Gas Industri Mahal! DPR Panggil PGN dan Pelaku Industri

oleh
gas industri

MEDIABUMN.COM, JakartaHarga gas industri yang dinilai sangat mahal membuat Komisi VII DPR RI berencana memanggil PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN dengan pelaku industri.

Wacananya pemanggilan keduanya akan dilakukan rapat dengan pendapat (RDP) untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan harga gas industri yang masih belum terselesaikan ini.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Maman Abdurahman di diskusi ‘Membedah Harga Gas Industri Nasional’ oleh Energy Watch di Satrio Tower, Jakarta, belum lama ini.

“Saya pikir nantinya Komisi VII perlu dan akan mengagendakan memanggil semua counterpart atau rekanan terkait di sektor hulunya, pengolahan dan niaga gas ini,” kata Abdurahman.

Menurutnya, untuk membentuk harga gas industri ini ada tiga komponen, diantaranya adalah dari sisi hulu, biaya pengolahan, dan perniagaan.

Kata Abdurahman ketiga hal tersebut berkaitan. Maka dari itu, ketiganya akan diminta dalam RDP untuk mendengar masing-masing pihak.

Bahkan kata dia, persoalan harga gas industri yang mahal ini harus ada jalan keluarnya, untuk itu pihaknya akan memanggil untuk dimintai pandangannya.

“Rencananya ketiga pihak yang berkaitan dengan harga gas ini akan kita panggil di Komisi VII. Kita akan minta pandangannya terkait kondisi harga gas yang terjadi ini, dan juga (memanggil) pemerintah,” terangnya.

Kendati demikian, dirinya masih belum bisa memastikan rencana pastinya DPR akan memanggil pihak-pihak terkait tersebut.

Sebab kata dia, saat ini Komisi VII yang membidangi tengah mengambil sikap untuk tak melakukan pekerjaan apapun.

Ini akan berlangsung sampai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali ke Komisi VII.

“Kan saat ini KLHK pindah menjadi mitra Komisi IV,” kata dia.

Untuk itu kata dia, waktu yang tepat untuk memanggil stakholder lain belum dapat dipastikan.

“Kapannya ini mungkin setelah Kementerian Lingkungan Hidup yang sekarang kembali, jadi dari Komisi IV kembali ke Komisi VII,” terangnya.

“Jadi untuk sementara ini di Komisi VII telah bersepakat tidak melakukan aktivitas kerja apapun selama Kementerian Lingkungan Hidup belum kembali menjadi bagian Komisi VII,” tambahnya.

Akan tetapi disampaikannya, untuk polemik harga gas ia yakini ada kepentingan di dalamnya, baik bagi pelaku industri maupun bagi PGN.

“Kita tentunya memahami PGN pastinya punya kepentingan tersendiri, lalu pelaku industri ini juga tentunya punya kepentingan tersendiri,” tandasnya. []

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *