Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

Gandeng KPK, Erick Thohir Pastikan Transformasi BUMN Terus Berjalan

Published

on

Korupsi

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan (BUMN) menandatangani perjanjian kerja sama terkait pencegahan korupsi. Kerja sama ini mencakup penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui “Whistleblowing System” (WBS) terintegrasi.

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan kerja sama ini merupakan bagian dari transformasi yang dilakukan BUMN. “Hal ini kita lakukan karena merupakan bagian dari transformasi yang kita sepakati bersama apalagi hari ini didukung oleh pihak KPK,” ujar Erick dalam keterangan pers tertulis, Selasa (2/3).

Melalui kesepakatan kerja sama WBS terintegrasi diharapkan akan menghindari duplikasi, meningkatkan sinergi, dan monitor atas pengaduan tindak pidana korupsi yang diterima oleh masing-masing BUMN dengan KPK.

Erick menegaskan tak ada istilah pandang bulu pada kasus korupsi. Erick menjelaskan segala penilaian dan pelaporan yang dilakukan terhadap seluruh perusahaan BUMN dilakukan secara transparan dan adil.

“Kami berkomitmen untuk terus melakukan transformasi, transparansi, dan profesionalisme di Kementerian BUMN dan juga perusahaan BUMN. Saya juga komit kepada pimpinan BUMN bahwa penilaiannya fair dan transparan bukan karena suka atau tidak suka,” ujar Erick.

Mantan Bos Intermilan ini menegaskan bahwa kerja sama dengan KPK adalah wujud dari mendukung kinerja perusahaan BUMN. Kementerian BUMN, kata Erick, akan menjadi mitra yang kontributif dan solutif dan tak membebani BUMN.

Erick juga meminta kepada jajaran BUMN jika ada pihak di bawah jajarannya yang justru membebani perusahaan BUMN agar segera melapor. Erick menegaskan segala upaya pencegahan korupsi telah dilakukan BUMN lewat sejumlah terobosan. Salah satu terobosan adalah membuka seluruh laporan keuangan BUMN yang bisa diakses oleh Presiden dan Menteri Keuangan.

“Ini pertama kali laporan keuangan BUMN terdata secara transparan dan akan diserahkan ke kementerian keuangan dan presiden langsung di tahun ini. Jadi bapak presiden dan menteri keuangan bisa melihat langsung berapa beban hutang perusahaan BUMN secara transparan atau keperluan pendanaan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan apakah itu yang namanya penugasan atau aksi korporasi,” kata Erick.

Terkait kerja sama dengan KPK, Erick pun menegaskan bahwa kerja sama akan berlaku pada seluruh BUMN. Ini sesuai dengan komitmennya dengan Pimpinan KPK dalam kerja sama yang pada awalnya telah dilakukan Desember lalu. Pada Desember kerja sama melibatkan dua BUMN yakni Angkasa Pura dan Perkebunan Nusantara.

“Saya diajarkan orang tua kalau janji harus ditepati karena itu tadi pada tanggal 15 Desember, saya bicara dengan pimpinan KPK dan Ketua KPK. (Saat itu) hanya dua perusahaan BUMN yang tanda tangan. Karena itu saya mendorong seluruh perusahaan BUMN yang ada di klaster untuk ikut program ini. Hari ini Alhamdulillah KPK bekerja sama dengan 27 BUMN. Ini belum cukup karena target kami seluruh BUMN harus ikut tanda tangan ini,” kata Erick.

Kerja sama Kementerian BUMN dan KPK turut melibatkan 27 perusahaan milik negara. Ke-27 BUMN berkesempatan menandatangani perjanjian kerja sama tersebut pada Selasa (2/3).

Prosesi penandatanganan kerja sama ini dilakukan dalam lima tahap yang dihadiri langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua KPK Firli Bahuri.

Tahap pertama penandatanganan kerja sama dihadiri Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan PT Taspen.Kelompok kedua, yaitu PT Pertamina, PT PLN, PT Jasa Marga, PT Telkom Indonesia, dan PT INTI. Kelompok ketiga, yakni PT Adhi Karya, PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, PT Hutama Karya, dan PT Pembangunan Perumahan.Kelompok keempat, yaitu PT Garuda Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia I, PT Pelabuhan Indonesia II, PT Angkasa Pura I, PT Bahana Pembina Usaha Indonesia, dan PT Perusahaan Pengelola Aset. Kelompok kelima, yakni PT Indonesia Asahan Aluminium, PT Kereta Api Indonesia, PT Krakatau Steel, PT Pupuk Indonesia, PT Semen Indonesia, dan Perhutani.

Selain dihadiri Menteri BUMN dan Ketua KPK, prosesi kerja sama ini juga dihadiri Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo dan jajaran direksi 27 BUMN. Erick menjelaskan bahwa kerja sama ini sekaligus menandakan komitmen seluruh jajaran BUMN dari tertinggi hingga terendah. []

HIGHLIGHT BUMN

Penggabungan PPI dan BGR Resmi Digelar, Kini Menjadi New PPI

Published

on

Penggabungan PPI dan BGR

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Penggabungan PPI dan BGR yang dilakukan Kementerian BUMN di tahun 2021 akhirnya rampung.

Bergabungnya dua perusahaan pelat merah ini ditandai dengan penandatanganan Akta Penggabungan Perusahaan Perseroan yang kini menjadi surviving entity.

PT Bhanda Ghara Reksa kini digabung ke PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, pada Kamis (2/12/2021) di Kementerian BUMN Jakarta dan sebelumnya sudah mendapat persetujuan dari Presiden Jokowi.

Akta Penggabungan perusahaan ini diteken oleh Dirut PPI Nina Sulistyowati dan Dirut BGR, M Kuncoro Wibowo yang disaksikan secara langsung oleh Wakil Menteri I BUMN, Pahala Nugraha Mansyuri dan Asdep Bidang Industri Pangan dan Pupuk, Zuryati Simbolon.

Penggabungan PPI dan BGR sebelumnya disahkan oleh Presiden Joko Widodo dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2021.

Wakil Menteri I BUMN, Pahala Nugraha rampungnya merger dua perusahaan ini menjadi momentum penting dalam rangka pembentukan Holding BUMNPangan.

Sebab penggabungan PPI dan BGR merupakan bagian proses pembentukan holding pangan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia.

“Target ini kita wujudkan dengan revitalisasi, penyegaran serta peningkatan kinerja BUMN yang bergerak di sektor pangan. Hal ini sesuai arahan Presiden, yaitu mewujdukan ketahanan pangan di tahun 2045,” kata Pahala.

Dengan bergabungnya sejumlah BUMN dalam satu holding, akan memperlancar alur distribusi logistik dan meningkatkan revenue dari penetrasi yang dilakukan.

Holding ini juga diharapkan dapat meningkatkan inklusivitas dan pemberdayaan mitra seperti nelayan, petani, dan juga peternak agar semakin professional dan modern dengan memanfaatkan teknologi pangan.

Menurut Pahala, seluruh BUMN yang dimerger diharapkan mampu bersaing dan meningkatkan kinerja untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Ia juga meminta pihak manajemn untuk merancang program kerja yang konkret, mencari bisnis model yang baru, mengoptimalkan aset perusahaan agar lebih bermanfaat, serta mengupayakan bisnis unusual.

Harapan Penggabungan PPI dan BGR

Sementara Direktur Utama (new) PT PPI (Persero) Nina Sulistyowati juga berharap dengan rampungnya penggabungan PPI dan BGR nantinya mampu memberikan manfaat besar bagi peningkatan ekonomi di daerah dan nasional.

“Kita berharap rantai pasok pangan di Indonesia akan semakin efisien, dan memberikan manfaat kepada ekosistem pangan untuk dapat memperluas penyaluran logistiknya hingga go global,” kata dia.

Masuknya BGR dalam naungan PPI akan saling melengkapi pada sektor trading dan logistic secara retail, domestik hingga pasar global melalui ekspor produk-produk pangan Indonesia. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Saham BUMN Bakal IPO di 2022, Ini Bocoran Erick Thohir!

Published

on

Saham BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Saham BUMN akan dilakukan penerbitan baru untuk right issue atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) di beberapa perusahaan.

Tak hanya right issue, sejumlah perusahaan pelat merah juga akan melakukan IPO atau penawaran saham perdana di tahun 2022 mendatang.

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan untuk right issue saham BUMN ini akan dilakukan dari beberapa sektor, seperti industri, perbankan, energi hingga kesehatan.

“Langkah ini dilakukan agar BUMN terkait bisa mendapatkan pendanaan baru guna memperkuat modal usahanya,” jelas Erick saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (2/12/2021).

Erick merinci beberapa BUMN yang bakal right issue di sektor energi yakni PT Krakatau Steel, PT Semen Indonesia Bank BNI dan Bank BTN.
Sementara dari Bank Himbara yang telah merampungkan proses right issuenya di tahun ini adalah Bank BRI.

Selain right issue, ada juga beberapa BUMN yang akan melakukan penawaran saham BUMN perdana atau IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Erick merinci beberapa perseroan yaitu anak usaha PT Adhi Karya, PT Adhi Commuter Properti dan beberapa anak usaha PT Pertamina.

Di antaranya PT Pertamina Hilir, PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Geothermal Energi, PT Pertamina International Shipping, dan PT Pembangkit Listrik Tenaga Uap.

Kemudian BUMN Kesehatan yang ikut IPO tahun depan, ada Bio Farma dan PT Indonesia Healthcare Corporation.

Lalu di bidang telekomunikasi, anak usaha Telkom lain yang menyusul adalah PT Telkom Data Center dan PT PT Dayamitra Telekomunikasi.

“Di sektor pertambangan ada PT Inalum Operating, PT MIND ID dan, PT Logam Mulia. Dan di pertanian ada PT EDC and Payment Gateway dan PT Pupuk Kalimantan Timur,” jelas Erick.

Mantan Presiden Klub Inter Milan ini juga memastikan beberapa anak usaha PT Krakatau Steel akan melantai di pasar perdana, yaitu PT Krakatau Tirta Industri, PT Krakatau Bandar Samudera, PT Industrial Estate. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Penutupan BUMN, Erick Thohir: “Kami Sudah Tutup 70 BUMN!”

Published

on

Penutupan BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Penutupan BUMN yang tidak produktif alias ‘sakit’ menjadi salah satu prioritas dari Kementerian BUMN semenjak dipimpin oleh Erick Thohir.

Hal itu terbukti dari banyaknya BUMN sakit yang disuntik mati alias ditutup atau dimerger dengan perusahaan lainnya.

Menteri BUMN Erick Thohir memaparkan jumlah perusahaan pelat merah yang ditutup sejauh ini sudah mencapai 70 BUMN.

Erick menegaskan, penutupan BUMN ini dilakukan hanya bagi perusahaan yang sudah lama tidak operasional dan secara keuangan dalam keadaan ‘sakit’.

Menurutnya, perusahaan milik negara yang sudah tidak bisa berkompetisi hanya akan menjadi pemborosan terhadap keuangan Negara.

Sebab BUMN yang dimaksud tidak akan mampu meningkatkan pendapatan dari sektor bisnisnya, terlebih untuk memberi pemasukan bagi APBN.

“Penutupan BUMN yang kami lakukan bagi perusahaan yang sudah tidak berjalan sejak tahun 2008 lalu, jadi memang harus ditutup. BUMN yang lama tidak beroperasi jelas akan mengakibatkan pemborosan,” papar Erick, dalam Orasi Ilmiah di Universitas Brawijaya, Sabtu (27/11/2021).

Tak berhenti sampai disini, Erick menyatakan bahwa penutupan BUMN sakit masih akan terus dilakukan pemerintah bagi BUMN yang tidak beroperasi, dan sudah sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo.

Meski banyak BUMN yang ditutup, ia memastikan pihaknya tidak akan mengurangi jumlah tenaga kerja di BUMN.

“Langkah ini akan terus kita lakukan sebagai langkah efisiensi dan tentunya berdasarkan berbagai pertimbangan,” kata dia.

Tak hanya penutupan BUMN, efisiensi juga harus dilakukan di masing-masing perusahaan pelat merah guna meningkatkan kinerjanya.

Erick mencontohkan saat ini berbagai bank BUMN sudah melakukan penutupan kantor cabang di berbagai daerah karena sektor keuangan sudah banyak beralih ke layanan digital.

“Meski bank itu menutup kantor cabangnya tapi kan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK). Jadi pekerjaannya bisa ditambahkan, misalnya keluar untuk menaikkan kinerja sales nasabah,” jelas Erick.

Pemerintah Dorong Penutupan BUMN Sakit

Sebelumnya, Erick Thohir sudah menyampaikan rencana penutupan 7 perusahaan milik negara yang berasal dari beragam industri, mulai dari penerbangan hingga konstruksi.

Ia menyatakan pemerintah perlu memberikan kepastian bagi BUMN yang tak beroperasi apakah masih perlu dilanjut atau disetop secara total.

Menurutnya, jika BUMN tersebut dibiarkan dalam kondisi ‘hidup segan mati tak mau’ justru merupakan hal zalim karena tidak memberikan kepastian.

Adapun perusahaan yang masuk daftar pembubaran itu yakni PT Industri Gelas, Maskapai Merpati Nusantara Airlines, PT PANN, PT Istaka Karya, PT Kertas Kraft Aceh, PT Kertas Leces dan PT Industri Sandang Nusantara. []

Continue Reading

BNI

Label

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!