Connect with us
PERTAMINA

Finansial

Deretan Bos Bank Pelat Merah, Siapa Paling Tajir?

Published

on

Bank pelat merah

Bank pelat merah atau bank dengan kepemilikan saham terbesar adalah pemerintah, dalam hal ini kementerian BUMN saat ini mendominasi dunia perbankan Indonesia.

Dominasi bank ini terlihat dari kategori Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) 3 dan 4. Tiga dari enam bank yang temasuk kategori BUKU 4, yaitu bank dengan modal inti lebih dari Rp30 triliun, adalah bank BUMN. Bank tersebut, yaitu PT Bank rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia Tbk. Sementara PT Bank Tabungan Negara Tbk termasuk dalam kategori BUKU 3, bank dengan modal ini Rp5 triliun sampai Rp30 triliun.

Total laba bank pelat merah sepanjang tahun 2018, Rp70,20 triliun. Laba yang berarti setengah dari laba seluruh bank yang beroperasi di Indonesia, sebesar Rp150,01 triliun.

Dengan laba yang besar, tentunya direksi bank pelat merah juga mempunyai kekayaan yang melimpah.

Kekayaan Direksi Bank Pelat Merah

Wakil Direktur Bank Mandiri, Sulaiman Arif Arianto, merupakan jajaran direksi dengan kekayaan terbesar. Sulaiman menjadi satu-satunya direksi bank pelat merah yang kekayaannya lebih dari Rp100 miliar.

Berdasarkan laporan kekayaan yang dimiliki per Maret tahun 2018, harta Sulaiman mencapai Rp138,05 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari pendapatan kas dan setara kas sebesar Rp97,68 miliar, tanah dan bangunan senilai Rp20,76 miliar, dan harta berupa surat berharga 10,62 miliar.

Hal yang wajar mengingat karir Sulaiman sudah dimulai tahun 1983, dua tahun sejak kelulusannya dari Institut Pertanian Bogor. Karir dimulai dari BRI dan pernah menjabat sebagai Direktur Bisnis Mikro BRI tahun 2006 hingga 2009, dan Direktur Komersial tahun 2009 sampai 2015.

Pemilik kekayaan terbesar kedua dari jajaran bank pelat merah adalah Wakil Direktur BRI, Sunarso. Berdasarkan laporan Maret 2018, mantan Direktur Utama PT Pegadaian ini memiliki kekayaan sebesar Rp84,27 miliar. Kekayaan yang dimiliki kedua wakil direktur bank pelat merah tersebut jauh dari direktur utamanya.

Sebut saja, Direktur Utama Bank Mandiri, Kartika Wijoatmodjo, yang melaporkan kekayaan sebesar Rp33,09 miliar, September 2007. Begitu pula dengan Direktur Utama BRI, Suprajarto dengan kekayaan Rp57,40 miliar, Direktur Utama BNI, Achmad Baiquni yang melaporkan kekayaan Rp69,66 miliar, dan Direktur Utama BTN, Maryono dengan kekayaan sebesar Rp27,95 miliar. []

Asuransi

Petugas Jasa Raharja Pelaihari Kalimantan Selatan “Gerak Cepat” Kunjungi Ahliwaris Korban Kecelakaan Di Kabupaten Tanah Laut

Published

on

PT. Jasa Raharja

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Korban kecelakaan yang terjadi di Jl. A Yani Rt 03 Desa Padang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 1 Oktober 2022, sekitar pukul 08.15 WITA, Ahliwarisnya langsung didatangi petugas Jasa Raharja samsat Pelaihari Cabang Kalimantan Selatan untuk menindaklanjuti proses santunanya. Kecelakaan yang melibatkan dua unit kendaraan sepeda motor tersebut mengakibatkan 1 orang pengendara sepeda motor bernama Karhani meninggal dunia.

Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Kalimantan Selatan, Benyamin Bob Panjaitan menyampaikan “Kami turut rasa prihatin dan juga belasungkawa atas musibah kecelakaan ini. Petugas kami langsung menuju ke tempat kejadian kecelakaan dan juga rumah Ahliwaris korban untuk menindaklanjuti kelengkapan pembayaran santunan,” ungkapnya.

Sejalan dengan peraturan menteri keuangan Nomor 16/PMK.010/2017, besarnya santunan untuk korban kecelakaan yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas jalan adalah sebesar Rp 50 juta, penggantian biaya perawatan sebesar maksimal Rp 20 juta, biaya ambulans paling banyak Rp 500 ribu dan biaya P3K paling banyak Rp 1 juta.

Lebih lanjut Bob Panjaitan menjelaskan untuk korban kecelakaan melalui Petugas Samsat Pelaihari yaitu Triyono, S. M telah melakukan kunjungan jemput bola ke rumah duka untuk melakukan survey keabsahan ahli waris untuk proses pembayaran santunannya.

PT Jasa Raharja Cabang Kalimantan Selatan turut menghimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dalam berkendara dan senantiasa jarak aman antar kendaraan. Selalu menjaga kecepatan dan selalu waspada, tuturnya. []

Continue Reading

Asuransi

Jasa Raharja Tanjungpinang Serahkan Santunan Meninggal Dunia Korban Kecelakaan Di Jalan Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban Lintas Barat, Kec. Teluk Bintan, Kab. Bintan

Published

on

Jasa Raharja

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Jasa Raharja Tanjungpinang menyerahkan santunan meninggal dunia kepada ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di rumah ahli waris yang beralamat di jalan Nusantara km 19, Kel. Sei Lekop, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan pada tanggal 27 September 2022. Penyerahan santunan secara simbolis kepada Bapak Kandung korban dilakukan oleh Sdr. Lambang Priantono Putra, Petugas Jasa Raharja Samsat Kijang dan disaksikan oleh Bpk. AKP. Khapandi, Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Bintan dan anggota Polisi Unit Gakkum Satlantas Polres Bintan. Kecelakaan terjadi karena terjadi tabrakan antara mobil Kia Visto dengan sepeda motor yang dikendarai korban WS. Pengendara sepeda motor mendapatkan luka yang cukup parah dan dinyatakan meninggal dunia ketika sampai di UGD RSUP Ahmad Tabib, Kota Tanjungpinang.

Korban berinisial WS mengalami kecelakaan pada hari Minggu, 25 September 2022 di jalan raya Tanjungpinang – Tanjung Uban Lintas Barat (dekat RM Pondok Desa), Kec. Teluk Bintan, Kab. Bintan sekitar pukul 00.30 WIB dini hari. Dari informasi yang didapatkan dari tempat kejadian, kejadian bermula saat korban WS yang mengendarai sepeda motor Yamah Jupiter datang dari arah Tanjung Uban menuju ke arah Tanjungpinang. Sesampainya di RM Pondok Desa korban hendak menyalip kendaraan yang ada di depannya dan melewati marka tengah jalan, dari arah berlawanan datang mobil Kia Visto yang dikendarai DK. Korban WS yang tidak melihat adanya mobil yang melintas, tidak memperlambat laju kecepatan sepeda motornya sehingga terjadilah tabrakan dengan mobil tersebut. Korban WS mengalami cidera kepala berat serta patah tulang paha kanan kemudian dibawa ke RSUP Ahmad Tabib untuk mendapatkan perawatan di Ruang IGD. Namun korban WS dinyatakan meninggal dunia ketika sampai di UGD RSUD Ahmad Tabib pada pukul 01.56 WIB dini hari tanggal 25 September 2022. Ahli waris korban yang sah adalah orang tua korban yaitu Bpk MS sebagai bapak kandung korban, dan berhak atas santunan kematian sesuai PMK No. 15 tahun 2017 sebesar 50 juta rupiah.

Petugas Jasa Raharja, Lambang Priantono Putra, menyampaikan ucapan turut berduka cita atas musibah kecelakaan yang menimpa korban WS, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. “Kami langsung melakukan jemput bola untuk survey ahli waris korban kecelakaan serta menjelaskan hak dan kewajiban pengajuan santunan kematian kepada ahli waris yang sah” ujar Lambang. “Bapak MS telah melengkapi beberapa persyaratan administrasi santunan telah memenuhi persyaratan dan santunan dapat diserahkan segera kepada ahli waris lalu kelengkapan berkas administrasi santunan sudah terpenuhi semua dan akan segera diproses penyerahan santunannya” jelas Lambang. Untuk santunan meninggal dunia akan diserahkan segera melalui mekanisme transfer ke rekening ahli waris sebesar Rp. 50.000.000 tanpa ada potongan sama sekali”, tambah Lambang.

Bpk. AKP Khapandi, Kasatlantas Polres Bintan menyampaikan bahwa Jasa Raharja Perwakilan Tanjungpinang telah bersinergi dan berkolaborasi dengan Satlantas Polres Bintan untuk membantu korban kecelakaan. “Info kecelakaan yang diterima dari masyarakat kami tindaklanjuti dan kami informasikan ke petugas Jasa Raharja, lalu Laporan Polisi yang dibuat oleh penyidik Unit Gakkum Satlantas dilakukan pengentryan secara online ke sistem IRSMS (Integrated Road Safety Management System)” jelas Khapandi. “Dari IRSMS petugas Jasa Raharja bisa menerima Laporan Kecelakaan dan melihat detail data kecelakaan yang dialami oleh korban” tambah Khapandi. Kecepatan dan ketepatan proses penyerahan santunan ini tidak lepas dari kerja sama dan koordinasi antar instansi terutama dengan pihak Kepolisian melalui IRSMS dan proses komunikasi yang intensif dengan pihak Rumah Sakit. RSUP Ahmad Tabib adalah salah satu Rumah Sakit yang telah bekerja sama dengan Jasa Raharja sehingga memudahkan dan mempercepat pemberian jaminan biaya perawatab luka-luka bagi para korban.

PT Jasa Raharja Perwakilan Tanjungpinang telah menyerahkan 2,20 milyar rupiah santunan bagi korban kecelakaan alat angkutan umum dan korban kecelakaan lalu lintas jalan selama periode bulan Januari s.d September 2022. Jumlah pembayaran santunan ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021 yaitu sebesar 4,20% atau Rp. 89,14 juta. Jumlah korban kecelakaan yang mengajukan santunan kecelakaan pada tahun 2022 adalah 105 orang dimana jumlah korban yang mengajukan santunan meninggal dunia sebanyak 23 orang dan 82 orang yang mengajukan santunan luka-luka. Jumlah ini mengalami kenaikan jika dibandingkan periode sampai dengan bulan September tahun 2021 yaitu sebanyak 83 orang yang mengajukan santunan. Jumlah korban kecelakaan yang meninggal dunia berkurang sebesar 20,69% atau sebanyak 6 orang jika dibandingkan tahun 2021. Namun jumlah pengajuan santunan korban luka-luka mengalami kenaikan dimana tahun 2021 jumlah korban yang mengajukan klaim santunan luka-luka sebanyak 54 orang dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 82 orang dengan jumlah santunan luka-luka sebesar 1,01 milyar rupiah (naik 37,80%). Namun rata-rata pengajuan klaim luka-luka mengalami penurunan sebesar 9,25% pada tahun 2022 yaitu rata2 pengajuan santunan luka-luka sebesar 12,4 juta rupiah per korban.

Seperti yang kita ketahui, santunan yang diserahkan merupakan dana yang dikelola oleh Jasa Raharja dari pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) oleh masyarakat, yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT. Mengingat pentingnya dana tersebut dan pengelolaannya untuk kepentingan bersama, diharapkan masyarakat tertib dan taat dalam melakukan pembayaran kewajiban tersebut. []

Continue Reading

Asuransi

Catat! Dua Tahun Tidak Perpanjang STNK, Data Kendaraan Bermotor Bakal Dihapus

Published

on

Jasa Raharja

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Tim Pembina Samsat Provinsi Bali melakukan sosialisasi penghapusan data regident (registrasi dan identifikasi) kendaraan bermotor, Kamis (29/9/2022).

Sosialisasi itu dihadiri Kasubdit Regident Direktorat Lalu Lintas Polda Bali AKBP Hary Ardianto, Kepala Bapenda Bali I Made Santha, dan Kepala Jasa Raharja Cabang Bali Abubakar Aljufri.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan BPD Bali dan stakeholder terkait.

Kepala Bapenda Bali, I Made Santha menjelaskan, penghapusan data regident ranmor akan segera dibuatkan skemanya.

“Penghapusan regident ranmor ini merupakan implementasi pelaksanaan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” katanya.

Dijelaskan, penghapusan regident ranmor ini diberlakukan terhadap pemilik kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan registrasi lewat selama dua tahun.

“Jadi ini berlaku bagi wajib pajak yang tidak melakukan registrasi selama dua tahun setelah masa berlaku Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) berakhir,” tegasnya.

Kepala Jasa Raharja Cabang Bali, Abubakar Aljufri pada kesempatan tersebut mendukung kebijakan ini.

Ia berharap, implementasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dapat meningkatkan kesadaran para pemilik kendaraan bermotor.

“Semoga setelah kebijakan ini berlaku, masyarakat selaku pemilik kendaraan bermotor lebih taat dalam menunaikan kewajibannya,” ungkapnya.

“Karena konsekuensi yang bakal dialami berupa penguhapusan data registrasi dan identifikasi ini akan membuat status kendaraan yang dimiliki menjadi bodong,” pungkas Abubakar Aljufri.

Pasal 74 Undang-Undang 22 Tahun 2009 tiga poin penting.

Poin pertama soal kendaraan bermotor yang telah diregristrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor atas dasar permintaan pemilik kendaraan bermotor atau pertimbangan pejabat yang berwenang melaksanakan registrasi kendaraan bermotor.

Poin kedua yakni penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika kendaraan bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan atau pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya dua tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Poin ketiga mengamanatkan soal kendaraan bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregristrasi kembali. []

Continue Reading

BNI

Label

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!