Connect with us
PERTAMINA

Energi & Tambang

Harga Gas Industri Turun! PGN Tunggu Arahan Pemerintah

EKO PRASETYO

Published

on

harga

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Harga gas industri di proyeksikan akan mengalami penurunan. Namun PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN saat ini masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait penurunan tersebut. Hal itu sudah dinyatakan Presiden RI Joko Widodo dengan implementasi Peraturan Presiden Nomer 40 Tahun 2016.

Rachmat Hutama selaku Sekretaris Perusahaan PGN mengatakan, pihaknya tetap mendukung upaya pemerintah menurunkan dalam mendorong perekonomian, salah satunya penurunan harga gas industri. Namun pihak PGN belum menerima regulasi pendukung untuk implementasi penurunan harga gas bumi tersebut.

“Pastinya kita mendukung upaya pemerintah untuk penguatan dan kontribusi sektor industri tertentu,” jelas Rachmat di Jakarta, Kamis (2/4/2020).

Rachmad menerangkan, sebagai perusahaan milik negara, PGN mengemban misi sebagai revenue generator sekaligus agent of development sesuai UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Saat ini, PGN juga sedang menyusun program relaksasi penyerapan gas oleh pelanggan agar dapat mendukung optimalisasi pemanfaatan gas oleh sektor industri, terlebih pada saat ini terjadi pandemi wabah Covid-19.

“PGN akan terus berinovasi dan melakukan terobosan untuk pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi. Sehingga energi gas bumi ini dapat digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Rachmat.

Adapun dalam Perpres 40/2016, penerapan harga gas industri ditetapkan pada level USD 6 Per Million British Thermal Unit (MMBTU). Di dalam Perpres itu disebutkan ada tujuh sektor yang akan mendapatkan harga gas lebih murah atau khusus. Yaitu industri pupuk, keramik, kaca, baja, sarung tangan karet, petrokimia, dan oleochemical.

Namun untuk saat ini PGN hanya bisa menunggu penerbitan regulasi turunan dari Perpres 40/2016 itu. Sehingga nantinya dapat diterapkan sebagai upaya perluasan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi secara berkelanjutan.

Untuk diketahui, dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi pada Rabu (18/3/2020) lalu, ada tiga opsi untuk menurunkan harga gas industri pada kisaran USD6 per MMbtu. Yakni pengurangan pendapatan negara atas penjualan gas sebesar US$ 2,2 per MMBTU, kewajiban pasok domestik (DMO) gas, dan bebas impor gas untuk industri.

Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Minal Arifin Tasrif mengatakan eleid tentang harga gas industri akan diteken oleh Kementerian ESDM pada pekan ini. Ia menegaskan, rencana untuk mengimplementasikan harga gas industri pada kisaran US$6 per MMbtu akan terus dilanjutkan pemerintah.

“Aturan tersebut akan terbit dalam beberapa hari ke depan. Beleid tersebut merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang harga gas industri. Sebentar lagi, mudah-mudahan minggu ini, tunggu formalitas,” tandasnya. []

Energi & Tambang

Dirut PT PLN Batubara Resmi Dijabat Kemal Djamil Siregar

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Dirut PT PLN Batubara

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Dirut PT PLN Batubara yang sempat mengalami kekosongan kini dijabat oleh Kemal Djamil Siregar. Pengangkatan ini dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk penataan susunan Direksi anak perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Pelaksanaan Serah Terima Jabatan Dirut PT PLN Batubara ini telah dilakukan pada Rabu 20 Mei 2020. Keputusan tersebut juga sesuai ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN.

Dalam Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani Erick pada 14 Mei 2020 ini disebutkan, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN (Persero) mengusulkan pengangkatan Kemal Djamil Siregar sebagai Dirut PT PLN Batubara.

Selanjutnya hasil penetapan rapat atas pengangkatan Dirut tersebut disampaikan kepada Kementerian BUMN melalui pembaharuan data portal SDM BUMN.

“Hal itu telah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-18/MBU/10/2014 tentang Penyampaian Data, Laporan, dan Dokumen BUMN secara Elektronik,” bunyi kalimat di SK tersebut.

Jabatan direksi baru PT PLN Batubara lainnya yaitu Plt Direktur Keuangan dan SDM merangkap Plt Direktur Pengembangan dijabat Hartanto Wibowo, sementara Plt Direktur Operasi dijabat Eko Yuniarto.

Sebelumnya jabatan Dirut PLN Batubara sempat mengalami kekosongan setelah ditinggal Rudi Hendra Prastowo. Rudi sebenarnya baru saja diangkat sebagai Dirut PT PLN Batubara pada Februari 2020 lalu oleh Direksi PLN lama.

Namun setelah perombakan direksi baru PLN, Rudi Hendra kemudian dipindah posisi menjadi Direktur Energi Primer PLN oleh Erick Thohir. Untuk mengisi kekosongan Dirut PT PLN Batubara, Kemal Djamil yang diberikan amanat. Sebelumnya Kemal merupakan Dirut Arutmin Indonesia, yaitu perusahaan tambang batu bara di bawah Grup Bakrie.

Informasi ini juga terkonfirmasi dari database Ditjen Minerba Kementerian ESDM. PT PLN Batubara sendiri merupakan anak perusahaan PLN itu dibentuk untuk menyediakan batubara berkualitas dan memasok kebutuhan pembangkit listrik di Indonesia.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir telah mengusulkan kepada Dirut PT PLN (Persero) untuk mengangkat Kemal Djamil Siregar sebagai Dirut PT PLN Batubara. Usulan itu disampaikan Erick melalui surat Nomor SR-329/MBU/05/2020.

“Pengangkatan Direktur Utama PLN Batu Bara tersebut agar ditetapkan dalam RUPS PT PLN Batu Bara dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku,” tulis Erick dalam surat. []

Continue Reading

Energi & Tambang

Proyek Minyak Dikaji, Pertamina Teken MoU dengan PT Nindya Karya dan Konsorsium Korea

MediaBUMN

Published

on

Proyek minyak

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Proyek minyak dan gas yang digarap oleh PT Pertamina (Persero) dengan mitra strategis dikaji kembali dengan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU). Kedua mitra itu adalah PT Nindya Karya (Persero), dan konsorsium perusahaan Korea Selatan yang melakukan penandatanganan MoU secara virtual melalui konferensi video, Rabu (20/5/2020).

MoU ini ditandatangani oleh perwakilan masing-masing perusahaan yaitu PT Pertamina oleh Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Ignatius Tallulembang; konsorsium Korea diwakili oleh Chairman DH Global Holdings Co. Ltd. Jung Sam Seung, dan PT Nindya Karya oleh Direktur Utama Haedar Karim.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan MoU ini untuk mengkaji peluang bisnis dan kerja sama dalam menggarap proyek minyak dan gas di Indonesia. Khususnya kegiatan Refinery Development Master Plan (RDMP) Unit Pengolahan II Dumai. Bahlil mengatakan kerja sama ini sudah dimulai sejak tahun 2019 lalu saat ia berrkunjungan ke Korea Selatan.

“Ini merupakan inisiatif yang kita bangun bersama sejak tahun lalu agar terjadi kesepakatan dalam pengelolaan proyek industri minyak. Meskipun saat ini pandemi Covid-19 terjadi di semua negara, ketiga pihak tersebut tetap komitmen melanjutkan rencana kerja sama itu,” ujar Bahlil dalam keterangan resminya, Kamis (21/5/2020).

Terkait penggarapan proyek RDMP Unit Pengolahan II Dumai, menurut Bahlil hal ini penting, karena proyek senilai US$ 1,5 miliar ini dapat meningkatkan kapasitas produksi minyak dalam negeri dan akan akan mengurangi ketergantungan impor minyak Indonesia. Karena itulah Proyek minyak ini menjadi satu dari beberapa RDMP prioritas PT. Pertamina.

“Langkah ini diharapkan mampu mengatasi defisit transaksi berjalan ke depannya. Semoga kerja sama ini dapat berjalan dengan baik serta dapat memberikan efek ganda dalam pemerataan pembangunan di Indonesia secara keseluruhan,” ujarnya.

Menurut Bahlil, penandatanganan MoU ini juga sejalan dengan upaya percepatan pelaksanaan megaproyek RDMP Dumai yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Karena itu Pemerintah akan hadir untuk membantu memfasilitasi proyek agar berjalan dengan aman.

“Kami juga akan melibatkan pengusaha nasional yang ada di daerah sehingga terjadi kolaborasi. Yang jelas BKPM akan bantu proyek ini,” tandasnya.

Dari pihak Pertamina yang diwakili Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Ignatius Tallulembang menyampaikan, proyek ini memang menjadi prioritas untuk cepat diselesaikan.

“Nindya Karya dan konsorsium Korea yang menjadi partner strategis Pertamina akan melakukan kajian upgrading Kilang Dumai. Dari hasil kerjasama ini ditargetkan pada Desember 2020 nanti ada milestone penting yang sudah tercapai,” ujar Ignatius.

Sementara Nindya Karya sebagai BUMN yang bergerak di bidang konstruksi dan investasi menyambut baik kerja sama ini. Direktur Utama Nindya Karya Haedar Karim mengatakan pihaknya berkomitmen akan melaksanakan tahapan megaproyek ini sesuai dengan target yang telah disepakati.

“Kami akan melaksanakan dengan mempersiapkan sumber daya terbaik dari perusahaan, sehingga proyek besar ini dapat berjalan sesuai harapan kita bersama. Karena ini merupakan proyek strategis dengan nilai investasi yang cukup besar yang disiapkan untuk mewujudkan program ketahanan energi,” ujar Karim.

Hal senada disampaikan Chairman DH Global Holdings Co. Ltd. Jung Sam Seung selaku perwakilan konsorsium perusahaan Korea. Ia mennyampaikan rasa syukur atas penandatangan MoU di antara tiga pihak di tengah banyak kesulitan akibat pandemi Covid-19. []

Continue Reading

Energi & Tambang

Diskon Listrik untuk Pelanggan PLN Akan Diperpanjang

EKO PRASETYO

Published

on

Diskon listrik

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Diskon listrik kepada 30,9 juta pelanggan 450 volt ampere dan 900 volt ampere akan diperpanjang hingga September mendatang untuk memberikan keringanan kepada masyarakat di masa pandemic Covid-19. Langkah ini juga diambil oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk mendukung program pemerintah.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan PLN telah melakukan berbagai aksi strategis dalam masa pandemi Covid-19. Salah satunya program diskon listrik dan penggratisan kepada sekitar 30,9 juta pelanggan di seluruh wilayah Indonesia.

“Untuk yang pelanggan 450 VA itu gratis dan yang 900 VA itu dapat diskon 50 persen. Ini mungkin nanti dari pemerintah langsung yang memutuskan bisa juga diperpanjang,” jelas Erick dalam forum diskusi daring, Rabu (20/5/2020).

Sebelumnya, pemerintah menyatakan akan memperpanjang diskon listrik pelanggan 450 VA dan 900 VA bersubsidi hingga September mendatang. Langkah itu sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam menjaga pemulihan ekonomi masyarakat.

Untuk pelanggan listrik 450 VA akan langsung dibebaskan tagihannya, sementara diskon listrik bagi pelanggan subsidi 900 VA pascabayar, tagihan yang dibayarkan tiap bulannya akan dikurangi 50 persen.

Untuk pelanggan prabayar, akan diberikan token listrik gratis sebesar 50 persen sesuai pemakaian bulanan tertinggi selama 3 bulan terakhir.

Dalam diskusi daring ini, Erick Thohir juga mengatakan akan melakukan pemotongan belanja modal (capital expenditure) dan modal operasional (operational expenditure) di PLN sebesar Rp 39 triliun. Angka Rp 39 triliun ini mencapai 43 persen dari alokasi belanja modal yang ditetapkan PLN tahun ini.

Awal Maret 2020, PLN mengumumkan alokasi belanja sebesar Rp 90 triliun yang digunakan untuk membangun infrastruktur listrik seperti transmisi dan pembangkit listrik tambahan.

Namun Erick mengatakan perlu adanya pengurangan belanja modal dan biaya operasional di PLN yang dinilai tidak perlu.

“Seperti kemarin PLN kita potong hampir Rp 39 triliun. Pemotongan capex dan opex ini adalah salah satu strategi restrukturisasi BUMN, terutama di masa Covid-19 ini. Strategi lain yaitu melakukan konsolidasi, merger, dan rasionalisasi BUMN, hingga restrukturisasi utang BUMN,” ujarnya.

Erick meminta sejumlah BUMN mengurangi belanja modal agar pengeluaran perseroan lebih efisien. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan 90 persen perusahaan negara yang jumlahnya ratusan, terdampak virus corona.

Kinerja perusahaan pelat merah terganggu dan setoran negara berupa dividen pun bakal tergerus pada tahun depan. Selain memangkas belanja modal, Erick juga meminta BUMN merestrukturisasi utang yang mau jatuh tempo.

Menurut dia, hanya ada beberapa BUMN yang bisnisnya tidak terdampak pandemi, seperti BUMN telekomunikasi yaitu PT Telkom Tbk (Persero), BUMN di sektor kesehatan, dan BUMN kelapa sawit. Karena itu, dampak dari virus corona ini bakal menggerus pendapatan perusahaan. Dividen bakal tergerus tahun depan. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM