Connect with us
PERTAMINA

Asuransi

Dewan Komisaris Baru ASABRI Diangkat Menteri BUMN

MediaBUMN

Published

on

Dewan Komsaris

Dewan Komsaris baru ASABRI, sama dengan perseroan terbatas lain diangkat melalui rapat umum pemegang saham (RUPS). Namun, RUPS PT ASABRI (Persero) langsung dipegang oleh Menteri BUMN, dalam hal ini Rini Sumarno, sesuai dengan PP Nomor 4 Tahun 2001.

Rini, selaku Menteri BUMN sekaligus RUPS ASABRI mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris.

Dalam salinan keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN Nomor SK/89/MBU/09/2019 disebutkan bahwa diangkat Didit Herdiawan sebagai Komisaris Utama dan Achmad Syukrani menjabat sebagai Komisaris Independen. Keputusan ini berlaku sesuai tanggal yang tertera dalam surat, yaitu 7 Mei 2019.

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris ASABRI yang baru sekaligus serah terima jabatan dilakukan di Gedung Kementerian BUMN Lantai 7, Jalan Merdeka Selatan Nomor 13, Jakarta Pusat. Acara dibuka oleh Deputi Bidang Infrastruktur BUMN, Humbra Samal.

Hadir dalam acara ini antara lain semua partner bisnis ASABRI dan perwakilan tiap-tiap Deputi jajaran Dewan Komisaris dan Direksi PT ASABRI.

Pemberhentian Dewan Komisaris ASABRI

Sementara itu, pemberhentian Komisaris lama, yaitu M Thamrin Marzuki sebagai Komisaris Utama dan Syafrizal Aniar sebagai anggota Komisaris dikarenakan masa jabatan mereka yang telah habis.

PT ASABRI Persero memang salah satu BUMN yang berbeda. Anggota PT Persero adalah semua TNI, Polri, ASN Kementerian Kehakiman, dan ASN Polri. Oleh karena itu, anggota komisaris merupakan perwakilan dari TNI, Polri, Kementerian BUMN, dan Kementerian Kehakiman.

Bidang usaha yang selama ini dijalankan adalah asuransi jiwa dan pembayaran pensiun. Artinya ASABRI merupakan perusahaan public service yang otomatis bersifat sosial.

Susunan Dewan Komisaris yang baru diharapkan dapat menjalin kerja sama antar seluruh anggotanya menjadi lebih baik. Selain itu, Dewan Komsaris dapat meningkatkan pengawasan terhadap tugas-tugas Direksi sehingga kinerja ASABRI juga lebih baik.

Dalam RUPS yang digelar, Humbra juga memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada M Thamrin Marzuki dan Syafrizal Aniar yang telah menjalankan tugasnya dengan baik selama menduduki jabatan di Dewan Komisaris.

Humbra juga memberikan selamat kepada Didit Herdiawan dan Achmad Syukrani dengan harapan ASABRI menjadi semakin baik di bawah kepemimpinan yang baru. []

Asuransi

Jasa Raharja Dukung Penuh Kebijakan Tidak Mudik 2021

CHRIESTIAN

Published

on

mudik

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Pemerintah telah memutuskan untuk melarang kegiatan mudik di tahun 2021. Upaya tersebut menjadi langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penyebaran Covid-19 sekaligus memutus mata rantai.

Seperti diketahui bahwa momentum liburan menjadi faktor meningkatnya jumlah kasus Covid-19 di tanah air selama ini. Sehingga upaya bahu membahu menjadi penting dan terus dilakukan secara konsisten.

Merespon kebijakan tersebut, Budi Rahardjo sebagai Direktur Utama PT Jasa Raharja sebagai Member of Indonesia Financial Group (IFG) sangat mendukung penuh upaya yang dilakukan pemerintah dalam meminimalisir mobilisasi masyarakat pada momentum mudik tahun ini sebagaimana.

Selain mencegah penyebaran pandemi Covid-19, dukungan Jasa Raharja juga dalam rangka mengantisipasi terjadinya kecelakaan yang diketahui ikut meningkat ketika momentum Mudik.

mudik

Dalam mendukung upaya tersebut, bersama Korlantas Polri, Jasa Raharja pada Kamis (15/04/2020) melaksanakan pengecekan pos penyekatan larangan mudik lebaran tahun 2021 di beberapa jalur yang melewati wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah,

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono bersama jajaran Jasa Raharja yang terdiri dari Budi Rahardjo S (Direktur Utama), Amos Sampetoding (Direktur Operasional), Haryo Pamungkas (Kepala Divisi Pelayanan) Jahja Joel Lami (Kepala Cabang Utama Jawa Tengah) dan Hendri Afrizal (Kepala Cabang Utama Jawa Barat)

Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau lokasi check point pos penyekatan yang digunakan untuk mencegah masyarakat yang akan melaksanakan mudik Lebaran 2021, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 diruas jalan tol, jalan Arteri maupun jalan Alternatif.

Selain melakukan pengecekan, juga dilakukan kegiatan kunjungan aksi simpatik di Pos Mergo Polres Cilacap, Pos Tangguh Polres Tasikmalaya Kota, Pospam Tangguh Karawang dan Bekasi.

mudik

Seperti diketahui sebelumnya, Korlantas Polri menyatakan akan mengerahkan 166.734 personel gabungan dari berbagai instansi untuk menerapkan kebijakan larangan mudik 2021. Dimana nantinya, Polda jajaran kewilayahan akan mengerahkan 93.336 personel yang siap berjaga di ratusan titik penyekatan.

Jasa Raharja menjadi salah satu bagian penting dari 72.564 personel yang mendukung Korlantas Polri dalam upaya menerapkan kebijakan larangan mudik bersama instansi terkait lainnya seperti TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Pramuka, Linmas dan Basarnas.

Dengan adanya sinergi yang solid tersebut diharapkan dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19, serta menjadikan masyarakat tertib berlalu lintas guna menurunkan angka Kecelakaan Lalu Lintas. Hal ini merupakan komitmen Jasa Raharja untuk memberikan pelayanan terbaik sebagai wujud Negara hadir dan juga sinergi dari instansi/lembaga mitra kerja strategis Jasa Raharja.

Continue Reading

Asuransi

Kinerja Asabri Dibenahi, AD ART Perusahaan Dirombak

CHRIESTIAN

Published

on

Kinerja Asabri

MEDIABUMN.COM, Jakarta — Kinerja Asabri / PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persro) sedang diupayakan untuk dibenahi.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan merombak Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) perusahaan.

Diketahui perusahaan milik negara ini tengah tersandung kasus pidana dan kondisi keuangannya sempat merosot.

Komisaris Utama Asabri Fary Djemi Francis mengatakan, perbaikan kinerja Asabri baik di bidang keuangan dan investasi menjadi agenda utama yang telah dijalankan sejak tahun 2020.

Hal ini dilakukan secara serius oleh jajaran Direksi dan Komisaris perusahaan yang telah ditunjuk Kementerian BUMN.

Menurutnya, pembenahan tata kelola perusahaan salah satunya dengan mengubah bentuk AD ART di PT Asabri untuk terus menjalankan bisnis di sektor pengelolaan dana prajurit TNI.

“Perubahan AD ART Asabri akan ditetapkan dalam waktu dekat sebagai salah satu langkah pembenahan korporasi. Beberapa poin penting yang diubah berkaitan dengan mekanisme pengelolaan investasi dan manajemen risiko,” ujar Fary.

Fary menyebut, masih banyak tantangan yang akan dihadapi dalam melakukan pembenahan kinerja Asabri di berbagai sektor.

Namun hal ini harus dilaksanakan, karena perusahaan harus memulihkan kembali kepercayaan publik terhadap Asabri, terlebih saat ini kasus dugaan korupsi di perusahaan itu masih ditindaklanjuti.

Dewan Komisaris PT Asabri pun telah menyetujui agenda pembenahan perusahaan dalam enam prioritas pengawasan.

“Pengawasan perlu ditingkatkan, karena sebelumnya perusahaan pelat merah ini terganjal persoalan investasi saham dan reksadana. Dengan begitu, kami dapat memastikan perusahaan dapat memenuhi seluruh kewajiban kepada peserta,” ujarnya.

Menurut Fary, pembayaran manfaat kepada para prajurit dan pegawai Kementerian Pertahanan hingga saat ini masih berjalan baik.

Tapi jika kondisi keuangan dan kinerja Asabri tidak segera dipulihkan, ada risiko pemenuhan liabilitas jangka panjang yang menjadi tantangan.

Maka beberapa langkah penguatan kualitas arus kas yang akan dilakukan di antaranya menempatkan investasi di instrumen dengan profil risiko rendah dan melakukan efisiensi biaya operasional.

Pihak manajemen juga akan memastikan pemulihan aset diterapkan sesuai target dengan optimalisasi bisnis agar efisiensi operasional bisa berjalan.

Berbagai aspek pengawasan lainnya yang tidak kalah penting adalah peningkatan mutu layanan, pemanfaatan teknologi, pemberdayaan Satuan Audit Internal hingga penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

“Untuk menyehatkan kondisi keuangan, kami mendukung Direksi agar tingkat bunga aktuaria menjadi 9,7 persen, seperti yang diterapkan di Taspen. Kami juga mengawasi dan mendukung direksi untuk mendapatkan unfunded past service liability (UPSL) dari pemerintah serta mendorong tindak lanjut hasil temuan auditor internal dan eksternal,” tandasnya. []

Continue Reading

Asuransi

Restrukturisasi Polis Jiwasraya ditargetkan Rampung Mei 2021

CHRIESTIAN

Published

on

Restrukturisasi Polis Jiwasraya

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Restrukturisasi Polis Jiwasraya / PT Asuransi Jiwasraya prosesnya hingga kini masih terus berjalan.

Dengan berjalannya waktu, jumlah pemegang polis dari seluruh segmen baik itu bancassurance, ritel maupun korporasi yang setuju untuk dilakukan restrukturisasi terus bertambah.

Tercatat, sampai dengan Jumat kemarin (12/03), dari segmen polis bancassurance telah mencapai 75,51 persen dari total polis dari segmen ini yang menyetujui untuk restrukturisasi.

Kemudian diikuti sebanyak 63,90 persen dari segmen polis korporasi dan 33,35 persen polis segmen ritel dari total keseluruhan masing-masing segmen.

Koordinator Juru Bicara Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya R. Mahelan Prabantarikso memaparkan bahwa pihaknya menargetkan restrukturisasi polis Jiwasraya ini akan segera rampung setidaknya pada 31 Mei 2021 mendatang.

“Kami berharap jika seluruh pemegang polis akan melakukan restrukturisasi seperti yang telah diinfokan dalam program restrukturisasi polis Jiwasraya pada 11 Desember 2020 lalu,” jelas Mahelan (14/03)

Setelah restrukturisasi polis Jiwasraya ini selesai, kemudian langkah selanjutnya adalah proses transfer polis tersebut ke anak usaha Indonesia Financial Group (IFG) yaitu IFG Life yang ditargetkan akan terealisasi pada bulan Juni 2021.

Secara prinsip, transfer polis akan dilakukan bersamaan dengan penyuntikan modal atau PMN,” tambah Mahelan.

Seperti diketahui bahwa dalam perjalanannya proses restrukturisasi polis Jiwasraya ini tidak melulu berjalan dengan mulus.

Menurut Mahelan, sudah berkali-kali Jiwasraya menghadapi gugatan hukum dari pemegang polis.

“Gugatannya macam-macam, intinya mulai dari perubahan melawan hukum, PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang sampai dengan wanprestasi,” tutup Mahelan. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!