Connect with us
PERTAMINA

Energi & Tambang

Gas Industri Mahal! DPR Panggil PGN dan Pelaku Industri

MediaBUMN

Published

on

gas industri

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Harga gas industri yang dinilai sangat mahal membuat Komisi VII DPR RI berencana memanggil PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN dengan pelaku industri.

Wacananya pemanggilan keduanya akan dilakukan rapat dengan pendapat (RDP) untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan harga gas industri yang masih belum terselesaikan ini.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Maman Abdurahman di diskusi ‘Membedah Harga Gas Industri Nasional’ oleh Energy Watch di Satrio Tower, Jakarta, belum lama ini.

“Saya pikir nantinya Komisi VII perlu dan akan mengagendakan memanggil semua counterpart atau rekanan terkait di sektor hulunya, pengolahan dan niaga gas ini,” kata Abdurahman.

Menurutnya, untuk membentuk harga gas industri ini ada tiga komponen, diantaranya adalah dari sisi hulu, biaya pengolahan, dan perniagaan.

Kata Abdurahman ketiga hal tersebut berkaitan. Maka dari itu, ketiganya akan diminta dalam RDP untuk mendengar masing-masing pihak.

Bahkan kata dia, persoalan harga gas industri yang mahal ini harus ada jalan keluarnya, untuk itu pihaknya akan memanggil untuk dimintai pandangannya.

“Rencananya ketiga pihak yang berkaitan dengan harga gas ini akan kita panggil di Komisi VII. Kita akan minta pandangannya terkait kondisi harga gas yang terjadi ini, dan juga (memanggil) pemerintah,” terangnya.

Kendati demikian, dirinya masih belum bisa memastikan rencana pastinya DPR akan memanggil pihak-pihak terkait tersebut.

Sebab kata dia, saat ini Komisi VII yang membidangi tengah mengambil sikap untuk tak melakukan pekerjaan apapun.

Ini akan berlangsung sampai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali ke Komisi VII.

“Kan saat ini KLHK pindah menjadi mitra Komisi IV,” kata dia.

Untuk itu kata dia, waktu yang tepat untuk memanggil stakholder lain belum dapat dipastikan.

“Kapannya ini mungkin setelah Kementerian Lingkungan Hidup yang sekarang kembali, jadi dari Komisi IV kembali ke Komisi VII,” terangnya.

“Jadi untuk sementara ini di Komisi VII telah bersepakat tidak melakukan aktivitas kerja apapun selama Kementerian Lingkungan Hidup belum kembali menjadi bagian Komisi VII,” tambahnya.

Akan tetapi disampaikannya, untuk polemik harga gas ia yakini ada kepentingan di dalamnya, baik bagi pelaku industri maupun bagi PGN.

“Kita tentunya memahami PGN pastinya punya kepentingan tersendiri, lalu pelaku industri ini juga tentunya punya kepentingan tersendiri,” tandasnya. []

Energi & Tambang

Kilang Cilacap Tetap Dibangun, Pertamina Cari Partner Baru

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Kilang Cilacap

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Kilang Cilacap akan tetap melanjutkan pembangunannya oleh PT Pertamina (Persero) meski tanpa bantuan dari perusahaan minyak Arab Saudi Aramco.

Awalnya pengembangan Refinery Development Master Plan (RDMP) Cilacap ini rencananya akan dikerjasamakan dengan Saudi Aramco. Namun hingga akhir April PT Pertamina (Persero) tidak juga mendapatkan kesepakatan untuk pengembangan kilang tersebut.

Namun hal ini menimbulkan pertanyaan baru, apakah Pertamina akan sanggup melanjutkan pembangunan mega proyek Kilang Cilacap itu secara mandiri.

Diminta tanggapannya, praktisi migas dari Bimasena Energy Team, Ari Soemarno menilai Pertamina akan kesulitan bahkan bisa dikatakan tidak mungkin mendanai sendiri poyek itu tanpa partner baru.

“Pembangunan kilang baik berupa modifikasi atau pembaruan kilang yang ada maupun kilang baru sebelum pandemi Covid-19 sudah sulit dikerjakan. Ditambah dengan adanya pandemi yang membuat kondisi keuangan Pertamina menjadi berat,” ujar Ari Soemarno yang juga Direktur Utama Pertamina, Rabu (27/05/2020).

Terpisah, Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga menyebut PT Pertamina sudah melakukan penjajakan dengan partner baru untuk mengembangkan Kilang Cilacap setelah dipastikan tidak ada kerjasama yang terjalin dengan Aramco.

Namun Arya belum menyampaikan siapa partner baru Pertamina menggantikan Saudi Aramco.

“Sudah dilakukan penjajakan oleh Pertamina, tunggu saja, yang pasti partnernya dari luar negeri,” kara Arya Rabu, (27/05/2020).

Fajryah Usman, selaku VP Corporate Communication Pertamina mengatakan Pertamina akan melanjutkan pengembangan Kilang Cilacap secara mandiri sembari tetap mencari partner baru untuk berinvestasi.

Lobi investasi untuk proyek ini, kata Usman sebenarnya sudah berlangsung lama. Bahkan Pemerintah Indonesia sudah melakukan pendekatan dengan Saudi Aramco sejak tahun 2014 untuk berinvestasi di Kilang ini dengan Pertamina.

“Tapi lobi investasi ini tidak kunjung menemui titik temu, hingga akhirnya Pertamina memutuskan untuk mengembangkan Kilang Cilacap secara mandiri,” kata Usman.

Usman menjelaskan, selisih valuasi antara Saudi Aramco dan PT Pertamina menjadi kendala kerja sama. Nilai awal investasi diperkirakan mencapai Rp 78,4 triliun atau US$ 5,6 miliar dengan kurs Rp 14.000 per US$.

Selisih ini awalnya sudah ada kemajuan karena semula valuasi nilai yang diajukan adalah US$ 5,6 miliar, tapi ditawar lagi oleh Saudi Aramco menjadi US$ 2,8 miliar sehingga menimbulkan perbedaan nilai dua kali lipat.

“Jika Kilang Cilacap berhasil direvitalisasi kapasitas produksi minyak dapat terangkat dari 348.000 bpd menjadi 400.000 bpd. Tapi merevitalisasi kilang ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu Pertamina membutuhkan investor yang ditawarkan pada Aramco,” jelas dia. []

Continue Reading

Energi & Tambang

Harga BBM dan Listrik Segera Turun

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Harga BBM

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dan tarif dasar listrik dalam waktu dekat dipastikan akan segara turun. Untuk mendukung kebijakan, pemerintah telah menganggarkan dana kompensasi sebesar Rp 90,42 triliun.

Namun penurunan harga BBM dan listrik ini hanya dikhususkan bagi kalangan dunia usaha, bukan konsumen umum atau rumah tangga. Kebijakan tersebut untuk membantu dunia usaha yang masih terpapar efek pandemi virus corona atau Covid-19.

Diketahui pemerintah telah mengeluarkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang anggarannya sebesar Rp 641,17 triliun. Sebesar 14,1 persen dari total dana PEN itu atau senilai Rp 90,42 triliun disiapkan untuk penurunkan tarif BBM dan listrik bagi dunia usaha.

“Dana itu merupakan kompensasi yang akan diberikan kepada PT Pertamina sebesar Rp 45,42 triliun dan PT PLN senilai Rp 45 triliun,” jelas Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, Askolani, Selasa (26/5/2020).

Ia mengatakan, kebijakan kompensasi tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk bisa dilaksanakan tahun 2020 ini. Tujuan tak lain untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional serta perlindungan pada masyarakat. Jika harga BBM dan tarif listrik turun, diharapkan cashflow dunia usaha bisa membaik.

“Begitu juga dengan keberadaan tenaga kerja bisa terjaga dan membuat angka pengangguran tidak bertambah. Jadi ini untuk membantu kelancaran dan kegiatan dunia usaha yang menyangkut hajat rakyat banyak, khususnya penyediaan listrik dan BBM,” kata Askolani.
Namun, kebijakan penurunan harga BBM dan listrik ini masih dalam diproses oleh pemerintah. Setelah mendapatkan penetapan dari Presiden RI Joko Widodo barulah kebijakan ini bisa diterapkan.

Meski ada wacana pemerintah akan menurunkan harga BMM dan tarif listrik, hingga kini harga BBM belum juga turun meski harga minyak dunia mengalami penurunan. Terkait hal ini, Anggota Ombudsman RI Laode Ida mengungkapkan alasan yang didapat Ombudsman RI dari keterangan direksi PT Pertamina.

Pertama, harga pokok BBM yang dijual di Indonesia harga adalah sebelum turunnya harga BBM dunia. Jadi kalau dijual dengan harga murah, dapat dipastikan Pertamina akan mengalami kerugian besar. Kedua, harga BBM dunia terus berfluktuasi alias naik turun. Dan ketiga, jika harga BBM diturunkan dan terjadi kerugian besar di pihak PT Pertamina, maka akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK.

“Sebelumnya Direksi PT Pertamina telah memberikan penjelasan kepada Ombudsman Ombudsman. Yang saya tangkap dari penjelasan Pertamina, ada tiga alasan pokok itu tadi yang membuat harga BBM belum juga turun,” jelas Laode, Selasa (26/5/2020).

Menurut Laode, jika PT Pertamina mengalami kerugian dengan menurunkan harga BBM, maka akan semakin menambah barisan warga bangsa ini yang terkena PHK akibat wabah virus corona jumlahnya saat ini diperkirakan sudah berada di atas angka dua juta orang. Ombudsman pun mengapresiasi PT Pertamina yang hingga saat ini tidak melakukan PHK karyawan. []

Continue Reading

Energi & Tambang

Dirut PT PLN Batubara Resmi Dijabat Kemal Djamil Siregar

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Dirut PT PLN Batubara

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Dirut PT PLN Batubara yang sempat mengalami kekosongan kini dijabat oleh Kemal Djamil Siregar. Pengangkatan ini dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk penataan susunan Direksi anak perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Pelaksanaan Serah Terima Jabatan Dirut PT PLN Batubara ini telah dilakukan pada Rabu 20 Mei 2020. Keputusan tersebut juga sesuai ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN.

Dalam Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani Erick pada 14 Mei 2020 ini disebutkan, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN (Persero) mengusulkan pengangkatan Kemal Djamil Siregar sebagai Dirut PT PLN Batubara.

Selanjutnya hasil penetapan rapat atas pengangkatan Dirut tersebut disampaikan kepada Kementerian BUMN melalui pembaharuan data portal SDM BUMN.

“Hal itu telah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-18/MBU/10/2014 tentang Penyampaian Data, Laporan, dan Dokumen BUMN secara Elektronik,” bunyi kalimat di SK tersebut.

Jabatan direksi baru PT PLN Batubara lainnya yaitu Plt Direktur Keuangan dan SDM merangkap Plt Direktur Pengembangan dijabat Hartanto Wibowo, sementara Plt Direktur Operasi dijabat Eko Yuniarto.

Sebelumnya jabatan Dirut PLN Batubara sempat mengalami kekosongan setelah ditinggal Rudi Hendra Prastowo. Rudi sebenarnya baru saja diangkat sebagai Dirut PT PLN Batubara pada Februari 2020 lalu oleh Direksi PLN lama.

Namun setelah perombakan direksi baru PLN, Rudi Hendra kemudian dipindah posisi menjadi Direktur Energi Primer PLN oleh Erick Thohir. Untuk mengisi kekosongan Dirut PT PLN Batubara, Kemal Djamil yang diberikan amanat. Sebelumnya Kemal merupakan Dirut Arutmin Indonesia, yaitu perusahaan tambang batu bara di bawah Grup Bakrie.

Informasi ini juga terkonfirmasi dari database Ditjen Minerba Kementerian ESDM. PT PLN Batubara sendiri merupakan anak perusahaan PLN itu dibentuk untuk menyediakan batubara berkualitas dan memasok kebutuhan pembangkit listrik di Indonesia.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir telah mengusulkan kepada Dirut PT PLN (Persero) untuk mengangkat Kemal Djamil Siregar sebagai Dirut PT PLN Batubara. Usulan itu disampaikan Erick melalui surat Nomor SR-329/MBU/05/2020.

“Pengangkatan Direktur Utama PLN Batu Bara tersebut agar ditetapkan dalam RUPS PT PLN Batu Bara dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku,” tulis Erick dalam surat. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM