Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

Empat BUMN Masuk Daftar Perusahaan Terbaik Dunia untuk Bekerja Versi Forbes

MediaBUMN

Published

on

perusahaan terbaik

Empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masuk dalam daftar 2.000 perusahaan terbaik di dunia untuk bekerja yang dirilis Forbes. Keempat BUMN tersebut juga tercatat berada di urutan 200 besar.

BUMN dimaksud yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk diperingkat 11, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk diperingkat 112, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di peringkat 157 dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di peringkat #186.

Hasil survei yang dirilis Forbes ini didasarkan pada penilaian 430 ribu pegawai dari seluruh dunia. Para pegawai diminta untuk memberikan nilai pada perusahaan tempat mereka bekerja dan seberapa besar mereka mau merekomendasikan tempat kerja mereka tersebut ke sahabat atau keluarga.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan bahwa pengakuan sekaligus apresiasi dunia internasional terhadap kinerja BUMN tersebut merupakan salah satu bukti keseriusan BUMN untuk selalu mewujudkan visi jangka panjang sebagai penyedia layanan dan memiliki kinerja yang terbaik.

“Peringkat Forbes ini menunjukan bahwa BUMN Indonesia memiliki daya saing yang kuat dengan perusahaan top global lainnya. Kementerian BUMN senantiasa berkomitmen untuk selalu meningkatkan kinerja dan layanan seluruh BUMN. Termasuk juga memperkuat peran BUMN sebagai agen pembangunan,” kata Gatot.

Laman: 1 2

HIGHLIGHT BUMN

Pemimpin Wanita di BUMN Ditarget Harus Mencapai 20 Persen

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Pemimpinan wanita

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Pemimpinan wanita di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan terus ditingkatkan oleh Kementerian BUMN.

Hal ini dilakukan sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya manusia (SDM) sebagai kunci utama dalam transformasi di BUMN.

Bahkan di tahun ini ditargetkan pemimpin wanita di berbagai perusahaan plat merah baik di jajaran direksi maupun komisaris harus mencapai 15 persen.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, saat ini jumlah pemimpin wanita di jajaran direksi dan komisaris BUMN baru mencapai 11 persen.

“Ini kita lakukan secara bertahap, hingga nantinya bisa naik lagi di tahun 2023 sebanyak 20 persen pemimpin wanita di BUMN,” ujar Erick dalam konferensi pers, Rabu (7/4/2021).

Menurut Erick Thohir, menambah jumlah pemimpin wanita di jajaran pejabat BUMN diperlukan untuk mengubah pola pikir hingga modal bisnis perusahaan.

Sehingga akan mendorong perusahaan milik Negara untuk bersaing di industri dalam negeri dan menambah jumlah perusahaan yang masuk dalam persaingan global.

“Kita juga harus mengubah pola pikir dan model di masa pandemi ini. Terutama dalam proses digitalisasi untuk mengikuti persaingan global,” lanjutnya.

Transformasi di jajaran BUMN, kata Erick, tidak mungkin berjalan kalau tidak dimulai dengan transformasi SDM-nya.

Karena kualitas SDM merupakan kunci untuk membuat sebuah perubahan besar yang sesuai dengan penerapan nilai-nilai AKHLAK.

“BUMN akan punya daya saing di nasional, dan di kancah global juga jangan sampai kalah,” harapnya.

Selain menarget pemimpin wanita hingga 20 persen, mantan bos Inter Milan ini juga ternyata menargetkan jajaran direksi muda bisa mencapai 5 persen.

Kriteria direksi muda yaitu masih berusia di bawah 42 tahun yang saat ini jumlahnya masih sekitar 4 persen di seluruh BUMN.

Sementara Alexandra Askandar selaku Ketua Forum Human Capital Indonesia mengatakan, pihaknya terus memacu peningkatan kualitas dan kompetensi SDM di lingkungan BUMN.

Sehingga adaptif dengan perubahan bisnis yang bergerak dinamis di era VICA dan disrupsi digital saat ini.

“Untuk itu, kami juga mengikuti tren bisnis terkini agar bisa merancang sebuah model yang adaptif guna peningkatan kinerja bisnis BUMN. Kami fokus menjalankan fungsi untuk mencetak pemimpin dari internal perusahaan. Kami juga menyiapkan para pemimpin wanita dan generasi muda untuk berkiprah di BUMN yang jenis usahanya sangat beragam,” ungkapnya.

Adapun beberapa program yang telah dijalankan FHCI yakni Leadership Development, Raising Number of Diaspora Talents hingga program BUMN Bisa! []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Rangkap Jabatan BUMN Kembali Ditemukan di Puluhan Perusahaan

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Rangkap jabatan BUMN

MEDIABUMN, Jakarta – Rangkap jabatan BUMN kembali mencuat di berbagai pemberitaan, baik pada jabatan direksi maupun komisaris.

Hal ini terungkap setelah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyampaikan hasil temuannya dari berbagai perusahaan pelat merah.

KPPU menemukan fakta bahwa rangkap jabatan BUMN terjadi hampir di semua sektor usaha, mulai dari konstruksi, pertambangan, keuangan, asuransi dan sebagainya.

Di sektor pertambangan tercatat ada 22 perusahaan pelat merah yang pimpinannya merangkap jabatan.

Untuk bidang keuangan, investasi dan asuransi, total rangkap jabatan BUMN mencapai 31 direksi dan komisaris.

Di sektor BUMN pertambangan sebanyak 12 direksi dan komisaris, lalu di sektor konstruksi sebanyak 19 direksi dan komisaris.

Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI, Ukay Karyadi menyebutkan hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan penelitian terkait rangkap jabatan BUMN.

Maka tidak tertutup kemungkinan hal ini akan terus diperdalam hingga bisa masuk ke proses penegakan hukum.

“Jika ditemukan ada indikasi persaingan usaha yang tidak sehat sebagai akibat jabatan rangkap tersebut, bisa jadi masuk ranah hukum,” kata Ukay dalam keterangan tertulis, Selasa (23/3/2021).

Ukay menyebutkan, pihaknya sedang menggali ketentuan yang ada dalam Peraturan Kementerian BUMN yang mengizinkan terjadinya rangkap jabatan BUMN di jajaran direksi dan komisaris.

Hal itu tercantum dalam Bab V huruf A Permen BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

Peraturan itu dikeluarkan pada 9 Oktober 2020 dan mulai berlaku mulai 16 Oktober 2020.

Rangkap Jabatan BUMN Langgar Aturan?

Selain itu, rangkap jabatan BUMN antara direksi atau komisaris juga diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Dalam UU itu dilarang seorang direktur atau komisaris perusahaan merangkap jabatan lagi di perusahaan yang sektornya berkaitan. Atau bidang usahanya memiliki keterkaitan atau menguasai pangsa pasar tertentu. Ini dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dan terjadinya praktek monopoli,” bebernya.

Dijelaskannya, rangkap jabatan BUMN dapat berpotensi melanggar persaingan di berbagai usaha.

Di antaranya, perusahaan tertentu mendapat kemudahan dan terlibat dalam pengaturan harga, pasokan, pembagian wilayah, jumlah produksi, dan lainnya.

Pasalnya koordinasi akan dengan mudah dicapai jika ada rangkap jabatan BUMN di tingkatan direksi komisaris antar perusahaan di sektor yang sama.

Kemudian berpotensi terjadi praktik eksklusivitas, bundling, dan tindakan penguasaan pasar antar perusahaan yang kegiatan usahanya saling terkait.

Untuk mencegah terjadinya berbagai potensi persaingan yang tidak sehat, KPPU sudah menyampaikan pertimbangan kepada Kementerian BUMN.

“Pada intinya kami menyarankan Kementerian BUMN untuk mencabut ketentuan yang memperbolehkan rangkap jabatan di berbagai perusahaan milik negara. Kami juga menyarankan Kementerian terkait memastikan personil yang menjabat sebagai direksi dan komisaris tidak rangkap jabatan dengan perusahaan selain BUMN,” pungkasnya.

Dengan begitu, KPPU berharap dapat menekan terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang sudah diatur dalam Undang Undang. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Sertifikat Tanah Elektronik Diterbitkan, Aset BUMN Jadi yang Pertama!

EKO PRASETYO

Published

on

Sertifikat tanah elektronik

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Sertifikat tanah elektronik dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam waktu dekat akan diberlakukan.

Ternyata penggunaan sertifikat tanah elektronik ini untuk tahap awal tidak akan diberlakukan bagi masayrakat umum.

Melainkan untuk Barang Milik Negara (BMN) dan juga aset tanaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil mengatakan, penerakan sertifikat tanah elektronik ini dalam waktu dekat akan dilakukan uji coba.

Uji coba ini perlu dilakukan agar masyarakat mengerti dan tahu keunggulan dari sistem baru pendataan sertifikat tanah elektronik.

“Jadi di awal ini kita hanya uji coba untuk barang-barang milik pemerintah dan juga aset perusahaan milik negara,” ujar Sofyan saat rapat dengan Komisi II DPR RI, Senin (22/3/2021).

Sofyan menyebutkan program sertifikat tanah elektronik akan menjadi yang berjalan dalam waktu yang panjang.

Maka yang terpenting di awal adalah meyakinkan masyarakat bahwa program ini aman, mudah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kita yakinkan bawah sertifikat tanah elektronik ini juga dapat diakses dari mana saja. Kalau masyarakat tetap belum yakin, ya sama saja. Untuk itu kami sedang menyiapkan rincian teknis sertifikatnya. Mulai dari valiasi data tanah, dasar hukum, serta pembuktian dan penyelesaian jika terjadi sengketa,” ungkapnya.

Sistem Keamanan Sertifikat Tanah Elektronik

Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga sedang menyiapkan sistem keamanan sertifikat yang diawasi langsung oleh Badan Siber dan Sandi Negara.

Kementerian ATR/BPN juga menerapkan sistem manajemen keamanan informasi guna memastikan proses pendataan yang dilakukan sudah sesuai analisa risiko dan mitigasi.

Menurutnya, aset tanah BUMN yang menjalani penerapan awal sertifikat tanah elektronik ini karena ini merupakan aset perusahaan besar dan tidak ada masalah.

Sertifikat ini nantinya akan menggunakan dua langkah verifikasi, dan tanda tangan elektronik oleh Badan Sertifikasi Elektronik.

Kemudian data digital Kementerian ATR/BPN digunakan dengan model terenkripsi dan dicadangkan secara teratur di dalam pusat data kementerian tersebut.

Diketahui, program ini sudah diatur dalam Permen ATR Nomor 1/2021 tentang Sertifikat Elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Program ini juga untuk mewujudkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik (sertifikat-el) sehingga nantinya tidak ada lagi sertifikat tanah berbentuk kertas.

Namun penerapan sertipikat elektronik ini perlu dilakukan validasi terlebih dahulu dengan sertipikat tanah sebelumnya, baik itu dari sisi data, ukuran tanah dan pemilik.

Setelah validasi rampung, barulah sertifikat kertas diganti dengan elekronik dan wajib diserahkan ke BPN. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!