Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

Direksi BUMN Lalai Berujung Merugikan Perusahaan, Bisa Digugat ke Pengadilan!

Published

on

Direksi BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Direksi BUMN kini dituntut bekerja lebih ekstra, karena kerugian perusahaan menjadi tanggung jawab jajaran direksi.

Hal ini diatur Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN yang baru saja diterbitkan oleh Presiden RI, Joko Widodo

Pada Pasal 27 Ayat 1 di PP tersebut dijelaskan direksi BUMN harus penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan perusahaan.

Jika ada anggota direksi terbukti lalai atau melakukan kesalahan hingga membuat perusahaan merugi, maka Menteri BUMN dapat mengajukan gugatan ke pangadilan.

Meski begitu, tidak semua kerugian yang dialami BUMN dapat diperkarakan ke pengadilan, karena ada beberapa pengecualian.

Di antaranya jika direksi sudah mengambil tindakan, mengurus dengan itikad baik dan kehati-hatian, serta tidak mempunyai benturan kepentingan atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.

Dalam aturan terbaru ini juga disebutkan bahwa seluruh direksi BUMN tidak boleh main politik, mulai dari pengurus partai politik, calon legislatif (caleg) hingga jadi calon kepala daerah.

Ditegaskan jika ada anggota direksi BUMN yang melanggar dan masuk politik, maka akan dikenakan sanksi yang diatur dalam Peraturan Menteri (Permen).

Kemudian di pasal 14 juga diatur terkait pengangkatan anggota Direksi BUMN, yang harus dilakukan secara selektif dengan melihat daftar dan rekam jejak.

Maka Menteri BUMN bisa meminta masukan dari lembaga maupun instansi terkait untuk mengecek rekam jejak calon direksi sebelum diangkat, terutama dari Menteri Keuangan atau menteri teknis lainnya.

Masukan ini nantinya bisa menjadi perhatian dan pertimbangan menteri BUMN agar anggota direksi yang diangkat punya kompetensi dan tidak punya catatan buruk.

Presiden Jokowi juga menetapkan bahwa seorang Direksi di perusahaan pelat merah harus dipastikan punya sikap setia terhadap Pancasila, UUD 1945, dan NKRI.

Penegasan ini diatur dalam Pasal 17 dan 18 agar setiap orang yang memegang jabatan penting di BUMN dipastikan tidak memegang prinsip yang tidak sesuai dengan dasar negara.

Adapun PP 23 Tahun 2022 ini ditetapkan sebagai pengganti aturan sebelumnya yang tertuang dalam PP Nomor 45 Tahun 2005.

Aturan baru tentang BUMN ini telah ditetapkan oleh Jokowi pada 8 Juni lalu dan diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di hari yang sama. []

HIGHLIGHT BUMN

PPDB Kota Medan 2022 – Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMP

Published

on

PPDB kota medan

PPDB Kota Medan 2022 – Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMP

Sistem Online Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP Kota Medan dibuka tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan 04 Juli 2022.

1. Pendaftaran PPDB Mengutamakan Calon Siswa dari Warga Kota Medan

2. Pembatalan pendaftaran Tanggal 04 Juli 2022 pukul.14:00 WIB.

3. Bijak dalam memilih jalur PPDB

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

BUMN Rugi! Ini Daftar Pelat Merah dengan Utang Tertinggi

Published

on

BUMN rugi masih terjadi meski sejumlah perusahaan pelat merah sedang mengalami peningkatan laba yang signifikan.

MEDIABUMN.COM, Jakarta – BUMN rugi masih terjadi meski sejumlah perusahaan pelat merah sedang mengalami peningkatan laba yang signifikan.

Bahkan nilai dari kerugian BUMN bisa mencapai angka yang fantastis hingga puluhan triliun Rupiah.

Lantas, mana saja perusahaan milik negara yang mengalami kerugian terparah? Berikut ulasannya.

1. PT GARUDA INDONESIA

Maskapai milik negara ini mengalami kesulitan finansial yang sangat parah hingga terancam bangkrut lantaran utangnya yang ‘menggunung’.

Emiten berkode GIAA ini tercatat mengalami kerugian bersih hingga Rp23 triliun pada September 2021, dan pada Juni 2022 diperkirakan nilainya terus meningkat.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk juga memiliki utang yang menumpuk di berbagai kreditur, mulai dari perusahaan asing hingga sesama BUMN.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra sebelumnya menyampaikan ada klasifikasi pembayaran utang terhadap kreditur yakni kepada BUMN, non BUMN, dan lessor sesuai besarannya.

Untuk utang kepada BUMN yaitu Pertamina, AP I, AP II, AirNav, dan anak usaha BUMN lainnya akan dibuat menjadi tagihan jangka panjang.

Sementara kepada pihak non BUMN akan dibayar tunai jika nilainya di bawah Rp 255 juta, dan kepada perusahaan swasta dibuatkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).

Adapun nilai utang akibat bisnis Garuda yang terus merosot sudah mencapai US$ 800 juta, dan akan dibayar secara tunai, penerbitan surat utang, dan juga konservasi saham.

2. PT WASKITA KARYA

BUMN Karya ini tercatat sebagai salah satu BUMN Rugi dengan kinerja keuangan yang masih tertekan pada kuartal pertama tahun 2022.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebelumnya melaporkan nilai kerugian bersih yang dialami perusahaan membengkak naik 18 kali dibandingkan kuartal I tahun 2021.

Jika di kuartal I tahun lalu WSKT merugi ‘hanya’ Rp46, 9 miliar, di kuartal I tahun ini ruginya meroket hingga Rp830 miliar.

Sebenarnya pendapatan perusahaan mengalami kenaikan tipis dari Rp2,67 menjadi Rp2,74 triliun, tapi tetap saja tidak bisa menutupi kerugian yang dialami.

3. INDOFARMA

Setelah sektor aviasi dan infrastruktur, ada juga BUMN Farmasi yang mengalami kerugian besar, yaitu PT Indofarma Tbk (INAF).

Perusahaan pelat merah ini mengalami rugi bersih hingga Rp51,18 miliar pada kuartal I tahun ini, padahal di periode yang sama tahun lalu justru berhasil cetak laba Rp1,8 miliar.

Kerugian INAF terjadi lantaran penjualan bersih yang merosot, dari sebelumnya Rp 373,2 miliar menjadi Rp339 miliar.

Nilai kerugian makin meningkat akibat beban pokok penjualan yang membengkak dari sebelumnya Rp198 miliar menjadi Rp309 miliar.

BUMN Rugi Tanggungjawab Direksi

Untuk meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN), belum lama ini Presiden RI Joko Widodo telah mengeluarkan aturan terkait kerugian BUMN.

Salah satu poin dalam Dalam PP Nomor 23 Tahun 2022 ini menyebutkan bahwa jajaran direksi harus bertanggungjawab jika perusahaan mengalami kerugian.

Jika ditemukan kerugian itu akibat kelalaian dan kesalahan anggota direksi, maka bisa dituntut ke pengadilan untuk pertanggungjawaban.

Selain itu, Komisaris dan dewan pengawas juga bertanggung jawab jika BUMN rugi, tapi jika sudah melakukan pengawasan dengan itikad baik, tidak mempunyai kepentingan pribadi dan telah memberikan nasihat kepada direksi, tidak harus bertanggungjawab. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Dividen BUMN Capai Rp39 Triliun, Sektor Mana Penyumbang Terbesar?

Published

on

Dividen BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Dividen BUMN yang disetorkan ke negara di tahun buku 2021 terbilang fantastis, yakni Rp39,73 triliun.

Dividen BUMN ini disetorkan oleh 16 perusahaan yang sudah mencetak laba yang terdiri dari berbagai sektor usaha.

Nilai dividen yang dibagikan di tahun 2021 ini melebihi target yang ditetapkan sebelumnya, yaitu Rp36 triliun.

Dengan capaian ini, Menteri BUMN Erick Thohir optimis bahwa nilai dividen yang bisa disetorkan ke negara untuk tahun 2022 bisa meningkat.

Perusahaan pelat merah ditarget bisa mencapai setoran dividen hingga Rp45 triliun, atau naik sekitar 5 triliun dari tahun 2021.

Lantas, sektor mana yang paling tinggi kontribusinya dalam penyumbang dividen ke negara? Berikut daftarnya.

1. PERBANKAN

Bank BUMN menjadi sektor usaha yang paling tinggi kontribusi dalam setoran dividen 2021, yakni mencapai 62 persen.

Dari empat bank milik negara, BRI menyumbang setoran paling tinggi mencapai Rp14 triliun atau sepertiga dari total setoran bank BUMN.

Di posisi kedua ada Bank Mandiri (Rp8,75 triliun), BNI (Rp1,64 triliun) dan paling kecil BTN (Rp143 miliar).

2. TELEKOMUNIKASI

Sektor usaha berikutnya adalah telekomunikasi yang jadi bisnis utama dari Telkom Grup dengan dividen senilai Rp7,74 triliun.

Nilai tersebut merupakan pembagian 52 persen dari laba perusahaan, sesuai dengan besaran saham milik negara yang ada di TLKM.

Tak mau ketinggalan, anak usaha Telkom yang baru IPO juga ikut membagikan dividen kepada seluruh pemegang yang nilainya mencapai Rp1 triliun.

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Berikutnya perusahaan energi dan sumber daya mineral juga menyumbang dividen BUMN yang cukup besar, yakni Rp3,83 triliun dari berbagai perusahaan.

Dividen terbesar datang dari anak usaha Pertamina yaitu Perusahaan Gas Negara (PGAS) yang telah membagikan Rp3 triliun kepada seluruh pemegang saham.

Kemudian ada setoran dividen senilai Rp900 miliat dari Holding BUMN Tambang atau MIND ID yang jumlahnya justru lebih kecil dari setoran yang diterima MIND ID dari 3 perusahaan.

Pasalnya dari Bukit Asam, Aneka Tambang dan Timah, Holding MIND ID sudah dapat setoran Rp6,11 triliun, sementara dari Freeport belum diungkapkan ke publik.

BUMN SEKTOR LAINNYA

Perusahaan yang bergerak di sektor lainnya juga turut menyumbangkan pemasukan ke kas negara, yang mencapai Rp3,59 triliun, kurang dari 10 persen total dividen BUMN.

Setoran terbesar datang dari PT Pelindo dengan nilai Rp1,32 triliun, kemudian PLN dan Pupuk Indonesia yang nilainya sama, yaitu Rp750 miliar.

Selanjutnya PT Semen Indonesia (Rp522 miliar), Biofarma (Rp150 miliar), Perhutani (Rp50 miliar), Sucofindo (25 miliar), Surveyor Indonesia (15 miliar) dan PT BKI (Rp10 miliar). []

Continue Reading

BNI

Label

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!