Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

Gandeng KPK, Erick Thohir Pastikan Transformasi BUMN Terus Berjalan

Published

on

Korupsi

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan (BUMN) menandatangani perjanjian kerja sama terkait pencegahan korupsi. Kerja sama ini mencakup penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui “Whistleblowing System” (WBS) terintegrasi.

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan kerja sama ini merupakan bagian dari transformasi yang dilakukan BUMN. “Hal ini kita lakukan karena merupakan bagian dari transformasi yang kita sepakati bersama apalagi hari ini didukung oleh pihak KPK,” ujar Erick dalam keterangan pers tertulis, Selasa (2/3).

Melalui kesepakatan kerja sama WBS terintegrasi diharapkan akan menghindari duplikasi, meningkatkan sinergi, dan monitor atas pengaduan tindak pidana korupsi yang diterima oleh masing-masing BUMN dengan KPK.

Erick menegaskan tak ada istilah pandang bulu pada kasus korupsi. Erick menjelaskan segala penilaian dan pelaporan yang dilakukan terhadap seluruh perusahaan BUMN dilakukan secara transparan dan adil.

“Kami berkomitmen untuk terus melakukan transformasi, transparansi, dan profesionalisme di Kementerian BUMN dan juga perusahaan BUMN. Saya juga komit kepada pimpinan BUMN bahwa penilaiannya fair dan transparan bukan karena suka atau tidak suka,” ujar Erick.

Mantan Bos Intermilan ini menegaskan bahwa kerja sama dengan KPK adalah wujud dari mendukung kinerja perusahaan BUMN. Kementerian BUMN, kata Erick, akan menjadi mitra yang kontributif dan solutif dan tak membebani BUMN.

Erick juga meminta kepada jajaran BUMN jika ada pihak di bawah jajarannya yang justru membebani perusahaan BUMN agar segera melapor. Erick menegaskan segala upaya pencegahan korupsi telah dilakukan BUMN lewat sejumlah terobosan. Salah satu terobosan adalah membuka seluruh laporan keuangan BUMN yang bisa diakses oleh Presiden dan Menteri Keuangan.

“Ini pertama kali laporan keuangan BUMN terdata secara transparan dan akan diserahkan ke kementerian keuangan dan presiden langsung di tahun ini. Jadi bapak presiden dan menteri keuangan bisa melihat langsung berapa beban hutang perusahaan BUMN secara transparan atau keperluan pendanaan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan apakah itu yang namanya penugasan atau aksi korporasi,” kata Erick.

Terkait kerja sama dengan KPK, Erick pun menegaskan bahwa kerja sama akan berlaku pada seluruh BUMN. Ini sesuai dengan komitmennya dengan Pimpinan KPK dalam kerja sama yang pada awalnya telah dilakukan Desember lalu. Pada Desember kerja sama melibatkan dua BUMN yakni Angkasa Pura dan Perkebunan Nusantara.

“Saya diajarkan orang tua kalau janji harus ditepati karena itu tadi pada tanggal 15 Desember, saya bicara dengan pimpinan KPK dan Ketua KPK. (Saat itu) hanya dua perusahaan BUMN yang tanda tangan. Karena itu saya mendorong seluruh perusahaan BUMN yang ada di klaster untuk ikut program ini. Hari ini Alhamdulillah KPK bekerja sama dengan 27 BUMN. Ini belum cukup karena target kami seluruh BUMN harus ikut tanda tangan ini,” kata Erick.

Kerja sama Kementerian BUMN dan KPK turut melibatkan 27 perusahaan milik negara. Ke-27 BUMN berkesempatan menandatangani perjanjian kerja sama tersebut pada Selasa (2/3).

Prosesi penandatanganan kerja sama ini dilakukan dalam lima tahap yang dihadiri langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua KPK Firli Bahuri.

Tahap pertama penandatanganan kerja sama dihadiri Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan PT Taspen.Kelompok kedua, yaitu PT Pertamina, PT PLN, PT Jasa Marga, PT Telkom Indonesia, dan PT INTI. Kelompok ketiga, yakni PT Adhi Karya, PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, PT Hutama Karya, dan PT Pembangunan Perumahan.Kelompok keempat, yaitu PT Garuda Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia I, PT Pelabuhan Indonesia II, PT Angkasa Pura I, PT Bahana Pembina Usaha Indonesia, dan PT Perusahaan Pengelola Aset. Kelompok kelima, yakni PT Indonesia Asahan Aluminium, PT Kereta Api Indonesia, PT Krakatau Steel, PT Pupuk Indonesia, PT Semen Indonesia, dan Perhutani.

Selain dihadiri Menteri BUMN dan Ketua KPK, prosesi kerja sama ini juga dihadiri Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo dan jajaran direksi 27 BUMN. Erick menjelaskan bahwa kerja sama ini sekaligus menandakan komitmen seluruh jajaran BUMN dari tertinggi hingga terendah. []

HIGHLIGHT BUMN

Pimpinan BUMN Berkinerja Buruk Diblacklist Erick Thohir

Published

on

Pimpinan BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Pimpinan BUMN yang punya kinerja dan rekam jejak buruk dipastikan akan masuk ‘daftar hitam’ Menteri BUMN Erick Thohir.

Kementerian BUMN mengambil tindakan tegas dengan mem-blacklist para pemimpin BUMN yang kinerjanya buruk dan tidak membawa dampak baik para perusahaan.

Langkah ini dilakukan karena seluruh pimpinan BUMN telah diminta berkomitmen dalam mewujudkan transformasi di tiap perusahaan pelat merah.

Erick Thohir mengatakan, setiap kebijakan yang diambil dalam memajukan BUMN harus dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat sustain.

Maka salah satu tindakan tegas yang dilakukan yaitu memasukkan nama-nama pimpinan BUMN yang kinerjanya buruk ke dalam daftar hitam sebagai catatan bagi Kementerian.

Dengan begitu, bos perusahaan yang track recordnya buruk dipastikan tidak bakal diberi kesempatan lagi untuk memimpin BUMN yang lain di kemudian hari.

“Saya tidak mau pemimpin yang seperti itu balik lagi, maka harus saya akan keluarin blacklist,” tegas Erick, Sabtu (17/9/2022).

Ia pun menegaskan, setiap direksi atau komisaris yang namanya sudah masuk blacklist ini tidak akan diberi kesempatan untuk jadi pimpinan BUMN lagi di kemudian hari.

Menurutnya, dalam membangun perusahaan milik negara yang punya daya saing, harus diwujudkan dengan transformasi di sektor human capital.

Untuk itu, Erick selalu mengimbau agar di tiap BUMN melakukan perbaikan di bidang manajemen dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Karena tanpa pembenahan SDM, transformasi tidak akan berjalan maksimal, dan perusahaan tak akan mampu bersaingan tanpa sistem manajemen yang baik.

Ia pun memastikan bahwa ketentuan blacklist ini bukan atas dasar suka atau tidak suka terhadap seseorang, tetapi dengan penilaian yang objektif dan berbasis data.

Menurutnya, jika pemimpin BUMN sudah seringkali membuat perusahaan yang dipimpinnya rugi atas kebijakan yang tidak baik, maka tidak perlu diberi kesempatan lagi.

Saat ini, Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir terus menggenjot hasil dari transformasi di semua perusahaan pelat merah.

Dalam 3 tahun terakhir, hasil yang dicatat terbilang sangat sukses, pemasukan kas negara dari Laba BUMN sudah naik hingga Rp68 triliun. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Bakti BUMN Untuk Santri Jadi Ajang Membentuk Santripreneur Berkualitas

Published

on

Bakti BUMN Untuk Santri

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Bakti BUMN Untuk Santri resmi dirilis oleh Kementerian BUMN bersama 33 perusahaan pelat merah.

Program ini meliputi berbagai kegiatan, di antaranya Magang Santri dan Program Pesantrenpreneur berupa Pendidikan Vokasi Pondok Pesantren.

Dalam progam Bakti BUMN, ada beberapa BUMN yang menjadi koordinator Program, yaitu PT Semen Indonesia, PT Pegadaian, PT Pelindo dan PT PLN.

Acara kick off program Bakti BUMN Untuk Santri digelar di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah, Surabaya (14/9) dan dan diresmikan oleh Deputi Bidang SDM TI Kementerian BUMN, Tedi Bharata dan General Manager of CSR PT SIG, Edy Saraya.

Hadirnya Bakti BUMN Untuk Santri diharapkan dapat meningkatkan potensi para santri dan santriwati dalam mewujudkan pembangunan ekonomi.

Potensi santri dan santriwati jika dikembangkan secara optimal bisa memberikan dampak signifikan, karena Indonesia negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia dan memiliki ribuan pondok pesantren.

Menteri BUMN, Erick Thohir meyakini para santri dan santriwati bisa turut berkontribusi dalam membawa kemajuan bagi Indonesia serta membangun peradaban yang lebih baik.

Untuk itu, para pelajar di ponpes harus mampu mengembangkan kapasitas diri di tengah disrupsi digital, salah satunya melalui program santri.

“Program ini merupakan komitmen BUMN untuk menyiapkan generasi muda agar siap menghadapi tantangan di era saat ini, terutama di sektor digital. Sehingga para santri dan santriwati juga bisa ikut mewujudkan pembangunan ekonomi nasional,” kata Erick.

Ia menjelaskan, Program Magang Santri merupakan kolaborasi antara BUMN dengan sejumlah perguruan tinggi dan pesantren yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM.

Tak jauh berbeda, Program Pesantranpreneur juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan berwirausaha agar pondok pesantren di setiap daerah bisa menjadi penggerak pemberdayaan industri halal.

Program Pendidikan Vokasi Pondok Pesantren ini diikuti sebanyak 78 pengajar dari pondok pesantren di Surabaya, Jember dan Kediri, dan telah dibekali pengetahuan tentang bisnis terapan.

Di antaranya pembelajaran tentang Bisnis dan Manajemen, Teknologi dan Rekayasa, Tata Boga, Teknologi dan Informasi, Agrobisnis, Perikanan dan Agroteknologi, Tata Rias hingga Kesehatan.

Proses belajar di program ini akan berlangsung selama setahun, dan diharapkan ilmu yang didapat bisa menjadi bekal untuk menjadi wirausahawan ketika lulus nanti.

“Kita ingin pondok pesantren di Indonesia menjadi pusat pemberdayaan muslimpreuneur dan mercusuar peradaban. Maka SDM dari para santri harus kita persiapkan agar semakin berkualitas,” kata Erick.

Sementara GM of CSR PT SIG, Edy Saraya menjelaskan pihaknya sudah menerima 20 santri magang dan mereka akan belajar mengenai proses bisnis serta metode kerja selama 3 bulan.

Selain mendapatkan ilmu dan pengalaman, para santri yang ikut Bakti BUMN Untuk Santri akan mendapatkan sertifikasi magang dari perusahaan.

Menurutnya, ada sebanyak 26 ponpes yang pengajaranya mengikuti program Training of Trainer dan mulai mengajarkan ilmu yang didapat kepada santri masing-masing.

“Program ini merupakan upaya kami dalam membangun masyarakat yang mandiri dengan melahirkan sebanyak-banyaknya wirausahawan baru,” tandasnya. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Utang PT Indah Karya Belum Dibayar, Erick Thohir Minta PPA dan Danareksa Turun Tangan

Published

on

Utang PT Indah Karya

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Utang PT Indah Karya ini berasal dari divisi industri perusahaan yaitu Bondowoso Indah Plywood (BIP) terhadap sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Masalah utang BUMN ini sempat dibahas dalam rapat kerja (raker) antara Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR RI.

Untuk itu, Erick meminta PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) dan Danareksa turun tangan dan mengusulkan agar masalah ini dibahas secara detail melalui Focus Group Discussion (FGD).

Dengan DFG ini nantinya bisa dicarikan solusi terbaik agar masalah utang pada BUMN di bidang konsultan desain, teknik, dan ESIC ini bisa selesai.

“Kalau berkenan kita adakan FGD, nantinya Danareksa dan PPA sebagai perpanjangan tangan Kementerian BUMN akan melakukan penyehatan keuangan perseroan secara harian,” kata Erick.

Dalam raker tersebut, Erick menyebut di dalam PPA dan Danareksa itu sudah ada nilai aset yang sangat besar yakni Rp43 triliun dan profitnya sekitar Rp700 miliar.

Namun untuk besaran utang PT Indah Karya belum diungkapkan nominalnya yang masih melilit perusahaan pelat merah tersebut.

Dari hasil rapat bersama PT Indah Karya, Erick berharap akan ketemu titik persoalannya, dan bisa langsung ditindaklanjuti oleh PPA dan Danareksa.

“Jadi bagus kalau diundang untuk tahu detail permasalahnnya itu seperti apa, karena macem-macem,” bebernya.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan menyarankan agar Erick Thohir segera menyelesaikan masalah utang Bondowoso Indah Plywood selaku anak usaha PT Indah Karya.

Menurut wakil rakyat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, perkara utang ini membuat arus kas pelaku UMKM menjadi tertekan.

Ia menyebut tuntutan ini adalah aspirasi langsung dari para pelaku UMKM di Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi yang sudah lama belum dibayarkan piutangnya.

Sehingga Nasim Khan harus menyampaikan hal ini kepada Kementerian BUMN agar ditindaklanjuti.

Pada bulan Juli lalu, Pengadilan Negeri Bandung bahkan sudah menyita sejumlah aset BUMN Indah Karya untuk membayar ganti rugi sebesar Rp3 miliar kepada PT LV Logistics Indonesia.

Aset yang disita oleh PN di antaranya tanah dan bangunan yang berada di Bandung dan Bondowoso, Wind Energy Converter.

Kemudian sejumlah peralatan pendukung operasional dan akun rekening Bank Mandiri milik PT Indah Karya.

Terkait utang piutang ini, sebelumnya perseroan sudah berjanji akan mengangsur Rp70 juta dengan alasan pandemi, namun angsuran itu lagi-lagi macet. []

Continue Reading

BNI

Label

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!