Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

Cisauk Point Jadi Proyek Unggulan Adhi Commuter Properti

MediaBUMN

Published

on

Cisauk Point

Cisauk Point merupakan nama proyek unggulan yang berada di Kawasan Cisauk. Kawasan tersebut juga masih belum begitu dikenal. Namun ternyata, kawasan ini menyimpan berbagai potensi dalam hal investasi. Hal ini dimanfaatkan oleh Adhi Commuter Properti guna membangun hunian baru yang berprospek bagus.

PT Adhi Commuter Properti menggandeng PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk maksimalkan pembangunan hunian di kawasan Cisauk. Kawasan hunian Member of LRT City ini dinamakan Cisauk Point.

Amrozi Hamidi selaku Direktur Utama dari PT Adhi Commuter Properti mengatakan, jika proyek jni merupakan wilayah yang terjamin nilai investasinya. Letaknya yang hanya selangkah dari BSD City di Barat Jakarta. BSD populer dengan kelengkapan serta kemudahan akses, menjadikan wilayah ini pilihan nomor satu pencari hunian di Jabodetabek.

Director Cisauk Point, Teguh Waskita turut menambahkan, jika kawasan ini juga telah menyatu dengan Stasiun KRL Cisauk serta pasar intermoda BSD. Salah satu keunggulanya ialah kemudahan akses transportasi ini.

Proyek ini agaknya akan memberikan solusi bagi mereka yang menginginkan hunian berkualitas dengan harga terjangkau. Mudahnya, sarana transportasi dari dan menuju Cisauk dapat mendukung pencapaian keseimbangan hidup.

Cisauk Point Janjikan Hunian dengan Fasilitas Skala International

Cisauk Point tampaknya tawarkan aneka fasilitas berskala internasional. Tak hanya Indonesia Convention Centre (ICE), namun juga, Aeon Mall, Eka Hospital, Digital hub serta Universitas Atmajaya mendukung kawasan ini. Terlebih, juga menjamin nilai investasi karena lokasi yang superior dan kemudahan akses transportasi nol KM dari stasiun.

Hunian ini akan berdiri di tanah seluas 16.500 meter persegi. Cisauk Point terdiri dari hunian apartemen serta komersial area. Khusus untuk apartemen, terdapat 6 tower yang terbagi ke dalam, 4 tower Anami serta 2 tower Rusunami. Jumlah total unitnya diseluruh tower tersebut mencapai hampir tiga ribu (3.000) unit.

Proyek ini akan dimulai pada Agustus Tahun 2019. Setelah sebelumnya, diselenggarakan acara pemilihan unit di The Grantage Hotel BSD. Menariknya lagi, proyek ini laris manis dan hanya tersisa beberapa unit saja.

Sehingga jika masyarakat ingin mendapatkan banyak pilihan unit, maka masyarakat harus rela menunggu kembali pembukaan Tower 2 pada bulan depan. Namun kabar baiknya, sebelum pemilihan dibuka Masyarakat tetap dapat melakukan pemesanan di Marketing Gallery Cisauk Point. []

HIGHLIGHT BUMN

Perampingan BUMN Lanjut, Wapres : Untuk Peningkatan Kinerja

Alfian Setya Saputra

Published

on

Perampingan BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Perampingan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang sudah berjalan di bawah kepemimpinan Erick Thohir diminta agar terus dilakukan.

Perimntaan ini disampaikan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin lantaran menilai jumlah perusahaan pelat merah saat ini terlalu banyak.

Saat ini, Ma’ruf menyebutkan ada 142 BUMN yang bergerak di berbagai sektor usaha, dan masih banyak di antaranya yang masih tidak produktif.

Dengan perampingan ini kita berharap kinerjanya ke depan semakin membaik dalam berkontribusi bagi negara. BUMN juga bisa fokus pada inti bisnisnya masing-masing,” kata Ma’ruf di Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Untuk perampingan BUMN ini, menurut Wapres ada dua kriteria yang dapat dijadikan pegangan yaitu kemampuan melaksanakan public service obligation (layanan publik yang baik) dan kemampuan value creation (penciptaan nilai) dan

Oleh karena itu, beberapa upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan penilaian dari seluruh perusahaan pelat merah termasuk anak dan cucu perusahaan untuk memastikan langkah terbaik yang diambil ke depan.

Dari hasil asessment itu, nantinya dijadikan dasar bagi Kementerian untuk mengambil langkah penggabungan atau merger bagi BUMN yang masih mampu melakukan perbaikan kinerja atau membubarkan badan usaha yang tidak lagi mampu bangkit dari segi bisnis maupun layanan publik.

“Saat ini terdapat 142 BUMN yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari bidang pangan, infrastuktur, migas, energi, farmasi, telekomunikasi, sampai bidang perfilman dan penerbitan buku. Setelah ada yang dimerger dan dihapus, pemerintah menargetkan jumlahnya nantinya tinggal sekitar 100 perusahaan saja,” jelas Ma’ruf.

Wapres juga mengarahkan BUMN untuk tidak terjebak dalam middle income trap, dan segera bangkit bersama. Karena penghapusan atau ‘disuntuk mati’ adalah solusi terakhir bagi BUMN yang kinerjanya buruk dan biayanya jadi tanggungan Negara.

Ia menjelaskan langkah perampingan BUMN adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong tercapainya negara Indonesia yang maju, mandiri, adil, dan sejahtera.

“Langkah tersebut harus dilakukan sebagai respon pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional juga dalam menghadapi persaingan global. BUMN harus mampu memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional, termasuk dalam turut serta membantu usaha kecil dan menengah sesuai dengan tujuan awal pembentukannya,” tutur Wapres.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan keputusannya melakukan klasterisasi dan perampingan BUMN adalah bagian dari transformasi untuk membangun ekosistem baru sebagai rantai pasok yang andal.

“Struktur di BUMN sekarang lebih ramping dan juga klasterisasi kita lakukan guna membangun ekosistem sebagai value chain menjadi tujuan utama kita,” kata Erick. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Holding Penerbangan BUMN Ditargetkan Rampung 3 Bulan Lagi

Alfian Setya Saputra

Published

on

Holding Penerbangan

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Holding Penerbangan BUMN yang saat ini sedang dibentuk oleh Kementerian BUMN ditargetkan bisa rampung 3 bulan ke depan, atau di bulan Oktober 2020.

Pembentukan Holding BUMN di sektor penerbangan ini menjadi salah satu upaya Kementerian BUMN untuk merampingkan struktur organisasi dan memfokuskan tiap perusahaan pelat merah pada inti usahanya.

Diketahui, Kementerian BUMN saat ini juga telah membentuk Holding Rumah sakit BUMN yang anggotanya sudah mencapai puluhan RS.

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) Irfan Setiaputra mengatakan, saat ini pembentukan holding Penerbangan BUMN sudah masuk tahap difinalisasi.

Untuk pembentukan holding ini, pihak BUMN hanya tinggal menunggu Peraturan Pemerintahnya (PP) tentang pembentukan holding yang ditargetkan terbit Oktober mendatang.

“Saat ini sedang difinalisasi, memang semua itu menunggu peraturan pemerintah keluar. Kita berharap PP nya sudah keluar bulan Oktober,” ujarnya dalam diskusi virtual Jakarta CMO, Rabu (8/7/2020) malam.

Adapun perusahaan BUMN yang akan masuk ke dalam holding penerbangan ini meliputi yaitu PT Survai Udara Penas (Persero) sebagai induk, PT Pelita Air Service hingga AirNav, PT Angkasa Pura I (Persero), dan PT Angkasa Pura II (Persero).

Untuk diketahui, Kementerian BUMN telah menunjuk PT Survai Udara Penas sebagai induk holding karena seluruh saham perusahaan ini masih dimiliki pemerintah.

Menurut Irfan, BUMN yang bergerak pada sektor pariwisata juga akan bergabung dalam holding ini.

Seperti PT Hotel Indonesia Natour (Persero)/HIN atau yang biasa dikenal dengan INNA, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

“Holding ini nantinya akan menjadi ujung tombak dari industri pariwisata. ITDC nanti masuk juga sebagai tourist development, Hotel Indonesia Natour (INNA) juga ikut masuk,” ujarnya.

Holding Penerbangan Hindari Persaingan

Dengan dibentuknya holding penerbangan, diharapkan tidak ada aksi saling menyikut di antara masing-masing BUMN dan juga bisa mengefisiensi proses birokrasi di Kementerian BUMN.

Bahkan menurutnya, Menteri BUMN Erick Thohir bisa melakukan sekali perombakan untuk 5 perusahaan pelat merah sekaligus.

“Jadi sudah satu perusahaan tidak perlu bersaing, tidak saling sikut-sikutan karena berada di satu naungan. Jadi kalau mau perombakan sekali saja, sebagai Menteri BUMN, nanti Pak Erick Thohir nggak perlu ketemu sama 5 BUMN, jadi butuh 1 orang saja di antara sesama BUMN,” tuturnya. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Program PEN BUMN, Erick Thohir Gandeng KPK

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Program PEN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Program PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional mulai digulirkan oleh pemerintah pusat dengan menggelontorkan anggaran dalam jumlah besar.

Dana PEN ini disalurkan untuk berbagai sektor, termasuk ke berbagai perusahaan BUMN.

Untuk menjaga anggaran ini tetap sasaran dan tidak disalahgunakan oknum tertentu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Erick meminta Lembaga Antirasuah ikut mengawal program PEN terkait skema pembiayaan penanganan pandemi covid-19.

Ia menyambangi markas KPK pada Rabu siang (8/7/2020) dan melakukan pertemuan dengan para pimpinan di lembaga tersebut.

Pertemuan itu sebelumnya seakan ditutupi karena Erick masuk dan keluar Gedung KPK melalui pintu belakang.

Plt Juru bicara KPK Ipi Maryati mengatakan, dalam pertemuan ini Erick Thohir datang beserta dua Wakil Menteri yaitu Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo serta Sekertaris Menteri untuk menjelaskan secara rinci program PEN yang terkait langsung dengan BUMN.

“Kunjungan ini diterima Pimpinan KPK dan Deputi Pencegahan. Pertemuannya sekitar 1 setengah jam dari jam 10.00 WIB,” jelas Ipi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/7/2020).

Menurut Ipi, Menteri BUMN dan KPK membahas skema pembiayaan penanganan pandemi Covid-19 yang terkait dengan Kementerian BUMN, yaitu UMKM dan pembiayaan korporasi.

Menurut Ipi, Erick Thohir menyampaikan bahwa semua mekanisme dan desain program saat ini belum selesai.
Namun, Kementerian BUMN menyampaikan progres dari masing-masing skema termasuk, seperti bantuan modal kerja dan penyertaan modal negara.

KPK Kawal Program PEN

Menteri BUMN juga mengusulkan agar KPK ikut mengawal setiap tahapan program PEN lebih awal.

Termasuk dalam membuat regulasi, misalnya Menteri BUMN menawarkan agar KPK diikutsertakan untuk dapat memberikan masukan.

Baik dalam hal desain maupun mekanisme program PEN, dan ketika program telah berjalan KPK diharapkan membuat kajian dan evauasi.

“Terkait permintaan ini, KPK merespon dengan positif, karena selama ini KPK memang sudah berkoordinasi dengan berbagai kementerian terkait pelaksanaan program PEN, seperti dengan Kementerian Keuangan misalnya, sudah rutin dilakukan,” ungkapnya.

Kedatangan para petinggi Kementerian BUMN ini, juga dinilai sebagai satu upaya untuk memperkuat koordinasi dengan KPK dan kementerian terkait dalam pencegahan korupsi.

Selanjutnya untuk pembahasan teknis akan dilakukan pada tingkat wamen dan kedeputian pencegahan.

Diketahui, Erick Thohir menyambangi Kantor KPK secara diam-diam dan dan masuk dari pintu belakang membuat para publik bertanya-tanya.

Saat dikonfirmasi, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, kunjungan ke KPK ini murni untuk meminta pendampingan KPK dalam hal pelaksanaan Progam PEN.

“Kita kan dapat tiga, yaitu untuk pendampingan UMKM, penyertaan Modal Negara (PMN) dan dana investasi. Dengan pendampingan kita harapkan semua program PEN dikawal dengan baik,” tuturnya.

Menurut Arya, dengan pendampingan dari KPK, anggaran yang diberikan kepada BUMN bisa disalurkan sesuai dengan ketentuan dan tidak melanggar hukum. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!