Connect with us
PERTAMINA

CEO TALK

Direktur Utama PT Sarinah (Persero) – Gusti Ngurah Putu Sugiarta Yasa: “Siap Wujudkan Implementasi The Window of Indonesia”

MediaBUMN

Published

on

Keberadaan Sarinah selama lebih dari 55 tahun di Indonesia, sejatinya bukan hanya sekedar perwujudan sebuah icon gedung yang melegenda saja, namun banyak sekali pesan yang terkandung di dalamnya yang disampaikan oleh sang Proklamator RI, Ir Soekarno sebagai pencetusnya. Namun seiring pergeseran zaman, keberadaan dan makna historis yang terkandung di dalam tubuh Sarinah kini seakan redup seolah terlupakan khususnya bagi generasi milenial saat ini.

Baca Juga : Sarinah Targetkan penjualan Rp 500 miliar

Hampir rata-rata mereka menganggap keberadaan Sarinah saat ini tidak lebih dari sekedar tempat nongkrong dan meeting point yang strategis karena banyak cafe atau pun restoran di dalamnya. Tanpa banyak diketahui jika Sarinah merupakan sebuah misi Presiden Soekarno yang ingin memperkenalkan produk-produk asli Indonesia di mata dunia Internasional, dimana keberadaannya saat ini, Sarinah juga memiliki fungsi korporasi sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga dituntut harus memiliki profit melalui 3 core bisnisnya yaitu, retail, trading dan properti.

Bagaimana langkah manajemen untuk mewujudkan impian sang proklamator serta menjalankan fungsinya sebagai BUMN? Terlebih saat ini disrupsi terjadi di seluruh sektor bisnis karena adanya perubahan landscape bisnis yang menggeser pola konvensional menjadi digital. Bagaimana upaya Sarinah menghadapi tantangan tersebut? Bagaimana pula upaya optimalisasi aset Sarinah yang cenderung belum dimaksimalkan dari sisi bisnisnya?

Baca Juga : Jemput Bola! Pos Indonesia Hadirkan Inovasi ORANGER

Direktur Utama PT Sarinah (Persero), Gusti Ngurah Putu Sugiarta Yasa menyebut bahwa Sarinah merupakan icon atau legenda retail Indonesia yang diwariskan dari Presiden Soekarno yang sangat menginginkan ribuan produk anak bangsa bisa memiliki ruang untuk dipasarkan melalui keberadaan Sarinah itu sendiri. Beragam produk anak bangsa yang dimaksud yaitu berupa kelompok home decor, handycraft, furniture, fashion, food and beverage, dsb.

“Pesan inilah yang senantiasa akan terus diwujudkan oleh manajemen Sarinah saat ini. Kami ingin Sarinah betul-betul menjadi the windows of Indonesia yang mempresentasikan produk-produk karya anak bangsa,” papar pria yang akrab disapa Ngurah tersebut.

Laman: 1 2 3

CEO TALK

Optimisme Pos Indonesia Berjuang Hadapi Gempuran

CHRIESTIAN

Published

on

Pos

MEDIABUMN.COM, Jakarta – PT Pos Indonesia (Persero) menjadi salah satu perusahaan yang masih bertahan di tengah disrupsi teknologi. Telatnya merespon perubahan landscape bisnis yang terjadi saat ini, pada akhirnya membuat Pos Indonesia memutar otak mencari bisnis model terbaru yang relevan dengan kebutuhan zaman. Sehingga Pos Indonesia pun harus berjuang berkompetisi melawan kompetitor yang pelayanannya dianggap jauh lebih cepat secara teknologi, yang justru mereka hadir di zona-zona yang selama ini Pos Indonesia tumbuh. Belum lagi isu penugasan negara yang pada akhirnya juga menjadi beban bagi perusahaan. Namun BUMN orange ini masih optimis menatap tahun 2020 dengan proyeksi pendapatan yang dinilai realistis yaitu sebesar Rp6 Triliun.

Bukan hanya persoalan disrupsi saja, justru isu yang menarik dari pasang surutnya bisnis perposan di tanah air adalah terkait Pos Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki fungsi sebagai penugasan negara. Seperti diketahui bahwa BUMN selain memiliki fungsi yang berkaitan dengan mencetak profit, di sisi lain juga memiliki penugasan yang berorientasi terhadap persoalan sosial. Dimana kedua fungsi tersebut harus berjalan secara seimbang. Namun terkadang kedua fungsi tersebut pada kenyataannya tidak bisa berjalan sesuai harapan pemerintah karena adanya sejumlah hambatan, misalnya terbentur regulasi.

Sebut saja PT KAI, Pelni, Perum Bulog, dsb, sebagai perusahaan pelat merah yang sama dengan Pos Indonesia yang memiliki fungsi sebagai penugasan negara. Namun terkadang terjadi ketidaksetaraan dalam hal “kucuran dana” yang diberikan pemerintah dalam penugasan tersebut, sehingga membuat perusahaan menjadi berdarah-darah menjalankan roda korporasinya untuk terus berupaya menghadirkan fungsi BUMN lainnya yaitu mencetak profit.

Pos Indonesia dinilai sebagai perusahaan pelat merah yang pada kenyataannya hingga saat ini belum menerima bantuan yang optimal dari pemerintah. Perusahaan yang sudah berusia 273 tahun ini tengah berjuang menambal beban biaya penugasan tersebut di tengah disrupsi yang melanda. Oleh karenanya pemerintah dinilai perlu melakukan langkah-langkah yang konkret dan strategis untuk menyelamatkan Pos Indonesia. Seluruh kepentingan pembuat regulasi harus duduk bersama menyelesaikan apa yang semestinya dilakukan untuk Pos Indonesia. Sebab apabila persoalan ini tidak clear maka akan semakin berat bagi generasi penerus tongkat estafet kepemimpinan Pos Indonesia ke depannya.

Pemerintah Harus Selamatkan Pos Indonesia

Sesuai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos disebutkan, pemerintah ditugaskan untuk melakukan penyehatan terhadap PT Pos Indonesia (Persero), sebagai BUMN untuk menghadapi akses pembukaan pasar global. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah sudah seharusnya mengintervensi proses penyehatan Pos Indonesia. Namun kenyataannya, sejak 2009 saat aturan terbit sampai saat ini belum ada langkah konkret yang dilakukan pemerintah.

Sebagai anggota Universal Postal Union (UPU), Pos Indonesia memikul tugas sebagai Layanan Pos Universal. Dengan bantuan dana operasional dari pemerintah sebesar Rp345 miliar pada 2018 lalu, perusahaan mengelola kantor pos di daerah terpencil yang berjumlah 2.446 cabang.

Dalam prosesnya, Pos Indonesia diminta oleh pemerintah untuk melayani masyarakat dengan tarif yang sesuai ketentuan pemerintah sejak 2013. Penentuan tarif yang lebih rendah dari biaya operasional menimbulkan terjadi selisih biaya yang harus ditanggung perusahaan. Padahal jasa pengiriman tersebut banyak dipakai oleh para perusahaan perdagangan elektronik (e-commerce) yang tengah menjamur.

Kepada MEDIABUMN, Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Gilarsi W. Setijono menyebut jika persoalan Pos Indonesia dalam fungsi penugasan negara dinilai sebagai persoalan yang sampai dengan saat ini belum clear secara transaksional. Positioning Pos Indonesia sebagai BUMN setidaknya juga butuh kesetaraan (equal) sama halnya dengan BUMN lainnya yang juga memiliki fungsi penugasan.

Continue Reading

CEO TALK

“Potensi Perikanan Sangat Besar, Tapi Seberapa Besar Kemampuan Kita?”

MediaBUMN

Published

on

Dirut Perinus Dendi Agung Gumilang Bicara Soal Industri Perikanan

PT Perikanan Nusantara (Perinus) semakin menunjukan tren kinerja positif dari tahun ke tahun. Hal ini tentu tidak terlepas dari peran Dendi Anggi Gumilang sebagai Direktur Utama yang dianggap berhasil membangun kepercayaan diri SDM serta memecahkan masalah klasik perusahaan. Salah satunya yaitu persoalan birokrasi yang menjadi khas Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berikut petikan wawancara mediabumn.com dengan sang nahkoda utama PT Perikanan Nusantara (Persero).

Bagaimana Bapak menilai Potret industri perikanan nasional?
Indonesia merupakan negara maritim dimana hampir 70% wilayahnya adalah laut dan sisanya terdiri dari daratan. Dengan fakta tersebut seharusnya pendapatan Indonesia yang terbesar bersumber dari laut. Namun pada kenyataanya berbeda. Dimana bertahun-tahun sektor maritim tidak mengalami kemajuan, sehingga Presiden Joko Widodo di awal menjabat bertekad untuk menjadikan laut Indonesia sebagai poros maritim. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia. Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektifitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim.

Artinya presiden melihat ini sebagai potensi dan tentunya sebagai tantangan. Sehingga sejalan dengan hal itu pemerintah harus tegas secara regulasi terkait dengan potensi tersebut. Dan hal ini ternyata in line dengan kebijakan Ibu Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan-red) dimana beliau membatasi asing untuk menangkap ikan. Dimana di masa lalu kapal asing hampir menguasai laut Indonesia, sekarang dengan adanya moratorium sudah tidak terlihat lagi. Tentu ada plus dan minusnya, tapi itulah sebuah kebijakan.

Sekarang bagaimana industri dalam negeri mampu memanfaatkan potensi yang lebih besar atas kebijakan moratorium tersebut, termasuk peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perinus melihat ini adalah sebuah peluang besar. Sebagai agent of development kita bisa memiliki peran yang lebih aktif lagi sehingga keberadaan BUMN Perinus menjadi salah satu brand yang “icon” dalam industri perikanan.

Jika pada sektor lain, batubara, misalnya! banyak pemain terkenal yang sangat “icon” pada sektor ini, sebut saja Adaro, Bukit Asam, dsb. Jika bicara properti ada Agung Podomoro, Sinarmas, dsb. Jika bicara industri perikanan? Kita tidak bisa menyebutkan siapa pemainnya. Tentu hal ini sangat ironis, dimana sektor perikanan justru memiliki sumber daya yang begitu besar dibandingkan batubara, properti, minyak dan sawit. Apakah ada pengusaha terkenal di Indonesia yang bermain di industri perikanan? Yang ada hanya pengusaha terkenal di Indonesia yang terkenal akrab bermain di sektor properti, energi, perkebunan, dsb.

Namun perlahan kita terus menangkap dan memanfaatkan sejumlah peluang besar yang ada sehingga kita bisa menunjukan kepada masyarakat bahwa Indonesia memiliki pemain di sektor Perikanan yaitu PT Perikanan Nusantara.

Continue Reading

CEO TALK

Direktur PT Pos Indonesia (Persero) – Gilarsi W. Setijono: Hadapi Disrupsi, Pos Indonesia Lakukan Improvement Relevankan Seluruh Aspek Bisnis

MediaBUMN

Published

on

CEO TALK - POS INDONESIA 1

Ekonomi digital akan terus semakin berkembang ke depan seiring perkembangan teknologi. Era teknologi digital menghadirkan disrupsi pada seluruh sektor bisnis. Disrupsi menjadi masa depan bagi pelaku bisnis yang tengah euphoria dengan perubahan pola konvensional menjadi digital. Namun sebaliknya, bagi pelaku bisnis yang nyaman dengan pola bisnis konvensional, disrupsi merupakan momok dan awal kepunahan. Bagi Pos Indonesia disrupsi merupakan masa depan yang harus diraih, karena saat ini Pos Indonesia tengah merombak seluruh dapur bisnisnya dengan merelevankan seluruh aspek-aspek strategis terhadap apa-apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat di era milenial saat ini.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “disrupsi” memiliki arti hal yang tercabut dari akarnya. Jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, disrupsi merupakan gangguan yang mengakibatkan suatu bisnis tidak berjalan dengan baik karena adanya kompetitor baru yang cenderung lekat dengan pelayanan berbasis teknologi, yang mengakibatkan pemain bisnis lama harus memikirkan ulang strategi berhadapan dengan era baru saat ini.

Baca Juga : 2018 Pos Indonesia Siap Merespon Tantangan Ekonomi Digital

Disrupsi tersebut hadir karena adanya kebiasaan-kebiasaan yang dianggap tidak efisien (inefisiensi). Ketidakefisienan tersebut menghilang dengan hadirnya teknologi digital, yang pada akhirnya menjadi faktor utama perubahan bisnis saat ini. Dengan kata lain, perubahan paradigma bisnis dari pola konvensional menjadi pola digital yang bertumpu pada teknologi menjadi driver pertumbuhan bagi mereka para pelaku bisnis saat ini. Paradigma tersebut pun mampu merubah gaya hidup masyarakat menjadi digital dan menjadikan segalanya menjadi serba mungkin. Bahkan esok pun bisa menjadi hari ini!

Menurut Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Gilarsi W. Setijono, perseroan sejatinya telah merespon hal tersebut sejak 2 tahun lalu. Perubahan landscape bisnis menjadi issue yang selalu hangat untuk dibahas oleh manajemen. Pos Indonesia, jelasnya, tidak hanya berdiam diri dan terpesona menyaksikan kompetitor yang tengah lahap menyantap pasar, tetapi BUMN orange ini tengah menyiapkan langkah dan strategi untuk merelevankan seluruh aspek bisnis sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat saat ini. Gilarsi menyebut, Infrastruktur bisnis berbasis teknologi adalah agenda utamanya Pos Indonesia.

“Istilahnya, kami bereskan dapur terlebih dahulu setelah yakin benar-benar sudah tidak ada masalah, baru kita percaya diri untuk perang. Jadi kami tidak ingin masyarakat hilang kepercayaan kepada kami setelah menggunakan produk kami yang ternyata memang bermasalah. Untuk menarik mereka kembali akan menjadi lebih sulit,” tandas pria kelahiran 10 Februari 1962 tersebut.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM