi BUMN,” parap Arya.

Kemudian, Arya memaparkan pihaknya membentuk anak perusahaan untuk menampung dana investasi yang akan digunakan untuk membayar dana nasabah Jiwasraya. Dia menjelaskan urusan landasan hukum bakal selesai di bulan Februari.

“Selanjutnya, kami bikin anak perusahaan, kami harapkan anaknya ini bisa dapat investasi dari luar. Kami bidik kuartal pertama bisa masuk langsung berjalan, urusan surat-surat kertas (landasan hukum) bisa beres bulan 2,” tutup Arya. []

Continue Reading

Asuransi

Jiwasraya dan Asabri Punya 13 Persen Saham PP Properti

Alfian Setya Saputra

Published

on

Jiwasraya dan Asabri

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Jiwasraya dan Asabri tengah menjadi sorotan tajam masyarakat menyusul gagal bayar dana nasabah Jiwasraya dan sejumlah dugaan korupsi di tubuh Asabri yang nilainya fantastis mencapai Rp10 triliun.

Adapun portofolio investasi kedua BUMN asuransi ini pada saham emiten-emiten di lantai bursa mengalami penurunan yang cukup tajam. Salah satunya investasi pada emiten PPRO (PT PP Properti Tbk).

Berdasarkan laporan BEI, sejak awal tahun hingga kemarin (20 Januari) harga saham PPRO terkoreksi hingga 16,18 persen ke level Rp57 per saham. Adapun dalam satu minggu terakhir nilai saham PPRO tergerus hingga minus 13,64 persen.

Kepada mediabumn Direktur Keuangan PT PP Properti Indaryanto mengatakan bahwa apabila dijumlah saham Jiwasraya dan Asabri pada PPRO mencapai 13 persen.

“Porsinya Jiwasraya dan Asabri masing-masing 13 persen dan 5 persen. Sampai dengan kemarin porsi kepemilikan saham kedua perusahaan pelat merah itu belum berubah,” terang Indaryanto.

Pergerakan saham PPRO yang volatil ini menurutnya diluar kendali perusahaan karena seluruh pergerakan saham mengacu terhadap mekanisme pasar.

“Pergerakan saham Jiwasraya dan Asabri yang turun pada PPRO adalah diluar kendali manajemen. Kami tidak tahu soal itu,” ujarnya. []

Continue Reading

Asuransi

Jiwasraya Memanas! Ini Pernyataan Erick Thohir

MediaBUMN

Published

on

Jiwasraya

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Jiwasraya sampai dengan saat ini penyelesaiannya masih belum menemukan titik terang, bahkan saat ini isu berkembang menjadi bola panas yang liar.

Bahkan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pun tidak terlepas dari tuduhan terkait kasus gagal bayar oleh Jiwasraya. Erick dituduh turut merampok uang nasabah.

“Dibilang saya mengambil uang, saya bingung. Kan baru datang, kita baru mau bersih-bersih,” ujarnya di Tangerang (5/1).

Ia mengaku sangat kesal dengan adanya tudingan tersebut. Bahkan ia juga mendengar ada juga tudingan bahwa ada orang dalam istana terlibat kasus Jiwasraya.

“Bahkan nama Presiden Joko Widodo pun turut disebut-sebut. Ya mohon maaf sekarang banyak diplesetkan. Dibilanglah Pak Jokowi yang ambil, dibilanglah istana yang ambil. Ini kan jangan-jangan kebalik, yang neriak-neriak ini jangan-jangan yang ketakutan ini dibongkar,” tegas Erick.

Lebih lanjut Erick juga mendapat informasi bahwa akan ada demo pada pekan depan. Demo tersebut menyasar kantor Kementerian BUMN, KPK, dan depan Istana Negara.

“Mungkin karena banyak oknum-oknum yang gerah, yang selama ini menjarah Jiwasraya,” lanjutnya.

Pernyataan Erick Thohir Soal Isu Jiwasraya:

Kita membentuk holdingnisasi Jiwasraya. Di mana holdingisasi Jiwasraya ini akan ada cashflow Rp 1.5 triliun – Rp 2 triliun. Sehingga nasabah-nasabah yang selama ini tidak ada kepastian akan ada cashflow bergulir. Karena tidak boleh di setop.

Tetapi yang kita setop tadi, kembalinya oknum-oknum yang merampok Jiwasraya. Mohon maaf, sekarang banyak dipelesetkan, dibilanglah Pak Jokowi yang ambil, dibilanglah istana yang ambil.

Inikan jangan-jangan kita balik, yang teriak-teriak ini jangan-jangan yang ketakutan ini dibongkar.

Bahkan saya dengan minggu depan, Istana, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan Kantor BUMN akan di demo. Dibilang saya yang mengambil uang, saya bingung. Baru datang, kita mau bersih-bersih.

Nah ini yang saya tidak tahu. Mungkin banyak oknum-oknum yang gerah yang selama ini menjarah Jiwasraya. Nah sekarang, Pak Jaksa Agung sudah masuk untuk (ditindaklanjuti) ke proses hukum.

Tentunya untuk masalah hukum bukan wilayah saya dan Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan). Saya dan Ibu Sri Mulyani memastikan nasabah itu mendapatkan kepastian dana yang wajib mereka terima.

Proses itu berlangsung 1-4 tahun. Kita juga cari skema-skema lainnya. Intinya Pemerintah Jokowi mencari solusi dan bertanggungjawab dan tidak melarikan diri.

Tapi kalau dituduh-tuduh dan dibilang kita ini rampok. Saya rasa teman-teman media tahulah siapa yang rampok. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM