Connect with us
PERTAMINA

Energi & Tambang

Condro Kirono Jabat Dewan Komisaris Pertamina

MediaBUMN

Published

on

Condro Kirono

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Condro Kirono resmi menjabat sebagai dewan komisaris PT Pertamina. Eks Kabaharkam Komjen Condro Kirono ini ditunjuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang sebelumnya juga telah menetapkan ex Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Menurut Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Publik Arya Sinulingga ada beberapa tujuan dan alasan yang membuat Erick menjadikan Condro Kirono sebagai dewan komisaris di Pertamina.

Menurutnya Pak Condro nantinya bisa lebih memperkuat fungsi pengawasan di Pertamina. Apalagi menurutnya, latar belakang Condro yang saat ini dari kalangan kepolisian. Tentunya ada harapan bahwa Condro memiliki kemampuan pengawasan yang baik.

Apalagi menurut Arya, Menteri BUMN beberapa kali kerap menegaskan bahwa posisi strategis komisaris harus diperkuat, dan itu telah menjadi inti pertama di BUMN.

“Komisaris juga memiliki fungsi dalam melakukan pengawasan. Jadi setelah masuknya Pak Ahok, ada juga Pak Condro tentunya akan saling melengkapi dan kemampuyan mereka sudah pasti ke arah penguatan dan pengawasan,” terangnya.

Maka dari itu, penunjukan ini bukan tanpa dasar, kemampuan pengawasan yang sangat baik diperlukan BUMN untuk membuat planning Pertamina ke depan agar lebih bersih lagi.

Tugas pertamina menurutnya berat, maka butuh orang-orang yang dapat amanah. Karena pertamina diharapkan dapat mengurangi kerugian dan kebocoran.

Dengan hal tersebut tujuan akhirnya adalah keuangan perseroan jauh lebih baik. Jadi, intinya apapun yang fraud tersebut, konsen utamanya akan tetap mengupayakan dapat mengurangi kerugian atau hal-hal yang membocorkan pertamina sehingga membuat pertamina merugi.

Diketahui penunjukan Mantan kakorlantas Mabes Polri dan kapolda Jawa Tengah ini disampaikan usai rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB).

Condro dalam mengembang jabatannya di dewan pertamina ini menggantikan posisi mantan deputi bidang usaha jasa keuangan, jasa survei, dan konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo.

Gatot sendiri saat ini diketahui menjadi wakil direktur utama Perum Bulog. Penunjukan Condro adalah langkah pemerintah dalam memperkuat pengawasan di Pertamina.

Terlebih memang, Condro merupakan figur yang berpengalaman dalam persoalan penegakan hukum. Sehingga diharapkan ada tata kelola yang bersih di Pertamina. []

Energi & Tambang

Harga BBM dan Listrik Segera Turun

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Harga BBM

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dan tarif dasar listrik dalam waktu dekat dipastikan akan segara turun. Untuk mendukung kebijakan, pemerintah telah menganggarkan dana kompensasi sebesar Rp 90,42 triliun.

Namun penurunan harga BBM dan listrik ini hanya dikhususkan bagi kalangan dunia usaha, bukan konsumen umum atau rumah tangga. Kebijakan tersebut untuk membantu dunia usaha yang masih terpapar efek pandemi virus corona atau Covid-19.

Diketahui pemerintah telah mengeluarkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang anggarannya sebesar Rp 641,17 triliun. Sebesar 14,1 persen dari total dana PEN itu atau senilai Rp 90,42 triliun disiapkan untuk penurunkan tarif BBM dan listrik bagi dunia usaha.

“Dana itu merupakan kompensasi yang akan diberikan kepada PT Pertamina sebesar Rp 45,42 triliun dan PT PLN senilai Rp 45 triliun,” jelas Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, Askolani, Selasa (26/5/2020).

Ia mengatakan, kebijakan kompensasi tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk bisa dilaksanakan tahun 2020 ini. Tujuan tak lain untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional serta perlindungan pada masyarakat. Jika harga BBM dan tarif listrik turun, diharapkan cashflow dunia usaha bisa membaik.

“Begitu juga dengan keberadaan tenaga kerja bisa terjaga dan membuat angka pengangguran tidak bertambah. Jadi ini untuk membantu kelancaran dan kegiatan dunia usaha yang menyangkut hajat rakyat banyak, khususnya penyediaan listrik dan BBM,” kata Askolani.
Namun, kebijakan penurunan harga BBM dan listrik ini masih dalam diproses oleh pemerintah. Setelah mendapatkan penetapan dari Presiden RI Joko Widodo barulah kebijakan ini bisa diterapkan.

Meski ada wacana pemerintah akan menurunkan harga BMM dan tarif listrik, hingga kini harga BBM belum juga turun meski harga minyak dunia mengalami penurunan. Terkait hal ini, Anggota Ombudsman RI Laode Ida mengungkapkan alasan yang didapat Ombudsman RI dari keterangan direksi PT Pertamina.

Pertama, harga pokok BBM yang dijual di Indonesia harga adalah sebelum turunnya harga BBM dunia. Jadi kalau dijual dengan harga murah, dapat dipastikan Pertamina akan mengalami kerugian besar. Kedua, harga BBM dunia terus berfluktuasi alias naik turun. Dan ketiga, jika harga BBM diturunkan dan terjadi kerugian besar di pihak PT Pertamina, maka akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK.

“Sebelumnya Direksi PT Pertamina telah memberikan penjelasan kepada Ombudsman Ombudsman. Yang saya tangkap dari penjelasan Pertamina, ada tiga alasan pokok itu tadi yang membuat harga BBM belum juga turun,” jelas Laode, Selasa (26/5/2020).

Menurut Laode, jika PT Pertamina mengalami kerugian dengan menurunkan harga BBM, maka akan semakin menambah barisan warga bangsa ini yang terkena PHK akibat wabah virus corona jumlahnya saat ini diperkirakan sudah berada di atas angka dua juta orang. Ombudsman pun mengapresiasi PT Pertamina yang hingga saat ini tidak melakukan PHK karyawan. []

Continue Reading

Energi & Tambang

Dirut PT PLN Batubara Resmi Dijabat Kemal Djamil Siregar

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Dirut PT PLN Batubara

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Dirut PT PLN Batubara yang sempat mengalami kekosongan kini dijabat oleh Kemal Djamil Siregar. Pengangkatan ini dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk penataan susunan Direksi anak perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Pelaksanaan Serah Terima Jabatan Dirut PT PLN Batubara ini telah dilakukan pada Rabu 20 Mei 2020. Keputusan tersebut juga sesuai ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN.

Dalam Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani Erick pada 14 Mei 2020 ini disebutkan, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN (Persero) mengusulkan pengangkatan Kemal Djamil Siregar sebagai Dirut PT PLN Batubara.

Selanjutnya hasil penetapan rapat atas pengangkatan Dirut tersebut disampaikan kepada Kementerian BUMN melalui pembaharuan data portal SDM BUMN.

“Hal itu telah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-18/MBU/10/2014 tentang Penyampaian Data, Laporan, dan Dokumen BUMN secara Elektronik,” bunyi kalimat di SK tersebut.

Jabatan direksi baru PT PLN Batubara lainnya yaitu Plt Direktur Keuangan dan SDM merangkap Plt Direktur Pengembangan dijabat Hartanto Wibowo, sementara Plt Direktur Operasi dijabat Eko Yuniarto.

Sebelumnya jabatan Dirut PLN Batubara sempat mengalami kekosongan setelah ditinggal Rudi Hendra Prastowo. Rudi sebenarnya baru saja diangkat sebagai Dirut PT PLN Batubara pada Februari 2020 lalu oleh Direksi PLN lama.

Namun setelah perombakan direksi baru PLN, Rudi Hendra kemudian dipindah posisi menjadi Direktur Energi Primer PLN oleh Erick Thohir. Untuk mengisi kekosongan Dirut PT PLN Batubara, Kemal Djamil yang diberikan amanat. Sebelumnya Kemal merupakan Dirut Arutmin Indonesia, yaitu perusahaan tambang batu bara di bawah Grup Bakrie.

Informasi ini juga terkonfirmasi dari database Ditjen Minerba Kementerian ESDM. PT PLN Batubara sendiri merupakan anak perusahaan PLN itu dibentuk untuk menyediakan batubara berkualitas dan memasok kebutuhan pembangkit listrik di Indonesia.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir telah mengusulkan kepada Dirut PT PLN (Persero) untuk mengangkat Kemal Djamil Siregar sebagai Dirut PT PLN Batubara. Usulan itu disampaikan Erick melalui surat Nomor SR-329/MBU/05/2020.

“Pengangkatan Direktur Utama PLN Batu Bara tersebut agar ditetapkan dalam RUPS PT PLN Batu Bara dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku,” tulis Erick dalam surat. []

Continue Reading

Energi & Tambang

Proyek Minyak Dikaji, Pertamina Teken MoU dengan PT Nindya Karya dan Konsorsium Korea

MediaBUMN

Published

on

Proyek minyak

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Proyek minyak dan gas yang digarap oleh PT Pertamina (Persero) dengan mitra strategis dikaji kembali dengan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU). Kedua mitra itu adalah PT Nindya Karya (Persero), dan konsorsium perusahaan Korea Selatan yang melakukan penandatanganan MoU secara virtual melalui konferensi video, Rabu (20/5/2020).

MoU ini ditandatangani oleh perwakilan masing-masing perusahaan yaitu PT Pertamina oleh Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Ignatius Tallulembang; konsorsium Korea diwakili oleh Chairman DH Global Holdings Co. Ltd. Jung Sam Seung, dan PT Nindya Karya oleh Direktur Utama Haedar Karim.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan MoU ini untuk mengkaji peluang bisnis dan kerja sama dalam menggarap proyek minyak dan gas di Indonesia. Khususnya kegiatan Refinery Development Master Plan (RDMP) Unit Pengolahan II Dumai. Bahlil mengatakan kerja sama ini sudah dimulai sejak tahun 2019 lalu saat ia berrkunjungan ke Korea Selatan.

“Ini merupakan inisiatif yang kita bangun bersama sejak tahun lalu agar terjadi kesepakatan dalam pengelolaan proyek industri minyak. Meskipun saat ini pandemi Covid-19 terjadi di semua negara, ketiga pihak tersebut tetap komitmen melanjutkan rencana kerja sama itu,” ujar Bahlil dalam keterangan resminya, Kamis (21/5/2020).

Terkait penggarapan proyek RDMP Unit Pengolahan II Dumai, menurut Bahlil hal ini penting, karena proyek senilai US$ 1,5 miliar ini dapat meningkatkan kapasitas produksi minyak dalam negeri dan akan akan mengurangi ketergantungan impor minyak Indonesia. Karena itulah Proyek minyak ini menjadi satu dari beberapa RDMP prioritas PT. Pertamina.

“Langkah ini diharapkan mampu mengatasi defisit transaksi berjalan ke depannya. Semoga kerja sama ini dapat berjalan dengan baik serta dapat memberikan efek ganda dalam pemerataan pembangunan di Indonesia secara keseluruhan,” ujarnya.

Menurut Bahlil, penandatanganan MoU ini juga sejalan dengan upaya percepatan pelaksanaan megaproyek RDMP Dumai yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Karena itu Pemerintah akan hadir untuk membantu memfasilitasi proyek agar berjalan dengan aman.

“Kami juga akan melibatkan pengusaha nasional yang ada di daerah sehingga terjadi kolaborasi. Yang jelas BKPM akan bantu proyek ini,” tandasnya.

Dari pihak Pertamina yang diwakili Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Ignatius Tallulembang menyampaikan, proyek ini memang menjadi prioritas untuk cepat diselesaikan.

“Nindya Karya dan konsorsium Korea yang menjadi partner strategis Pertamina akan melakukan kajian upgrading Kilang Dumai. Dari hasil kerjasama ini ditargetkan pada Desember 2020 nanti ada milestone penting yang sudah tercapai,” ujar Ignatius.

Sementara Nindya Karya sebagai BUMN yang bergerak di bidang konstruksi dan investasi menyambut baik kerja sama ini. Direktur Utama Nindya Karya Haedar Karim mengatakan pihaknya berkomitmen akan melaksanakan tahapan megaproyek ini sesuai dengan target yang telah disepakati.

“Kami akan melaksanakan dengan mempersiapkan sumber daya terbaik dari perusahaan, sehingga proyek besar ini dapat berjalan sesuai harapan kita bersama. Karena ini merupakan proyek strategis dengan nilai investasi yang cukup besar yang disiapkan untuk mewujudkan program ketahanan energi,” ujar Karim.

Hal senada disampaikan Chairman DH Global Holdings Co. Ltd. Jung Sam Seung selaku perwakilan konsorsium perusahaan Korea. Ia mennyampaikan rasa syukur atas penandatangan MoU di antara tiga pihak di tengah banyak kesulitan akibat pandemi Covid-19. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM