Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

Gandeng KPK, Erick Thohir Pastikan Transformasi BUMN Terus Berjalan

Published

on

Korupsi

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan (BUMN) menandatangani perjanjian kerja sama terkait pencegahan korupsi. Kerja sama ini mencakup penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui “Whistleblowing System” (WBS) terintegrasi.

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan kerja sama ini merupakan bagian dari transformasi yang dilakukan BUMN. “Hal ini kita lakukan karena merupakan bagian dari transformasi yang kita sepakati bersama apalagi hari ini didukung oleh pihak KPK,” ujar Erick dalam keterangan pers tertulis, Selasa (2/3).

Melalui kesepakatan kerja sama WBS terintegrasi diharapkan akan menghindari duplikasi, meningkatkan sinergi, dan monitor atas pengaduan tindak pidana korupsi yang diterima oleh masing-masing BUMN dengan KPK.

Erick menegaskan tak ada istilah pandang bulu pada kasus korupsi. Erick menjelaskan segala penilaian dan pelaporan yang dilakukan terhadap seluruh perusahaan BUMN dilakukan secara transparan dan adil.

“Kami berkomitmen untuk terus melakukan transformasi, transparansi, dan profesionalisme di Kementerian BUMN dan juga perusahaan BUMN. Saya juga komit kepada pimpinan BUMN bahwa penilaiannya fair dan transparan bukan karena suka atau tidak suka,” ujar Erick.

Mantan Bos Intermilan ini menegaskan bahwa kerja sama dengan KPK adalah wujud dari mendukung kinerja perusahaan BUMN. Kementerian BUMN, kata Erick, akan menjadi mitra yang kontributif dan solutif dan tak membebani BUMN.

Erick juga meminta kepada jajaran BUMN jika ada pihak di bawah jajarannya yang justru membebani perusahaan BUMN agar segera melapor. Erick menegaskan segala upaya pencegahan korupsi telah dilakukan BUMN lewat sejumlah terobosan. Salah satu terobosan adalah membuka seluruh laporan keuangan BUMN yang bisa diakses oleh Presiden dan Menteri Keuangan.

“Ini pertama kali laporan keuangan BUMN terdata secara transparan dan akan diserahkan ke kementerian keuangan dan presiden langsung di tahun ini. Jadi bapak presiden dan menteri keuangan bisa melihat langsung berapa beban hutang perusahaan BUMN secara transparan atau keperluan pendanaan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan apakah itu yang namanya penugasan atau aksi korporasi,” kata Erick.

Terkait kerja sama dengan KPK, Erick pun menegaskan bahwa kerja sama akan berlaku pada seluruh BUMN. Ini sesuai dengan komitmennya dengan Pimpinan KPK dalam kerja sama yang pada awalnya telah dilakukan Desember lalu. Pada Desember kerja sama melibatkan dua BUMN yakni Angkasa Pura dan Perkebunan Nusantara.

“Saya diajarkan orang tua kalau janji harus ditepati karena itu tadi pada tanggal 15 Desember, saya bicara dengan pimpinan KPK dan Ketua KPK. (Saat itu) hanya dua perusahaan BUMN yang tanda tangan. Karena itu saya mendorong seluruh perusahaan BUMN yang ada di klaster untuk ikut program ini. Hari ini Alhamdulillah KPK bekerja sama dengan 27 BUMN. Ini belum cukup karena target kami seluruh BUMN harus ikut tanda tangan ini,” kata Erick.

Kerja sama Kementerian BUMN dan KPK turut melibatkan 27 perusahaan milik negara. Ke-27 BUMN berkesempatan menandatangani perjanjian kerja sama tersebut pada Selasa (2/3).

Prosesi penandatanganan kerja sama ini dilakukan dalam lima tahap yang dihadiri langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua KPK Firli Bahuri.

Tahap pertama penandatanganan kerja sama dihadiri Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan PT Taspen.Kelompok kedua, yaitu PT Pertamina, PT PLN, PT Jasa Marga, PT Telkom Indonesia, dan PT INTI. Kelompok ketiga, yakni PT Adhi Karya, PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, PT Hutama Karya, dan PT Pembangunan Perumahan.Kelompok keempat, yaitu PT Garuda Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia I, PT Pelabuhan Indonesia II, PT Angkasa Pura I, PT Bahana Pembina Usaha Indonesia, dan PT Perusahaan Pengelola Aset. Kelompok kelima, yakni PT Indonesia Asahan Aluminium, PT Kereta Api Indonesia, PT Krakatau Steel, PT Pupuk Indonesia, PT Semen Indonesia, dan Perhutani.

Selain dihadiri Menteri BUMN dan Ketua KPK, prosesi kerja sama ini juga dihadiri Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo dan jajaran direksi 27 BUMN. Erick menjelaskan bahwa kerja sama ini sekaligus menandakan komitmen seluruh jajaran BUMN dari tertinggi hingga terendah. []

HIGHLIGHT BUMN

Komisaris IFG Dirombak Erick Thohir!

Published

on

Komisaris IFG

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Komisaris IFG atau Indonesia Financial Group dirombak oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Erick merombak jajaran Komisaris IFG melalui SK-254/MBU/07/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris per tanggal 30 Juli 2021.

Berdasarkan surat itu, Meirijal Nur yang sebelumnya menjabat Komisaris IFG sejak 7 Januari 2019 diberhentikan secara hormat.

Posisi Meirijal dipercayakan kepada pejabat yang baru yaitu Sumiyati yang juga menjabat sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Keuangan.

Sementara Meirijal meski tak lagi mengisi posisi Komisaris IFG, ia merupakan Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Untuk diketahui IFG atau PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) merupakan Holding BUMN yang bergerak pada sektor asuransi dan penjaminan.

Belum lama ini, jajaran petinggi di perusahaan pelat merah ini juga baru dirombak oleh Erick Thohir.

Yaitu Hexana Tri Sasongko yang sebelumnya menjabat Dirut Jiwasraya menjadi Wakil Direktur Utama IFG.

Penunjukkan ini juga melalui SK Menteri BUMN yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2021.

Dalam SK ini juga diatur perubahan jabatan di PT Bahana Pembinaan Usaha, yaitu Direktur Keuangan dan Umum diubah menjadi Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum.

Terkait perombakan jajaran komisaris IFG, Beko Setiawan selaku Sekretaris Perusahaan menyatakan bahwa hal itu adalah bagian dari upaya penyegaran.

Pihak perusahaan pun menyampaikan apresiasi kepada Meirijal yang selama ini telah menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk kemajuan usaha IFG.

Segenap jajaran di perusahaan asuransi dan penjaminan ini pun menyambut Komisaris IFG yang baru, yaitu Sumiyati.

“Perubahan susunan Dewan Komisaris IFG merupakan hal yang lumrah. Kami berharap dengan masuknya komisaris baru akan memberikan nuansa dan semangat baru di perusahaan,” ungkapnya.

Beko juga berharap ke depan akan ada perbaikan serta pertumbuhan kinerja perusahaan, terutama dalam memberikan nilai tambah kepada IFG, pemegang saham, investor, maupun pemangku kepentingan lainnya.

SUSUNAN KOMISARIS IFG

1. Komisaris Utama : Fauzi Ichsan

2. Komisaris: Masyita Crystallin

3. Komisaris: Sumiyati

4. Komisaris: Nasrudin

5. Komisaris Independen: Hotbonar Sinaga

SUSUNAN DIREKSI IFG :

1. Direktur Utama: Robertus Billitea

2. Wakil Direktur Utama: Hexana Tri Sasongko

3. Direktur Keuangan dan Umum: Rizal Ariansyah

4. Direktur Bisnis: Pantro Pander Silitonga

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Konversi Oksigen Terbatas, Erick Thohir: “Kita Terus Genjot!”

Published

on

Konversi oksigen

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Konversi oksigen dari kebutuhan industri jadi oksigen medis untuk penanganan pasien Covid-19 di sejumlah BUMN saat ini masih terbatas.

Sehingga hasil konversi oksigen yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kondisi ini pun diakui oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan menyampaikan permintaan maaf.

Erick menyebutkan, kemampuan konversi oksigen di PT Krakatau Steel dan PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) saat ini baru sekitar 3 ton oksigen per hari.

Sedangkan jumlah idealnya kebutuhan untuk penanganan covid-19 yang diminta adalah 200 ton per hari.

“Karena kebutuhan oksigen saat ini meningkat drastis, maka kami coba konversi oksigen yang awalnya untuk kebutuhan industri ke medis. Tapi memang hasil yang kita dapatkan saat ini masih sangat terbatas yaitu sekitar 3 ton per hari. Konversi oksigen itu kita dapat dari PT Pusri dan Krakatau Steel,” kata Erick Thohir, Minggu (1/8/2021).

Erick menjelaskan, sebelumnya pasokan oksigen medis di berbagai fasilitas kesehatan 100 persen berasal dari perusahaan swasta.

Namun, karena kasus covid-19 melonjak drastis, maka sejumlah perusahaan pelat merah ditugaskan melekaukan konversi oksigen untuk memenuhi kebutuhan medis.

Meski sumbangan oksigen medis dari perusahaan BUMN masih rendah, pihaknya terus berusaha menggenjot konversi oksigen, salah satunya dari PT Petrokimia Gresik.

Genjot Konversi Oksigen

Mulai tanggal 15 Agustus mendatang, perusahaan pupuk yang berada di Jawa Timur ini akan memasok oksigen medis hingga 21,5 ton per hari.

“Meski nantinya ada tambahan dari Petrokimia Gresik, untuk memenuhi kebutuhan oksigen medis memang belum cukup. Makanya kita semua harus gotong royong untuk melayani kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Guna menekan kasus penularan covid-19, Erick juga mengajak seluruh masyarakat agar tetap disiplin dalam menjalankan prokes secara ketat.

Diketahui, dalam beberapa pekan terakhir, stok oksigen medis semakin sulit didapatkan oleh warga, terutama keluarga pasien covid-19 yang sedang isoman.

Bahkan muncul berbagai kasus baru, di antaranya penjualan oksigen palsu, hingga penipuan jual beli oksigen secara online.

Guna mengatasi kekurangan oksigen, Presiden Joko Widodo telah meminta perusahaan BUMN turut membantu memenuhi kebutuhan tersebut agar menekan kasus kematian akibat covid-19.

Menurutnya, jika semua hasil produksi dimaksimalkan, harunya kebutuhan oksigen medis dalam negeri bisa dipenuhi.

“Tolong dilihat stok oksigen yang berkaitan dengan industri perusahaan BUMN. Saya kira itu bisa membantu memenuhi kebutuhan kita dalam waktu cepat,” kata Jokowi dalam Rapat Terbatas Evaluasi PPKM Darurat, Sabtu (17/7).

Jokowi menyebut konversi oksigen industri untuk medis bisa dilakukan oleh Petrokimia dan Krakatau Steel.

Sebelumnya, Jokowi juga telah meninjau PT Aneka Industri guna mengecek stok oksigen di perusahaan tersebut. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Holding BUMN Pertahanan Terkendala? Ini Kata Erick Thohir

Published

on

Holding BUMN Pertahanan

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Holding BUMN Pertahanan yang akan dibentuk pemerintah untuk mewujudkan kemandirian alutsista negara masih terus berjalan.

Namun progresnya masih menunggu kesepakatan dari sejumlah Kementerian, seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian BUMN, Kementerian Industri dan pihak terkait lainnya.

Hal itu diungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir saat dimintai keterangan pada Rabu (28/7/2021).

Menurutnya, ada beberapa hal yang harus disepakati bersama dalam mempersiapkan industri pertahanan terpatu.

Terutama dalam penggabungan Alat Utama Sistem Senjata (alutsista) dalam bentuk perangkat lunak (software) dengan perangkat keras (hardware).

Hal ini perlu dipersiapkan dengan sebaik mungkin guna mengikuti perkembangan teknologi mesin perang di era digital saat ini.

“Selama ini kita masih fokus pada produksi perangkat keras. Seperti tank, pesawat terbang, kapal laut, dan sebagainya. Tapi kan kita ketahui ke depannya itu akan didominasi perang digital. Jadi bukan hanya perangkat keras yang dibutuhkan, tapi juga softwarenya,” kata Erick.

Diketahui, Holding BUMN Pertahanan akan diisi sejumlah perusahaan pelat merah.

Di antaranya PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Pindad (Persero), PT Dahana (Persero), dan PT PAL Indonesia (Persero) dan PT Len Industri (Persero) yang bertindak sebagai induk holding.

PT LEN Industri sendiri dipercaya sebagai induk holding karena fokus industrinya lebih kepada pengembangan sistem pertahanan digital.

Hal itu dinilai tepat untuk memimpin holding yang ke depannya akan mengembangankan industri pertahanan yang terintegrasi, dari hardware hingga software.

“Karena sinergi antara software dan hardware akan menjadi kunci utama bagi Indonesia membangun sistem pertahanan yang lebih terpadu,” beber Erick.

Dengan persiapan itu, sambung dia, maka Negara Indonesia bisa lebih mengantisipasi perubahan skema perang guna menjaga kedaulatan negara.

Optimis Holding BUMN Pertahanan

Sebelumnya, Erick menargetkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pembentukan Holding BUMN Pertahanan ini bisa selesai bulan September mendatang.

Erick tetap optimis target PP itu bisa tercapai setelah semua Kementerian terkait sepakat.

“Kita masih menunggu kesepakatan kementerian lain. Holding ini kita bentuk bertujuan mempersiapkan industri pertahanan yang lebih terpadu, jadi saya pasti maunya sesuai target. Tapi itu tergantung dari kementerian lain,” imbuhnya.

Guna mempercepat proses itu, Erick menyatakan akan terus mem-push para pihak terkait sehingga didapat satu kesepakatan bersama dalam Holding BUMN Pertahanan.

Holding BUMN Pertahanan sendiri sudah mendapatkan persetujuan suntikan modal non tunai sebesar Rp809,9 miliar.

Suntikan modal ini berbentuk ekuitas dari konversi rekening dana investasi dan Subsidiary Loan Agreement dari Komisi VI DPR. []

Continue Reading

BNI

Label

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!