Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

Cetak SDM Berkualitas, Menteri BUMN Kenalkan Program Siswa Mengenal Nusantara 2018

MediaBUMN

Published

on

Siswa Mengenal Nusantara

Pemerintah saat ini tengah concern terhadap upaya membangun Sumber Daya Manusis (SDM) yang berkualitas. Melalui program Siswa Mengenal Nusantara (SMN) 2018. Menteri BUMN, Rini Soemarno menginginkan ke depannya akan banyak generasi muda berkualitas yang bisa menjadi pemimpin di masa mendatang.

Dengan mengikuti program SMN 2018, imbuhnya, diharapkan akan mampu mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Program ini juga diharapkan mengajarkan peserta untuk lebih mengenal budaya Nusantara dan kiprah BUMN dalam membangun negeri.

“Indonesia begitu besar, begitu kaya dengan keanekaragaman suku dan budaya. Program yang sudah kami gagas sejak tahun 2015 sangat bermanfaat untuk meningkatan pengetahuan, terutama untuk saling mengenal kebudayaan satu sama lain,” ujar Rini saat acara peluncuran Program SMN 2018 di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Saat itu, Menteri Rini juga secara resmi melepas 150 siswa Program SMN. Menurutnya ini menjadi titik awal para peserta dalam memulai kegiatan pelajar. Lebih lanjut ia mengatakan, para peserta nantinya akan mendapat materi khusus seperti pendidikan, wawasan sosial, BUMN dan Nusantara.

Peserta program SMN merupakan para pelajar yang berhasil lulus dalam rangkaian tes dan merupakan peserta yang berasal dari keluarga kurang mampu. Selain itu, dalam program ini juga mengikutsertakan peserta difabel.

“Saya sangat mendorong BUMN menjadi bagian program ini. Karena ini menjadi tugas kita bersama dalam mendorong kemajuan anak muda. Saya ucapkan terima kasih kepada BUMN yang telah terlibat,” ujarnya.

Siswa program SMN yang hadir pada kesempatan ini, melibatkan peserta dari 6 BUMN diantaranya Telkom sebagai koordinator Provinsi DKI Jakarta, BNI sebagai koordinator Provinsi D.I Aceh, Pertamina sebagai koordinator untuk Provinsi Papua, sedangkan PT WIKA sebagai koordinator Provinsi Sulawesi Tengah, Pelindo 2 sebagai koordinator Provinsi Bangka Belitung, dan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) sebagai koordinator Provinsi Kalimantan Utara. []

HIGHLIGHT BUMN

Pengelolaan TMII diKelola BUMN ITDC?

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Pengelolaan TMII

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Pengelolaan TMII atau Taman Mini Indonesia Indah disarankan agar digarap oleh BUMN yang sudah berpengalaman dalam sektor pariwisata.

BUMN yang dimaksud adalah PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Usulan terkait pengelolaan TMII ini disampaikan Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Toto Pranoto.

Menurutnya, setelah pemerintah mengambil alih pengelolaan taman wisata yang selama puluhan tahun digarap oleh Yayasan Harapan Kita, sebaiknya dikelola BUMN.

Toto menilai ITDC sudah punya pengalaman dalam mengelola berbagai lokasi wisata di berbagai daerah.

Di antaranya kawasan wisata Nusa Dua Bali, pengelolaan wisata di Labuan Bajo dan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di NTB.

“ITDC merupakan BUMN spesialis pengelolaan kawasan wisata. Perusahaan ini juga sedang membangun KEK Mandalika yang akan menggelar sirkuit MotoGP di tahun depan,” ujar Toto Pranoto di Jakarta, Minggu (11/4).

Dengan berbagai proyek wisata yang sudah digarap oleh perusahaan ini, ia yakin pengelolaan TMII di Jakarta juga pasti bisa terlaksana dengan baik.

Selain didukung berbagai pengalaman di sektor wisata, menurutnya ITDC juga memiliki kompetensi bisnis, dan keahlian yang lebih unggul dibandingkan BUMN sektor wisata lainnya.

Bahkan jika dibandingkan dengan BUMN DKI Jakarta, Toto menyebut penugasan pengelolaan TMII masih lebih tepat jika diserahkan kepada BUMN ITDC.

“Jadi ada syarat penting lagi, yaitu sisi kompetensi, BUMD DKI mungkin memenuhi syarat, tetapi dari sisi kelembagaan berbeda karena Badan Usaha Milik Daerah ini juga dimiliki oleh investor swasta,” ungkapnya.

Jika pengelolaan TMII dialihkan oleh pemerintah kepada BUMN, ia menilai prosesnya juga akan lebih mudah dan lancar, karena ITDC merupakan perusahaan milik negara di bawah Kementerian BUMN.

“Tapi yang menjadi tantangan ke depan dalam pengelolaan TMII adalah peremajaan berbagai fasilitas yang ada. Karena banyak sarana wisata yang umurnya sudah tua dan tentunya akan mengeluarkan banyak anggaran,” ungkapnya.

Kata ITDC Soal Pengelolaan TMII

Di sisi lain, manajemen ITDC sampai saat ini belum memberikan tanggapan mengenai gagasan untuk pengelolaan TMII.

VP Corporate Secretary ITDC Miranti Rendranti mengatakan, pihaknya belum mau berkomentar banyak karena memang belum ada pembahasan terkait hal itu.

“Sejauh ini belum ada pembicaraan apapun terkait pengelolaan TMII,” singkatnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo telah menandatangani pengambil alihan TMII pada 31 Maret lalu melalui Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021.

Kementerian Sekretaris Negara menyatakan bahwa Yayasan Harapan Kita harus menyerahkan haknya kepada negara.

Pemerintah memberi waktu masa transisi selama kurang lebih 3 bulan kepada dalam proses penyerahan dan berbagai laporan terkait pengelolaan TMII.

Kemensetneg juga akan membentuk tim transisi sebagai pengelola pengganti yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga, juga pihak LSM.

Dipastikan, para pekerja dan staf TMII tidak akan terganggu dan proses bekerja akan tetap sama seperti biasa, termasuk jam opereasionalnya tidak akan berubah. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Pemimpin Wanita di BUMN Ditarget Harus Mencapai 20 Persen

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Pemimpinan wanita

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Pemimpinan wanita di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan terus ditingkatkan oleh Kementerian BUMN.

Hal ini dilakukan sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya manusia (SDM) sebagai kunci utama dalam transformasi di BUMN.

Bahkan di tahun ini ditargetkan pemimpin wanita di berbagai perusahaan plat merah baik di jajaran direksi maupun komisaris harus mencapai 15 persen.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, saat ini jumlah pemimpin wanita di jajaran direksi dan komisaris BUMN baru mencapai 11 persen.

“Ini kita lakukan secara bertahap, hingga nantinya bisa naik lagi di tahun 2023 sebanyak 20 persen pemimpin wanita di BUMN,” ujar Erick dalam konferensi pers, Rabu (7/4/2021).

Menurut Erick Thohir, menambah jumlah pemimpin wanita di jajaran pejabat BUMN diperlukan untuk mengubah pola pikir hingga modal bisnis perusahaan.

Sehingga akan mendorong perusahaan milik Negara untuk bersaing di industri dalam negeri dan menambah jumlah perusahaan yang masuk dalam persaingan global.

“Kita juga harus mengubah pola pikir dan model di masa pandemi ini. Terutama dalam proses digitalisasi untuk mengikuti persaingan global,” lanjutnya.

Transformasi di jajaran BUMN, kata Erick, tidak mungkin berjalan kalau tidak dimulai dengan transformasi SDM-nya.

Karena kualitas SDM merupakan kunci untuk membuat sebuah perubahan besar yang sesuai dengan penerapan nilai-nilai AKHLAK.

“BUMN akan punya daya saing di nasional, dan di kancah global juga jangan sampai kalah,” harapnya.

Selain menarget pemimpin wanita hingga 20 persen, mantan bos Inter Milan ini juga ternyata menargetkan jajaran direksi muda bisa mencapai 5 persen.

Kriteria direksi muda yaitu masih berusia di bawah 42 tahun yang saat ini jumlahnya masih sekitar 4 persen di seluruh BUMN.

Sementara Alexandra Askandar selaku Ketua Forum Human Capital Indonesia mengatakan, pihaknya terus memacu peningkatan kualitas dan kompetensi SDM di lingkungan BUMN.

Sehingga adaptif dengan perubahan bisnis yang bergerak dinamis di era VICA dan disrupsi digital saat ini.

“Untuk itu, kami juga mengikuti tren bisnis terkini agar bisa merancang sebuah model yang adaptif guna peningkatan kinerja bisnis BUMN. Kami fokus menjalankan fungsi untuk mencetak pemimpin dari internal perusahaan. Kami juga menyiapkan para pemimpin wanita dan generasi muda untuk berkiprah di BUMN yang jenis usahanya sangat beragam,” ungkapnya.

Adapun beberapa program yang telah dijalankan FHCI yakni Leadership Development, Raising Number of Diaspora Talents hingga program BUMN Bisa! []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Rangkap Jabatan BUMN Kembali Ditemukan di Puluhan Perusahaan

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Rangkap jabatan BUMN

MEDIABUMN, Jakarta – Rangkap jabatan BUMN kembali mencuat di berbagai pemberitaan, baik pada jabatan direksi maupun komisaris.

Hal ini terungkap setelah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyampaikan hasil temuannya dari berbagai perusahaan pelat merah.

KPPU menemukan fakta bahwa rangkap jabatan BUMN terjadi hampir di semua sektor usaha, mulai dari konstruksi, pertambangan, keuangan, asuransi dan sebagainya.

Di sektor pertambangan tercatat ada 22 perusahaan pelat merah yang pimpinannya merangkap jabatan.

Untuk bidang keuangan, investasi dan asuransi, total rangkap jabatan BUMN mencapai 31 direksi dan komisaris.

Di sektor BUMN pertambangan sebanyak 12 direksi dan komisaris, lalu di sektor konstruksi sebanyak 19 direksi dan komisaris.

Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI, Ukay Karyadi menyebutkan hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan penelitian terkait rangkap jabatan BUMN.

Maka tidak tertutup kemungkinan hal ini akan terus diperdalam hingga bisa masuk ke proses penegakan hukum.

“Jika ditemukan ada indikasi persaingan usaha yang tidak sehat sebagai akibat jabatan rangkap tersebut, bisa jadi masuk ranah hukum,” kata Ukay dalam keterangan tertulis, Selasa (23/3/2021).

Ukay menyebutkan, pihaknya sedang menggali ketentuan yang ada dalam Peraturan Kementerian BUMN yang mengizinkan terjadinya rangkap jabatan BUMN di jajaran direksi dan komisaris.

Hal itu tercantum dalam Bab V huruf A Permen BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

Peraturan itu dikeluarkan pada 9 Oktober 2020 dan mulai berlaku mulai 16 Oktober 2020.

Rangkap Jabatan BUMN Langgar Aturan?

Selain itu, rangkap jabatan BUMN antara direksi atau komisaris juga diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Dalam UU itu dilarang seorang direktur atau komisaris perusahaan merangkap jabatan lagi di perusahaan yang sektornya berkaitan. Atau bidang usahanya memiliki keterkaitan atau menguasai pangsa pasar tertentu. Ini dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dan terjadinya praktek monopoli,” bebernya.

Dijelaskannya, rangkap jabatan BUMN dapat berpotensi melanggar persaingan di berbagai usaha.

Di antaranya, perusahaan tertentu mendapat kemudahan dan terlibat dalam pengaturan harga, pasokan, pembagian wilayah, jumlah produksi, dan lainnya.

Pasalnya koordinasi akan dengan mudah dicapai jika ada rangkap jabatan BUMN di tingkatan direksi komisaris antar perusahaan di sektor yang sama.

Kemudian berpotensi terjadi praktik eksklusivitas, bundling, dan tindakan penguasaan pasar antar perusahaan yang kegiatan usahanya saling terkait.

Untuk mencegah terjadinya berbagai potensi persaingan yang tidak sehat, KPPU sudah menyampaikan pertimbangan kepada Kementerian BUMN.

“Pada intinya kami menyarankan Kementerian BUMN untuk mencabut ketentuan yang memperbolehkan rangkap jabatan di berbagai perusahaan milik negara. Kami juga menyarankan Kementerian terkait memastikan personil yang menjabat sebagai direksi dan komisaris tidak rangkap jabatan dengan perusahaan selain BUMN,” pungkasnya.

Dengan begitu, KPPU berharap dapat menekan terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang sudah diatur dalam Undang Undang. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!