Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

Dirut BUMN Paling Tajir, Intip Hartanya Bikin Nyengir!

Published

on

Dirut BUMN

Dirut BUMN (Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara) memiliki gaji yang selangit. Selain gaji yang fantastis, tentunya para Dirut BUMN tersebut masih mendapatkan berbagai fasilitas atas jabatan startegisnya.

Para bos-bos BUMN mendapatkan gaji hingga ratusan juta per bulan, maka tidak mengherankan jika mereka mampu memiliki total harta hingga miliaran.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dipublikasikan secara terbuka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berikut 5 besar profil Dirut BUMN yang hartanya bikin kita nyengir.

Top 5 Dirut BUMN Paling Tajir

5. DESI ARRYANI – DIRUT JASA MARGA

Bos BUMN

Urutan ke lima ditemapti oleh nama Desi Arryani yang menjabat sebagai Direktur Utama Jasa Marga. dalam catatan LHKPN ia memiliki harta kekayaan mencapai Rp24,82 miliar dan US$26.147 atau sekitar Rp372,59 juta (per September 2016).

Hanya dalam waktu yang relative singkat (dua tahun), Desi berhasil meraih pendapatan tambahan harta sekitar Rp20 miliar. Dimana sebelumnya, pada Oktober 2014 harta kekayaan hanya tercatat sebesar Rp4,3 miliar saja. Peningkatan harta tersebut diketahui berasal dari investasi yang di tahun 2014 bernilai 0, sementara di tahun 2016 berjumlah Rp16,16 miliar.

Laman: 1 2 3 4 5

HIGHLIGHT BUMN

Barang Sitaan Kasus Korupsi Jiwasraya dan Asabri Jadi Dana PMN

Published

on

Barang sitaan

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Barang sitaan dari kasus korupsi di dua BUMN yaitu PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) akan dijadikan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Pengalihan barang sitaan jadi PMN ini sudah disepakati oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) dan Pemerintah Pusat yang diwakili Kementerian Keuangan.

Nantinya aset yang disita oleh Kejaksaan bakal diubah jadi dana PMN lalu disalurkan kembali kepada PT Asabri dan PT Asuransi Jiwa IFG selaku BUMN pengelola eks kewajiban Jiwasraya.

Dengan begitu, kedua BUMN ini akan menerima penambahan modal dari negara untuk meningkatkan kinerja usaha sekaligus menyelesaikan kewajibannya.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mengatakan, pihaknya sudah sepakat soal usulan PMN yang berasal dari barang sitaan/rampasan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Hal itu diatur dalam Pasal 40 ayat (6) yang ditawarkan kepada pemerintah dan telah mendapat persetujuan.

Said Abdullah mengatakan, hal ini perlu dilakukan untuk menjaga kecukupan modal PT Asabri IFG Life yang kini bertanggungjawab mengelola polis Jiwasraya.

“Jadi kedua BUMN ini akan diberikan modal MN dari hasil sitaan Kejaksaan Agung atas tindak pidana korupsi di Asabri dan Jiwasraya,” kata Said, dikutip Rabu (28/9/2022).

Namun aset yang menjadi barang sitaan pada kedua kasus korupsi BUMN terlebih dahulu harus mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan agar bisa diubah menjadi PMN.

“Ini menjadi langkah penyelamatan aset negara dari Kejaksaan Agung atas kasus tindak pidana korupsi yang bisa dikembalikan ke negara. Penambahan PMN juga ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP),” jelasnya.

Selanjutnya, Komisi di DPR RI yang membidangi urusan keuangan negara akan melakukan pendalaman paling lama 60 hari sejak adanya permohonan penjadwalan rapat kerja dari pemerintah.

Pada pendalaman ini, pemerintah harus mengambil langkah-langkah sesuai peraturan undang-undang terkait PMN, serta melaporkan langkah-langkah tersebut dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023.

Terkait usulan barang sitaan yang dijadikan PMN, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan setuju

Menurut Sri, pemerintah sebenarnya juga ingin agar harta atau aset yang disita Kejaksaan bisa dikembalikan lagi kepada negara.

“Setuju, karena kita memang menginginkan aset yang berasal dari BUMN harus kembali lagi, tentu dengan kekuatan hukum tetap, jadi kami setuju dengan ini,” ujarnya.

Adapun pembahasan ini masuk dalam Rapat Kerja antara Banggar DPR RI tentang Penyampaian Laporan dan Pengesahan Hasil Panja RUU APBN 2023, Pembacaan Naskah RUU tentang APBN 2023, serta Penandatanganan Naskah RUU APBN 2023. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

IPO BUMN Masih Jauh dari Target Tahun ini

Published

on

IPO BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – IPO BUMN di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2022 ditargetkan bisa mencapai 14 perusahaan.

Target IPO BUMN ini sebelumnya sudah disampaikan oleh Kementerian BUMN, namun realisasinya sampai saat ini masih minim.

Hal itu tampak dari jumlah BUMN yang mulai menggelar penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO) yang hanya bertambah 1 perusahaan.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna mengatakan, hingga 27 September 2022, hanya ada satu dari 14 perusahaan yang direncanakan, yakni PT Dayamitra Telekomunikasi (MTEL).

Ia menyebut, masih ada 35 perusahaan yang antre di pipeline IPO Bursa, dan di antaranya terdapat beberapa perusahaan afiliasi BUMN.

Bahkan dalam dua tahun terakhir, perusahaan terafiliasi dengan BUMN yang sudah mencatatkan sahamnya di BEI selain MTEL yaitu PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP).

“Kami berharap IPO BUMN ini bisa terus meningkat dan semakin banyak perusahaan pelat merah dan anak usahanya yang memanfaatkan pasar modal Indonesia untuk mendukung pertumbuhan bisnisnya,” kata Gede Nyoman kepada awak media, Rabu (28/9/2022).

Nyoman tidak merinci BUMN mana saja yang akan melantai di BEI dakan waktu dekat, namun dipastikan terdiri dari beragam klaster.

Target IPO BUMN di 2022 paling banyak berasal dari klaster energi (5perusahaan), klaster pertambangan (3 perusahaan) klaster kesehatan (2 perusahaan) dan klaster IT (2 perusahaan).

Sementara untuk IPO BUMN dari kluster keuangan dan kluster pertanian masing-masing satu perusahaan.

Untuk BUMN Klaster Energi yaitu PT Pertamina International Shipping, PT Pertamina Geothermal Energi, PT Pertamina Hulu Energi, PT Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan PT Pertamina Hilir.

Dari Klaster Pertambangan : PT Inalum Operating, PT MIND ID, dan PT Logam Mulia, dan dari Klaster Kesehatan : PT Indonesia Healthcare Corporation dan PT Bio Farma.

Selanjutnya Klaster IT : PT Telkom Data Center dan PT PT Dayamitra Telekomunikasi atau Mitratel, dari Klaster Keuangan : PT EDC and Payment Gateway dan Klaster Pertanian : PT Pupuk Kalimantan Timur.

Pada 20 September lalu, totalnya ada 44 perusahaan yang sudah
mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan total dana yang dihimpun dari IPO mencapai Rp21,8 triliun.

Gede Nyoman menyebut saat ini pihaknya sedang memproses 29 perusahaan dari sektor energi, teknologi dan keuangan dalam pipeline pencatatan saham.

“Beberapa perusahaan yang sedang diproses ini ada yang menargetkan emisi lebih dari Rp 1 triliun. Ini juga masih ada yang harus mendapatkan izin publikasi dari OJK,” jelas dia.

BEI sendiri berharap jumlah perusahaan yang bisa memulai IPO di tahun ini bisa meningkat dan melebihi pencapaian di tahun 2021. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Dividen BUMN Untuk Negara Capai 40 Triliun!

Published

on

 Dividen BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Dividen BUMN yang disetorkan ke negara di tahun 2022 terus bertambah.

Saat ini total dividen BUMN yang masuk ke kas negara sudah hampir 40 triliun, tepatnya Rp38,9 triliun per Agustus 2022.

Data itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengungkapkan realisasi dividen BUMN sudah meningkat 35 persen jika dibanding pada Agustus 2021 yang hanya Rp28,8 triliun.

Menurut Sri Mulyani, kenaikan ini merupakan dampak dari membaiknya kinerja BUMN beberapa waktu terakhir setelah pandemi Covid-19 mereda.

“Tahun lalu BUMN mengalami tekanan yang sangat berat sehingga setoran dividen hanya Rp28,8 triliun. Sekarang sudah naik 35 persen atau setara Rp39,9 triliun,” papar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin 26 September 2022.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat setoran dividen BUMN paling banyak berasal dari Himpunan Bank Negara (Himbara) yang terdiri dari BNI, BRI, BTN dan Bank Mandiri.

Menurut Sri, setoran dividen dari Himbara mengalami peningkatan drastis sebesar 80,9 persen secara tahunan.

Pada bulan Juli, Kemenkeu merilis data terkahir setoran dividen BUMN di semester I 2022 yang mencapai Rp35,5 triliun.

Artinya dalam dua bulan terakhir ada penambahan setoran dari beberapa perusahaan pelat merah sebesar Rp3,4 triliun

Direktur PNBP dan KND Kemenkeu, Kurnia Chairi mengatakan setoran dividen dari perusahaan milik negara setiap tahun mengalami fluktuasi.

Sebelum pandemi di tahun 2018, total dividen mencapai Rp45,06 triliun, di tahun 2019 naik lagi menjadi Rp50,63 triliun.

Namun di tahun 2022, Covid-19 melanda dan membuat dividen turutn Rp44,6 triliun, dan tahun berikutnya turutn lagi menjadi Rp30,5 triliun.

Menurut Kurnia, jika dividen yang saat ini sudah mencapai Rp38,9, artinya ada perbaikan ekonomi dan kinerja BUMN pasca pandemi covid-19.

Kurnia menyebut dari seluruh perusahaan milik negara, baru sekitar 20 BUMN yang menyetor dividennya ke pemerintah, namun ia tak merinci nama-nama BUMN yang belum pernah menyerahkan dividen.

Kemeku juga mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada perusahaan BUMN yang telah menyerahkan dividen untuk digunakan oleh pemerintah. []

Continue Reading

BNI

Label

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!